Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh, termasuk soal pengupahan. Itu artinya, akan ada perubahan aturan mengenai pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyampaikan, pemerintah dalam satu dekade ini setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan.

“Bisa dibayangkan kita ada empat kali perubahan peraturan [tentang pengupahan],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, gonta ganti aturan yang dilakukan dalam waktu dekat telah membuat wajah Indonesia kurang baik di dunia usaha dan investasi.

Perubahan aturan yang begitu cepat dinilai berdampak negatif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Alih-alih investasi menguntungkan dan jangka panjang, investasi yang masuk kemungkinan adalah investasi jangka pendek yang bisa saja hengkang sewaktu-waktu dari Indonesia.

“Bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau setiap dua tahun peraturan berubah,” ujarnya.

Setidaknya, Indonesia dalam satu dekade telah empat kali mengubah aturan tentang Pengupahan dan satu kali mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ketua Komite Pengupahan Apindo, Subchan Gatot, mengungkapkan, pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan berlaku, Indonesia belum memiliki suatu rumusan yang pas untuk menetapkan upah minimum.

“Jadi dari sebelumnya nggak ada hitungan inflasi, pokoknya [upah] naik aja,” ungkap Subchan.

Enam tahun kemudian, pemerintah kemudian menerbitkan PP No.36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam beleid ini, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Tak berselang lama, pemerintah menerbitkan aturan baru dalam bentuk Permenaker sebagai dasar penetapan upah minimum 2022. Kebijakan itu tertuang dalam Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, di mana variabel kenaikan upah yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui beleid ini, pemerintah memasukan variabel alfa dalam penyesuaian nilai upah minimum. Alfa menurut aturan itu merupakan indeks yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa berada dalam rentang 0,10–0,30 dan ditentukan berdasarkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Keputusannya pada saat itu ada alfanya,” katanya.

Pemerintah kemudian kembali mengubah aturan pengupahan dengan menerbitkan PP No.51/2023 sebagai landasan penetapan upah minimum 2024. Penerapan formula upah minimum dalam beleid ini mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Nilai alfa ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Dalam beleid itu, diatur bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Terbaru, pemerintah tengah menggodok ulang regulasi pengupahan, sebagai respons terhadap putusan MK. “Di 2024 ini nggak tahu seperti apa rumusan yang ditetapkan. Bisa dibayangkan itu berapa kali berubah,” imbuhnya.

Mengingat pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dilakukan paling lambat pada 21 November, sedangkan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

“Demi kepastian hukum, penetapan upah minimum untuk tahun 2025 hendaknya masih tetap mengacu kepada PP No. 51/2023,” pungkas Bob.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan peraturan mengenai pengupahan. Sempat ditargetkan rampung sebelum tanggal 7 November, peraturan tersebut hingga saat ini belum ada. Menimbulkan pertanyaan mengenai nasib penetapan upah buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali menjelang pengumuman upah minimum atau UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Kemenaker, imbuhnya, tidak ingin peraturan yang dikeluarkan terburu-buru justru menimbulkan polemik baru. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kemenaker untuk menyerap aspirasi serikat pekerja dan pengusaha.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa Menteri Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemenaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” pungkasnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Permohonan itu diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pembahasan mengenai pengaturan penetapan upah minimum masih terus dilakukan. Sejauh ini, masih ada sekitar 20 pasal yang coba dibahas oleh Kemenaker.

Yassierli menyebut, Kemenaker akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Yang jelas, amar putusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah merampungkan regulasi baru terkait formula penetapan upah minimum, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan, Kemenaker dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan.

“Sebentar lagi akan diterbitkan, tunggu ya nanti akan kami sampaikan,” ujar Anwar kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, Anwar belum bisa menjabarkan perubahan apa saja yang tertuang dalam regulasi pengupahan baru tersebut.

Adapun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dan diumumkan pada 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November.

Sebelumnya, penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Dalam beleid itu, upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, MK pada Kamis (31/10/2024), telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Salah satu putusan MK menyangkut soal upah. Adapun, MK mempertimbangkan mengenai dalil Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU No.6/2023 yang menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam praktiknya dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja, sehingga negara tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan, upah minimum sektoral merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Pengaturan upah minimum sektoral, lanjutnya, memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan adil kepada pekerja di sektor-sektor tersebut, terutama dalam kondisi di mana sektor tertentu memerlukan standar upah yang lebih tinggi karena tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

MK memandang, dengan dihilangkannya ketentuan mengenai upah minimum sektoral dalam UU No.6/2023, terdapat potensi penurunan standar perlindungan yang sebelumnya telah diberikan kepada pekerja, khususnya di sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari negara.

“Oleh karena itu, penghapusan ketentuan upah minimum sektoral bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945,” ujar Arsul, melansir laman resmi MK, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok aturan baru dalam formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Putusan tersebut bakal mempengaruhi penetapan upah minimum 2025 yang bakal diputuskan dalam waktu dekat. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar aturan baru tentang formula penghitungan UMP selesai pada 7 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan baru soal formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) rampung besok, Kamis (7/11/2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November 2024.

"Kami punya batas waktu sampai 7 November," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha.

Sejalan itu, Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah menghormati hasil keputusan MK dan Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan judicial review UU Cipta Kerja.
Dia mengaku melalui LKS Tripartit atau lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terkait masalah ketenagakerjaan kedua belah pihak melakukan diskusi mengenai keresahan buruh.
Bahkan, dia mengatakan bahwa instansinya juga sudah melakukan diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.
Hal ini dia sampaikan usai melaporkan langkah strategis yang dilakukan instansinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).
“Kami sudah menampung aspirasi dari mereka dan sudah kami sampaikan kepada pak Presiden dan beliau kemudian memberikan arahan terkait dengan tindak lanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).
Lebih lanjut, dia mengaku mendapatkan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau 4 hari kerja untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya dalam menanggapi keputusan MK tersebut.
“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” tuturnya.
Yassierli melanjutkan bahwa dalam laporannya, Prabowo meminta agar instansi terkait dapat segera mendapatkan rumusan yang sesuai terkait tentang upah minimum dalam kurun 2 hari.
“Terkait tentang upah minimum kami on going, sedang on going kami sekarang, karena itu dulu yang short term dan long term itu nanti masih ada sekitar 20 lagi pasal atau norma, yang kemudian kami harus coba bahas satu per satu dan kami nanti akan lihat skala prioritasnya seperti apa,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga merespons terkait dengan putusan MK yang menolak frasa indeks tertentu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja untuk menetapkan formulasi upah minimum.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.
“Yang jelas, amar keputusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” pungkas Yassierli.