Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mewanti-wanti lonjakan utang di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bisa mencapai 41% dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan ini tertuang dalam Article IV Consultation tahun 2024 Edisi Agustus 2024, yang terbit, Rabu (7/8).

IMF menghimbau agar pemerintahan baru dalam lima tahun ke depan bisa mengelola belanja dengan baik. Sebab, belanja yang lebih tinggi bisa menyebabkan defisit fiskal berkelanjutan mencapai 3% dari PDB dalam lima tahun kebdepan.

Defisit fiskal 3% dari PDB tersebut akan menyebabkan tren utang akan meningkat secara bertahap hingga 41% dari PDB pada 2029.

“Meskipun angka ini berada di bawah batas maksimum utang PDB sebesar 60%, hal ini membawa risiko signifikan berupa potensi pelanggaran batas atas defisit 3% dari PDB,” tulis laporan tersebut.

Di samping itu, IMF juga melihat apabila defisit berada dalam batas atas dan juga utang melebihi 40% dari PDB, maka akan berisiko terhadap ruang fiskal, serta mendatangkan sentimen negatif dari investor, sehingga membutuhkan strategi pembiayaan pasar baru.

Memburuknya sistem pembiayaan utang tersebut, maka akan semakin mengikis ruang fiskal, mengingat rasio pembayaran utang terhadap pendapatan Indonesia sudah tinggi.

“Hal ini memberikan prioritas pada mobilisasi pendapatan dalam negeri untuk membiayai belanja pembangunan yang diperlukan, sambil terus memperlakukan batas defisit sebagai batas tertinggi bukan sebagai target,” tulis laporan tersebut.

Untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, IMF merekomendasikan agar pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja misalnya dengan melakukan efisiensi belanja, reformasi subsidi dan peningkatan pelaksanaan belanja desentralisasi oleh pemerintah daerah.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien.

Pernyataan tersebut dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Melansir Infopublik.id, menurut IMF, kerangka kebijakan Indonesia yang berhati-hati baik di bidang moneter, fiskal, maupun keuangan telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas makro dan kesejahteraan sosial.

Dalam laporan Article IV Consultation 2024 yang dirilis Rabu (7/8/2024), Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas Indonesia.

Apresiasi tersebut terutama disampaikan terkait beberapa poin penting. Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal.

Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memerhatikan perkembangan data (data dependent), upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Kelima, komitmen untuk mencapai target zero-emission pada 2060 dan langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu 5.0% dan 5.1% di tahun 2024 dan 2025. kendati demikian, Indonesia harus mewaspadai sejumlah risiko seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.

IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal, mengapresiasi stance kebijakan moneter Indonesia, melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan, serta menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono di Jakarta, Rabu (7/8/2024) mengatakan proyeksi positif IMF sejalan dengan asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Erwin.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto stagnan di level 5,1% atau dari 2025-2029.

Pernyataan ini tertuang dalam Article IV Consultation_ tahun 2024 Edisi Agustus 2024, yang terbit, Rabu (7/8).

Meski begitu, IMF tidak menjelaskan secara gamblang terkait alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 mendatang. Akan tetapi IMF merekomendasikan sejumlah langkah-langkah jangka pendek yang dapat diatasi oleh pemerintahan mendatang yang akan dimulai pada akhir 2024.

Pertama,terkait kebijakan fiskal, IMF merekomendasikan pemerintahan baru untuk memprioritaskan belanja berkualitas tinggi yang mendukung pembangunan Indonesia dan memantau risiko fiskal. Meningkatkan cakupan dan kecukupan jaring pengaman sosial, meningkatkan penargetan subsidi.

Mendorong penerimaan pajak juga sangat penting dilakukan mengingat kebutuhan belanja pemerintahan baru sangat besar untuk melanjutkan program, dan juga menjalankan janji kampanye seperti program makan siang gratis.

Kedua,inklusi dan perkembangan. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru meningkatkan jumlah dan kualitas belanja kesehatan dan perlindungan sosial, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih luas.

Serta meningkatkan belanja pendidikan, meningkatkan waktu dan kualitas pembelajaran untuk mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan meningkatkan produktivitas dan kemampuan pengetahuan/kecanggihan ekonomi.

Ketiga,tata kelola. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru memperkuat kerangka tata kelola dan antikorupsi, memperbaiki sistem hukum untuk mendukung akuntabilitas dan kepastian usaha.

Keempat,kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing (PMA). IMF merekomendasikan untuk menghindari peningkatan kebijakan perdagangan yang restriktif (termasuk dalam konteks masyarakat adat) dan beralih dari hambatan non tarif atau Non-tariff measures (NTM) yang mendistorsi keputusan perdagangan dan investasi serta berisiko menimbulkan dampak internasional.

Kelima,iklim usaha. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru mengurangi ketidakpastian peraturan, biaya birokrasi dan hambatan administratif.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) meluncurkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menggenjot penerimaan perpajakan negara-negara berkembang demi memobilisasi sumber daya domestik. Strategi ini diberi nama joint domestik resource mobilization initiative (JDRMI).

Menurut dua badan internasional tersebut, peningkatan penerimaan pajak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belanja negara negara.

"Negara dengan tax ratio di bawah 15% kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanjanya. Akibatnya, negara-negara tersebut bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan negara dengan tax ratio di atas 15%," tulis IMF dan World Bank dalam laporannya, dikutip Minggu (4/8).

Inisiatif tersebut bertujuan membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia demi mewujudkan pembangunan dalam jangka menengah.

Secara umum, terdapat enam kebijakan yang perlu dipertimbangkan negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Pertama, IMF dan WB merekomendasikan negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas dari insentif pajak yang selama ini diberikan. Menurut dua badan international tersebut, insentif tax holiday yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus bukanlah instrumen yang efektif untuk menarik investasi.

IMF dan WB menilai, insentif seperti kredit pajak investasi, penyusutan yang dipercepat, atau pengeluaran investasi secara langsung, akan mampu mendatangkan investasi asing.

"Insentif pajak investasi perlu disederhanakan lebih lanjut dalam konteks pajak minimum global dan kebutuhan untuk menangkal erosi basis dan pergeseran laba," katanya.

Kedua, negara-negara berkembang perlu memperluas basis pajak pertambahan nilai (PPN) dan menekan informalitas. Menurut dua lembaga internasional tersebut, pembebasan PPN bukan merupakan instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat miskin.

Ketiga, negara-negara berkembang perlu memperbaiki desain dan memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Dalam laporannya, pendapatan PPh OP di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

Menurutnya, penerimaan PPh OP yang lebih rendah melemahkan dampak redistributifnya, yang menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan pendapatan tambahan sekaligus meningkatkan progresivitas.

"Untuk memperluas basis PPh OP, negara-negara dapat mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran pajak regresif dan meningkatkan tingkat dan desain pajak atas pendapatan modal," tulis laporan tersebut.

Keempat, negara-negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai dalam menyokong penerimaan negara. Tidak hanya untuk menekan eksternalitas negatif, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar.

Kelima, mengembangkan sistem pajak properti yang efektif guna memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Pajak properti merupakan jenis pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi sekaligus bersifat progresif.

Keenam, negara-negara berkembang perlu menerapkan kebijakan pajak khusus atas sektor-sektor tertentu. Misalnya saja rent tax yang dapat dikenakan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) dan sektor lain seperti kehutanan, perikanan, telekomunikasi dan perbankan. Excess profit tax juga dapat dikenai pajak melalui perbaikan desain PPh ataupun jenis pajak khusus.