BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyoroti masalah korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Yusuf mengungkapkan, modus korupsi di pemerintahan daerah nyaris tak berubah selama dua dekade.

“Sama seperti 10 atau 20 tahun lalu, pola-pola kecurangan di daerah masih berulang,” ujar Yusuf di depan para pejabat daerah.

Menurut Yusuf, kasus manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, suap, gratifikasi, nepotisme, serta penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa masih mendominasi.

“Kami masih menemukan manipulasi dalam perencanaan anggaran, termasuk potongan-potongan anggaran yang diarahkan secara khusus,” ucap Yusuf.

Dia juga menyinggung praktik nepotisme dalam perizinan yang masih menjadi salah satu modus utama kecurangan di pemerintahan daerah.

Selain itu, penyalahgunaan diskresi kebijakan juga sering digunakan sebagai dalih untuk melakukan tindakan koruptif pada pemerintahan daerah.

“Diskresi sering kali dijadikan alasan dalam melakukan tindakan kecurangan, yang akhirnya merugikan masyarakat dan keuangan negara,” ucap Yusuf.

Menurut Yusuf, dari hasil pengawasan BPKP ditemukan pengendalian kecurangan di sebagian besar pemerintah daerah masih belum memadai. Hanya 9 persen dari pemerintah daerah yang dinilai sudah menerapkan pengendalian kecurangan yang efektif.

Dia menyampaikan, langkah korektif harus segera dilakukan agar praktik-praktik curang ini tidak terus berulang di masa mendatang.

Yusuf menyampaikan, BPKP siap mendampingi pemerintah daerah yang berkomitmen melakukan reformasi dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

“Komitmen pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi praktik korupsi yang sudah mengakar. Kami siap mendampingi, tinggal bagaimana komitmen itu diwujudkan,” kata Yusuf.

Ia juga mengajak para pejabat daerah untuk menjadikan momen ini sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem dan mencegah korupsi.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan temuan mengejutkan terkait inefisiensi penggunaan anggaran pada sebagian besar pemerintah daerah.

Dari temuan BPKP, tingkat inefisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di 2023 mencapai angka Rp 141 triliun.

“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen," kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien, itu melebihi Rp 141 triliun," sambung Yusuf.

Yusuf menjelaskan dalam pengawasan di lima sektor, termasuk ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stunting, dan kemiskinan, ketidakefisienan anggaran masih sangat tinggi.

Ia melanjutkan, akar permasalahan utama berasal dari lemahnya perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

Menurut temuan BPKP, banyak perencanaan tidak memiliki ukuran jelas atau indikator kinerja yang memadai.

“Orientasi penganggaran masih berfokus pada output, bukan outcome. Ukurannya masih jumlah dokumen, laporan, kegiatan, bukan hasil yang dicapai,” ujar Yusuf.

Menurutnya, tanpa fokus pada outcome, logika program sulit terhubung dengan pencapaian hasil yang diinginkan.

BPKP, kata Yusuf, telah memetakan berbagai persoalan yang perlu dihadapi untuk membangun pemerintahan daerah yang akuntabel.

Dia mengajak para kepala daerah agar berkomitmen melakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

“Komitmen menjadi kunci. Kami di BPKP siap mendampingi teman-teman di daerah yang mau membenahi sistem perencanaan dan anggaran,” ucap Ateh.

Yusuf menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah agar reformasi keuangan di daerah benar-benar berjalan efektif.

Yusuf mengingatkan pentingnya pendekatan preventif untuk mencegah korupsi.

“Lebih baik datang ke BPKP untuk bantuan dibanding berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujar Yusuf setengah bercanda.

Ia berharap kepala daerah dapat mengambil langkah nyata dalam perbaikan perencanaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.