Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat masyarakat Indonesia untuk berkoperasi menyusut. Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengakui saat ini jumlah orang yang berkoperasi tak lebih dari 10% dari total masyarakat Indonesia.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengiyakan minimnya jumlah orang berkoperasi tak luput dari masalah internal dan eksternal. Dari dalam koperasi itu sendiri, makin sedikit koperasi yang mampu memberi manfaat memadai bagi anggotanya.

"Padahal, kekuatan utama koperasi adalah anggota dan mereka akan aktif jika memperoleh manfaat yang nyata," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Jum'at (8/11).

Untuk itu, saat ini tak banyak koperasi yang bisa berkembang dengan baik. Belakangan menurutnya jenis usaha koperasi yang masih bisa berjalan hanya simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah.

Sementara, dilihat dari latar keanggotaannya, yang banyak bertahan adalah koperasi instansi yang anggotanya merupakan pegawai, buruh perusahaan lantaran ada manfaat langsung, dan secara administrasi mudah dikelola.

Di lain sisi ada tantangan eksternal yang membuat jumlah anggota koperasi cenderung stagnan yakni faktor pemerintah dan faktor dinamika perekonomian.

Ia mengatakan, pemerintahan selama dua periode terakhir, terutama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak memberi dukungan yang memadai pada gerakan koperasi. Hal ini terlihat dari minimalnya alokasi anggaran Kementerian ini yang bahkan disatukan dengan UMKM.

Kondisi itu diperparah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian yang terbatas, dan hanya sedikit yang menguasai atau kompeten dalam soal perkoperasian.

Dukungan negara juga tidak cukup serius dalam mendorong koperasi lebih berkembang. Menurutnya, hanya sedikit kebijakan belanja Kementerian/lembaga dan juga BUMN yang memberi perluang bagi partisipasi koperasi. Pun, jika ada hanya semacam formalitas dan untuk urusan yang tidak penting atau hanya sedikit dalam hal nilainya.

Sedangkan faktor dinamika perekonomian, menurutnya tidak ada keistimewaan lagi yang diberikan pada koperasi sebagaimana era Soeharto.

Ia mengatakan koperasi belakangan ini dipaksa bersaing bebas dengan pelaku usaha lain, yang lebih memiliki sumber daya besar, baik dalam soal modal, akses pasar dan SDM.

"Hasilnya, hanya sebagian koperasi yang mampu bersaing, antara lain seperti yang disinggung di atas, misalnya koperasi pegawai dan terutama bergerak dalam simpan pinjam," urainya.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie Setiadi menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya, jumlah anggota koperasi bisa meningkat mencapai 60 juta orang.

"Di Amerika Serikat (AS) yang terkenal kapitalis, individualis saja yang berkoperasi 190 juta, masa kita negara pancasila hanya 10% dari total masyarakat kita, itu kan ironis," ujarnya.

Budi mempercayai bahwa ke depan koperasi bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dicapai jika partisipasi masyarakat yang tergabung dalam koperasi meningkat.

Di lain sisi, Budi mengungkap jumlah koperasi di Indonesia saat ini telah mencapai 121.000 koperasi. Namun dari total itu hanya 41.000 koperasi yang rutin menjalankan rapat tahunan atau evaluasi kerja.

"Jadi hanya 1/3 saja, maka ini perlu juga penguatan dari sisi kelembagaan," tutur Budi.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bright Institute menyoroti kondisi kelaparan dan kecukupan gizi Indonesia yang terabaikan di balik ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai swasembada pangan yang ingin dicapai Presiden Prabowo Subianto dalam empat hingga lima tahun mendatang tidak akan cukup menyentuh permasalahan kelaparan di Indonesia.

Hal itu tercermin dari 60% penduduk Indonesia saat ini konsumsi makanannya masih belum memenuhi kecukupan gizi.

"Kalau kita lihat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), hanya penduduk pada kuintil 4 dan 5 pendapatan teratas yang memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) energi harian atau hanya sekitar 60% penduduk Indonesia saat ini dan ini kondisinya secara umum lebih buruk dibanding 2019," jelas Awalil dalam Webinar, Selasa (5/11).

Awalil juga menyoroti kondisi kelaparan ini dari data Global Hunger Index (GHI) terakhir. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yakni di posisi 77 dari 127 negara. Jika dilihat di Asia Tenggara, Indonesia lebih buruk dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

"Indeks kelaparan Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Laos," ujarnya.

Menurut Awalil, yang paling perlu diperhatikan dalam indeks GHI ini adalah komponen Prevalence of Undernourishment atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yang diambil dari data BPS. Prevalensi ini pada 2023 mencapai sebesar 8,53%, lebih buruk dari 2017—2021, dan tidak mencapai target RPJMN di 5,2%.

Awalil juga menjelaskan dalam melihat data atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia, kesenjangan nilai prevalensi ini masih sangat tinggi di antar provinsi serta kabupaten maupun kota.

Tercatat, terdapat 291 kabupaten dan kota yang nilai prevalensinya lebih buruk dari nilai nasional, yang mana 291 ini lebih dari setengah jumlah kabupaten dan kota di Indonesia yang berjumlah 514.

Masih banyak kabupaten dan kota yang skornya masih tinggi atau dengan kata lain rakyat tidak cukup pangan. Ada 35 kabupaten kota yang prevalensinya di atas 30%. Di Papua, nilainya mencapai 35,63%. Di sisi lain, nilainya di Jakarta hanya 2,57%.

Awalil menilai untuk bisa secara efektif menyentuh masalah tersebut, persoalan swasembada pangan seharusnya bukan hanya mengenai target jumlah produksi pangan dalam negeri, namun juga meliputi aspek yang lebih luas seperti kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Menurutnya swasemada pangan bukan hanya soal produksi melebihi konsumsi, melainkan harus diperluas terkait kesejahteraan petani, akses semua orang pada kecukupan pangan, dan kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan ini kita ukur dari seberapa besar kita bisa memperoleh harga pangan yang diinginkan rakyat, serta seberapa besar hasil produksi pangan ini dikendalakan oleh negara atau masyarakat ataupun kendali korporasi," ungkapnya.

Awalil mencontohkan, pada implementasi food estate memiliki kepentingan terpisah dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Artinya hal itu sama saja tidak berdaulat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengatakan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah memang seharusnya ikut memperhatikan kesejahteraan petani kecil.

Ia mencatat sekitar 50% dari penduduk miskin di Indonesia kepala keluarganya adalah petani. Namun justru keluarga petani di Indonesia ironisnya saat ini menjadi keluarga yang paling rawan pangan.

"Oleh karena itu, misi swasembada pangan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan petani kecil di atas kesejahteraan perusahaan yang mendapat anggaran pelaksanaan program," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bright Institute mengungkapkan bahwa masih banyak perilaku ekonomi yang belum tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga tergolong dalam ekonomi bawah tanah atau underground economy.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan bahwa fenomena underground economy tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil-kecil itu banyak yang tidak masuk hitungan PDB masih banyak, seperti usaha mikro atau lainnya, jadi tidak semuanya pengertian underground itu melanggar hukum," jelas Awalil dalam sebuah webinar pada Selasa (29/10).

Awalil menekankan bahwa mengenakan pajak pada transaksi kecil yang tidak melanggar hukum dapat berdampak negatif, dengan mengurangi peredaran uang.

Ia menyarankan bahwa jika pemerintah berfokus pada underground economy ilegal, seperti judi online dan prostitusi, itu akan mengharuskan legalisasi aktivitas-aktivitas yang saat ini dilarang.

"Saya menyarankan kepada Pak Anggito untuk mencari potensi pendapatan pajak yang hilang dari perpajakan itu sendiri, misalnya dengan mencari potensi pendapatan dari PNBP di luar soal pelayanan publik yang bisa disoroti," ungkap Awalil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, mengungkapkan rencananya untuk mendorong peningkatan pendapatan negara melalui pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah.

Anggito mencatat bahwa underground economy yang tidak tercatat oleh otoritas pajak memiliki potensi besar untuk penerimaan negara, dengan contohnya judi online yang jumlahnya sangat signifikan.

"Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada Singapura di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali. Banyak banget. Dia melakukan online betting gitu. Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram. Nggak bayar pajak lagi,” ujar Anggito dalam Rapat Terbuka Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada Senin (28/10).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di bawah 5,1% hingga tahun 2029.

Bright Institute menilai proyeksi ini menunjukkan bahwa tidak ada gambaran kemungkinan Indonesia akan tumbuh mencapai 8% hingga tahun tersebut.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia hingga 2029 menunjukkan stabilitas, meskipun tidak ada indikasi perbaikan signifikan dalam berbagai indikator utama.

"Kalau kita lihat transaksi berjalan, tingkat pengangguran hingga investasi itu masih kurang baik," ungkap Awalil dalam Diskusi Publik yang berlangsung pada Selasa (29/10).

Untuk tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,96%. Sementara itu, pada tahun 2025, pertumbuhan diproyeksikan mencapai 5,07% dan stagnan hingga tahun 2029.

"Jadi menurut saya, dari proyeksi IMF ini untuk tumbuh 8% itu tidak ada atau mustahil," tegas Awalil.

Proyeksi fiskal, seperti pendapatan, belanja, defisit, dan utang, menunjukkan stabilitas, tetapi mencerminkan kurangnya ruang dan ketahanan fiskal. Pendapatan negara diperkirakan akan stagnan pada persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 14,5% dari 2025 hingga 2029.

Belanja negara diperkirakan meningkat secara nominal, namun stagnan dalam presentase terhadap PDB hingga 2029 dengan kisaran 17%.

Selain itu, defisit diperkirakan akan melebar rata-rata hingga tahun 2029, sementara utang pemerintah diproyeksikan meningkat hingga Rp 12.893 triliun pada tahun 2029, dengan persentase terhadap PDB sekitar 40%.

Proyeksi transaksi berjalan juga tidak menunjukkan kinerja yang buruk, tetapi mengindikasikan ketahanan yang lemah jika menghadapi guncangan eksternal yang tak terduga.

Transaksi berjalan Indonesia diproyeksikan mengalami defisit 1,0% dari PDB pada tahun ini dan melebar menjadi 1,2% pada tahun 2025.

"Jadi ekonomi Indonesia berdasarkan proyeksi IMF ini sangat rentan, dan jika target Pemerintahan Prabowo ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, harus ada reformasi yang luar biasa," jelasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliran penanaman modal asing (foreign direct investment / FDI) ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2023.

Para ekonom memperkirakan aliran FDI ini masih akan sulit untuk meningkat dalam waktu dekat.

Menurut Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky, pencapaian target FDI hingga mencapai angka US$ 30 miliar masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Ia menyebut bahwa arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara saat ini membuat peningkatan FDI sulit dicapai.

“Jika arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara masih seperti sekarang, maka akan sulit untuk menaikkan aliran FDI ke Indonesia,” ujar Awalil kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Awalil menambahkan bahwa meskipun tren FDI cenderung menurun pada tahun 2023 dan diperkirakan akan berlanjut pada 2024, penurunan signifikan kemungkinan tidak akan terjadi pada 2025.

Menurutnya, FDI di kisaran US$ 20 - US$ 22 miliar sudah cukup rendah bagi Indonesia, yang sebenarnya memiliki banyak potensi investasi asing.

“Sampai semester pertama 2024, FDI baru mencapai US$ 10,44 miliar. Dengan demikian, kemungkinan besar total FDI di tahun 2024 hanya akan berkisar antara US$ 20-21 miliar,” jelas Awalil.

Ia juga menjelaskan bahwa FDI sangat bergantung pada persepsi investor terhadap kondisi jangka menengah dan panjang di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukum dan kebijakan ekonomi yang stabil, terutama di sektor-sektor yang diminati oleh investor asing.

Awalil menambahkan bahwa investasi langsung di Indonesia semakin kehilangan daya tariknya akibat beberapa faktor, seperti tingginya biaya produksi dan meningkatnya ketidakpastian dalam hal kepastian hukum dan stabilitas politik.

Selain itu, penurunan FDI di Indonesia sering kali beriringan dengan peningkatan FDI di negara-negara lain yang dianggap lebih menarik bagi investor.

"Pertimbangan investor menyangkut banyak faktor, dan persepsi mereka terhadap kondisi di masa depan sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi," ungkapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambahkan anggaran percepatan atau quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu dinilai tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai sejak dahulu quick win tak efektif dilihat dari sudut pandang ekonomi. Itu artinya tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi apa yang akan diambil selama lima tahun. “Quick win (100 hari) lebih merupakan konsumsi politik,” ungkap Awalil kepada Kontan, Kamis (26/9).

Menurut Awalil, quick win hanya bisa dinilai sebagai komunikasi publik tentang pemerintah yang berusaha memenuhi janji politiknya.

Jika diartikan sebagai permulaan dari strategi, kenyataannya yang dipilih lebih bersifat politik populis. Hal itu tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Secara teknis, apa artinya 100 hari kerja dibanding 1.825 hari selama satu periode pemerintahan. Alokasi anggaran Rp 121 triliun 3,36% dari anggaran satu tahun atau sekitar 0,6% dari 5 tahun anggaran. Nyaris tak akan ada artinya,” ujarnya.

Jika diperinci, anggaran untuk makan bergizi gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun), sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun serta lumbung pangan nasional daerah dan desa Rp 15 triliun.

Selain makan siang gratis, yang lainnya merupakan sesuatu yang wajar saja dan selama ini juga dijalankan, hanya saja dipercepat untuk 100 hari pertama. Menurut Awalil yang masih perlu dipertanyakan adalah apakah akan berlanjut secara proporsional hingga 1.825 hari?

“Kalo memang berlanjut bagaimana hitungan sumber dana atau fiskalnya? Dan dampak apa terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan lainnya, itu yang masih menjadi pertanyaan,” jelas Awalil.