Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI yang berlangsung pada hari ini.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, permasalahanpertamaterletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara surat terima (BAST) dari pengembang, serta penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI juga disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Terdapat pula catatan bahwa potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung oleh perjanjian kerja sama.

Ketiga, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” lanjut Ahmadi.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan, pihaknya tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mendesak agar Pemprov DKI untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi pelaku tawuran.

Dia menilai bahwa sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan Pemprov DKI saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP saja tidak cukup. Kita perlu tindakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka tawuran," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, pencabutan itu perlu diperluas terhadap keluarga pelaku tawuran yang juga menerima bansos, seperti Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dirinya berargumen hal tersebut akan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum mengulangi aksinya.

“Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di-blacklistdari seluruh bentuk pengajuan bantuan,” imbuh Justin.

Lebih lanjut, Justin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Beleid tersebut memuat aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap ketentuan yang ada.

"Kami akan mendorong revisi Perda Ketertiban Umum agar bisa mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran," pungkasnya.