JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan kata-kata perpisahan saat menutup rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dan fraksi partai yang menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I.

"Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," kata Menkeu seraya menghela nafas untuk menahan air matanya, Selasa (17/9/2024).

"Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir," lanjut Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Mulai Wakil Menteri Keuangan pak Wamen Suahasil Nazara, pak Thomas Djiwandono dan seluruh pejabat eselon I serta seluruh pelaksana.

Sambil menahan tangis dan minum air, Sri Mulyani mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta raker Banggar.

"Saya tahu mereka bekerja keras, dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Ia berharap semua kontribusi dan dedikasi ini, bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terakhir, Sri Mulyani menutup pembicaraan dengan bahasa arab.

"Manusia tempatnya salah, saya mohon bapak ibu sekalian, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra, pengampunan dan maaf," tutup Sri Mulyani seraya berdiri di hadapan peserta raker

Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat.

"Menuju Tanah Terjanji, Indonesia yang Tata-Titi-Tentrem-Kerta Raharja, setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah jadi makna terpenting yang menjelaskan siapa kita sebenarnya," ujarnya

"Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah," Pungkasnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.

Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih rendah tari belanja K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp1.090,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi tersebut sengaja dilakukan pemerintah saat ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,? ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun," imbuh dia.

Setidaknya ada sepuluh yang memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di 2025 nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi yang paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mencapai Rp123,6 triliun.

Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.

Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.

Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat utama sistem senjata atau alat material khusus, dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran belanja 2025 terbesar.

1. Kementerian Pertahanan Rp165,163.70 triliun

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp126,020.30 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp90,605.80 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp83,187.80 triliun

5. Kementerian Agama Rp78,018.70 triliun

6. Kementerian Sosial Rp77,188.00 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp75,632.30 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp53,195.40 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp24,766.00 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp23,276.10 triliun

JAKARTA - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2025 disepakati hanya Rp143 miliar. Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana pembangunan ibu kota baru pada tahun depan hanya batas bawah alias baseline.

Artinya diterangkan Menkeu, bakal ada penambahan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan. Adapun kebijakan menambah nilai anggaran IKN ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

?Karena semuanya dibaseline kan untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk tentukan sesuaikan dengan prioritas dengan kabinetnya. Tapi beberapa kelompok sudah ditentukan,? ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2024, Jumat (16/8/2024).

Dia mengaku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah sepakat soal alokasi dana pembangunan IKN di 2025. Termasuk penambahan nilainya tetap didasarkan pada kemampuan fiskal di tahun depan.

?Ini juga sama, kemarin Bapak Presiden terpilih dan Pak Jokowi sudah bertemu, sidang kabinet, dan punya komitmen, tapi beliau masih melihat seluruh APBN,? paparnya.

Mantan Direktur Keuangan Bank Dunia itu menjelaskan, tambahan alokasi juga dipertimbangkan pada beberapa infrastruktur penting, namun dengan catatan bisa menarik investasi.

?Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas,? beber dia.

"Over all dari APBN ini, pemerintahan bisa berjalan, kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru. Memang enggak memuaskan, tapi ini kan transisi,? jelas Menkeu.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN yang ia paparkan dalam konferensi pers RAPBN 2025 masih bisa diotak-atik oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, mengingat sekarang ini merupakan masa transisi Pemerintahan, maka bukan tidak mungkin rancangan anggaran yang sudah diajukan untuk digunakan tahun depan bisa dirombak kembali oleh presiden terpilih dan juga kabinetnya.

"Ini adalah APBN transisi . Sebagian ada yang sudah spesifik dari segi angka tadi, ada juga yang belum spesifik. Secara garis besar sudah ada amplop besarnya, tapi secara spesifik belum bisa ditentukan karena ini juga akan diberikan kepada Pemerintah baru," katanya, Jumat (16/8).

Menkeu menjelaskan, pembahasan yang akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai akhir September yang akan menentukan berapa porsi anggaran di tahun 2025. Namun begitu Ia mengaku akan tetap memberi dukungan apapun hasilnya.

"Presiden baru dan kabinet baru akan melihat itu nanti akan ada yang dipindahkan atau tidak. Itu ciri dari APBN transisi. Tapi kami terus berkoordinasi sehingga jika nanti ada kebijakan politik, kita bisa mendukungnya melalui anggaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, RAPBN 2025 telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat Siang kemarin. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100/USD, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada USD82/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas ) Suharso Monoarfa menyebut gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal naik secara bertahap. Menurut Suharso, gaji PNS terutama ditujukan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI secara bertahap.

?Kenaikan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI/Polri kepolisian secara bertahap,? ujar Suharso dalam Konferensi pers APBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso tidak menyebut besaran kenaikan gaji PNS guru hingga anggota TNI/Polri yang akan ditetapkan itu. Dia hanya memastikan bahwa gaji PNS dan anggota TNI/Polri pada tahun 2025 akan naik secara bertahap.

?Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," kata Suharso.

Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) sudah diatur, hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

?Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," ujar Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Isa menambahkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri. "Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.

JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan optimisme dan konsistensi, seiring peningkatan daya saing yang didukung oleh efisiensi bisnis dan Pemerintah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Reformasi Struktural serta sejalan dengan hasil asesmen berbagai lembaga rating internasional yang menilai perekonomian Indonesia masih atraktif.

Bahkan asesmen terbaru dari S&P yang melengkapi hasil seluruh Sovereign Credit Rating memperlihatkan Indonesia berada satu tingkat di atas Level Investment Grade. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 juga diperkirakan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat inflasi yang mulai memperlihatkan penurunan.

?Tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun ke angka 0,83% per Maret 2024, mendekati target 0% di 2024. Kemudian, tingkat pengangguran juga turun ke 4,82% bulan Februari 2024 dan juga jumlah yang bekerja meningkat 3,55 juta orang periode Februari 2023 ke Februari 2024,? ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi, perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik dengan didukung realisasi pertumbuhan yang kuat dan relatif tinggi dibandingkan negara lain. Pada kuartal kedua 2024, perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya seperti Cina (4,7%), Rusia (4%), Singapura (2,9%), Amerika Serikat (2,8%), Italia (0,9%), dan Uni Eropa (0,75%).

Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) juga berada dalam kisaran sasaran 2,5% � 1% dan lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Iran (32,23%), Laos (26,11%), Pakistan (11,10%), Belgia (3,65%), dan Korea Selatan (2,55%).

?Surplus perdagangan juga terus berlanjut, di bulan Juli ini USD 472 juta dan ini melanjutkan catatan surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,? ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengemukakan beberapa strategi Pemerintah ke depan dalam menjaga fundamental ekonomi yang kuat yakni dengan merevitalisasi mesin ekonomi konvensional melalui beberapa program unggulan seperti Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, PSN, KEK, serta aksesi OECD dan CPTPP.

Selanjutnya dengan mengembangkan mesin ekonomi baru melalui pemanfaatan digitalisasi dan utilisasi AI, menyiapkan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi, hilirisasi, penguatan ekosistem EV, serta inisiasi industri semikonduktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program KUR, program makan siang bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? tambah Menko Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga juga menyampaikan 4 (empat) modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan terus dijaga yakni modal fisik, modal manusia, modal natural, dan modal sosial. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, perbaikan tata kelola peningkatan kapasitas SDM yang lebih holistik, mendorong perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, optimalisasi insentif untuk transisi energi yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam pengungkapan terkait perubahan iklim (carbon related).

Kemudian juga dilakukan melalui optimalisasi kerangka strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan dan peningkatan kualitas institusional yang didukung oleh ketahanan nasional dan stabilitas politik.

?RAPBN 2025 dan RKP 2025 ini dengan tema yang diusung yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,? pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .

Sehingga anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp71 triliun di 2025. Saat ini program unggulan Prabowo-Gibran terus disempurnakan oleh tim khusus yang sudah dibentuk.

?Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,? ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, Makan Bergizi Gratis didesain untuk menciptakan anak-anak yang cerdas, namun memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya, program ini mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan UMKM, dengan begitu stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah.

?Tujuannya untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi lokal juga akan ditekankan yaitu UMKM nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak,? paparnya.

Menkeu, belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Seperti porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencatat program Makan Bergizi masuk dalam mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Hal tersebut pun sudah dituangkan dalam asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi undang-undang (UU) Cipta kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional di 2025. Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

?Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , terutama juga untuk membuka pasar baru, revitalisasi kunjungan beberapa program unggulan yang tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, program strategi nasional, KEK, aksesi OECD dan juga dalam proses aksesi CP-TPP,? ujar Menko Airlangga saat konferensi pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, hilirisasi di berbagai sektor, pendalam dan penguatan ekosistem electric vehicle alias EV, dan inisiasi semi kondaktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Makan Siang Bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? beber dia.

Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon dan perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan nasional dan stabilitas politik.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pendapatan negara tersebut akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ungkap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Presiden.

Jokowi mengklaim, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%?5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7?8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379?0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115?120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105?108," imbuhnya.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dipatok pada level Rp16.100 per Dolar AS. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu suku bunga SBN 10 tahun juga akan berada di 7,1%. Jokowi pun mengklaim bahwa Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia.

"Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengungkap harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD82 per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Sebagai informasi, sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup menguat 122 poin atau 0,76% ke level Rp15.833 setelah sebelumnya di Rp15.955 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (13/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.930 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar bergerak tipis terhadap mata uang lainnya, memperpanjang kinerja yang lesu karena antisipasi menjelang data inflasi utama AS minggu ini yang kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek penurunan suku bunga.

"Di sisi lain, laporan media menunjukkan bahwa Iran dapat melancarkan serangan terhadap Israel minggu ini. Serangan itu kemungkinan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas baru-baru ini di Iran, dan terjadi saat Israel terus melakukan serangannya di Gaza," tulis Ibrahim dalam risetnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi dan kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.

Jika ditotal, alokasi subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi dan non energi.

"Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu terutama untuk ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari 6 sampai 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2025 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah serta subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.

"Kita juga memberikan subsidi non energi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih," terang Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. "Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang menjadi perhatian," tukasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dia hanya menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

Jokowi mengatakan program Makan Bergizi Gratis, yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, program ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

?Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,? kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan strategi jangka menengah dalam pemerintahan selanjutnya diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

?Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial,? pungkasnya.