Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Certik Skynet, lembaga pemeringkat keamanan siber terkemuka, menempatkan platform crypto exchange Indonesia, Indodax, di peringkat 13 dunia berkat teknologi dan prosedur pengamanan yang ketat.

Indodax juga menjadi satu-satunya platform crypto exchange dari Indonesia yang mendapatkan predikat “A” untuk skor keamanan.

Pencapaian ini mencerminkan langkah-langkah dan investasi yang dilakukan Indodax dalam teknologi keamanan untuk melindungi aset dan data pengguna, terutama mengingat potensi kerugian akibat kejahatan siber yang meningkat.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan dedikasi Indodax dalam memastikan keamanan pengguna. "Pencapaian di aspek keamanan siber ini merupakan hasil kerja keras semua elemen di internal perusahaan," ujarnya dalam siaran pers pada Minggu (28/7).

Oscar juga menekankan pentingnya memilih platform kripto dengan sistem keamanan yang terjamin bagi para investor.

Ia menghimbau investor untuk memilih platform yang menerapkan standar keamanan tinggi dan langkah-langkah perlindungan data yang efektif, seperti aktivasi fitur otentikasi dua faktor (2FA) pada akun kripto di exchange.

Keamanan siber bukan hanya tentang perlindungan data, tetapi juga tentang membangun kepercayaan jangka panjang dengan komunitas.

Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi semakin sering terjadi dan menjadi perhatian utama di semua sektor, termasuk industri kripto. Kebocoran data yang mempengaruhi jutaan orang menunjukkan pentingnya sistem keamanan yang kuat untuk mencegah kerugian signifikan bagi individu dan perusahaan.

Ancaman siber terhadap platform kripto terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan teknik peretasan. Oleh karena itu, platform perdagangan kripto harus terus memperbarui dan memperkuat sistem keamanan dan jaringannya untuk melindungi aset dan data pengguna dari berbagai bentuk serangan siber.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis, data pribadi warga negara, serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional.

“Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini,” kata pengamat IT dari TKMT Syam Basrjal dalam keterangan resminya, Senin (22/7).

Peran Negara dalam Pertahanan dan Keamanan Siber

1. Regulasi dan Kebijakan: Negara harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa semua sektor, baik publik maupun swasta, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi. Ini termasuk perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritis, dan penanggulangan ancaman siber.

2. Infrastruktur dan Teknologi: Negara harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan siber yang canggih. Ini termasuk sistem deteksi ancaman, jaringan komunikasi yang aman, dan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif.

3. Penggunaan Produk dan SDM Lokal: Negara harus mendorong penggunaan produk dan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam implementasi keamanan siber. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan industri dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa solusi yang digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.

4. Kerjasama Internasional: Ancaman siber bersifat global, sehingga negara harus aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk berbagi informasi, strategi, dan teknologi dalam menangani ancaman siber.

Edukasi Siber yang Holistik dan Kolaboratif

Edukasi siber harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan siber. Pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan beberapa aspek penting:

1. Kesadaran dan Pelatihan: Negara harus menggalakkan program pelatihan dan kesadaran keamanan siber bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk pelatihan teknis untuk profesional IT dan edukasi umum untuk masyarakat luas mengenai praktik keamanan dasar.

2. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. Penggunaan produk lokal dan pengembangan SDM dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memastikan kemandirian dan keamanan yang lebih baik.

3. Penelitian dan Pengembangan: Negara harus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber untuk menciptakan teknologi dan strategi baru yang mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Investasi dalam R&D lokal sangat penting untuk memajukan teknologi dalam negeri.

Manfaat Pendekatan Holistik dan Kolaboratif

1. Peningkatan Keamanan Nasional: Dengan pendekatan holistik, negara dapat memastikan bahwa semua aspek keamanan siber diperhatikan, dari infrastruktur hingga kebijakan dan regulasi.

2. Kesiapan Menghadapi Ancaman: Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman siber.

3. Inovasi dan Adaptasi: Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan berbagai pihak mendorong inovasi dalam keamanan siber, sehingga negara dapat terus beradaptasi dengan ancaman yang terus berubah.

4. Perlindungan Data Pribadi: Edukasi yang baik dan regulasi yang ketat memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik, mengurangi risiko pencurian identitas dan pelanggaran privasi.

5. Penguatan Ekonomi Lokal: Penggunaan produk dan SDM lokal dalam keamanan siber mendukung ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

Syam menyimpulkan, negara memiliki peran penting dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber.

Melalui regulasi yang kuat, investasi dalam teknologi, serta kerjasama yang baik dengan sektor swasta dan internasional, negara dapat menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh.

Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

“Dengan memprioritaskan penggunaan produk dan SDM lokal, negara tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga memperkuat ekonomi dalam negeri. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat melindungi infrastruktur kritis, data pribadi, dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional di era digital ini,” pungkasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan pedoman keamanan siber (cybersecurity guidelines) yang dirancang khusus untuk penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme. Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Peluncuran pedoman keamanan siber dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi.

Hasan Fawzi menjelaskan, sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat digunakan dalam meminimalisasi gangguan pada aspek ketersediaan (availability), integritas (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) atas data dan informasi yang dikelola oleh Penyelenggara ITSK di ruang siber," kata Hasan dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia.

Peluncuran pedoman ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK adalah penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber.

"Oleh karena itu, OJK mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan Indonesia agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif," ujarnya.

Di sisi lain, OJK terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan kompetensi pegawainya terkait keamanan siber. Setelah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber, acara dilanjutkan dengan kegiatan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang juga merupakan kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy).

Cyber Bootcamp ini merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks," kata Hasan.

Cyber Bootcamp akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai expert di bidang Keamanan Siber. OJK berharap program ini dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.