Bisnis.com, PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menyatakan proses uji kepatutan dan kelayakan (UKK) atau fit and proper test untuk calon direktur utama, komisaris utama, serta direktur pembiayaan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah masih menunggu kelengkapan persyaratan.

"Proses UKK dirut, komut dan direktur pembiayaan BRK Syariah masih menunggu persyaratan dan kelengkapannya, sampai tadi malam masih belum dan itu sedang dilengkapi persyaratannya," ujar Kepala OJK Riau Triyoga Laksito, Kamis (26/9/2024).

Dia menuturkan, proses melengkapi persyaratan ini diperlukan agar pada saat mengajukan tahapan UKK tidak ada syarat yang kurang.

Sebelumnya, pada pekan kedua Agustus 2024, pemegang saham menyepakati tiga nama diusulkan ke OJK untuk dilakukan seleksi lanjutan guna mengisi posisi jabatan komisaris utama, direktur utama, dan direktur pembiayaan BRK Syariah.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah Edi Wardana mengatakan, kesepakatan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) BRK Syariah yang berlangsung di Menara Dang Merdu, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (10/8/2024) lalu.

"RUPS LB ini membahas tiga agenda penting, yakni penetapan calon komisaris utama, penetapan calon direktur utama dan penetapan calon direktur pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di OJK," ujarnya Senin (12/8/2024).

Sebelum RUPS LB, panitia telah mengumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon dirut, yakni Ferry Ardiansyah, Suryo Kuncoro, dan Wahyudi Gustiawan. Sedangkan calon direktur pembiayaan yang lulus, yaitu Agusta Rinaldi, Helwin Yunus, Muhammad Affan, dan Muhammad Jazuli.

Dari nama-nama tersebut, seluruh pemegang saham dalam RUPS LB telah sepakat mengusulkan Indra sebagai komisaris utama, Wahyudi Gustiawan sebagai direktur utama BRK Syariah, Helwin Yunus sebagai direktur pembiayaan BRK Syariah untuk mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Alhamdulillah RUPS LB berjalan lancar, RUPS LB dimulai pukul 14.45 WIB dan selesai 16.35 WIB. Tiga nama yang sudah disepakati oleh seluruh pemegang saham ini akan mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih untuk semua pantia yang sudah ikut menyukseskan acara yang sangat penting ini,” ujar Edi.

Adapun, agenda RUPS LB BRK Syariah Agustus 2024 lalu dipimpin langsung langsung oleh pemegang saham tertinggi, Pj Gubernur Riau SF Haryanto dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dari Riau dan Kepri, direksi BRK Syariah, dewan komisaris, dewan pengawas serta perwakilan pansel dari Provinsi Riau.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) (BRK Syariah) membukukan laba bersih Rp164,1 miliar pada semester I/2024. Nilai ini naik 34,34% secara tahunan (year on year/YoY).

Dalam laporan keuangan yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (14/8/2024), pada periode tersebut perseroan membukukan pendapatan setelah distribusi bagi hasil senilai Rp666,06 miliar, tumbuh 7,06% YoY dari Rp622,16 miliar per Juni 2023.

Selain membukukan peningkatan pendapatan setelah distribusi bagi hasil, BRK Syariah juga mencatatkan penurunan beban operasional lainnya sebesar 3,40% YoY menjadi Rp442,00 miliar. Dengan inim laba operasional pun tumbuh 36,13% YoY menjadi Rp224,06 miliar.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, BRK Syariah membukukan piutang senilai Rp13,60 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp6,59 triliun, dan pembiayaan sewa Rp280,50 miliar. Total aset BRK Syariah pada semester I/2024 senilai Rp29,43 triliun, naik tipis 0,3% YtD dari Rp29,34 triliun per Desember 2023.

Dari sisi penghimpunan dana, BRK Syariah mencatatkan dana simpanan wadiah senilai Rp1,42 triliun dan dana investasi non-profit sharing senilai Rp22,98 triliun. Jika dirinci, simpanan giro mencapai Rp4,62 triliun, tabungan Rp7,39 triliun, dan deposito senilai Rp12,24 triliun.

Sejumlah rasio keuangan BRK Syariah menunjukkan perbaikan, seperti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 21,13% per Juni 2024 dari 21,09% pada Juni 2023. Lalu, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross sebesar 2,57% dari 2,61%.

Return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) perseroan juga membaik, masing-masing sebesar 1,47% dari 1,06% dan 10,03% dari 7,58%. Net operation margin (NOM) juga naik dari 0,73% menjadi 1,19%.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemegang saham menyepakati tiga nama diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan seleksi lanjutan guna mengisi posisi jabatan Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah Edi Wardana mengatakan kesepakatan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) BRK Syariah yang berlangsung di Menara Dang Merdu, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (10/8/2024) lalu.

"RUPS LB ini membahas 3 agenda penting, yakni penetapan calon Komisaris Utama, penetapan calon Direktur Utama dan penetapan calon Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di OJK," ujarnya Senin (12/8/2024).

Sebelum RUPS LB, panitia telah mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatuhan (UKK) Calon Dirut diantaranya yaitu Ferry Ardiansyah, Suryo Kuncoro dan Wahyudi Gustiawan. Sedangkan Calon Direktur Pembiayaan yang lulus diantaranya Agusta Rinaldi, Helwin Yunus, Muhammad Affan dan Muhammad Jazuli.

Dari nama tersebut di atas, seluruh pemegang saham dalam RUPS LB telah sepakat mengusulkan Indra sebagai Komisaris Utama, Wahyudi Gustiawan sebagai Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus sebagai Direktur Pembiayaan BRK Syariah untuk mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Alhamdulillah RUPS LB berjalan lancar, RUPS LB dimulai pukul 14.45 WIB dan selesai 16.35 WIB. Tiga nama yang sudah disepakati oleh seluruh pemegang saham ini akan mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terimakasih untuk semua pantia yang sudah ikut mensukseskan acara yang sangat penting ini,” ujarnya.

Adapun agenda RUPS LB BRK Syariah dipimpin langsung langsung oleh Pemegang Saham tertinggi, Pj Gubernur Riau, SF Haryanto dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dari Riau dan Kepri, Direksi BRK Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas serta perwakilan Pansel dari Provinsi Riau.

Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan tiga nama ini diusulkan ke OJK untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses seleksi jabatan dimaksud.

"Kalau memang dari yang kita usulkan ini cukup, ya sudah, lanjut. Tapi, kalau OJK bilang tak bisa, ya harus kembali. Masing-masing satu nama yang kita usulkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) mencatat perolehan dana pihak ketiga (DPK) dari produk tabungan simpel atau Simpanan Pelajar, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Direktur Dana dan Jasa BRKS MA. Suharto menyatakan hingga Juli 2024, pihaknya telah membuka sebanyak 166.025 rekening Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dengan nilai nominal Rp34,68 miliar.

"Tujuan dari program pembukaan rekening tabungan pelajar massal ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan secara bijaksana," ungkapnya Selasa (6/8/2024).

Dia menyebutkan adanya produk tabungan Simpel ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran menabung sejak dini bagi para pelajar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR, dengan jumlah mencapai 11.400 rekening siswa.

Menurutnya program KEJAR merupakan inisiatif pemerintah yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menginspirasi pelajar menabung sejak dini.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau Triyoga Laksito menjelaskan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Y, Z, dan Alfa, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi, melalui pembentukan karakter menabung sejak dini, generasi muda jadi mayoritasnya identik dengan peran digitalisasi yang maju," terangnya.

Triyoga menyebutkan dengan digitalisasi yang semakin maju, khususnya di bidang keuangan, memungkinkan jangkauan masyarakat lebih luas dalam inklusi keuangan. Oleh karena itu, generasi muda perlu diberikan pemahaman sejak usia dini.

Dia mengakui dengan menabung bisa meningkatkan daya beli di masa mendatang. Kebiasaan menabung dari dini ini akan berpengaruh besar, serta memberikan dampak pada ekonomi negara yang bagus pula. Untuk mendorong meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi program KEJAR.