Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, Kemenaker tidak akan mempertahankan alfa yang tercantum dalam beleid tersebut.

“Tidak usah khawatir kita tidak akan mempertahankan alfa 0,1-0,3, itu pasti,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, belum diketahui, apakah besaran kenaikan UMP 2025 nantinya bisa sesuai tuntutan buruh yaitu sekitar 8%-10%.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah minimum dalam PP No.51/2023 mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dalam hal ini, alfa ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sebelumnya telah memberikan rekomendasi ke Kemenaker terkait indeks tertentu. Indah kala itu mengungkap, rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua.

Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Sementara itu, Kemenaker tengah menggodok aturan pengupahan baru usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Negara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah.

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali menjelang pengumuman upah minimum atau UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Kemenaker, imbuhnya, tidak ingin peraturan yang dikeluarkan terburu-buru justru menimbulkan polemik baru. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kemenaker untuk menyerap aspirasi serikat pekerja dan pengusaha.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa Menteri Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemenaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” pungkasnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Permohonan itu diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pembahasan mengenai pengaturan penetapan upah minimum masih terus dilakukan. Sejauh ini, masih ada sekitar 20 pasal yang coba dibahas oleh Kemenaker.

Yassierli menyebut, Kemenaker akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Yang jelas, amar putusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) meminta pemerintah untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyampaikan, pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan pengupahan baru agar upah minimum dapat naik di atas 10%, dengan formula akumulasi dari inflasi saat ini, pertumbuhan ekonomi, proyeksi inflasi mendatang, dan 64 item Komponen Hidup Layak (KHL).

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Pasalnya, berkaca dari UMP 2024 yang secara rata-rata hanya naik sekitar 3%, sedangkan di satu sisi inflasi di atas 3% dan harga pangan naik 20%.

Selain itu, dia menyebut banyak kelas menengah yang jatuh miskin dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berujung pada anjloknya daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Di sisi lain, asosiasi mengharapkan agar upah minimum tahun depan naik 20%, diiringi dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, cara ini dapat membantu pemerintahan baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional di level 8%.

“Itu akan terwujud kalau dimulai dari kenaikan UMP sebesar 20% tapi sebelumnya diturunkan dulu harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.

Adapun, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum tahun depan, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) turut buka suara perihal kenaikan upah minimum atau UMP pada 2025. Menurutnya, kenaikan upah minimum tahun depan seharusnya bisa lebih dari 10%.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan, nominal tersebut diperoleh dengan asumsi inflasi umum 2,5%, inflasi volatile food per Agustus 2024 3,04%, dan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

“Artinya upah minimum kan naiknya bisa lebih dari 10% pada 2025,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Adanya inflasi volatile food dalam asumsi tersebut, jelas Bhima, lantaran kenaikan harga pangan telah menggerus upah buruh dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dengan ditanbahnya inflasi volatile food, hal tersebut dapat mengkompensasi kenaikan harga bahan makanan.

Bhima juga menyebut, perhitungan upah minimum juga dapat disempurnakan dengan menggunakan survei kebutuhan hidup layak guna mendorong daya beli masyarakat.

“Jadi formulasi upah minimum ini yang paling penting adalah bisa menyelamatkan upah riil dari inflasi khususnya bahan makanan,” ujarnya.

Selain itu, Bhima mengharapkan agar kenaikan upah minimum tahun depan dapat mendorong sisi permintaan. Dengan begitu, disposable income dari para pekerja dapat lebih besar karena tahun depan selain ada khawatiran inflasi bahan makanan, ada penyesuaian pembatasan subsidi, energi, hingga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berpengaruh pada daya beli buruh.

Belum lagi, efek dari pajak pertambahan nilai (PPN) 12% serta pungutan-pungutan lain termasuk dana pensiun, di mana buruh di sektor formal akan menanggung iuran yang lebih tinggi lagi untuk dana pensiun.

Di sisi lain, Bhima menyebut bahwa kenaikan upah di tengah kondisi ekonomi yang tengah tertekan menjadi kebijakan countercyclical, alih-alih sebagai penghambat investasi.

Pasalnya, jika upah minimum buruh meningkat, upah tersebut akan digunakan untuk belanja produk domestik sehingga uangnya juga akan mengalir lagi ke pengusaha lokal.

“Ini yang artinya harus dipahami bahwa karena paradigmanya adalah upah sebagai stimulus maka kenaikan upahnya tentu harus lebih baik daripada formulasi di Undang-undang Cipta Kerja,” pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%. Usulan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

“2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8% -10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Permintaan ini lantas diharapkan dapat dipertimbangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir kenaikan upah buruh hanya dibawah inflasi.

Kenaikan upah tersebut lantas dinilai tak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. “Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara mengenai upah minimum atau UMP yang diusulkan naik di kisaran 8%-10% pada 2025.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan, penetapan upah minimum diharapkan dapat mengikuti formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Merujuk Pasal 88D beleid itu, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel di tingkat provinsi yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Kami harap semua pihak dapat mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan, upah minimum merupakan upah terendah untuk pekerja 0 hingga 1 tahun. Bagi pekerja di atas 1 tahun, kenaikan upah dapat didiskusikan di internal berdasarkan Struktur Upah Skala Upah (Susu) dengan memperhatikan kinerja perusahaan.

“Apindo senantiasa memberikan pemahaman mengenai Struktur Upah Skala Upah (Susu) kepada perusahaan-perusahaan dan mengedepankan dialog terhadap hal upah ini,” ujar Bob.

Adapun, kalangan buruh meminta agar upah minimum naik 8%-10% pada 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

“2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8%-10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Dalam lima tahun terakhir, Said menyebut bahwa upah buruh tidak mengalami kenaikan. Meskipun naik, hanya di bawah inflasi, seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Kenaikan upah ini juga dinilai tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup buruh sehari-hari. Sebab, kata Said, kenaikan upah yang tidak seberapa itu juga dibarengi dengan harga kebutuhan yang terlampau mahal.

“Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” ungkap Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Kalangan buruh lantas mengharapkan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan kenaikan upah minimum itu.

Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengusulkan agar upah minimum 2025 naik sebesar 20%. Usulan tersebut berdasarkan akumulasi dari kenaikan upah buruh yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai inflasi dan juga tingginya harga pangan.

Belum lagi, buruh dibebankan dengan kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk orang pribadi, dicabutnya sejumlah subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

“Kami mengusulkan [upah minimum naik] 20%,” usul Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Namun, kenaikan upah minimum harus disertai dengan menurunnya harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, Mirah mengharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat sehingga ekonomi nasional kembali bergeliat.