JAKARTA, investor.id – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Menyusul pelantikan hari ini, Minggu (20/10/2024), Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengagendakan silaturahmi dengan Prabowo sebagai sahabat.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR Ahmad Basarah menyampaikan hal ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (20/10/2024).

"Bu Mega mengatakan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Muzani, insyaallah setelah pelantikan Presiden pada hari ini, Bu Mega sudah mengagendakan silaturahmi dan pertemuan antara beliau dengan Presiden Prabowo Subianto, sebagai suatu pertemuan dua tokoh bangsa yang saling bersahabat," terangnya, Minggu.

Ia menjelaskan, Megawati meyakini hubungan baik dengan Prabowo akan menjadi jembatan silaturahmi dan hubungan baik yang efektif. Basarah menjelaskan, pertemuan tersebut tidak lagi berbicara hal-hal yang pragmatis seperti kursi atau jabatan menteri.

"Pertemuan itu diyakini sebagai pertemuan sahabat dua tokoh bangsa yang akan memikirkan nasib dan masa depan bangsa Indonesia, ketika Pak Prabowo memimpin bangsa ini," imbuhnya. Adapun Megawati juga presiden kelima Republik Indonesia.

Lebih lanjut Basarah mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto akan ditindaklanjuti oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan juga representasi dari seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

Di sini, jelas Basarah, akan diatur ketersediaan waktu kedua belah pihak. Agenda pertemuan ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Ahmad Basarah kepada Muzani pada 17 Oktober 2024.

"(Pertemuan dalam waktu) dekat atau jauh, lambat atau cepat itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh Ketua DPR, Puan Maharani setelah berkonsultasi dengan Bu Megawati Soekarnoputri dan setelah berbicara dengan Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah menjelaskan ketidakhadiran ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dalam pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Basarah mengatakan, tidak hadirnya Megawati bukan berarti dia menolak Prabowo dilantik menjadi Presiden.

"Jadi ketidakhadiran ibu Mega dalam pelantikan bapak Prabowo Subianto bukan karena menolak pelantikan Pak Prabowo itu sendiri," kata Basarah di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Ia menyebut, Megawati mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik akibat batuk yang belum sembuh, setelah sebelumnya melakukan napak tilas dan berziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan.

Oleh sebab itu, karena Megawati tak ingin mengganggu prosesi pelantikan, sehingga diputuskan untuk tidak hadir.

"Pada saat itu, kondisi makam sedang dipugar, namun pemerintah Uzbekistan menghentikan pembangunan sementara untuk menghormati kunjungan Ibu Mega," katanya.

Namun, Megawati tetap menunjukkan sikap konstitusionalnya dengan menginstruksikan seluruh anggota fraksi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk hadir dalam pelantikan.

"Bu Mega telah mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh anggota fraksi PDIP tidak meninggalkan kota dan memastikan kehadiran mereka untuk mensukseskan pelantikan," katanya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, ingin hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Akan tetapi, karena kondisi kesehatannya tidak fit, Megawati urung hadir dalam pelantikan hari ini.

Basarah mengatakan, Megawati tidak ingin momen khidmat pelantikan sampai terganggu karena ada suara batuk-batuk.

"Bu Mega tidak ingin prosesi pelantikan presiden yang berlangsung begitu khidmat bagi bangsa Indonesia terganggu apabila beliau hadir di dalam ruangan itu kemudian batuk dan flu dan sebagainya," kata Basarah di Gedung DPR/MPR.

"Oleh sebab itu, ketidakhadiran Ibu Mega dalam pelantikan Bapak Prabowo Subianto bukan karena menolak pelantikan Pak Prabowo itu sendiri. Kalaupun ada alasan lain selain alasan batuk dan flu, sebagai seorang sahabat kata Bu Mega Pak Prabowo pasti dapat mengerti dan memahami alasan-alasan bu mega yang lain," jelas dia.

Basarah menekankan, sebagai gantinya, Megawati sudah memerintahkan kepada seluruh anggota PDIP di DPR/MPR untuk hadir dalam pelantikan Prabowo sebagai Presiden.

"Tetapi sebagai sikap konstitusional Bu Mega, karena Bu Mega tahu yang wajib hadir dalam pelantikan presiden adalah anggota MPR, sesuai Pasal 3 ayat 2 UUD, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1, presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah dan berjanji di hadapan sidang paripurna MPR," jelas Basarah.

"Maka sebagai bentuk sikap konstitusionalisme Bu Mega, saya sebagai Ketua Fraksi PDIP diinstruksikan untuk memastikan seluruh anggota Fraksi PDIP hadir mensukseskan pelantikan presiden ini," tutur dia.

Selain itu, Megawati telah mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota Fraksi PDIP untuk ke luar negeri apalagi ke luar kota dengan dalam rangka mensukseskan pelantikan Prabowo.

"Bu Mega juga memberikan saran dan masukan agar Pak Prabowo mulai juga fokus untuk memikirkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan yang memang tugas-tugas yang beliau emban, cukup kompleks dan berat," ucap dia.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2024) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Basarah menyampaikan hasil diskusinya dengan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, serta pesan yang dititipkan Megawati.

“Ya ini saya baru akan melapor kepada ibu ketua umum tentang beberapa hal yang beliau amanatkan,” ungkap Basarah dalam tayangan video yang diambil jurnalis Kompas.com, Pramulya Sadewa, pada Kamis malam.

Basarah menjelaskan bahwa Megawati memintanya untuk bertemu dengan Muzani. Dia diutus untuk menyampaikan pesan kepada Muzani yang menjabat sebagai Ketua MPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

“Beliau amanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra,” tambah Basarah.

Pertemuan Muzani dan Basarah diduga membahas rencana pertemuan Megawati dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pesan yang dititipkan kepada Muzani juga diduga berkaitan dengan agenda tersebut.

Namun, Basarah enggan mengungkapkan isi pesan dari Megawati maupun detail perbincangannya dengan Muzani.

“Saya kira kita nanti tunggu perkembangan lebih lanjut, saya akan meminta waktu dulu untuk melaporkan hasil pembicaraan saya dengan Pak Ahmad Muzani,” kata Basarah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa saja dilaksanakan pada 17 Oktober 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Prabowo.

“Lebih relevan lagi (pertemuan dilakukan saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024),” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Meskipun demikian, Muzani menegaskan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo tidak harus diadakan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Silaturahmi kapan saja relevan. Lagi dicocokan waktunya. Lebih cepat lebih baik," tuturnya.

JAKARTA,investor.id – Transparansi properti (real estate) lebih penting dari sebelumnya di masa ketidakpastian. Negara yang mendekati kategori “the most transparent” akan semakin maju berdasarkan peningkatan investasi teknologi dan AI, ketersediaan data, dan komitmen berkelanjutan yang jelas.

Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) menunjukkan tahun ini Indonesia dalam kategori semi-transparan menempati peringkat ke-40 dengan indeks transparasi sebesar 2,81.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih unggul diatas Filipina dan Vietnam, namun berada di bawah Thailand dan Malaysia yang masuk dalam kategori transparan.

"Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi, sektor properti di Indonesia mencerminkan harapan akan tingkat transparansi yang lebih baik di masa mendatang," kata Farazia Basarah, Country Head, JLL Indonesia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Di tengah situasi ekonomi yang masih belum menentu, lanjut dia, sektor properti Indonesia masih dapat tumbuh pada 2023 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada 2024 seiring dengan prospek perekonomian Indonesia.

Nilai investasi di sektor properti pada paruh pertama 2024 mencapai Rp29,4 triliun, tumbuh 6% dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti di Indonesia masih tinggi.

"Bonus demografi, yang didukung oleh perluasan cakupan infrastruktur, adopsi teknologi canggih, dan keberlanjutan, akan menutup kesenjangan transparansi di negara ini," imbuhnya.

“Fokus pada transparansi bagi investor tidak pernah sebesar ini di pasar properti global karena tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan siklus pemilu semakin menarik perhatian dalam waktu dekat,” kata Richard Bloxam, CEO, Capital Markets, JLL.

Di masa mendatang, lanjut dia, faktor pendorong tambahan seperti kecerdasan buatan dan standar kewajiban dan pelaporan keberlanjutan yang jelas akan terus mendorong investor untuk mencari transparansi yang lebih besar.

“Pasar yang sangat transparan dalam Indeks tahun ini mewakili lebih dari separuh pendapatan properti di seluruh dunia. Negara-negara dengan harga dan fundamental yang transparan, terutama di berbagai sektor dan subsektor, akan memimpin pemulihan likuiditas properti,” kata Brian Klinksiek, Global Head of Research and Strategy untuk LaSalle Investment Management.

“Diversifikasi akan menjadi penting karena dunia investasi terus berkembang dalam hal keluasan dan kompleksitas,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) milik JLL dan LaSalle diterbitkan setiap dua tahun. Indeks ini merupakan benchmark transparansi pasar untuk membantu menginformasikan bagaimana properti diinvestasikan, dikembangkan, dan ditempati di berbagai wilayah di seluruh dunia.

Meskipun transparansi telah meningkat di sebagian besar negara dan wilayah sejak laporan JLL tahun 2022, indeks tersebut menyatakan bahwa Eropa tetap menjadi kawasan yang paling transparan, dan pasar properti komersial yang sangat transparan telah mengalami kemajuan terkuat.

Diantara negara-negara dengan peringkat teratas secara global yaitu Amerika Serikat (AS), Kanada, Prancis, dan Australia, sementara Singapura telah memasuki kelompok 'Highly Transparent’ untuk pertama kalinya, didorong oleh fokus terhadap keberlanjutan (sustainability) dan layanan digital.

Kelompok negara teratas telah menarik lebih dari US$ 1,2 triliun dalam investasi properti komersial langsung selama dua tahun terakhir, mewakili lebih dari 80% total global, menempatkan negara-negara tersebut sebagai pemimpin pemulihan siklus likuiditas seiring dengan meningkatnya aktivitas pasar modal.

Sejalan dengan Singapura, negara-negara di Asia telah mencatat peningkatan rata-rata transparansi sejak tahun 2022. Secara global, India adalah negara dengan peningkatan transparansi tertinggi, dengan cakupan dan kualitas data yang lebih baik di seluruh sektor properti mulai dari industri hingga pusat data. Jepang, Australia, kota-kota di China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga mengalami kemajuan pada tahun 2024.

Sebaliknya, kawasan Afrika Sub-Sahara mengalami kemajuan paling sedikit dalam transparansi, meskipun beberapa tanda peningkatan muncul di Kenya, Nigeria, dan Ghana.

Teknologi AI danKeberlanjutan

Perkembangan AI berlangsung cepat, membawa perubahan signifikan terhadap industri properti dengan pengaruh tools seperti platform AI, JLL, GPT.

Diperkirakan lebih dari 500 perusahaan saat ini menyediakan layanan AI khusus properti, dengan investasi yang berkembang secara signifikan, temuan awal menunjukkan bahwa AI meningkatkan transparansi di seluruh industri dengan kemampuannya dalam meninjau dan meringkas sejumlah besar data dan analitik, mengotomatiskan manajemen gedung, dan mendukung desain perkotaan serta arsitektur.

Namun, para ahli dan pembuat kebijakan telah menimbang resiko penggunaan AI dan memperkenalkan kebijakan, seperti perintah eksekutif AS tentang AI dan Undang-Undang AI Uni Eropa yang baru-baru ini disetujui untuk memastikan penerapan teknologi yang bertanggung jawab guna menjaga transparansi.

Secara paralel, peran keberlanjutan menunjukan peningkatan terbesar dalam Indeks 2024, karena negara-negara berlomba untuk mengurangi separuh emisi karbon pada tahun 2030 berdasarkan Paris Agreement, dan pengenalan jalur dekarbonisasi wajib menetapkan standar kinerja bangunan baru, persyaratan pelaporan keberlanjutan, dan komitmen perusahaan.

Prancis, Jepang, dan AS dengan 40 kota di AS berkomitmen untuk meloloskan Building Performance Standard yang mensyaratkan penggunaan energi bangunan atau pengurangan emisi pada tahun 2026 - muncul sebagai pemimpin dalam keberlanjutan untuk menerapkan persyaratan kinerja energi untuk bangunan lama dan baru, pelaporan penggunaan energi, dan perlindungan serta pemulihan keanekaragaman hayati.

Pasar-pasar ini dengan jalur jangka panjang yang paling jelas menuju properti yang lebih berkelanjutan akan menawarkan lingkungan yang paling transparan dan dapat diprediksi, yang memungkinkan penghuni untuk membuat keputusan dengan percaya diri, pemerintah untuk memenuhi target dekarbonisasi, dan investor untuk membuat portofolio mereka siap menghadapi masa depan.

Namun, meski telah terjadi kemajuan signifikan, metrik keberlanjutan masih menjadi salah satu yang paling tidak transparan secara global. Di luar pasar yang paling transparan, standar kinerja bangunan wajib, pengungkapan publik penggunaan energi bangunan, pelaporan risiko iklim, dan perencanaan ketahanan masih terbatas.

Tingkat perbaikan dekarbonisasi bangunan perlu ditingkatkan tiga kali lipat agar selaras dengan jalur zero carbon, sementara permintaan untuk bangunan hijau secara signifikan melampaui permintaan hanya 30% dari permintaan untuk ruang kantor rendah karbon di pasar global utama yang kemungkinan akan terpenuhi pada tahun 2030.

Ke depannya, transparansi keberlanjutan diharapkan tumbuh selama dua tahun ke depan di seluruh ekonomi terbesar dunia termasuk AS, UE, Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Australia seiring diberlakukannya persyaratan baru.

Dengan tren yang muncul ini, seperti integrasi teknologi dan keberlanjutan, muncul diversifikasi, karena investor berupaya mengidentifikasi aset yang akan paling diuntungkan dari tema jangka panjang ini.

Hal ini mengakibatkan perluasan dunia investasi, dan realokasi modal yang signifikan; pangsa investasi global ke sektor industri dan kehidupan telah meningkat dari 29% sepuluh tahun lalu, hingga mencapai 50% dari investasi langsung global selama setahun terakhir. Sementara itu, investor institusional semakin aktif dalam jenis aset yang sedang berkembang seperti pusat data atau ruang laboratorium.

Pasar utang, pencucian uang, dan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) merupakan beberapa tema transparansi utama yang perlu diperhatikan

Sekitar US$3,1 triliun aset properti global memiliki utang yang jatuh tempo antara tahun 2024 dan 2025, dan US$2,1 triliun utang akan memerlukan pembiayaan kembali. Sekitar 30% telah diselesaikan selama paruh pertama tahun 2024.

Namun, otoritas moneter telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi risiko dari kurangnya transparansi karena pemberi pinjaman nonbank memperluas dan melengkapi sumber kredit tradisional.

Sementara pinjaman properti komersial secara historis didominasi oleh bank-bank yang diatur, lanskap pemberi pinjaman telah meluas dengan munculnya sumber kredit baru seperti dana utang, pensiun, dan perusahaan asuransi.

Diversifikasi ini telah menciptakan pasar yang lebih seimbang, tetapi juga pasar dengan visibilitas yang lebih rendah terhadap kondisi pembiayaan di banyak negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran transparansi baru.

Selain pasar utang, regulasi peraturan pencucian uang dan beneficial ownership telah muncul sebagai area transparansi yang perlu diperhatikan. Panduan baru dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan mereka dapat melacak kepemilikan perusahaan yang sebenarnya.

Hal ini digabungkan dengan rezim sanksi keuangan yang semakin luas, telah mempertahankan momentum untuk meningkatkan peraturan anti-money laundering (AML) dan beneficial ownership (BO).

Meskipun ada tindakan global, efektivitas peraturan ini masih dalam pengawasan karena implementasi dan definisinya sering kali tidak konsisten dan mudah dipangkas.

Negara-negara seperti India, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan AS telah memperkenalkan perubahan pada peraturan AML dan BO untuk membantu mendorong transparansi, dan peraturan tambahan sedang berlangsung di AS, Singapura, Swiss, Kanada, Australia, dan UE.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan partainya dipertemukan oleh nasib yang sama. Ia menilai kedua pihak sama-sama ingin "didepak" dari panggung politik nasional.

“Diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan, dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik,” kata Basarah usai menghadiri Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa DPP PDIP akan melihat perkembangan usai Anies bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta pada Sabtu, sambil menunggu laporan hasil pertemuan tersebut. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

“Bisa saja pada kerja sama itu PDIP mengambil posisi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur yang dari PDIP. Tetapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu. Yang pasti, Anies dan PDIP dipertemukan oleh satu persamaan nasib,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengusungan itu tidak mengukur sudah atau tidaknya Anies menjadi kader PDIP. Menurut dia, intinya pada komitmen yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk membangun kerja sama politik dengan PDIP secara menyatu. Terutama menyangkut hal fundamental, seperti prinsip-prinsip ideologi dan platform perjuangan.

"Itu dulu yang sekarang menjadi konsen PDI Perjuangan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis (22/8/2024) soal alasan mendukung Anies, ia menilai itu sebagai keingintahuan semata.

“Kami bukan sekadar partai elektoral. PDI Perjuangan ini partai ideologis. Kalau mau bekerja sama dengan pihak di luar PDI Perjuangan, termasuk di Pilkada Jakarta ini, bukan dengan pendekatan pragmatis, tetapi ada suatu kesamaan visi, misi, dan platform perjuangan,” jelasnya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memberikan sinyal positif Anies Baswedan akan segera diusung di Pilgub Jakarta 2024.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Anies dan partainya saat ini dipertemukan oleh satu nasib yang sama, yaitu dikucilkan dari panggung politik.

“Mas Anies dan PDIP Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib, diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya,” kata Basarah saat ditemui di pembukaan Muktamar PKB ke VI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8).

Basarah mengatakan, karena persamaan nasib ini baik Anies dan PDIP kini memiliki tujuan yang sama. Yaitu menjadi antitesa politik oligarki.

“Sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik,” kata Basarah.

“Kesamaan itulah yang hari ini mempertemukan Mas Anies dengan PDIP,” lanjutnya.

Hubungan antara Anies dan PDIP yang belakangan menjadi dekat memang tengah menjadi sorotan.

Apalagi jika mengingat kritik-kritik pedas PDIP untuk Anies selama 5 tahun menjadi Gubernur Jakarta periode 2017-2022 lalu.

Keduanya memang kini tengah sama-sama diuntungkan karena putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen di Pilkada 2024.

Basarah pun mengungkap bahwa sebenarnya, keinginan PDIP untuk meminang Anies sebagai calon gubernur Jakarta usungan PDIP sudah muncul bahkan sebelum Koalisi Indonesia Maju Plus terbentuk untuk memilih Ridwan Kamil-Suswono.

Basarah bercerita bahwa kesepakatan awal PDIP ingin bekerja sama dengan PKB untuk mengusung Anies dengan dipasangkan dengan kader PDIP. Namun setelah PKB merapat ke KIM, harapan itupun pupus.

Oleh karena itu, Basarah pun mengakui bahwa sesaat setelah MK mengeluarkan putusan, ia langsung menemui Anies untuk kembali berdiskusi soal masa depan Jakarta.

“Saya bertemu beliau di tanggal 20 Agustus kemarin, satu jam setelah keputusan Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

“Kami berdiskusi banyak, dialog kebangsaan, diskusi tentang ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran Bung Karno, hubungan antara Islam dan Nasionalis, dan juga bicara tentang kebinekaan dan lain sebagainya,” kata Basarah.

Meski begitu, meski saat ini telah terbuka sinyal positif PDIP untuk mengusung Anies, Basarah mengatakan bahwa keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan,” tuturnya.