Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aktivitas aset kripto semakin berkembang di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa nilai transaksi aset kripto tumbuh dari Rp 40,85 triliun pada Juni 2024 menjadi 42,34 triliun rupiah di bulan Juli 2024.

"Dengan demikian, secara akumulatif nilai transaksi aset kripto pada bulan Januari sampai Agustus 2024 mencapai Rp 344,09 triliun atau telah tumbuh 354% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Hasan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (6/8).

Tidak hanya nilai transaksi yang bertumbuh, jumlah investor pun berada dalam tren peningkatan yakni sebesar 20,59 juta investor per Juli 2024. Angka itu tumbuh dibanding periode Juni 2024 yang sejumlah 20,24 juta investor.

Seiring dengan pertumbuhan ini, OJK terus mengembangkan kebijakan untuk industri Aset Keuangan Digital (AKD) melalui peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto untuk periode 2024 sampai 2028.

Hasan bilang, peta jalan tersebut akan menjadi dasar atas kebijakan dan rencana kerja strategis yang akan dilakukan oleh OJK guna mengembangkan dan menguatkan sektor IAKD.

Seperti diketahui, mandat kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor IAKD sesuai dengan undang-undang P2SK telah ditambahkan ke OJK.

Dari sisi pengaturan, lanjut Hasan, OJK telah menerbitkan SEOJK No. 7 tahun 2024 tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang terdaftar di OJK Ini sebagai pedoman yang mengatur mengenai pelaporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara ITSK yang telah terdaftar kepada OJK.

Selain itu, OJK saat ini sedang menyusun peraturan mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto dan RSA OJK tentang Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto.

"Ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan untuk kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti ke OJK," pungkas Hasan.