Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi bawah tanah atau underground economy atau ekonomi disebut-sebut bisa menjadi sumber potensial untuk penerimaan pajak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, upaya menjadikan underground economy sebagai sumber penerimaan pajak merupakan ide yang bagus. Hal ini merupakan low hanging fruit alias buah yang mudak dipetik bagi upaya pemerintah menaikkan rasio pajak.

Hitungan Wijayanto, aktivitas ekonomi bawah tanah itu setara 15%-20% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dengan asumsi 15% saja dari PDB, nilainya mencapai sekitar Rp 3.600 trilliun. Lalu, dengan asumsi tax ratio 10,4%, maka potensi penerimaan pajak bisa mencapai Rp 375 trilliun," kata Wijayanto kepada Kontan, Kamis (31/10).

Wijayanto menjelaskan, underground economy adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena aktifitas tersebut dilarang hukum. Atau aktivitas ekonomi tersebut tidak dilarang secara hukum tetapi pelaku ingin menghindari pajak.

Ekonomi bawah tanah ini ada di semua negara, dengan proporsi hingga 60% PDB di negara yang penegakan hukumnya buruk seperti Bolivia, Zimbabwe dan Georgia.

Namun, hanya mencapai 6%-8% di negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat seperti Amerika Serikat (AS) atau Swiss. "Di Indonesia, angkanya sekitar 10%-12%, tetapi saya rasa jauh lebih besar dari itu, bisa 15%-20% dari PDB," kata Wijayanto.

Menurut Wijayanto, area yang masuk dalam kategori itu di Indonesia, misalnya penangkapan ikan illegal, tambang illegal, bisnis miras illegal, hiburan malam illegal, dan cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai. Dari cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai saja, pemerintah bisa mendapatkan puluhan triliun tambahan penerimaan.

"Ini the lowest hanging fruit yang perlu jadi fokus pemerintah jika ingin quick win," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemajakan aktivitas underground economy atau ekonomi bawah tanah sedang mencuat. Namun, pengamat pajak menilai, pajak dari underground economy tidak bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset CITA Fajry Akbar mengatakan, jika yang dimaksud underground economy adalah aktivitas ilegal seperti narkoba, tambang ilegal, judi online dan sejenisnya, memang benar ada pajak penghasilan yang terutang.

"Hal itu sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, yang tidak membedakan penghasilan legal dan illegal serta sesuai dengan asas keadilan," jelas Fajry kepada Kontan, Kamis (31/10).

Namun, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pajak dari aktivitas ilegal tidak bisa diandalkan pemerintah karena tidak punya sustainability. Terlebih untuk mendorong tax ratio, pajak atas aktivitas ilegal sifatnya insidentil saja.

Fajry mencontohkan judi online. Memang ada pajak penghasilan terutang atas penghasilan judi online.

Tetapi, sisi lain pemerintah juga wajib memberantas judi online. Kementerian Kominfo dalam juga punya kewajiban untuk menutup akses judi online. Dengan begitu pelaku judi online tentu tidak akan bersedia membayar pajak dengan patuh.

"Karena negara justru ingin menutup usaha mereka, buat apa mereka bayar pajak? Orang bayar pajak kan agar usahanya aman, terjamin, dan lancar. Apalagi ada data yang sifatnya sensitif yang harus diberikan ke otoritas pajak," ujarnya.

Bisa saja jika pemerintah melakukan legalisasi. Tapi kalau legalisasi perjudian pasti akan banyak penolakan. Risiko politik yang sangat besar bagi pemerintah. Terlebih, mudharat judi online akan lebih besar dibandingkan penerimaannya.

"Yang bisa digali penerimaannya adalah underground production, usaha legal tapi tidak tercatat. Ini bisa digali penerimaanya oleh pemerintah," kata Fajry.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bright Institute mengungkapkan bahwa masih banyak perilaku ekonomi yang belum tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga tergolong dalam ekonomi bawah tanah atau underground economy.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan bahwa fenomena underground economy tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil-kecil itu banyak yang tidak masuk hitungan PDB masih banyak, seperti usaha mikro atau lainnya, jadi tidak semuanya pengertian underground itu melanggar hukum," jelas Awalil dalam sebuah webinar pada Selasa (29/10).

Awalil menekankan bahwa mengenakan pajak pada transaksi kecil yang tidak melanggar hukum dapat berdampak negatif, dengan mengurangi peredaran uang.

Ia menyarankan bahwa jika pemerintah berfokus pada underground economy ilegal, seperti judi online dan prostitusi, itu akan mengharuskan legalisasi aktivitas-aktivitas yang saat ini dilarang.

"Saya menyarankan kepada Pak Anggito untuk mencari potensi pendapatan pajak yang hilang dari perpajakan itu sendiri, misalnya dengan mencari potensi pendapatan dari PNBP di luar soal pelayanan publik yang bisa disoroti," ungkap Awalil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, mengungkapkan rencananya untuk mendorong peningkatan pendapatan negara melalui pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah.

Anggito mencatat bahwa underground economy yang tidak tercatat oleh otoritas pajak memiliki potensi besar untuk penerimaan negara, dengan contohnya judi online yang jumlahnya sangat signifikan.

"Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada Singapura di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali. Banyak banget. Dia melakukan online betting gitu. Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram. Nggak bayar pajak lagi,” ujar Anggito dalam Rapat Terbuka Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada Senin (28/10).

Underground economy alias aktivitas ekonomi bawah tanah diklaim Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bisa menjadi sumber penerimaan negara yang baru.

Ia pun mendorong jajaran perpajakan 'memburu' potensi tersebut. Ekonomi bawah tanah diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang luput dari pencatatan statistik resmi atau tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy, yang sekarang digandrungi masyarakat. Ia mengklaim warga Indonesia bebas berjudi bola di Inggris karena tak dilarang di sana, lalu penghasilan tersebut luput dari pajak.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepak bola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya dalam Orasi Ilmiah di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, wakil menteri keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," jelas Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," tegasnya.

Ia memang tak menyebutnya dengan istilah underground economy. Kata kunci yang dipilih Hashim adalah 'internet' hingga 'kegiatan ilegal'.

Hashim menekankan Prabowo tak segan menutup aktivitas ilegal atau yang tidak baik tersebut. Upaya Anggito Cs bahkan diklaim bisa menambah sekitar 2 persen hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir 2024 ini.

"Saya sebut dapat uang dari pengusaha nakal, ada carbon credit, kebocoran-kebocoran dari dunia maya dan sebagainya akan kita tutupi. Termasuk kegiatan yang tidak baik akan nanti kita tutup. Itu kita hitung bisa dapat tambahan 2 persen-3 persen dari gross domestic product (GDP)," ucapnya.

"Satu persen dari GDP kan Rp220 triliun, GDP kita Rp22 ribu triliun. Dua persen itu Rp440 triliun, tiga persen itu Rp660 triliun. So, kita dengan beberapa langkah sudah bisa dapat 2 persen dan saya yakin (ada tambahan) 3 persen-4 persen tahun depan (2025)," tutur Hashim.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu juga pernah menerbitkan Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) tentang potensi penerimaan pajak dari underground economy pada 2011 lalu.

Kajian tersebut mengambil dua pengertian berbeda tentang underground economy yakni berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) dan definisi dari ekonom sekaligus mantan Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vito Tanzi.

Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal. Pertama, kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain. Kedua, bekerja dibantu pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap. Ketiga, pekerja bebas pada sektor pertanian dan luar pertanian.

Sedangkan Vito Tanzi (1983) mendefinisikan underground economy sebagai pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak (seperti golongan unreported economy pada definisi menurut Feige).

"Menurut Tanzi, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan underground economy," jelas kajian tersebut, dikutip Selasa (29/10).

Nilai potensi pajak yang tidak dilaporkan dalam kegiatan underground economy (UGE) dicatat terus meningkat. Kajian ini menghitung pada periode 2000 hingga 2009 dengan rata-rata potensi penerimaan Rp20,55 triliun.

Potensi pajak ini dikelompokkan menjadi dua, pertama adalah pelaku usaha yang belum terdaftar pada kantor pelayanan pajak sebagai wajib pajak atau belum punya NPWP. Sedangkan yang kedua adalah para pelaku yang sudah memiliki NPWP.

BKF Kemenkeu menyebut kedua kelompok pelaku tersebut memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak (tax evasion).

"Cara yang paling sering dilakukan agar pendapatan tidak mudah terlacak oleh pemeriksa pajak adalah dengan mengecilkan pencatatan penjualan atau penghasilan tunai. Media transaksi uang tunai ini seringkali digunakan karena relatif lebih sulit dilacak apabila dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan pihak lembaga keuangan (bank)," sambungnya.

Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) Bank Indonesia juga pernah membahas ekonomi bawah tanah dalam paper terbitan Juli 2016.

Paper ini menyimpulkan selama periode 2001 hingga 2013 rata-rata besarnya underground economy di Indonesia sebesar Rp94.141,25 miliar atau Rp94,14 triliun. Ini sekitar 8,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk setiap kuartal.

"Potensi pajak yang hilang akibat aktivitas underground economy di Indonesia periode 2001-2013 rata-rata sebesar Rp11.172,86 miliar (Rp11,17 triliun) atau sekitar 1 persen dari rata-rata PDB Indonesia per kuartal," jelas paper tersebut.

[Gambas:Photo CNN]

Paper itu mengutip klasifikasi underground economy berdasarkan penjelasan Edgar L. Feige. Ada empat golongan yang termasuk aktivitas ekonomi bawah tanah, berikut rinciannya:

1. The Illegal Economy

Ini adalah aktivitas ekonomi tidak sah di dalam pendapatan kegiatan ekonomi, di mana melanggar Undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum. Kegiatannya termasuk memperjualbelikan barang-barang hasil curian, pembajakan, dan penyelundupan sebagai tindakan kriminal yang melanggar UU.

Aktivitas ilegal ini juga mencakup kegiatan perjudian hingga transaksi obat bius dan narkotika sebagai tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum.

2. The Unreported Economy

Diartikan sebagai pendapatan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Tujuannya adalah menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak.

3. The Unrecorded Economy

Pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah, namun tidak tercatat. Akibatnya, terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

4. The Informal Economy

Ini adalah pendapatan yang diperoleh para pelaku atau agen ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi yang berada dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang, perjanjian kerja, atau kredit keuangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengincar setoran pajak baru dari aktivitas ekonomi 'bawah tanah' (underground economy).

Underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," ujarnya.

Anggito mengungkapkan warga Indonesia amat leluasa bertaruh pada judi daring yang tak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah nggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) tho mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan nggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan nggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," sambungnya.

Selain judi online di luar negeri, Anggito juga menyorot penghasilan dari gim daring hingga masuknya barang ilegal yang tak kena pajak. Padahal, potensinya dinilai besar.

Pada 2025, pemerintah sendiri menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun. Sekitar Rp1.209,3 triliun di antaranya berasal dari pajak penghasilan (pph).