TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mendarat menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85. Ia juga mengatakan, pembangunan Bandara IKN ini berjalan baik.

“Ya mulus banget sih turunnya.Landingmulus,” kata Jokowi usai mendarat, pada 24 September 2024, seperti dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Bandara IKN memiliki dimensi landasan pacu 2.200 x 30 meter dengan dimensishoulder7.5 meter dan dimensitaxiway153 meter x 23 meter. Awalnya, bandara ini diniatkan untuk tamu Very Very Important Person atau VVIP HUT RI ke-79 IKN.

Setelah mendarat di IKN, Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, untuk merubah status bandara VVIP di IKN diganti menjadi komersial.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan alasan perubahan status Bandara IKN tersebut menjadi komersial. Ia menyampaikan, jika diubah menjadi bandara komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat untuk masyarakat tersebut dapat berupa pelayanan penerbangan haji hingga umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Budi Karya dan Jokowi telah mendiskusikan perubahan status Bandara IKN yang akan berganti menjadi bandara komersial. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi bandara dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP,” ujar Budi Karya, seperti dikutipAntara, pada 1 Agustus 2024.

Budi Karya menegaskan, perubahan status ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara, sehingga tidak hanya melayani tamu penting, tetapi juga masyarakat luas.

"Supaya apa? Supaya, satu distribusi pergerakan itu lebih merata, yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi daripada utilisasi bandara itu lebih maksimal," ujarnya.

Budi menekankan, perubahan status bandara tersebut bukan untuk tujuan komersialisasi, melainkan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum.

“Menurut saya, agar bandara itu lebih maksimal, pada jumlah pergerakannya dan untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP,” ujar Budi.

Kendati demikian, perubahan status Bandara IKN memerlukan revisi Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, perpres saat ini menetapkan bandara tersebut berstatus VVIP.

Setelah diubah menjadi publik, Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kapasitas bandara bisa ditambah.

“Ya nanti kalau Perpresnya sudah saya tandatangani, berarti mulai setelah itu,” kata Jokowi.

Jokowi memperkirakan kapasitas awal Bandara Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang hingga Desember 2024 mendatang. Sementara itu, untuk target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah Bandara IKN dioperasikan penuh sebagai bandara komersial.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengubah status Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi komersial. Akibatnya, Bandara IKN akan beroperasi untuk publik yang tidak lagi sebagai bandara VVIP.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” kata Jokowi, pada 24 September 2024, seperti tertulis dalamAntara.

Jokowi menyampaikan, jika diubah menjadi Bandara IKN diubah menjadi komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti menggunakan untuk penerbangan haji sampai umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara VVIP untuk Mendukung IKN. Namun, saat ini, Bandara IKN akan diubah statusnya menjadi komersial. Pasalnya, bandara VVIP dan bandara komersial memiliki perbedaan dalam melaksanakan sistem operasionalnya.

Bandara VVIP

Status Bandara IKN sebagai bandara VVIP tercantum dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres tersebut, Bandara IKN dioperasikan sebagai bentuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas IKN.

“Bandar Udara VVIP yang selanjutnya disebut bandara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN,” bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, seperti tercatat dalamjdih.maritim.go.id.

Bandara VVIP dibangun dan diberikan statusnya kepada Bandara IKN untuk melayani pihak-pihak berkepentingan ketika mengunjungi IKN. Bandara ini hanya dikhususkan oleh beberapa golongan tertentu, tidak ditujukan untuk publik secara umum.

Kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas, tata letak fasilitas, dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan bandara VVIP ditetapkan oleh Menhub. Mengacu Pasal 7 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

Bandara Komersial

Berbeda dengan bandara VVIP, bandara komersial adalah lokasi milik publik tempat berlangsungnya operasi penerbangan. Penerbangan komersial merupakan angkutan penumpang dan barang oleh perusahaan dari jenis pesawat komersial. Merujukfhukum.unpatti.ac.id, ada beberapa penggolongan penerbangan komersial, yaitu:

1. Penerbangan berjadwal, seperti Citilink, Lion Air, Garuda Indonesia, dan Air Japan.
2. Penerbanga tidak berjadwal, seperti Airfast Service, Gatari Hutama Air Service, dan Dirgantara Air Service.
3. Operasi penerbangan tidak untuk pengangkutan penumpang, barang, atau surat, tetapi operasi penerbangan lainnya..

Syarat-syarat penerbangan komersial diatur dalam undang-undang nasional setiap negara dan secara internasional melalui International Civil Aviation Organization (ICAO). Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh Bandara IKN yang akan berubah status sebagai bandara komersial.