Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID. - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, PMK tersebut masih dinilai memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai kebijakan pajak terkait implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di PMK 81/2024 memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang.

Di satu sisi, PMK 81/2024 diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Pada gilirannya, penerimaan pajak akan meningkat. Selain itu, pengaturan administrasi pajak di PMK 81/2024 menyatukan 42 PMK yang berbeda-beda sehingga wajib Pajak cukup membaca satu PMK untuk memahami rincian pengaturan CTAS.

"Jadi, untuk hal tersebut, PMK 81/2024 sudah sesuai dengan kebutuhan pada saat ini," ungkap Prianto kepada Kontan, Rabu (6/11).

Meski begitu di sisi lain, PMK 81/2024 memberikan kompleksitas tersendiri karena bentuknya adalah omnibus law. Selain itu, PMK 81/2024 berisi 484 pasal dan 642 halaman. Ada 342 lembar tentang batang tubuh. Selain itu, ada 300 lembar tentang lampiran contoh dokumen yang digunakan setelah CTAS diimplementasikan.

Wajib pajak dan petugas pajak juga harus memutakhirkan pemahaman mereka selama ini dengan pengaturan baru sesuai PMK 81/2024. Pemutakhiran pengetahuan tersebut pastinya akan dapat menguras energi dan waktu.

Menurut Prianto permasalahan kompleksitas aturan di atas membuat tujuan penerbitan PMK 81/2024 bias karena tidak dapat memberikan kepastian hukum.

"Untuk hal ini, PMK 81/2024 belum sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity)," ujarnya.

Prianto menambahkan, kedudukan PMK 81/2024 di dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aturan teknis administratif. Hierarki tersebut diatur UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). PMK 81/2024 tidak boleh bertentangan dengan aturan perpajakan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang pajak dan peraturan pemerintah.

Pengaturan di PMK 81/2024 tidak boleh melebihi kewenangannya sehingga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (undang-undang dan peraturan pemerintah). Asas hukum yang terkait adalah lex superior derogat legi inferior. Asas hukum tersebut tertuang di Pasal 7 dan Pasal 8 UU P3.

Selain itu, Prianto juga menilai pengaturan di PMK 81/2024 juga tidak boleh mengurangi hak-hak wajib pajak yang telah diatur di undang-undang.

"Jika ada pertentangan secara hierarkis, Wajib Pajak dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) sehingga MA dapat membatalksan PMK 81/2024," jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) mendorong agar negara-negara berkembang tidak terjebak dalam utang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

Kepala Divisi Departemen Urusan Fiskal, Davide Furceri mengatakan bahwa banyak negara berkembang menghadapi kebutuhan belanja yang sangat mendesak.

Hal tersebut dilakukan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan guna mencapai tujuan iklim. IMF memperkirakan kebutuhan belanja negara berkembang dapat mencapai 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam laporan Pemantauan Fiskal sebelumnya.

Oleh karena itu, cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya adalah dengan meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang.

"Jadi dalam konteks ini, salah satu tindakan kebijakan yang penting adalah meningkatkan pendapatan melalui mobilisasi pendapatan," ujar Furceri dalam Konferensi Pers yang ditayangkan di situs resmi IMF, Rabu (23/10).

Furceri menyebut bahwa pembuat kebijakan harus memastikan sistem pajak yang lebih efisien, lebih adil dan lebih progresif.

Dalam hal ini, kebijakan pajak yang bisa diambil adalah mengurangi informalitas, memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pendapatan serta progresivitas.

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Eddy Soeparno menilai penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada tahun 2025 harus dikaji ulang. Lantaran kebijakan ini dikhawatirkan akan memberatkan daya beli masyarakat.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

“Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakat dalam terkait hal ini. Ini supaya daya beli masyarakat meningkat. Kalau daya beli masyarakat masih kuat, tentukan konsumsi juga meningkat,” ucap Eddy saat ditemui usai mengikuti Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024 – 2029 di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2024).

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam APBN 2025. Target penerimaan pajak tahun 2025 terbagi dalam target pajak penghasilan sebesar Rp 1.209,3 triliun; pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar Rp 945,1 triliun; pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun; dan pajak lainnya sebesar Rp 7,8 triliun.

Menurut Eddy aparat pajak harus konsisten melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun upaya menggenjot penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan iklim investasi dan daya beli masyarakat. “Artinya pajaknya juga meningkat nantinya, kan? Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi,” tutur Eddy.

Eddy bilang, penerimaan pajak turut disokong oleh kinerja industrialisasi, khususnya industrialisasi yang terkait dengan hilirisasi. Pasalnya hilirisasi turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga penting bagi pemerintah untuk memperkuat derap roda industrialisasi.

“Saya kira akan ada penguatan-penguatan (industrialisasi) lagi sehingga dari perlu meningkatkan pendapatan ke depan, ya. Itu juga tentu akan lebih perspektif. Saya optimis bahwa dari aspek pendapatan itu akan semakin muat karena kita memiliki industri dan manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi,” pungkas Eddy.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya.

KONTAN merangkum, ada beberapa relaksasi yang akan dilakukan, seperti memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% dan juga menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa dua jenis pajak tersebut memang akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat kontribusinya yang cukup besar.

Hanya saja, Wahyu melihat, penundaan tarif PPN 12% pada tahun 2025 tidak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun depan. Ini mengingat pemerintah dalam menyusun target penerimaan pajak di APBN 2025 belum memperhitungkan kenaikan tarif tersebut.

"Artinya, kalau tidak jadi diterapkan maka seharusnya tidak akan mengurangi postur APBN 2025," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Jumat (11/10).

Wahyu justru lebih menyoroti rencana pemerintah yang akan memangkas tarif PPh Badan. Ia khawatir, rencana tersebut akan membuat penerimaan pajak anjlok dalam jangka pendek. Mau tak mau, pemerintahan Prabowo harus mencari sumber penerimaan lain untuk meningkatkan penerimaan.

"Jika penurunannya dari 22% menjadi 20% akan cukup signifikan saya kira. Karenanya, jika benar-benar tarif PPh Badan dipangkas pemerintah harus siap mencari sumber penerimaan lain," katanya.

Namun, ke depan, Wahyu berharap, penurunan tarif PPh Badan tersebut diikuti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang semakin meningkat, penghindaran dan pengelakan pajak dapat dicegah, disertai dengan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan PPh Badan akan meningkat.

Wahyu memberikan gambaran, ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sejak 2020, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut anjlok cukup dalam sebesar 37,8%.

Namun, perlu dicatat, kontraksi tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh penurunan tarif melainkan ada beberapa kondisi lain yang mempengaruhi pada saat itu seperti pandemi dan juga pemberian fasilitas pajak lain.

Namun, seiring berjalannya waktu, dampak penurunan tarif tersebut tidak dirasakan terjadi. Pada 2021, penerimaan PPh Badan sudah kembali tumbuh positif dengan nilai penerimaan sebesar Rp 158,25 triliun.

Bahkan pada 2022, penerimaan PPh Badan sudah di atas realisasi sebelum pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, yakni sebesar Rp 340,81 triliun.

"Jadi, yang perlu dipastikan pemerintah ketika akan menurunkan tarif PPh Badan adalah perlu ada stimulus yang bisa mendorong kegiatan ekonomi untuk bisa tumbuh," imbuh Wahyu.

Menurutnya, pemberian stimulus tersebut bisa mengompensasi potential loss penerimaan akibat pemangkasan tarif selain mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Karena pada akhirnya penerimaan pajak ini akan diakumulasikan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai APBN," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Insentif perpajakan terpantau terus meningkat sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau sejak 2020, dari Rp246,1 triliun menjadi Rp445,5 triliun untuk tahun depan 2025. Namun demikian, tidak membuat penerima insentif itu tumbuh maksimal berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Terbesar, industri pengolahan yang paling menikmati sederet relaksasi pajak dari pemerintah. Rata-rata setiap tahunnya, sebanyak 26,3% dari total belanja perpajakan mengalir ke industri pengolahan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan pada dasarnya pilihan belanja pajak untuk sektor tersebut karena dianggap memiliki multiplier effect bagi perekonomian yang sebagian didominasi oleh padat karya dan padat modal.

Alhasil, dana lebih yang dimiliki perusahaan maupun masyarakat dapat digunakan untuk belanja barang maupun jasa. Pada akhirnya, hal tersebut akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran, yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Belanja perpajakan menjadi instrumen kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran di pos APBN. Instrumen tersebut sering disebut sebagai indirect government spending policy.

Sebagai contoh, pajak ditanggung pemerintah (DTP). Di mana pengeluaran pemerintah dilakukan secara tidak langsung.

Dengan kata lain, pemerintah tetap mengenakan pajak atas suatu sektor tertentu. Akan tetapi, dana untuk membayar pajak tidak ditanggung oleh konsumen. Pemerintah menanggung pajak yang seharusnya dibayar masyarakat.

"Masyarakat yang terbantu dengan kebijakan pajak DTP [ditanggung pemerintah] memiliki dana lebih untuk belanja barang/jasa sehingga diharapkan daya beli masyarakat akan terjaga," tuturnya, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Prianto menilai target belanja pajak Rp445,5 triliun sebagai pilihan yang paling rasional bagi penyusun kebijakan anggaran di APBN 2025.

Pasalnya, seringkali tidak ada posisi ideal (optimum) karena selalu ada pihak yang pro dan kontra ketika proses tersebut ada di posisi perumusan kebijakan fiskal dari sisi anggaran tax expenditure atau belanja perpajakan.

Melihat rencana tahun depan, belanja pajak menurut jenisnya terbesar untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp265,6 triliun. Kemudian belanja untuk Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp144,7 triliun.

Sementara melihat berdasarkan sektornya, industri pengolahan direncanakan mendapat insentif pajak senilai Rp122,3 triliun pada tahun depan. Naik Rp14,6 triliun dari proyeksi tahun ini yang senilai Rp107,7 triliun.

Belum Mampu Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Meski demikian, pertumbuhan dan distribusi industri pengolahan terhadap PDB lambat laun melemah. Padahal, manufaktur menjadi lapangan usaha dengan distribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan sebesar 4,64% (year-on-year/YoY) pada 2023 dengan distribusi sebesar 18,67%. Kemudian pada kuartal I/2024 melambat dengan tumbuh 4,13%.

Terakhir pada kuartal II/2024, sektor manufaktur tersebut hanya mampu tumbuh sebesar 3,95% (YoY) dengan distribusi sebesar 18,52%.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat daya saing sektor tersebut tidak hanya soal pajak, tetapi kepastian regulasi dan stabilitas politik turut andil dalam kontribusinya terhadap ekonomi.

Dua fasilitas atau insentif yang berkontribusi besar pada belanja perpajakan sektor manufaktur, yakni PPN tidak wajib dipungut bagi pengusaha kecil dan PPN dibebaskan atas kebutuhan pokok.

Fajry melihat ada beberapa studi yang memperlihatkan bahwa fasilitas perpajakan bagi pengusaha kecil, seperti PPN tidak dipungut, tidak mampu mendorong usaha kecil naik kelas.

"Belanja perpajakan sudah besar namun tidak bisa mengerek sektor manufaktur, saya kira memang perlu evaluasi," tegasnya beberapa waktu lalu.

Perbesar

Fajry berpandangan, justru seharusnya pemerintah memberikan insentif PPh Badan yang punya pengaruh besar terhadap daya saing usaha.

Sayangnya, pemerintah saat ini tak dapat lagi mengurangi tarif PPh Badan karena terdapat ada global minimum tax dengan tarif minimum 15%.

Kementerian Keuangan mengklaim, bahwa pertumbuhan belanja perpajakan tersebut dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi dan pemutakhiran data SPT wajib pajak.

"Pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta turut meningkatkan nilai belanja perpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut," tulis Kemenkeu dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) meluncurkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menggenjot penerimaan perpajakan negara-negara berkembang demi memobilisasi sumber daya domestik. Strategi ini diberi nama joint domestik resource mobilization initiative (JDRMI).

Menurut dua badan internasional tersebut, peningkatan penerimaan pajak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belanja negara negara.

"Negara dengan tax ratio di bawah 15% kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanjanya. Akibatnya, negara-negara tersebut bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan negara dengan tax ratio di atas 15%," tulis IMF dan World Bank dalam laporannya, dikutip Minggu (4/8).

Inisiatif tersebut bertujuan membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia demi mewujudkan pembangunan dalam jangka menengah.

Secara umum, terdapat enam kebijakan yang perlu dipertimbangkan negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Pertama, IMF dan WB merekomendasikan negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas dari insentif pajak yang selama ini diberikan. Menurut dua badan international tersebut, insentif tax holiday yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus bukanlah instrumen yang efektif untuk menarik investasi.

IMF dan WB menilai, insentif seperti kredit pajak investasi, penyusutan yang dipercepat, atau pengeluaran investasi secara langsung, akan mampu mendatangkan investasi asing.

"Insentif pajak investasi perlu disederhanakan lebih lanjut dalam konteks pajak minimum global dan kebutuhan untuk menangkal erosi basis dan pergeseran laba," katanya.

Kedua, negara-negara berkembang perlu memperluas basis pajak pertambahan nilai (PPN) dan menekan informalitas. Menurut dua lembaga internasional tersebut, pembebasan PPN bukan merupakan instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat miskin.

Ketiga, negara-negara berkembang perlu memperbaiki desain dan memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Dalam laporannya, pendapatan PPh OP di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

Menurutnya, penerimaan PPh OP yang lebih rendah melemahkan dampak redistributifnya, yang menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan pendapatan tambahan sekaligus meningkatkan progresivitas.

"Untuk memperluas basis PPh OP, negara-negara dapat mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran pajak regresif dan meningkatkan tingkat dan desain pajak atas pendapatan modal," tulis laporan tersebut.

Keempat, negara-negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai dalam menyokong penerimaan negara. Tidak hanya untuk menekan eksternalitas negatif, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar.

Kelima, mengembangkan sistem pajak properti yang efektif guna memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Pajak properti merupakan jenis pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi sekaligus bersifat progresif.

Keenam, negara-negara berkembang perlu menerapkan kebijakan pajak khusus atas sektor-sektor tertentu. Misalnya saja rent tax yang dapat dikenakan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) dan sektor lain seperti kehutanan, perikanan, telekomunikasi dan perbankan. Excess profit tax juga dapat dikenai pajak melalui perbaikan desain PPh ataupun jenis pajak khusus.

Pemerintah Vietnam akan menghentikan pemberian fasilitas bebas pajak pada 2025. Ini merupakan bagian dari pengetatan kebijakan fiskal karena sejak pandemi pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Mengutip Vietnamnet Global, Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk memulihkan anggaran negara yang telah bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi hingga 2024.

"Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, dengan penghentian pengurangan pajak, dan berkonsentrasi menghilangkan hambatan bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Phoc, dikutip dari Vietnamnet Global.

Ia memaparkan, pendapatan negara pada semester I-2024 telah melebihi 1.000 triliun vietnamese dong (VND) atau setara dengan Rp 640,13 triliun. Ini mencapai 61% dari target tahunan, dan meningkat 17,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Phoc, peningkatan pendapatan yang signifikan ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia usaha, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif, dengan peningkatan PDB sebesar 6,42% dan kenaikan inflasi sebesar 4,08% selama enam bulan.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah Vietnam telah memberikan berbagai skema insentif pajak yang bahkan masih berlaku hingga tahun ini. Misalnya, pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8%. Kebijakan ini diberikan sejak 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi, dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Sejak pandemi melanda Vietnam, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan yang disetujui oleh Majelis Nasional dan Pemerintah, yakni memberikan pengurangan pajak, biaya, dan sewa sebesar 184 triliun VND atau setara dengan Rp 117,78 triliun di tengah kondisi ekonomi dan keuangan publik yang menantang.

"Kebijakan fiskal Vietnam yang ekspansif akan berakhir tahun ini, dan beralih ke siklus baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk proyek infrastruktur dan reformasi gaji," ujarnya.