Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat memberikan diskon pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I sebesar 10 persen selama periode khusus.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan diskon 10 persen itu berlaku saat masyarakat bertransaksi di pameran Gaikindo Intetnstional Auto Show (GIIAS) yang digelar 25-29 September di Bandung.

"Program khusus disiapkan Bapenda Jabar di perhelatan GIIAS Bandung 2024 ini adalah dengan memberikan diskon BBNKB I sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang membeli kendaraan baru selama GIIAS berlangsung," kata dia dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Kemudian, ada pula diskon PKB 10 persen, berlaku bagi wajib pajak yang hendak membayar pajak di both Bapenda Jabar di GIIAS 2024.

Menurut Dedi, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah potensial untuk industri otomotif, pada periode Januari-April 2024 berkontribusi hampir 16 persen dari total capaian nasional.

Ia berharap transaksi atau pembelian kendaraan yang terealisasi selama GIIAS Bandung bisa maksimal yang secara langsung bisa berdampak positif pada pajak daerah.

Dengan begitu bisa menunjang pembangunan di beberapa sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur.

Dikutip dari Antara, Kabid Perencanaan Pengembangan Bapenda Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, di GIIAS Bandung Bapenda Jabar tak hanya memberikan diskon 10 persen BBNKB I, ada pula diskon 10 persen untuk pembayaran pajak satu tahunan bagi semua warga Jawa Barat.

Semua proses pengurusan pembayaran pajak menggunakan sistem digital. Warga membayar pajak hanya cukup memindai (scan) e-KTP ke mesin yang disediakan di booth Bapenda Jabar.

"Tahun ini, di GIIAS kami siapkan diskon 10 persen untuk BBNKB I. Lalu, bagi yang mau bayar pajak kendaraan (satu tahunan) kita berikan diskon juga 10 persen," kata dia.

Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyiapkan program diskon khusus saat penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Kota Bandung.

Hal ini merupakan bentuk dari dukungan terhadap perkembangan industri otomotif dalam negeri sekaligus menguatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan penyelenggaraan GIIAS di Kota Bandung sudah merupakan kali kedua. Acara perdana pada tahun lalu mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Tahun ini kami optimistis tren positif akan terulang. Kami dari pihak pemerintah siap berkolaborasi dengan siapapun, tujuannya agar industri menggeliat, perekonomian tumbuh,” ucap Dedi Taufik, Selasa (17/9/2024)

Menurut Dedi Taufik, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah potensial untuk industri otomotif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kontribusi Jawa Barat berada di posisi dua besar dalam pencapaian sebaran otomotif nasional pada periode Januari-April 2024 dengan kontribusi hampir 16% dari total capaian di Indonesia.

Ia berharap transaksi atau pembelian kendaraan yang terealisasi selama GIIAS berlangsung bisa maksimal.

Jika demikian, maka hal itu secara langsung berdampak positif pula pada pajak yang bisa dikelola oleh Pemprov Jabar untuk keperluan pembangunan di beberapa sektor, mulai dari pendidikan hingga insfrastruktur.

“GIIAS ini sudah berlangsung kali kedua. Ke depan bisa saja ada lagi acara serupa dari organisasi lain. Kami sebagai pemerintah tentu akan mendukung,” ucap Dedi Taufik

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pengembangan Bapenda Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan transaksi dalam penyelenggaraan GIIAS tahun lalu berada di angka Rp700 miliar.

Tahun ini, ia berharap total transaksi bisa mencapai Rp1 triliun. “Kalau (nilai transaksi) Rp 1 triliun, pajak yang akan diterima pemerintah itu di angka sekitar Rp80 miliar. Jumlah itu bisa untuk membiayai sektor Kesehatan, Pendidikan atau perbaikan jalan,” jelas Dedi Mulyadi.

Dukungan dari Bapenda dalam rangka mendorong peningkatan pembelian mobil baru adalah menyiapkan relaksasi. Di GIIAS seri Kota Bandung tahun ini, Bapenda Jabar memberikan diskon 10% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I). Lalu, ada pula diskon 10% untuk pembayaran pajak bagi semua warga Jawa Barat.

Semua proses pengurusan pembayaran pajak akan dipermudah karena menggunakan system digital. Warga yang nanti membayar pajak hanya cukup memindai (scan) e-KTP ke mesin yang disediakan di booth Bapenda Jabar.

“Tahun ini, di GIIAS kami siapkan diskon 10% untuk BBNKB I. Lalu, bagi yang mau bayar pajak kendaraan, kita berikan diskon juga 10%,” terang dia.

“Proses pembayaran tidak perlu fotokkopi dokumen, stnk. Langsung bayar pake Qris atau debit. Bukti pembayaran disampaikan ke WA dan email. Selain urusan pembayaran, booth Bapenda isinya berupa layanan konsultasi tentang perpajakan dan pembayaran pajak secara cashless,” Dedi melanjutkan.

GIIAS seri Kota Bandung berlangsung pada 25-29 September 2024 bertempat di Sudirman Grand Ballroom. Terdapat 18 merek kendaraan bermotor roda empat serta roda dua.

Dari jumlah itu, hadir 6 merek baru tampil di GIIAS Kota Bandung. Untuk mobil ada BYD, Citroen, GAC Aion dan MG. Sedangkan dari kendaraan roda dua hadir Alva dan Scomadi.

Sisanya, merek yang sudah pernah memeriahkan GIIAS di Kota Bandung, yakni Chery, Daihatsu, Honda, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Sementara kendaraan roda dua akan hadir Bennelli, Keeway dan Royal Enfield.

Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum GAIKINDO menambahkan bahwa Kota Bandung adalah kota ketiga dari seri rangkaian GIIAS setelah BSD Tangerang dan Surabaya.

Ia berharap penyelenggaraan ini bisa menjadi platform bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai produk dan teknologi otomotif terbaru.

“Bandung atau Jawa Barat secara umum memiliki daya tarik dalam pasar otomotif nasional,” ucap Kukuh.

JAKARTA, iNews.id – Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 untuk kategori Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta Concert Hall (JCH), iNews Tower, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menyebutkan, pihaknya akan mengembangkan lima komponen pajak, diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB Kendaraan Baru maupun Bekas, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok.

Dedi Taufik juga menegaskan, dengan adanya komponen tersebut dapat memberikan kontribusi ke APBD maupun pendapatan daerah.

“Saya apresiasi award ini masuk kategori Reformasi Birokrasi dalam hal layanan publik melalui Samsat terintegrasi. Jadi Samsat digital terintegrasi ini adalah bagaimana kita memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, yang memang harus berdampak dari reformasi birokrasi ini tepatnya pada peningkatan potensi pendapatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengembangkan semua komponen pajak ini, terutama yang di create oleh daerah. Dari semua komponen pajak ini sekarang baru PKB dan BBNKB, nanti akan bergerak ke komponen pajak yang lainnya.

“Sekarang saya sedang merintis berkaitan dengan pajak air permukaan. Ini penting menurut saya terutama dalam rangka pendekatan digital untuk mengukur water meter bagaimana penggunaan yang digunakan oleh Wajib Pajak, berapa nanti yang bisa berkontribusi terhadap APBD atau pun kontribusi terhadap pendapatan kita create di daerah,” ucapnya. 

Mengenai ajang Pemerintah Daerah Awards 2024, dia mengungkapkan bahwa acara ini merupakan momentum untuk melakukan agent of chance, dan memberikan motivasi kepada pimpinan-pimpinan daerah untuk terus berkarya, dan membuat sebuah inovasi dalam rangka pelayanan publik.

Pemimpin Daerah Awards 2024 digelar oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin dan tokoh daerah yang berkontribusi di wilayahnya. Acara yang merupakan bukti komitmen iNews untuk mendukung kemajuan dan pembangunan daerah di Indonesia ini memberikan penghargaan dalam berbagai kategori.

Adapun kategori penghargaan PDA 2024 yaitu, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerjasama Strategis, Inovasi Daerah, Pengembangan Pariwisata, dan Tokoh Daerah. 

Turut hadir dalam acara ini, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada kepala daerah. Selain itu juga untuk memotivasi kepala-kepala daerah lainnya. 

“Award ini ditunjukkan dan memiliki dua tujuan yang pertama menentukan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang berprestasi,Kedua untuk memberikan contoh kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi yang lebih,”” ujarnya. 

Dia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang 'Pemimpin Daerah Awards 2024' dan mengaku bangga, karena di tengah suasana apapun yang kita hadapi saat ini, masih muncul pemimpin daerah yang memberi berkontribusi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

“Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian para pemimpin daerah, Pemimpin Daerah Awards 2024 juga diharapkan dapat menginspirasi pemimpin lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya.

Malam Ajang Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 berlangsung semarak dan disiarkan iNews, stasiun televisi berita nomor satu di Indonesia. Sebagaimana diketahui iNews TV merupakan televisi nasional yang berada dalam naungan iNews Media Group yakni Cluster News yang terdiri dari Okezone, Sindonews, iNews.id, IDX Channel, dan MNC Radio Network antara lain Radio Trijaya, Celebrities Radio, dan RDI.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, BANDUNG--Bapenda Jabar terus mematangkan persiapan jelang implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai Januari 2025 mendatang.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menjelaskan opsen ini merupakan salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Aturan ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dan akan berlaku tahun depan. Kunci dari implementasi ini adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota," jelas Dedi Taufik, Senin (29/7/2024).

Persiapan dan pembahasan dengan stakeholder terus dilakukan pihaknya bahkan dari tahun tahun lalu untuk menyamakan visi dengan daerah. "Sekarang ini fokus pada teknis agar nanti ketika implementasi bisa berjalan baik," ujarnya.

Kebijakan opsen ini bakal berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar tahun 2025. Hanya saja, Dedi memilih fokus pada pencarian solusi agar penerimaan pendapatan bisa tetap stabil, agar tujuan kebijakan ini bisa terlaksana, yakni pemerintah daerah (Pemda) kabupaten kota bisa mandiri secara fiskal.

Kematangan pengeloaan keuangan diyakini berpengaruh positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah.

Prinsip adanya opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD adalah upaya penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.

Opsen menjadi instrumen agar pemungutan pajak lebih bersinergi sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Efek jangka panjangnya tetap mengacu pada peningkatan penerimaan pajak.

Selain PKB dan BBNKB, satu lagi jenis pajak daerah yang dikenai opsen adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan UU HKPD ini kerap menjadi topik utama dalam setiap agenda besar yang melibatkan stakeholder lain.

Bapenda Jabar sudah menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan pengelola pendapatan se-Jabar khusus membahas implementasi opsen.

Dalam acara yang digelar di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu, ia menekankan kepada seluruh pengelola pendapatan kabupaten kota untuk sama-sama berjuang dalam meningkatkan kapasitas fiskal APBD.

"Ada banyak peran yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, contohnya adalah meminimalisir jumlah wajib pajak yang Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), apalagi potensi kendaraan bermotor di Jawa Barat pada akhir Tahun 2023 mencapai 16.930.438 unit," katanya.

Bentuk sinergitas lainnya dalam penerapan kebijakan opsen ini dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian diikuti dengan peningkatan Tax Compliance WP sehingga dapat menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Lalu, layanan SAMSAT dan Perbankan harus diperkuat dari sisi penyetoran. Selain itu, bisa berupa pendataan bersama, penagihan bersama dan rekonsiliasi penerimaan, termasuk penguatan dasar hukum dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan perbankan.

"Optimalisasi penerimaan pendapatan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB ini, kami Pemprov Jabar membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten kota juga instansi terkait. Semua instrumen atau inovasi layanan hingga digitalisasi sudah dalam trek yang baik," kata Dedi.

Ditinjau dari sisi lain, berdasarkan data Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), perkembangan Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat sudah mencapai 100 persen. Rata-rata indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Kota sudah mencapai lebih dari 90%.

Penilaian ETPD dilihat dari perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Kartu Kredit Indonesia (dalam transaksi barang dan jasa), serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Optimalisasi peningkatan ETPD di daerah dapat melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, optimalisasi digitalisasi di Kawasan pariwisata dan dukungan insfrastruktur digital lainnya.