Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Non Performing Loan (NPL) BRI pada Triwulan III 2024 sebesar 2,90 persen, membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024. “Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis,” kata Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut dia, BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan NPL dapat ditekan sesuai dengan arahan dari perseroan. “Ini sesuai dengan guideline kami di bawah 3 persen,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat beberapa strategi yang dilakukan sehingga NPL terus membaik. “Pertama, kalau kita bicara kredit tentu ada front-end, mid-end, dan back-end,” ucap dia. Di bagian front-end atau tahapan terdepan, BRI melakukan proses identifikasi dan seleksi resiko (underwrite) kredit-kredit baru dan kemudian mensupervisi kredit-kredit yang ada.

Pada saat menjadi NPL atau kredit bermasalah maka yang dilakukan BRI adalah melakukan penguatan lebih khusus lagi sejak awal Triwulan II. “Kami memperketat front-end,” kata dia. Artinya, lanjut Agus, kriteria debitur diperketat lagi. “Ini bisa menurunkan NPL yang ada dan memperbaiki kualitas.”

Langkah tersebut menurut Agus diambil sebagai salah satu respon terhadap kenaikan rasio NPL yang sempat terjadi pada Triwulan I 2024. “Pada quarter I tahun ini, kita sempat ada kenaikan di NPL ratio.” Namun menurutnya dengan berbagai strategi yang diterapkan, semua kondisi tersebut pun mulai membaik.

BRI mencatat, rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024. Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis.

BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen. BRI diketahui telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik pada Triwulan III 2024. Hal itu disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

“Hal ini ditunjukkan dari rasio NonPerforming Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90 persen atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen,” kata dia.

Disamping NPL, lanjut Sunarso, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen. "BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," kata Sunarso.

Sebelumnya, Sunarso mengumumkan, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun pada Triwulan III 2024. Ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, kata Sunarso, adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat. “Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ujar Sunarso. (*)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Putusan pailit yang menerpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah menyalakan alarm kredit macet perbankan. Bagaimana tidak, utang perusahaan berkode saham SRIL ini memiliki nilai jumbo di sektor perbankan.

Setidaknya, jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per 30 Juni 2024, total utang bank baik itu untuk jangka panjang maupun pendek berjumlah US$ 828,09 juta atau berkontribusi sekitar 51,8% dari total liabilitas yang dimiliki. Di mana, total liabilitas Sritex senilai US$ 1,59 miliar.

Mengacu pada kurs JISDOR BI pada 28 Oktober 2024, utang sritex yang ada di perbankan kalau dirupiahkan mencapai Rp 13,02 triliun. Utang tersebut berasal dari 28 bank yang merata baik itu bank swasta, bank BUMN, hingga bank asing.

Adapun, total utang tersebut setara dengan 7,68% dari total kredit perbankan yang sudah masuk dalam kategori Non Performing Loan (NPL) per Agustus 2024. Di mana, total kredit NPL bank secara industri pada periode tersebut senilai Rp 169,59 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu bank sebagai kreditur terbesar di Sritex hingga mencapai US$ 82,67 juta. Utang tersebut terbagi dua dari utang jangka pendek senilai US$ 11.37 juta dan utang jangka panjang senilai US$ 71,31 juta.

Meski demikian, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA mengungkapkan bahwa saat ini BCA masih dalam kondisi kualitas kredit yang relatif sehat. Ia bilang hal tersebut tergambar dalam rasio LAR BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1% per September 2024. Itu tercatat tak mengalami perubahan dari periode sama di tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, ia bilang BCA akan menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. Di sisi lain, BCA juga akan menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan.

“BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada,” ujar Hera, Minggu (27/10).

Selanjutnya, ada pula PT Bank Permata Tbk yang juga menjadi salah satu kreditur dari perusahaan tekstil yang berdiri tahun 1966 ini. Jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per Juni 2024, utang yang dimiliki Sritex di Bank Permata senilai US$ 16,71 juta.

Hanya saja, Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengungkapkan bahwa per akhir September 2024, jumlah utang Sritex yang tercatat pada Bank Permata adalah sekitar US$ 37,9 juta, jika dirupiahkan setara Rp 596,13 miliar. Namun, ia tak mengiyakan jumlah yang lebih besar tersebut dikarenakan ada penambahan selama periode Juni 2024 hingga September 2024.

Lebih lanjut, ia bilang sebagai salah satu kreditur Sritex, pihaknya akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada, khususnya terkait perkembangan terakhir atas informasi terkait upaya kasasi atas putusan pembatalan perdamaian (homologasi).

“Permata Bank menghormati dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan, termasuk terkait informasi pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Sritex atas Putusan Pembatalan Homologasi terkait,” ujarnya.

Jika menilik laporan keuangan Bank Permata per September 2024, sejatinya bank berkode saham BNLI ini memiliki pencadangan yang memadai. Sebab, pada periode tersebut, pencadangan yang dimiliki mencapai Rp 1,22 triliun.

Sementara itu, Risk Management Director, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dadi Budiana mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjalankan prosedur yang transparan serta menjaga komunikasi terbuka dengan debitur dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Seperti diketahui, Bank Danamon tercatat menjadi kreditur dari Sritex dengan nilai utang mencapai US$ 4,57 juta per Juni 2024. Nilai tersebut sudah mengalami penurunan dari posisi Desember 2023 yang senilai US$ 4,86 juta.

Dadi pun menegaskan bahwa dalam proses pemberian kredit kepada debitur, pihaknya telah melakukan sesuai dengan prosedur yang benar.“Kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan perbankan yang berlaku,” ujar Dadi.

Menanggapi beberapa utang jumbo Sritex yang dimiliki beberapa bank, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dampaknya tak akan signifikan apalagi menyebabkan sistemik di industri perbankan.

Menurutnya, bank saat ini memiliki pencadangan yang memadai sehingga utang Sritex ini tak mengganggu industri. “Itu pinjaman-pinjaman lama yang hampir seluruhnya sudah dicover dengan CKPN yang memadai,” ujar Dian.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan terus dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) di tengah pemburukan kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto Bank Banter per Juni 2024 masih tergolong tinggi di level 9,76%.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Bank Banten membenarkan bahwa ada kenaikan NPL bruto yang pada 31 Desember 2024 masih berada di level 9,36%.

Manajemen Bank Banten melihat ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan pemburukan tersebut.

Manajemen Bank Banten merinci debitur-debitur yang saat ini mengalami penurunan kualitas kredit umumya terjadi pada segmen korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut manajemen, bank selalu melakukan analisisi risiko secara menyeluruh untuk memutuskan pemberian kredit.

Untuk segmen korporasi, beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan sedang mengalami tekanan likuiditas. Sebab, Manajemen Bank Banten mengungkap, ada proyek-proyek yang tertunda akibat turunnya permintaan sehingga kemampuan membayar pun menurun.

Manajemen Bank Banten juga bilang untuk segmen UMKM yang sedang lesu adalah untuk sektor jasa dan ritel yang penyebabnya kurang lebih sama, yaitu menurunnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau.

“Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif,” ujarnya.

Adapun, beberapa strategi yang dilakukan antara lain perbaikan analisi kredit, pengembangan early warning system, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Tak hanya itu, ia bilang Bank Banten juga akan melakukan diversifikasi portofolio.

“Untuk meminimalisir risiko sektoral, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluar segmen debitur yang digarap,” tandas Manajemen.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat.

Untuk diketahui, pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp 64,03 triliun. Angka ini turun 1% secara year-on-year (YoY) dibandingkan Rp 64,68 triliun pada Agustus 2023. Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp 51,08 triliun. Angka ini juga turun 3,94% secara YoY dibanding Rp 53,18 triliun pada Agustus 2023.

Sedangkan per Agustus 2024, OJK mencatat pembiayaan multifinance terhadap usaha menengah mengalami penguatan, pembiayaan tercatat Rp 67,01 triliun lebih tinggi ketimbang Rp 49,25 triliun pada Agustus 2023. Ini membuat pembiayaan usaha menengah ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan usaha besar.

Lantas bagaimana dengan kondisi penyaluran pembiayaan untuk segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tiap perusahaan multifinance hingga saat ini?

Menanggapi hal ini, perusahaan pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menilai penurunan pembiayaan multifinance ke UMKM dimungkinkan selaras dengan kondisi makro seperti biaya kredit yang sebelumnya tinggi karena beban bunga. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi industri, penyaluran pembiayaan kepada UMKM di CNAF mengalami kenaikan.

"CNAF melihat ekspansi bisnis UMKM mulai membaik sampai dengan akhir triwulan III tahun 2024, dan optimistis akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2024," kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10)

Ristiawan mengatakan bahwa sampai dengan September 2024, total penyaluran pembiayaan baru untuk segmen UMKM atau produktif di CNAF mencapai Rp 865 miliar atau tumbuh 167% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 324 miliar.

Selain itu, dia melihat bahwa peluang akan penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM masih sangat luas. Di mana, prospek pembiayaan UMKM menjadi peluang bagi multifinance untuk mendorong dan memperluas pembiayaan meski masih dibutuhkan penguatan regulasi.

"CNAF tetap konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM," kata dia.

Adapun sampai dengan bulan September tahun 2024, Ristiawan bilang, Non Perfoming Loan (NPF) untuk penyaluran pembiayaan UMKM atau produktif di CNAF tercatat 0,14%, angka tersebut terbilang sangat kecil jika dilihat dari total aset kelolaan pembiayaan UMKM atau produktif yang mencapai Rp 1,51 triliun.

Selaras dengan hal ini, perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengklaim tetap menunjukkan performa pembiayaan yang solid, khususnya di segmen UMKM di tengah tantangan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan populasi kelas menengah dan pelemahan daya beli masyarakat.

Direktur Mandiri Utama Finance, Rully Setiawan mengatakan kinerja MUF dalam pembiayaan sektor UMKM tetap tumbuh signifikan, meskipun tren pembiayaan di industri keuangan secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan.

“Pembiayaan MUF untuk segmen UMKM melalui sektor produktif hingga September 2024, mencapai Rp 2,7 triliun. Angka ini tumbuh 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Rully kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Rully menilai bahwa penurunan pembiayaan di segmen usaha mikro di industri secara luas tak terlepas dari dinamika populasi kelas menengah Indonesia yang berkurang, serta melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada permintaan akan pembiayaan, termasuk di sektor UMKM.

Namun, dia mengatakan, pihaknya tetap optimistis bahwa kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pembiayaan UMKM serta upaya meningkatkan daya beli masyarakat bisa menjadi katalis positif untuk memperbaiki situasi.

"Kami memandang bahwa kinerja penyaluran pembiayaan untuk segmen UMKM dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kebijakan pemerintah untuk menstimulasi penyaluran pembiayaan UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk permintaan layanan pembiayaan untuk UMKM yang juga akan meningkat,” kata Rully.

Dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan di segmen UMKM, Rully menuturkan bahwa MUF telah menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya yaitu, dengan fokus pada diversifikasi sektor pembiayaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar UMKM yang dinamis.

“Kami menawarkan pembiayaan untuk sektor modal kerja dan investasi. Ini bertujuan menjangkau segmen pasar yang lebih luas, sehingga kebutuhan finansial para pelaku UMKM bisa terpenuhi secara lebih spesifik,” imbuhnya.

Selain diversifikasi, Rully mengatakan pentingnya penguatan analisis kredit dan manajemen risiko untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan tetap sehat. Dalam dunia pembiayaan, risiko kredit adalah hal yang tidak bisa diabaikan dan MUF berkomitmen untuk terus memperbaiki proses penilaian risiko agar lebih akurat dan menyeluruh.

Tak hanya itu, Rully bilang, investasi dalam teknologi juga menjadi pilar penting dalam strategi MUF. Ia menyebutkan bahwa MUF telah mengadopsi platform digital untuk mempermudah proses pengajuan dan pencairan dana bagi nasabah.

"Kami juga berinvestasi dalam inovasi teknologi dengan mengadopsi platform digital, hal ini bertujuan untuk proses pengajuan dan pencairan dana. Dengan kombinasi strategi ini, kami optimistis ke depan menjaga dan meningkatkan penyaluran pembiayaan ke UMKM secara berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, pada September 2024, NPL untuk pembiayaan UMKM di MUF adalah sebesar 1,46%, turun dari Agustus 2024 yang sebesar 1,46%

Bisnis.com, JAKARTA — PT BCA Finance mencatatkan kenaikan Non Performing Financing (NPF), yakni berada di level 2,17% per Agustus 2024.

"Trennnya naik tetapi masih aman. NPF per Desember 2023 sebesar 1,83%," kata Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Secara industri keseluruhan, NPF gross perusahaan pembiayaan pada Juli 2024 meningkat menjadi 2,75% dibanding 2,69% pada Juli 2023. Sementara itu, NPF nett juga naik dari 0,73% pada Juli 2023 menjadi 0,84% pada Juli 2024.

Kondisi tren kenaikan tersebut direspons BCA Finance dengan lebih selektif melakukan pendanaan.

"Akuisisi kami lebih hati-hati sekarang. [Strateginya] yang utama adalah kehati-hatian," jelas Roni.

Tren kenaikan NPF juga dirasakan pemain multifinance laninnya. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan NPF di level 2,2% dalam dua bulan beruntun, yakni pada Agustus dan Juni 2024.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa menjabarkan tren NPF tersebut naik dibanding posisi per Desember 2023 yakni di level 1,9%.

"Kenaikan NPF di industri pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya adalah melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang secara umum diakibatkan peningkatan harga kebutuhan pokok," kata Gani.

Gani menjelaskan, strategi ADMF dalam menjaga NPF di tengah tren penurunan daya beli masyarakat adalah dengan terus menjaga rasio kualitas aset dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang diterapkan dengan hati-hati.

Selain itu, ADMF juga memberikan pembiayaan secara segmented sesuai dengan risk appetite perusahaan, serta menerapkan kegiatan collection yang efektif. "Termasuk menambah kapasitas [jumlah karyawan] pada sejumlah titik-titik tertentu [cabang atau area] yang membutuhkannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kredit kendaraan bermotor yang statusnya bermasalah alias Non Performing Loan (NPL), levelnya terus mengalami kenaikan.

Untuk itu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) turut membantu menyaring calon konsumen agar tidak terjadi kredit macet.

Tingginya kredit macet dikarenakan berbagai faktor. Tapi, diyakini salah satunya karena mudahnya persyaratan untuk kredit kendaraan.

Untuk itu, perusahaan pembiayaan akan menjadi sangat selektif menerima aplikasi konsumen yang ingin membeli kendaraan, termasuk mobil.

Kompas.com/Donny Booth Daihatsu di GIIAS 2024

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan, dari sisi penjualan, yang bisa dilakukan adalah ketika menawarkan produk ke konsumen Daihatsu sudah membantu dalam mengukur kapasitas finansialnya.

"Jadi, dengan dokumen yang dimiliki konsumen dan daya beli yang dimilikinya, kita bisa mengukur kira-kira konsumen ini akan cocok dari sisi lembaga pembiayaan itu ketika konsumen mengajukan dengan DP berapa," ujar Tri, kepada wartawan, saat ditemui di booth Daihatsu, Kamis (18/7/2024).

Kompas.com/Donny Booth Daihatsu di GIIAS 2024

Menurut Tri, dengan strategi seperti itu, membuat proses di lembaga pembiayaan menjadi relatif lebih lancar. Sebab, proses penyaringan sudah dilakukan oleh wiraniaga.

"Harapannya ketika aplikasi itu masuk ke leasing, filter pertamanya sudah dilakukan. Sehingga, mereka tidak lagi mengulik dari awal, tapi sudah dibantu filterisasi profil dari konsumen oleh wiraniaga," kata Tri.