Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa seluruh anggaran operasional dan program GSN bersumber dari pendanaan mandiri.

"Kami pastikan tidak ada dana APBN, APBD, atau pemerintah dalam GSN. Pendanaan sepenuhnya berasal dari tokoh-tokoh bangsa serta para anggota yang ingin berpartisipasi aktif," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Rosan menjelaskan, konsep kemandirian ini mirip dengan sistem pembiayaan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang juga pernah ia pimpin, namun lebih luas mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja ojek online (OJOL), dan lainnya.

Selain itu, GSN akan bekerja sama dengan berbagai organisasi ekonomi dan sosial di Indonesia untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan menyelaraskan berbagai program yang sudah ada.

"Misi GSN adalah mendukung rakyat Indonesia, baik melalui pelatihan, bantuan konkret, maupun implementasi program yang langsung berdampak bagi masyarakat," tambah Rosan.

Ia juga menekankan bahwa GSN akan menjadi wadah yang terbuka untuk ide dan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. "Kami menerima masukan dari berbagai pihak agar program yang kami jalankan bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Dengan dukungan banyak tokoh masyarakat dan stakeholder bangsa, GSN akan mempercepat implementasi program dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "GSN akan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat agar dapat diwujudkan dalam program-program nyata demi kepentingan bersama," pungkasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan terus dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) di tengah pemburukan kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto Bank Banter per Juni 2024 masih tergolong tinggi di level 9,76%.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Bank Banten membenarkan bahwa ada kenaikan NPL bruto yang pada 31 Desember 2024 masih berada di level 9,36%.

Manajemen Bank Banten melihat ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan pemburukan tersebut.

Manajemen Bank Banten merinci debitur-debitur yang saat ini mengalami penurunan kualitas kredit umumya terjadi pada segmen korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut manajemen, bank selalu melakukan analisisi risiko secara menyeluruh untuk memutuskan pemberian kredit.

Untuk segmen korporasi, beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan sedang mengalami tekanan likuiditas. Sebab, Manajemen Bank Banten mengungkap, ada proyek-proyek yang tertunda akibat turunnya permintaan sehingga kemampuan membayar pun menurun.

Manajemen Bank Banten juga bilang untuk segmen UMKM yang sedang lesu adalah untuk sektor jasa dan ritel yang penyebabnya kurang lebih sama, yaitu menurunnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau.

“Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif,” ujarnya.

Adapun, beberapa strategi yang dilakukan antara lain perbaikan analisi kredit, pengembangan early warning system, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Tak hanya itu, ia bilang Bank Banten juga akan melakukan diversifikasi portofolio.

“Untuk meminimalisir risiko sektoral, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluar segmen debitur yang digarap,” tandas Manajemen.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hermawati Setyorini, mengharapkan pemerintahan baru dapat memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM.

Pernyataan ini disampaikan terkait wacana pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau sebagai UMKM mau pisah, mau jadi satu, sekarang kita ini minta negara benar-benar berpihak betul kepada UMKM," ujar Hermawati, Selasa (15/10).

Menurutnya, rencana pemisahan antara koperasi dan UMKM menimbulkan pertanyaan, mengingat koperasi merupakan bentuk usaha rakyat yang berpotensi mendukung perkembangan UMKM.

Ia berharap kementerian yang menangani UMKM diberikan kewenangan yang lebih luas, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada sektor tersebut.

Hermawati menegaskan bahwa kemajuan UMKM akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian khusus pada usaha mikro dan ultramikro, yang menurutnya memerlukan regulasi yang lebih ringan agar dapat berkembang.

Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas dan kemudahan akses diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Hermawati menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa masyarakat memahami kebutuhan pembentukan kementerian, tetapi yang paling penting adalah kementerian tersebut bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya di sektor ketenagakerjaan, untuk mencapai cita-cita jadi negara maju.

Teten mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 97% orang Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 96% di antaranya di sektor mikro.

Adapun mikro ini merupakan sektor informal yang tidak produktif dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berkaca dari banyaknya masyarakat RI yang bekerja di sektor tersebut, menurutnya perlu dilakukan perbaikan.

"Jadi kalau kita tidak bisa mengubah, menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga punya waktu terbatas untuk melakukan pembenahan dan mengejar cita-cita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Teten pun mengacu pada perkembangan China. Menurutnya, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Sedangkan Indonesia telah menghabiskan Waktu 30 tahunnya dan masih terjebak di negara berpenghasilan menengah.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah 10 tahun ini kalau menurut saya, kita kalau tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal menurut saya," ujarnya.

Di samping itu, UMKM juga masih punya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan baru 20-21% UMKM Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan perbankan (Bankable). Angka ini jauh dari Korea Selatan yang sudah mencapai 80%.

"Kalau kita pelajari (bisnis) hanya untuk survival, mereka bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk ada eskalasi bisnis segala macam itu agenda besar. Nah di banyak negara termasuk China untuk meningkatkan daya saing produk UMKM memang perlu intervensi teknologi selain digitalisasi," kata dia.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil dengan mereka bagi dalam 200 klaster. Dan negara keluar untuk membangunkan itu, meningkatkan bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul," sambungnya.

Sejak tahun 2008, Teten mengatakan, deindustrialisasi RI terus berlanjut. Share industry hanya tinggal 18% sehingga UMKM menjadi bagian besarnya dari perekonomian negara.

Berkaca pada kondisi tersebut, menurut Teten Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM apabila mau mencapai posisi sebagai negara maju.

"Kita nggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi hanya sebagai ekonomi subsisten tapi harus menjadi bagian desain kita bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," kata Teten.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri keuangan tanah air bakal kembali diramaikan oleh masuknya perusahaan keuangan dari luar negeri. Adalah, bank asal Afrika, Tyme Group, yang tengah bersiap meluncur di Indonesia dengan fokus pembiayaan Usaha Mkro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengutip dari fintechnews.com, bank digital pertama di Afrika tersebut sedang bersiap untuk berekspansi ke Indonesia, menandai pasar keempatnya di luar negeri. Di Indonesia, Tyme akan meluncurkan solusi keuangan bagi pelaku usaha UKM, sebuah produk yang dilaporkan telah sukses di pasar lain.

Ekspansi ini menyusul peluncuran Tyme sebelumnya di Filipina sebagai GoTyme Bank yang telah mengumpulkan 3 juta pengguna dan simpanan sebesar PHP 17,3 miliar hingga Agustus tahun ini.

Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Timothy Delahunty yang memperbarui profil linkedin-nya dengan jabatan sebagai CEO GoTyme Capital Indonesia sejak Oktober 2024. Ia juga membenarkan apa yang telah diberitakan oleh fintechnews.com.

Dalam sebuah postingannya, ia bilang pihaknya akan segera meluncur di Indonesia dengan menyediakan bisnis yang menyasar pada pasar UKM.

“Seperti dilansir oleh Fintech News Singapore kami akan segera meluncurkan pembiayaan bisnis yang fleksibel di salah satu pasar UKM paling dinamis di Asia Tenggara,” tulis Timothy dikutip, Rabu (9/10).

Hanya saja, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang bahwa pihaknya belum mengetahui rencana masuknya Tyme ke Indonesia. Bahkan, ia bilang pembicaraan dengan OJK belum terjadi.

“Nggak tahu tuh, belum jelas, kalau bank digital mestinya ke saya,” ujarnya.

Sebagai informasi, kabar rencana Tyme masuk Indonesia sudah terdengar pada April tahun ini.

Dalam wawancaranya dengan Dealstreetasia, Coenraad Jonker, CEO TymeBank bilang pilihan Indonesia sebagai pasar utama ditegaskan oleh pengalaman positif Jonker dengan regulator lokal dan komitmen negara untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses.

Kala itu, ia bilang pihaknya bermaksud untuk memperkenalkan produk Merchant Cash Advance di Indonesia sebelum akhir tahun ini. "Indonesia adalah pasar yang ideal untuk model kami," ujarnya kala itu.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024