JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan minatnya untuk membuka layanan penerbangan dari dan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dia bilang jika permintaan layanan penerbangan ke IKN tinggi, pihaknya akan membagi penerbangan dari Bandara Balikpapan ke Bandara IKN.

“Begitu dibuka (layanan penerbangan komersial) di IKN tentu saja kita niat, kita lihat nanti ke IKN. Sebagian dari Balikpapan kita pindahkan ke Bandara IKN,”ujarnya usai melakukan pelepasan penerbangan perdana Garuda dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat ditemui di Gedung Manajemen Garuda, Tangerang, Selasa (6/8/2024).

Untuk wilayah Indonesia, Garuda berencana akan membuka layanan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bali dan Balikpapan. Sementara untuk penerbangan internasional akan dibuka dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Singapura.

Teranyar, Garuda telah membuka layanan penerbangan barunya dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Medan, Surabaya, dan Padang.

Irfan bilang, dioperasikannya penerbangan berjadwal perdana ini sejalan dengan langkah perusahaannya dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

“Sebenarnya sudah lama kan tutup dan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan memang sebenanrya masukn dari penumpang banyak terutama yang daerah sini untuk membuka di Bandara Halim ini. Jadi dengan pertimbangan itu kita terbang lagi lagi dari sini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan Bandara IKN akan selesai pada 31 Desember 2024.

Saat ini proses pembangunan Bandara Nusantara sendiri terus berlangsung dengan perkembangan yang cukup signifikan. Runway yang tersedia sekarang sudah mencapai 2.200 x 30 meter.

Sementara itu, pembangunan terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan untuk terminal VIP telah rampung hampir 80 persen.

Adapun fasilitas penunjang, seperti tower ATC telah terbangun 53,71 persen, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03 persen, dan Gedung PKP-PK mencapai 68,71 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan minatnya untuk membuka layanan penerbangan dari dan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dia bilang jika permintaan layanan penerbangan ke IKN tinggi, pihaknya akan membagi penerbangan dari Bandara Balikpapan ke Bandara IKN.

“Begitu dibuka (layanan penerbangan komersial) di IKN tentu saja kita niat, kita lihat nanti ke IKN. Sebagian dari Balikpapan kita pindahkan ke Bandara IKN,”ujarnya usai melakukan pelepasan penerbangan perdana Garuda dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat ditemui di Gedung Manajemen Garuda, Tangerang, Selasa (6/8/2024).

Untuk wilayah Indonesia, Garuda berencana akan membuka layanan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bali dan Balikpapan. Sementara untuk penerbangan internasional akan dibuka dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Singapura.

Teranyar, Garuda telah membuka layanan penerbangan barunya dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Medan, Surabaya, dan Padang.

Irfan bilang, dioperasikannya penerbangan berjadwal perdana ini sejalan dengan langkah perusahaannya dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

“Sebenarnya sudah lama kan tutup dan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan memang sebenanrya masukn dari penumpang banyak terutama yang daerah sini untuk membuka di Bandara Halim ini. Jadi dengan pertimbangan itu kita terbang lagi lagi dari sini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan Bandara IKN akan selesai pada 31 Desember 2024.

Saat ini proses pembangunan Bandara Nusantara sendiri terus berlangsung dengan perkembangan yang cukup signifikan. Runway yang tersedia sekarang sudah mencapai 2.200 x 30 meter.

Sementara itu, pembangunan terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan untuk terminal VIP telah rampung hampir 80 persen.

Adapun fasilitas penunjang, seperti tower ATC telah terbangun 53,71 persen, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03 persen, dan Gedung PKP-PK mencapai 68,71 persen.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Berubahnya status Bandara Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari VIP menjadi komersial menjadi sorotan berbagai pihak, utamanya karena sudah ada dua bandara terdekat yang ada di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim tidak akan mengganggu keberlangsungan bandara Balikpapan dan Samarinda dalam melayani penerbangan komersial. Meskipun berjarak dekat, yakni sekitar 24 kilometer dari IKN, pemerintah menjamin bahwa aktivitas tidak akan terganggu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyatakan perubahan status bandara dari VIP ke komersial bisa mempengaruhi Bandara Balikpapan atau Samarinda secara tidak langsung. "Jika bandara IKN baru dijadikan komersial, orang akan memilih antara bandara baru, Balikpapan, atau Samarinda. Jumlah penduduk Kaltim itu terbatas dan yang masuk menurun, kecuali saat musim liburan seperti Lebaran," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menyebutkan, perubahan status tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi bisa membuat kompetisi yang tidak sehat terjadi hingga memaksa salah satu bandara menjadi sepi atau mati.

“Kita masih ingat perdebatan (saat pembangunan awal) antara Samarinda dan Balikpapan, bahkan Tenggarong sempat berencana membangun bandara. Untungnya, rencana bandara di Tenggarong tidak jadi," ujarnya.

Selain itu, Purwadi menyoroti isu terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara IKN ke pihak asing dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Bandara adalah moda transportasi vital. Jika dikelola asing, ada risiko data privasi dan keamanan kita terekspos, terutama mengingat lokasinya dekat ibu kota negara,” tegasnya.

Purwadi menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan matang terkait pembangunan infrastruktur transportasi.

"Perencanaan harus komprehensif, termasuk sumber dana pemeliharaan. Selama ini, perencanaan sering parsial, Dimana bangun dulu, pikirkan pemeliharaan belakangan yang akhirnya membebani konsumen dengan harga mahal dan pajak naik," tegasnya.

Selain itu, dia turut menyebutkan maskapai penerbangan juga mempertimbangkan biaya operasional yang tinggi di Kaltim, termasuk biaya avtur dan perawatan pesawat.

Sementara itu, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur, terus berupaya memperkuat posisinya sebagai hub utama bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan Iwan Novi Hantoro, mengungkapkan beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperbaiki fasilitas serta layanan di Bandara SAMS Sepinggan. Selain itu, kami juga aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mengembangkan rute-rute baru dari dan ke Balikpapan," ungkapnya.

Namun, potensi dampak dari status IKN sebagai bandara komersial masih menjadi tanda tanya besar. Iwan mengakui bahwa hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Jika IKN menjadi bandara komersial, ada kemungkinan rute penerbangan akan terbagi," katanya.

Senada, Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto turut berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa bandar udara. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan layanan terbaik serta berusaha menambah rute potensial dari dan ke Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu kembali memastikan aspek keamanan dan keselamatan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tidak buru-buru dalam menentukan waktu operasional.

Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono menuturkan masih terpantaunya butiran debu di area landasan pacu hingga wacana Forest Airport. Hal tersebut membuat banyak hal yang harus disempurnakan untuk keselamatan penerbangan.

“Sebaiknya, bandara itu disempurnakan faktor keselamatan dan keamanannya, karena kan bukan hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga kepentingan Presiden, para menteri, dan tamu negara,” kata Bambang Haryo, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Dia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang telah melakukan upaya peningkatan fasilitas saat ini, untuk memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan internasional. Salah satunya, memperlebar landasan pacu menjadi 45 meter dan tambahan panjang menjadi 2.500 meter

Namun, masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Misalnya, sisi kanan kiri landasan masih berupa pasir tanah liat dan bebatuan serta debu yang berisiko tersedot mesin pesawat hingga merusak blade turbin pesawat.

Jika itu terjadi, menurutnya, bisa mengakibatkan getaran mesin pesawat, karena rusaknya blade turbin dan bahkan bisa menyumbat aliran udara yang masuk, hingga menghilangkan daya dorong pesawat.

"Ujungnya, akan membahayakan seluruh pihak yang ada dalam pesawat,” katanya.

Bambang menyebut banyak terjadi kasus pesawat mengalami kerusakan bahkan kecelakaan akibat menghisap abu vulkanik yang lebih lembut dari pasir dan krikil.

Salah satu contohnya, peristiwa di Bandara Internasional Schipol Amsterdam pada 30 Mei 2024, yang mengakibatkan tewasnya satu perugas bandara akibat tersedot mesin pesawat. Sesuai aturan, jarak minimal adalah 30 meter.

Pernah terjadi juga pesawat British Airways mengalami mati mesin saat melewati wilayah yang ada debu vulkaniknya.

Selain itu, sebelum dilakukan pengesahan status Bandara IKN sebagai bandara internasional, pemerintah juga harus mencatatkan angka Pavement Classification Number (PCN), sebagai penentu tipe pesawat apa yang bisa mendarat atau mengudara di bandara tersebut.

Dia berharap Kementrian Perhubungan bisa melakukan uji tes landasan untuk pesawat yang ditargetkan mendarat di bandara tersebut dalam kondisi muatan penuh penumpang, logistik dan perbekalan bahan bakar serta air tawar. Termasuk juga kondisi pengaruh cuaca baik angin maupun hujan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 10 September lalu. Jokowi direncanakan berkantor di IKN hingga sehari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.Pemindahan ibu kota yang sebelumnya terletak di Kota Jakarta ini sejatinya adalah wacana lama, sejak era pemerintahan Soekarno yang menyarankan Palangkaraya sebagai ibu kota Indonesia pada 1957. Pada 2019, Jokowi untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindah ke Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.Memindahkan ibu kota, tentu bukan soal mudah, khususnya soal infrastruktur yang telah lama jadi perhatian Jokowi. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Jokowi selalu mendorong infrastruktur di beragam aspek, mulai konektivitas, transportasi, layanan dasar, pangan, energi, industri, kesehatan hingga pendidikan.Dalam 10 tahun terakhir, Jokowi telah membangun berbagai jenis infrastruktur, seperti sejumlah mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Mass Rapid Transit (MRT) fase 1, Light Rail Transit (LRT), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).Di IKN yang masuk sebagai proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang antara lain mencakup jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, sistem air bersih, transportasi umum, hingga kawasan hijau, pusat pemerintahan, serta teknologi informasi.Mengusung konsep smart city yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di IKN dijadwalkan selesai pada 2045. Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN mencatat, pada tahap I, pembangunan itu meliputi infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, serta rumah tapak menteri dan rumah susun yang nantinya akan ditempati oleh aparatur sipil negara (ASN).Per 22 September, pembangunan tersebut telah mencapai 93 persen, mencakup Istana Garuda dan Istana Negara, gedung kantor Kementerian Koordinator I, II, dan IV, serta pengerjaan 28 unit rumah tapak menteri yang seluruhnya direncanakan diresmikan pada Oktober 2024.Jelang akhir tahun 2024, pemerintah Indonesia bersiap melanjutkan pembangunan ke tahap II pada 2025-2029. yang dicanangkan mencakup fasilitas transportasi umum primer dan sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintah pusat.

Adapun pembangunan tahap III direncanakan pada tahun 2030-2034, tahap IV pada 2035-2039, dan tahap V pada 2040-2045.Sejak awal, kepindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan adalah atas keinginan mendorong pertumbuhan ekonomi. Diketahui, pusat ekonomi hingga saat ini masih berada di Jawa, hal yang menurut Jokowi merupakan salah satu penyebab kesenjangan ekonomi."Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," kata Jokowi.Pengamat kebijakan publik dan akademisi Universitas Bengkulu, Hardiansyah turut mendorong masyarakat untuk mendukung realisasi IKN yang tepat waktu.Hardiansyah menilai, niat pemerintah memindahkan ibu kota bertujuan baik, karena beban Jakarta sudah terlalu berat dengan perputaran ekonomi tanpa henti yang menyertainya. Sementara, baik pemerintahan maupun pusat ekonomi tetap harus berputar."Pilihannya memang dua. Kalau tidak memindahkan pusat pemerintahan maka memindahkan pusat bisnis, ekonominya. Tapi kalau memindahkan pusat ekonomi, banyak infrastruktur yang perlu dibangun, kalau membangun pabrik itu harus memikirkan hulu sampai hilirnya," kata Hardiansyah pada Maret 2023, melansir Antara.Secara singkat, Hardiansyah menegaskan bahwa memindahkan pusat pemerintahan adalah langkah yang jauh lebih efisien daripada membangun pusat bisnis baru.

Sebelumnya, jelang peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada 17 Agustus lalu, Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa IKN adalah proyek jangka panjang yang pembangunannya membutuhkan waktu lama.Raja Juli mengatakan, pembangunan IKN tidak dilakukan secara terburu-buru, sesuai dengan arahan Jokowi agar tetap memperhatikan sisi konstruksi.Berikut adalah sejumlah pembangunan infrastruktur yang digarap di IKN:1. Jalan Tol Jalan tol yang menghubungkan KIPP IKN Nusantara dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan ini dijadwalkan tuntas dibangun pada 2030 mendatang dengan panjang 88,54 kilometer (km). Hingga pertengahan Agustus 2024, jalan tol yang sudah dibangun mencapai 67,65 km, dengan kekurangan sepanjang 20,89 km.Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) pun masih menggarap sejumlah pekerjaan tol IKN, termasuk Tol Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggan yang terkoneksi langsung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 7,01 km.Lalu, Segmen Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km; Segmen Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km; Segmen Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km yang akan terhubung dengan Segmen Jembatan Pulau Balang sampai Simpang Riko sepanjang 13,26 km.Kemudian, Segmen Simpang Riko sampai Outer Ring Road IKN sepanjang 6,22 km, Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km, dan terakhir, Segmen 6C dari Simpang 3 ITCI sampai Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur 5,64 km.2. Bandara VVIP Bandara VVIP (Very Very Important Person) dirancang khusus melayani penerbangan tertentu, serta penerbangan bisnis dan komersial yang mendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Bandara ini direncanakan memiliki panjang mencapai 2.200 meter.

3. Hunian untuk Menteri dan ASNRumah-rumah yang disediakan bagi pejabat negara dan para ASN itu nantinya akan dilengkapi dengan konsep smart home, yakni dengan teknologi terkini yang aman dan nyaman.Adapun Rumah Susun ASN 1 memiliki tiga tower, yakni Tower A, B, dan C. Untuk Tower B, pembangunan telah mencapai 95,93 persen, dengan Tower C mencapai 91,45 persen. Untuk Tower A masih dalam proses pembangunan per Agustus 2024.Tower B memiliki 10 lantai dengan 60 unit hunian di setiap lantai, dengan masing-masing luas ruang hunian berkisar 98 meter persegi yang mengusung konsep smart home system.Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku nyaman bermalam di rumah tapak menteri saat dalam rangka mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79.Rumah tapak menteri yang ditempati Puan itu memiliki dua lantai dan basement dengan sembilan kamar dan tiga kamar mandi. Rumah tapak itu dirancang sebagai respons kondisi topografi berkontur seperti lokasi IKN.Memiliki luas bangunan 736 meter, rumah tapak tersebut terkoneksi langsung dengan command center guna menjaga keamanan dan keselamatan penghuni, dilengkapi teknologi smart home untuk memudahkan aktivitas rumah tangga seperti menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, hingga mengunci pintu secara one touch button.Baca Pembangunan berkelanjutan ke halaman sebelah ...

4. Pelabuhan Samarinda dan Balikpapan

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur di IKN, sektor kelautan turut mendapat perhatian, yakni melalui pembangunan Pelabuhan Samarinda dan Balikpapan. Nantinya, Pelabuhan Samarinda akan menjadi penunjang logistik dan distribusi barang menuju IKN, sekaligus sebagai pusat aktivitas maritim di kawasan Timur Indonesia.

Pada akhir Juli lalu, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Reginal 4 menyatakan bahwa terjadi peningkatan arus peti kemas di kedua pelabuhan itu mencapai 10 persen sejak kehadiran IKN.

Tak hanya pelabuhan peti kemas, pelabuhan konvensional pun mengalami peningkatan arus.

"Bagi pelabuhan peti kemas mengalami pertumbuhan di atas 10 persen, baik yang di Samarinda maupun di Balikpapan," ujar Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis, Rabu (31/7).

Abdul menyebut, seluruh peningkatan itu merupakan dampak positif dari kehadiran IKN, termasuk aktivitas kargo yang berada di pelabuhan kawasan Indonesia Timur yang juga meningkat ke Kalimantan, seperti di Pelabuhan Parepare.

"Jadi semua kena dampak positif dengan adanya IKN itu sendiri," kata Abdul Azis.

5. Jaringan Komunikasi

Tak kalah penting dalam pembangunan infrastruktur di IKN, adalah infrastruktur digital dalam upaya menjadikan IKN sebagai kota pintar.

Salah satu instrumen infrastruktur digital yang berhasil dihadirkan di IKN adalah smart pole, ykani lampu jalan dengan banyak fungsi, juga drone dan CCTV, sementara Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan sebagai bentuk analisis.

Teknologi Smart Pole itu memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai lampu jalan, hingga sebagai pusat data dan komunikasi yang dapat memberikan informasi secara real-time, mendukung keamanan, dan memberikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat di IKN.

Kemudian, nantinya ASN dalam pekerjaan yang dilakukan dari IKN akan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Agustus 2024 menyampaikan, kesiapan infrastruktur digital tersebut penting agar para ASN dapat bekerja dengan konsep digital.

"Bagaimana infrastruktur digitalnya sekarang orang banyak lihat bangun fisik semua infrastruktur digital. Inilah yang kemarin dalam rapat kabinet paripurna, kami sampaikan kepada Presiden, kami terus berkoordinasi dengan OIKN agar infrastruktur digital ini tersiapkan dengan baik," kata Abdullah Azwar Anas.

Pada kegiatan Global Project Plaza 2023 dalam rangkaian 56th Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting di Incheon, Korea Selatan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bagaimana IKN dibangun sebagai kota hijau berkelanjutan dan berketahanan.

Hal itu antara lain dilakukan dengan mempertahankan 65 persen area sebagai hutan tropis, 10 persen kawasan hijau dan produksi pangan serta 25 persen kawasan kota.

"Melalui pembangunan rendah emisi dan teknologi ramah lingkungan kami akan wujudkan IKN sebagai kota netral karbon pada tahun 2045," kata Ali pada Mei 2023 lalu.

Adapun IKN akan dijadikan kota netral karbon melalui berbagai upaya reforestasi dan pemberdayaan masyarakat, mulai pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan kota untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam implementasinya, infrastruktur hijau di IKN antara lain diterapkan melalui standar bangunan hijau yang menggunakan material ramah lingkungan.

Ini bakal dilengkapi sistem panel surya; dilengkapi taman-taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus tempat rekreasi publik, serta sistem drainase yang dirancang untuk mencegah banjir dan menjaga kualitas air.

Langkah lain terkait nilai keberlanjutan di IKN, adalah rencana untuk menjadikan kearifan lokal di Kalimantan Timur sebagai desa wisata dan museum hidup.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimudin mengatakan, konsep itu terinspirasi dari Bali. OIKN akan berupaya mengubah desa-desa di IKN, utamanya di Penajam Paser Utara untuk menjadi living museum atau museum hidup, guna menarik minat wisatawan dan menjaga nilai keberlanjutan.

"Kita persiapkan untuk menjadikan desa wisata yang kita beri nama dengan living museum. Bagaimana kearifan-kearifan lokal masih bisa nampak jelas di sana," kata Alimudin.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) buka-bukaan rencana penugasan untuk mengelola bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pihaknya mengaku siap jika ditugaskan pemerintah.

"Prinsipnya sih kita siap sebagai pengelola (bandara IKN)," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam wawancara khusus di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu (16/10/2024).

Jika InJourney Airports mengelola bandara di IKN, kata Faik, dimungkinkan modalnya bukan dari perusahaan. Ia mencontohkan pengelolaan di Bandara Kediri, yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (SDHI).

"Dimungkinkan capex-nya bukan dari kita, ya sebagai operator aja," tuturnya.

Faik menyebut, pengelolaan bandara di IKN nantinya menggunakan konsep multi airport system, yakni bandara yang bisa dikelola secara komersial namun dalam satu kendali Bandara Sepinggan, Balikpapan.

"Cara proses pengelolaannya, konsepnya multi airport system, itu yang paling ideal," tuturnya.

Faik mengklaim antar kementerian telah menyepakati penugasan bandara IKN dikelola InJourney Airports. Saat ini pihaknya tinggal tunggu perintah resmi.

"Kita tunggu perintah, ya kalau memang diminta ya kita siapkan," imbuhnya.

Simak: Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menjadi jantung konektivitas Kawasan IKN dan sekitarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, bandara yang memiliki panjang landasan pacu atau runway mencapai 3.000 meter ini juga nantinya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Orang umrah se-Kalimantan bisa dari sini. Kalau runway 3.000 meter, pesawat 777 tidak perlu singgah di bandara lain,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (13/10/2024).

Asal tahu saja, mulanya Bandara IKN dibangun di lahan seluas 347 hektare (ha) saja. Akan tetapi, pembangunannya diperluas hingga 621 ha di atas lahan kelolaan (hak pengelolaan lahan/HPL) milik Badan Bank Tanah.

Seiring dengan hal itu, Budi Karya Sumadi secara terpisah menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada Badan Bank Tanah.

Menurutnya, kerja sama antara Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Badan Bank Tanah menghasilkan kolaborasi yang baik dan berdampak positif pada percepatan sebuah pembangunan.

“Pendek kata, satu saya merasa terima kasih dengan Badan Bank Tanah yang kolaboratif. Kedua, bandara ini memiliki prospek yang bagus dan membanggakan kita semua,” tambahnya.

Mengamini hal itu, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa pembangunan Bandara IKN ini berada di atas HPL Badan Bank Tanah yang berada di PPU seluas 4.162 ha.

Dia menambahkan, seluas 621 ha dialokasikan untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut dengan tarif nol rupiah alias gratis.

“Ini adalah tinta emas yang kami torehkan dalam sejarah aviasi Indonesia serta masa depan negara. Bandara ini tentunya ke depan akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di PPU dan perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui, groundbreaking Bandara IKN dilakukan pada 1 November 2023. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut, Badan Bank Tanah diberikan amanah untuk menyediakan lahannya, di mana proses penyediaan lahannya dapat didukung oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (11/10/2024).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa hari ini, Bandara IKN sudah didarati oleh pesawat kepresidenan Boeing 737-800 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan.

“Iya [hari ini], dan bukan uji coba ya, sudah penerbangan presiden dalam rangka acara di IKN,” kata Adita kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Adita menambahkan pesawat tersebut membawa rombongan Jokowi, sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjemput di Bandara IKN.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, runway Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024.

“Insyaallah pengerjaan bagian runway ini akan selesai pada 10 [Oktober] pagi dan sorenya akan dilakukan uji coba pendaratan," ujar Budi Karya, Minggu (6/10/2024).

Sebelumnya, Pesawat Kepresidenan dengan tipe RJ85 sukses mendarat di Bandara Nusantara, mengantarkan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Kalimantan. Setelah bertambah tebal dan luas, runway bandara akan siap untuk didarati Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 737-800 yang berukuran lebih besar dari RJ85.

"Sebelum pesawat Presiden landing, kami akan melakukan proving flight dengan pesawat sejenis, sama seperti sebelum pendaratan RJ85 di Bandara Nusantara," lanjut Menhub.

Pada kesempatan ini, Budi Karya juga meninjau progres pembangunan terminal bandara bersama dengan tiga arsitek Bandara Nusantara, yakni Yori Antar, Adi Purnomo (Mamo) dan Reza Wahjudi (Bobos).

Pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter². Bandara Nusantara nantinya dapat melayani pendaratan pesawat hingga jenis terbesar B-777 300 ER dan A380.

Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditempati oleh masyarakat alias bermasalah. Proses pembebasan lahan tersebut saat ini memasuki tahap penilaian appraisal tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tahap penilaian appraisal dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Simak Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi hari ini, Jumat, 11 Oktober 2024, akan mendarat di Bandara Nusantara, IKN, dengan pesawat Boeing 737-800 kepresidenan setelah uji coba pendaratan menggunakan pesawat besar berhasil.

"Alhamdulillah hari ini Pesawat Boeing Kepresidenan telah mendarat mulus di Bandara IKN dalam rangkatest Landing. Rencananya besok Bapak Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pesawat Boeing Kepresidenan dan akan mendarat di Bandara IKN," ujar Yusuf di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Yusuf mengatakan, dalam kunjungan ke IKN sebelumnya Presiden juga telah melakukan pendaratan di Bandara Nusantara IKN dengan Pesawat Kepresidenan RJ85, yang berukuran lebih kecil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Budi menuturkan bahwa Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu untuk kembali dilakukan pendaratan pesawat.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Menhub saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, Minggu.

Budi Karya menyampaikan bahwa progres pembangunan Bandar Udara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, kini semakin pesat.

Pada kesempatan itu, ia juga meninjau progres pembangunan terminal bandara bersama dengan tiga arsitek Bandara Nusantara, yakni Yori Antar, Adi Purnomo (Mamo) dan Reza Wahjudi (Bobos).

Budi Karya memastikan pembangunan terminal sesuai dengan konsep besar IKN, yakni berorientasi pada alam dan ramah lingkungan serta menonjolkan budaya Kalimantan.

Pembangunan bandara IKN ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan landasan pacu sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter persegi. Bandara Nusantara nantinya dapat melayani pendaratan pesawat hingga jenis terbesar B-777 300 ER dan A380.

Groundbreaking dan Peresmian Istana Negara

Presiden Jokowi diagendakan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat untuk menghadiri seremonial peresmian Istana Negara di IKN serta groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur.

"Ada agenda Presiden ke IKN tanggal 11 Oktober 2024. Kayaknya ada beberapa peresmian dan 'groundbreaking', termasuk Istana Negara," kataStaf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, saat mengkonfirmasi kabar kunjungan Presiden Jokowi kembali ke IKN.

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi mengajak serta 16 pengusaha di bidang pertambangan untuk menarik minat investor menanamkan modal mereka di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

"Jumat, insyaallah kami mau meninjau langsung. Nanti Jumat, rencana yang tadi hadir di sini akan meninjau langsung ke IKN. Sehingga menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," katanya.

Ia mengatakan sebanyak 16 pengusaha itu mayoritas menggarap sektor batu bara di Kalimantan yang membentuk konsorsium untuk berinvestasi pada bidang infrastruktur publik, seperti taman, restoran, serta fasilitas umum yang berhubungan dengan gaya hidup.

"Mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide membangun taman, membangun komunitas yang ada di situ, sehingga komunitasnya terbentuk, lifedata-style, restoran dan lainnya," katanya.

Keppres IKN

Presiden Joko Widodo melimpahkan kewenangan tanda tangan keputusan tentang pemindahan ibu kota kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena pertimbangan proses pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini masih terus berlanjut.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi sebuah ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berjalan," kata Ari Dwipayana.

Ari mengatakan IKN hingga saat ini masih dalam proses pembangunan ekosistem dengan fokus utama pembangunan yang tepat waktu supaya bisa berjalan dengan baik.

Menurut Ari, seluruh tahapan pembangunan IKN juga menjadi komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini.

"Sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu," katanya.

Ari memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut, meskipun ada berbagai pendapat di masyarakat, sebab keberlanjutan pembangunan IKN telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto.

Pelimpahan pembuatan Keppres ke Prabowo, menurut ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebagai upaya Jokowi melempar tanggung jawab sekaligus melindungi citranya di masa depan.

Pasalnya, Achmad berujar, Jokowi yang memutuskan dan memulai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru ini juga dilakukan dengan biaya besar. Proyek IKN juga bukan proyek jangka pendek. Sementara dalam prosesnya, pembangunan IKN juga menuai kritik dan keraguan dari publik.

“Ini langkah cerdik untuk menjaga warisan. Jika IKN sukses di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi bisa tetap mengklaim bahwa proyek ini dimulai di bawah pemerintahannya,” kata Achmad dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Pesawat kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800 yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil melakukan tes pendaratan atau landing test di Bandara Nusantara, IKN, Kalimantan Timur.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

"Hari ini Pesawat Boeing Kepresidenan telah mendarat mulus di Bandara IKN dalam rangka test landing," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Dengan begitu, Yusuf menegaskan Jokowi bakal mendarat langsung di Bandara Nusantara IKN besok. Sebelumnya Jokowi juga telah melakukan pendaratan di Bandara IKN dengan pesawat Kepresidenan RJ85.

"Rencananya Besok Bapak Presiden akan melakukan Kunjungan kerja ke IKN dengan Pesawat Boeing Kepresidenan dan akan mendarat di Bandara IKN," ungkap Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan pendaratan kembali di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Yang berbeda kali ini pendaratan bakal dilakukan dengan pesawat yang besar.

Kabar ini didapatkan Rosan langsung dari Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Bila sebelumnya Jokowi cuma menggunakan pesawat RJ 85, dalam kunjungannya ke IKN Jumat besok pendaratan akan menggunakan Boeing Business Jet 737-800.

"Bandara di IKN insyaallah akan siap uji coba besok dan hari Jumat Bapak Presiden akan melalui Bandara IKN, sebelumnya sudah melalui bandara IKN tapi sekarang dicoba dengan pesawat berbadan besar," ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Simak: Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah mencapai 83,31%. Ditargetkan pembangunannya bisa rampung pada Desember 2024.

EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan, Hutama Karya diberi penugasan untuk pembangunan fasilitas sisi darat Bandara IKN. Progres pekerjaan tersebut saat ini sudah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi darat Bandara IKN yang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata Adjib kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10/2024).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

Secara keseluruhan, pihaknya berharap pekerjaan konstruksi ini bisa rampung akhir tahun atau tepatnya pada bulan Desember 2024.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi darat Bandara IKN ditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir bulan September lalu berhasil mendarat di Bandara Nusantara, menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85, Selasa (24/9). Ditargetkan pada 10 Oktober, landasan pacu bandara akan bertambah lagi hingga 2.200x45 meter.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo, Sewage Treatment Plant (STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

"Saat ini pekerjaan yang telah selesai yakni Infrastruktur dan Terminal VVIP, dengan pekerjaan tersisa diantaranya penyelesaian Terminal VIP, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav, serta bangunan penunjang lainnya. Progres pengerjaan secara keseluruhan telah mencapai 80,6%," ujar Adjib, dalam keterangan tertulis, pada 26 September lalu.

Adjib menjelaskan bahwa pembebasan lahan dan curah hujan tinggi menjadi tantangan sendiri dalam penyelesaian proyek ini secara keseluruhan, dengan target penyelesaian proyek dan beroperasi 7 bulan sejak proyek dimulai.