JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan kata-kata perpisahan saat menutup rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dan fraksi partai yang menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I.

"Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," kata Menkeu seraya menghela nafas untuk menahan air matanya, Selasa (17/9/2024).

"Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir," lanjut Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Mulai Wakil Menteri Keuangan pak Wamen Suahasil Nazara, pak Thomas Djiwandono dan seluruh pejabat eselon I serta seluruh pelaksana.

Sambil menahan tangis dan minum air, Sri Mulyani mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta raker Banggar.

"Saya tahu mereka bekerja keras, dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Ia berharap semua kontribusi dan dedikasi ini, bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terakhir, Sri Mulyani menutup pembicaraan dengan bahasa arab.

"Manusia tempatnya salah, saya mohon bapak ibu sekalian, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra, pengampunan dan maaf," tutup Sri Mulyani seraya berdiri di hadapan peserta raker

Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat.

"Menuju Tanah Terjanji, Indonesia yang Tata-Titi-Tentrem-Kerta Raharja, setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah jadi makna terpenting yang menjelaskan siapa kita sebenarnya," ujarnya

"Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah," Pungkasnya

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu. Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.

"Nilai 4% yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi," ujar dia di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Akhir Masa Jabatan Presiden , Jokowi Naikkan Anggaran Pendidikan 2025 hingga Rp722,6 Triliun

Dolfie menambahkan, alokasi 4% yang tidak terserap itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16% telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," tegasnya.

Baca Juga: Masih Semrawut, Partai Perindo Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Pendidikan

Senada, Anggota Bamggar DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menambahkan, serapan yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi dan perlu diperbaiki ke depan.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20%, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," katanya.