TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan sudah mengupayakan perbaikan sebelum BPK melakukan audit yang mendapati sejumlah temuan. Di antaranya beban biaya ekonomi atau finansial distress yang dihadapi Pindad, serta tata kelola dana pensiun karyawan.

"Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad. Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” kata Abraham Mose, dikutip dari keterangannya, Jumat, 26 Oktober 2024.

Pada 21 Oktober 2024, Pindad menerima LHP BPK yang disampaikan langsung Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana. Laporan LHP BPK tersebut diterima Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Komisaris Utama PT Pindad Maruli Simanjuntak.

Dalam LHP tersebut, BPK menemukan Pindad menghadapi beban biaya ekonomi atau finansial distress. BPK merekomendasikan Pindad agar meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik, terutama terhadap kinerja keuangan yang terbebani biaya ekonomi.

Dalam keterangannya, Pindad mengklaim kondisi tersebut dihadapi karena Pindad memiliki karakter khusus dalam pengelolaan cash flow operation perusahaan dibandingkan industri manufaktur lainnya. Pindad menyebutkan kondisi yang mempengaruhi situasi tersebut adaah “rigid-nya” proses produksi dan penggunaan material khusus untuk spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

“Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi,” dikutip dari rilis Pindad.

Pindad mengklaim telah melakukan evaluasi dan pembenahan. Di antaranya dengan memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun. Pindad mengklaim telah menerapkan, prinsip kehati-hatian pada proses pengadaan untuk meminimalkan risiko keuangan perusahaan.

Khusus mengenai dana pensiun, BPK menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi Covid-19. Pindad mengklaim penurunan tersebut bagian dari risiko fluktuasi investasi Dana Pensiun Pindad.

Pindad mengaku telah mengambil sejumlah langkah menghadapi penurunan nilai investasi dana pensiun tersebut. Di antaranya Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad berkoordinasi untuk mengawal investasi Dana Pensiun dengan lebih cermat.

“Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan,” dikutip dari keterangan Pindad. .

Dalam penyampaian LHP tersebut BPK menyebutkan, PT Pindad telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dari 87 rekomendasi, tingkat penyelesaian PT Pindad sudah mencapai 94,25 persen yang diklaim sudah melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75 persen.

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan sudah mengupayakan perbaikan sebelum BPK melakukan audit yang mendapati sejumlah temuan. Di antaranya beban biaya ekonomi atau finansial distress yang dihadapi Pindad, serta tata kelola dana pensiun karyawan.

"Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad. Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” kata Abraham Mose, dikutip dari keterangannya, Jumat, 26 Oktober 2024.

Pada 21 Oktober 2024, Pindad menerima LHP BPK yang disampaikan langsung Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana. Laporan LHP BPK tersebut diterima Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Komisaris Utama PT Pindad Maruli Simanjuntak.

Dalam LHP tersebut, BPK menemukan Pindad menghadapi beban biaya ekonomi atau finansial distress. BPK merekomendasikan Pindad agar meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik, terutama terhadap kinerja keuangan yang terbebani biaya ekonomi.

Dalam keterangannya, Pindad mengklaim kondisi tersebut dihadapi karena Pindad memiliki karakter khusus dalam pengelolaan cash flow operation perusahaan dibandingkan industri manufaktur lainnya. Pindad menyebutkan kondisi yang mempengaruhi situasi tersebut adaah “rigid-nya” proses produksi dan penggunaan material khusus untuk spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

“Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi,” dikutip dari rilis Pindad.

Pindad mengklaim telah melakukan evaluasi dan pembenahan. Di antaranya dengan memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun. Pindad mengklaim telah menerapkan, prinsip kehati-hatian pada proses pengadaan untuk meminimalkan risiko keuangan perusahaan.

Khusus mengenai dana pensiun, BPK menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi Covid-19. Pindad mengklaim penurunan tersebut bagian dari risiko fluktuasi investasi Dana Pensiun Pindad.

Pindad mengaku telah mengambil sejumlah langkah menghadapi penurunan nilai investasi dana pensiun tersebut. Di antaranya Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad berkoordinasi untuk mengawal investasi Dana Pensiun dengan lebih cermat.

“Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan,” dikutip dari keterangan Pindad. .

Dalam penyampaian LHP tersebut BPK menyebutkan, PT Pindad telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dari 87 rekomendasi, tingkat penyelesaian PT Pindad sudah mencapai 94,25 persen yang diklaim sudah melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75 persen.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah memeriksa pengelolaan kas pemerintah pusat tahun 2021—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pemanfaatan nilai saldo anggaran lebih (SAL) yang belum optimal.

“Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021—2023 sebesar Rp24,14 triliun—Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” tulis laporan BPK.

Selain itu, BPK mengungkapkan pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

Artinya, dana tersebut hanya tertimbun tanpa dimanfaatkan. BPK pun menyimpulkan bahwa pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

Oleh sebab itu, BPK memberi rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran pembiayaan APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.

“Serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai menteri.

Ia lantas bercerita, ada satu kementerian tidak punya memiliki data lahan sawit. Namun, kemudian diketahui 3,1 juta lahan sawit tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu satu kementerian data kelapa sawit dia nggak punya berapa juta hektar, kita punya, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus. Kemarin baru diumumkan 3,1 juta ha tidak register," katanya dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Hal itu pun direspons presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo berniat menangkap tapi ditenangkan Luhut.

"Beliau bilang 'Bang kita tangkap aja'. Tenang Mr President saya bilang, biar bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar," ungkapnya.

Luhut lantas mengatakan, spirit dari presiden terpilih gasnya kencang. Menurutnya, perlu direm-rem sedikit.

"Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang malah mungkin perlu direm-rem sedikit," katanya.

PT Indofarma Tbk ("Perseroan") merespons terkait pemberitaan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan fiktif yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, berinisial AP. Selain AP, ada dua tersangka lainnya, yaitu GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) periode 2020-2023, dan CSY, Head of Finance IGM.

Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Yeliandriani, menegaskan bahwa Perseroan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan berkomitmen menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menghadapi kasus ini. Dia menegaskan proses hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama dan dua pejabat lainnya tidak akan mengganggu operasional Perseroan.

"PT Indofarma Tbk tetap berfokus pada Rencana Penyehatan dan Penyelamatan Perusahaan, termasuk restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis untuk memperkuat fondasi perusahaan. PT Indofarma Tbk menegaskan komitmen untuk mendukung Kementerian BUMN dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan bebas korupsi. Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan negara," ujar Yeliandriani dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Dia menekankan pihaknya terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Kasus ini merupakan langkah penting dalam upaya membersihkan BUMN dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN berfungsi sebagai pilar ekonomi yang bersih dan transparan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara di PT Indofarma Tbk sebesar Rp 371 miliar. Kerugian ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Kasus ini terungkap melalui audit investigasi BPK RI, yang merupakan bagian dari program Bersih-Bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Program ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola BUMN, dengan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan korupsi yang merugikan negara," terangnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merilis 10 nama terbaik calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengungkapkan ke-10 nama tersebut yakni Mukhamad Misbakhun, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Jon Erizal, Laodi Nusriadi, Fathan, Habi Anshory, Hendra Susanto, dan Izhari Mawardi.

"Pertimbangan ini disusun secara berurutan berdasarkan penilaian dari peraih nilai tertinggi," ujar Elviana dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Elviana menyebut hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Nantinya DPR akan turut melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 75 calon Anggota BPK.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pertimbangan tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dari DPD akan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak DPD menerima surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Adapun DPD menerima surat dari pimpinan DPR perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK pada 16 Juli 2024. Oleh karena itu, Komite IV DPD meminta Sidang Paripurna ke-13 DPD RI mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK tersebut sebagai keputusan DPD.

Elviana menuturkan DPD telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 72 dari 75 kandidat anggota BPK pada Senin dan Selasa (12 dan 13 Agustus 2024). Selanjutnya, lembaga para senator membuat pertimbangan tentang bakal calon anggota BPK berdasarkan penilaian hasil uji kepatutan dan kelayakan.

“DPD memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik dan didapat 10 nama teratas,” kata Elviana.

Sebagai informasi, Mukhamad Misbakhun saat ini menjabat sebagai Anggota DPR, Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Daniel Lumban Tobing merupakan Anggota II BPK (petahana), Akhsanul Khaq merupakan Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, serta Jon Erizal merupakan Anggota DPR.

Kemudian, Laodi Nusriadi merupakan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Fathan merupakan Anggota DPR, Habi Anshory merupakan Anggota DPR, Hendra Susanto merupakan Wakil Ketua BPK (petahana), dan Izhari Mawardi merupakan Politikus Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan penjelasan terkait temuan masalah pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun anggaran 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI.

Namun, masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan BPK, salah satunya mengenai penyerahan bantuan sosial pada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

“Itu mungkin KJP [Kartu Jakarta Pintar], KJMU [Kartu Jakarta Mahasiswa Unggu]. Makanya kita update terus [data penduduk],” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Atas temuan tersebut, Heru Budi menekankan perlunya sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPPKE).

Pasalnya, dia menyebut bahwa pergerakan penduduk baik keluar maupun masuk Jakarta berpengaruh terhadap penyesuaian data terkait.

“Bahkan ada yang maaf, sudah wafat, dan lainnya itu kita sesuaikan. DKI sudah pencocokan itu, PPPKE dan DTKS itu datanya sudah akurat,” jelas Heru Budi.

Sementara itu, mengenai temuan terkait Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), dia menyebut bahwa hal tersebut merupakan warisan dari pemerintahan beberapa dekade sebelumnya.

“Wajar SIPPT sekian ribu dari tahun 1971 itu terbit, ada kewajiban yang sudah selesai, yang zaman dulu sedang proses ada, tapi tidak atau belum diserahkan. Termasuk kantor pemerintahan juga ada kewajiban, namanya pemerintah zaman dulu tidak perlu ada proses serah terima,” pungkas Heru Budi.

Sebelumnya, BPK masih menemukan masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2023, terlepas dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI yang berlangsung pada hari ini.

Ahmadi menjelaskan, permasalahan pertama terletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara surat terima (BAST) dari pengembang, serta penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI juga disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Terdapat pula catatan bahwa potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung oleh perjanjian kerja sama.

Ketiga, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” pungkas Ahmadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI yang berlangsung pada hari ini.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, permasalahanpertamaterletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara surat terima (BAST) dari pengembang, serta penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI juga disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Terdapat pula catatan bahwa potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung oleh perjanjian kerja sama.

Ketiga, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” lanjut Ahmadi.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan, pihaknya tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 belum optimal hingga soal penatausahaan akun utang lain-lain.

Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.

“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.

Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63%.

"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.

JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit pengelolaan dana haji 2024 oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Opini WTP ini merupakan raihan keenam yang diperoleh BPKH.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, opini WTP penting sebagai bukti amanah kepercayaan umat atas dana haji yang dikelola secara akuntabel, transparan, dan penuh kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fadlul menambahkan, WTP tersebut juga menjadi pendorong bagi BPKH untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji. Dia berjanji pengelolaan dana haji kedepan bakal transparan.

"Kami juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan umat Islam dalam pengelolaan dana haji," ungkapnya dalam konferensi pers Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan, laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

Hingga Desember 2023, kata Amri, dana yang dikelola BPKH mengalami peningkatan sebesar Rp166,74 triliun dibanding tahun 2022 sebesar 166,54 triliun. Dari total dana tersebut, sebesar Rp 162,88 triliun merupakan alokasi biaya penyelenggaraan Ibadah haji dan Rp3,86 triliun Dana Abadi Umat.

Selain itu, BPKH juga mengalami peningkatam nilai manfaat sebesar Rp10,93 triliun di tahun 2023, di mana tahun 2022 nilai manfaat berada di angka Rp10,13 triliun.

"Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu," ungkapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

"Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK tersebut kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dibiayai Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan (monitoring) secara komprehensif atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference (TOR) dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenag.

Ahmadi mengharapkan Kemenag dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan sistematis, agar rekomendasi BPK atas berbagai temuan yang ada segera ditindaklanjuti dan memastikan permasalahan itu tak terulang kembali di masa akan datang.Kendati terdapat berbagai masalah, LK Kemenag tahun 2023 tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan tersebut.

Dalam kesempatan itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LK Kemenag Tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen Kemenag dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK tahun 2005 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada Kemenag sebesar 76,37 persen.

"Kami mengapresiasi upaya dari Menteri Agama dan jajarannya dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut ini. Kami berharap agar kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ujarnya pula.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

"Opini WTP BPK yang ada hari ini tidak dapat menjadi parameter kinerja pengelolaan keuangan negara. Maraknya jual beli Opini WTP oleh oknum auditor semakin menjustifikasi bahwa Opini WTP tidak memenuhi 4 kriteria di atas," kata Beni kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Di sisi lain, Beni mengatakan empat indikator yang dipakai BPK dalam penilaian opini WTP tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sebab, kata dia, BPK tidak transparan soal pertimbangan mengapa sebuah kementerian atau lembaga dicap memenuhi kriteria opini WTP.

Padahal, kata Beni, dalam Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sudah mengatur metode pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Beni melihat BPK arogan dan tidak mengacu pada regulasi yang ada.

"Kearoganan itu dapat dilihat dari pemeriksaan Laporan Keuangan dengan metode sampel, sehingga tidak seluruh laporan keuangan kementerian atau lembaga yang menjadi objek," kata Beni.

Beni menambahkan, penilaian atas laporan keuangan oleh BPK juga terkesan sebagai ajang pencitraan di hadapan presiden. Pemberian opini WTP seakan-akan semua laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK.

"BPK seringkali memeriksa hanya sebatas arus kas terhadap laporan keuangan secara administrasi saja, tanpa melihat output dan outcome terhadap laporan kinerja terhadap suatu kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujar Beni.

Padahal, ujar Beni, ada tiga jenis pemeriksaan lainnya untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian, ujar Beni, BPK belum transparan memberikan pertimbangan dan alasan apa dasar sebuah kementerian atau lembaga dinyatakan memperoleh opini WTP. Belum lagi persoalan sumber daya auditor BPK yang tidak sama dalam menggunakan metode penghitungan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Sehingga, kata Beni, seringkali terdapat temuan-temuan yang berbeda antar auditor. "Hal ini mengakibatkan LHP BPK tidak memiliki kepastian hukum secara substansinya," kata Beni.

Sebelumnya Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma di Jakarta Convention Center, Senin, 8 Juli 2024.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.