Jakarta -

Di tengah semakin berkembangnya dunia kripto,keamanan menjadi prioritas utama bagi banyak platform dan pengguna. Salah satu langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman adalah penerapan Know Your Customer (KYC).

KYC bukan hanya sekadar prosedur sepele,melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan di antara pengguna dan platform kripto. Bagi Anda yang mengikuti perkembanganharga Ethereumatau aset digital lainnya, penting memahami peran KYC dalam menjaga keamanan dan integritas ekosistem kripto.

Apa Itu Know Your Customer (KYC)?

KYC adalah proses verifikasi identitas pengguna yang diterapkan oleh platform bursa kripto tersentralisasi atau lembaga keuangan. Proses ini memastikan bahwa setiap pengguna teridentifikasi dengan jelas sebelum bisa menggunakan layanan.

Identitas pengguna biasanya diverifikasi melalui dokumen resmi, seperti KTP atau SIM, serta bukti alamat tempat tinggal. Dengan KYC,platform dapat menekan risiko keuangan dan memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna.

Mengapa KYC Sangat Penting dalam Dunia Kripto?

1. Mencegah Aktivitas Ilegal

Tanpa regulasi yang ketat,aset kripto berisiko digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencucian uang atau perdagangan gelap. KYC memungkinkan platform mengidentifikasi pengguna dan memantau transaksi mencurigakan.

Ini membuat transaksi di dunia kripto lebih transparan dan membantu lembaga hukum jika terjadi pelanggaran.

2. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna

Banyak pengguna ragu untuk menggunakan layanan atau berinvestasi di platform yang tidak memiliki sistem keamanan yang jelas. Penerapan KYC membantu membangun kepercayaan karena pengguna tahu bahwa platform tersebut serius dalam menjaga keamanan dan transparansi.

Pengguna cenderung merasa lebih aman saat menggunakan platform yang memastikan bahwa pengguna bertransaksi dengan orang-orang yang telah terverifikasi.

3. Mematuhi Regulasi Pemerintah

Regulasi di berbagai negara semakin ketat terhadapaset kriptodan banyak pemerintahan sebuah negara mewajibkan bursa kripto tersentralisasi untuk menerapkan KYC. Dengan mengikuti regulasi ini,platform kripto dapat beroperasi secara legal dan menghindari sanksi dari otoritas keuangan.

Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi platform karena bisa menghindarkan dari kemungkinan diblokir atau ditutup.

4. Perlindungan Terhadap Penipuan

Penipuan menjadi salah satu masalah serius di dunia kripto. KYC membantu platform mendeteksi akun-akun palsu atau aktivitas mencurigakan sehingga dapat melindungi pengguna dari kerugian.

Selain itu, jika terjadi masalah KYC memungkinkan bursa untuk melacak identitas pelaku dengan cepat dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tantangan dalam Implementasi KYC

Meski KYC memberikan banyak manfaat penerapannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh platform kripto seperti:

• Kekhawatiran Privasi

Platform harus memastikan keamanan data dengan teknologi enkripsi dengan standar perlindungan privasi tinggi.

• Proses Verifikasi Lambat

Beberapa pengguna merasa terganggu dengan proses verifikasi yang memakan waktu terutama saat traffic pendaftaran tinggi.

• Biaya Operasional

Implementasi KYC membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia sehingga menjadi tantangan bagi platform kecil.

Di Indonesia, Tokocrypto adalah salah satu bursa kripto yang menerapkan KYC secara ketat untuk memastikan keamanan dan transparansi. Tokocrypto mewajibkan setiap pengguna untuk melalui proses verifikasi identitas sebelum dapat melakukan transaksi di platformnya.

Langkah ini tidak hanya mendukung pencegahan penipuan tetapi juga membantu Tokocrypto mematuhi regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain verifikasi yang ketat,Tokocrypto juga menawarkan edukasi kepada penggunanya tentang pentingnya keamanan data. Dengan demikian, pengguna lebih paham mengapa proses KYC diperlukan dan merasa nyaman saat menyerahkan data pribadi.

Langkah tersebut membantu meningkatkan kepuasan pengguna, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali masuk ke dunia kripto. Tokocrypto juga aktif melakukan pembaruan sistem untuk menjaga efisiensi proses KYC agar pengguna tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan platform.

Penerapan KYC di dunia kripto adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Selain mencegah aktivitas ilegal dan penipuan KYC juga membangun kepercayaan di antara pengguna dan membantu platform mematuhi regulasi.

Memahami dan mengikuti proses KYC adalah langkah bijak bagi siapa pun yang ingin terlibat lebih dalam dalam dunia kripto karena bisa melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan.

Lihat Video: Crypto in 2023, is it still worth it?

[Gambas:Video 20detik]

(Content Promotion/Tokocrypto)

Jakarta -

Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick dan puluhan Menteri lainnya sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10).

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan. Ia juga menyampaikan rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat enterpreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

(ily/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kebocoran anggaran dan penyelewengan aset negara kerap terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Hal tersebut menurutnya, akan menjadi masalah serius bagi keuangan negara.

"Penyebab utama kebocoran biasanya terkait dengan korupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional," ujarnya kepada Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Achmad menyarankan agar pemerintahan baru segera memperkuat sistem pengawasan demi mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor.

Langkah lain yang disarankan adalah menerapkan digitalisasi dalam birokrasi. Hal ini menurutnya, akan membantu mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap koruptor agar memberikan efek jera dan menjaga integritas pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024.

Akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat tidak sejahtera. Ketua Umum Partai Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan. "Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Usai resmi menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh menunjukkan gambaran utuh masalah yang ada di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kebocoran anggaran dan penyelewengan aset negara kerap terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Hal tersebut menurutnya, akan menjadi masalah serius bagi keuangan negara.

"Penyebab utama kebocoran biasanya terkait dengan korupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional," ujarnya kepada Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Achmad menyarankan agar pemerintahan baru segera memperkuat sistem pengawasan demi mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor.

Langkah lain yang disarankan adalah menerapkan digitalisasi dalam birokrasi. Hal ini menurutnya, akan membantu mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap koruptor agar memberikan efek jera dan menjaga integritas pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024.

Akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat tidak sejahtera. Ketua Umum Partai Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan. "Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Usai resmi menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh menunjukkan gambaran utuh masalah yang ada di Indonesia.

JAKARTA, iNews.id – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan di Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang dihelat oleh iNews Media Group. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Biro Pemberitaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja DPR RI kepada publik.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut penghargaan ini dengan antusias. “Ini adalah salah satu apresiasi dari publik terhadap kinerja DPR, khususnya melalui Biro Pemberitaan yang membuka seluruh jendela informasi kepada masyarakat. Ini adalah ciri dari parlemen modern, di mana informasi publik menjadi bagian penting dari akuntabilitas DPR,” ujar Indra di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Indra juga menekankan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan setiap kegiatan di DPR. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penjurian selama sebulan yang melibatkan para pemimpin redaksi iNews dan akademisi.

Direktur Utama iNews Media Group, Syafril Nasution menjelaskan, bahwa penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi kementerian dan lembaga negara dalam meningkatkan kontribusi mereka kepada masyarakat.

"Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada lembaga yang bekerja dengan niat unggul dan berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Syafril.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan.

“Ini adalah apresiasi khusus kepada Biro Pemberitaan untuk kategori Komunikasi dan Pelayanan Publik. Kami selalu berusaha menyampaikan informasi tentang kinerja DPR melalui berbagai platform, seperti televisi, radio parlemen, dan media digital. Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan semangat dalam memberikan informasi yang relevan dan menarik bagi publik,” katanya.

Ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 ini juga memberikan penghargaan kepada beberapa kementerian dan lembaga lainnya dalam berbagai kategori, termasuk Kinerja Terbaik dan Inovasi Pelayanan Publik.

Penghargaan yang diterima Biro Pemberitaan Parlemen ini diharapkan akan memacu kinerja mereka ke depan, dengan terus melakukan inovasi dalam penyampaian informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap DPR RI.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA - PT Pertamina EP ( PEP ) berkomitmen menerapkan transparansi untuk meningkatkan kepatuhan tata kelola perusahaan (governance) dalam Annual Report Award (ARA) 2023. Pertamina EP melalui ajang tersebut meraih penghargaan kategori perusahaan BUMN non-keuangan.

Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan perusahaan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja positif yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan pemerintah selaku pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), baik dari sisi bisnis dan operasional.

"PT Pertamina EP terus konsisten dan memastikan bahwa setiap langkah operasi dan bisnis kami berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG), dan membangun pertumbuhan berkelanjutan melalui penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG)," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/10/2024).

Sementara, Senior Manager Relations Pertamina EP Agus Suprijanto mengungkapkan keberhasilan PEP meraih penghargaan ARA 2023 semakin memperkuat komitmen perusahaan untuk terus menerapkan azas keterbukaan dan tata kelola yang baik serta untuk menjadi lebih agile, resilient, dan responsive dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia, PEP selalu berupaya mengintegrasikan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik dengan aspek keberlanjutan operasional, bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ajang ARA 2023, yang tahun ini bertema Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation, merupakan penyelenggaraan yang ke-19 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002.

Sementara, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yang juga Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo mengatakan kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA," ucapnya.

Penghargaan ARA yang digagas oleh tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia tersebut menekankan pentingnya laporan tahunan secara terintegrasi dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.

Hal tersebut membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Aspek penjurian dilakukan dengan ketat melalui dua tahap, yaitu tahap penilaian desk evaluation dan tahap wawancara untuk mendapatkan high level view dari pimpinan perusahaan.

Penilaian ARA 2023 dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Adapun, kriteria ARA disusun dengan mengakomodir ketentuan atau standar terkait pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan serta praktik terbaik di bidang corporate governance, juga pemutakhiran informasi menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.

ARA 2023 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan Surat Edaran OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 serta ASEAN CG Scorecard.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di pada Bank BUMD. Apa katanya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan masih akan menunggu perkembangan bank BUMD tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya belum menanyakan langsung kepada Bank BUMD terkait kasus tersebut.

"Kita tunggu bagaimana perkembangannya," kata Dian ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian juga mengatakan pihaknya belum berencana memeriksa dugaan kasus tersebut. Namun, dia memastikan akan mengonfirmasi kepada Bank BUMD atas masalah tersebut.

"Kita secara resmi belum inform, kalau masih baru disampaikan ke publik kita belum tahu seperti apa. Itu tentu ada proses di dalam ya terkait itu sudah ada proses," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebuah Bank BUMD tengah diterpa pemberitaan tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp 200 miliar yang mengalir ke pejabat. Pihak bank pun telah buka suara. Manajemen menyebut, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

(ada/ara)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatatkan total ada 79 pemerintah daerah (pemda) yang menduduki predikat kurang dalam hal akuntabilitas dan transparansi kinerja. Penilaian ini didapatkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, pemerintah daerah terkait menduduki predikat nilai SAKIP mulai dari CC (kukup), C (kurang), hingga D (sangat kurang).

"79 Pemerintah kabupaten kota dengan predikat CC hingga D. Kelompok terakhir ini yang masih memerlukan pembinaan secara intensif agar segera dapat naik predikat seperti Pemerintah Daerah (Pemda) yang lain," kata Erwan, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan dan membina instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di sisi lain, Erwan mengatakan pada 2024 ini banyak daerah yang berhasil menaikkan peringkatnya. Di predikat AA (sangat memuaskan), total ada tiga pemda yang teridiri atas DI Yogyakarta (DIY), Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Surabaya. Adapun Provinsi DIY sendiri telah menduduki posisi itu selama 6 tahun sejak tahun 2018.

"Terdapat beberapa hal yang mendasari kenaikan predikat pada kedua pemda tersebut, pertama pemanfaatan data yang selalu update dan diperoleh secara real time sehingga dapat mendukung penyusunan program pembangunan yang akurat dan efektif. Kedua, pengelolaan data kinerja menggunakan teknologi digital terutama penggunaan artificial intelligence (AI)," ujarnya.

Sementara itu, total ada sebanyak 20 pemerintah daerah dengan predikat A (memuaskan), 87 pemerintah daerah dengan predikat BB (sangat baik), dan 357 pemerintah daerah dengan predikat B (baik).

"Kenaikan peringkat, ada 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah daerah naik ke predikat a, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA," lanjut Erwan.

Secara rata-rata, nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 ini mencapai 64,23. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Erwan menjelaskan, kenaikan ini sebagai implikasi dari kenaikan predikat dan nilai SAKIP pada beberapa Pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar 70,75. Angka ini mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023. Kata Erwan, penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan 2 provinsi baru untuk dievaluasi di masa-masa akhir.

"Secara kualitas kedua pemda tersebut masih jauh dari kriteria, baik hasil nilai kedua pemda tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai SAKIP Provinsi secara nasional," kata dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi terhadap predikat SAKIP diberikan dengan mengacu pada dampak yang dihasilkan pemda. Salah satu dampak yang paling terlihat ialah penanganan kemiskinan.

"Sekarang kalau ingin dapet AA langsung dicek aja, kemiskinannya turun berapa tahun ini dampaknya. Dan itu tidak di kita, di BPS, kami langsung cek di BPS. Ini investasi naik berapa, kemiskinan turun berapa, kemiskinan ekstremnya berapa," ujar Anas, dalam sambutannya.

Selain penanganan kemiskinan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Anas mengatakan, pemda juga tidak perlu khawatir sebab belanja di e-katalog bisa tawar-menawar.

"Yang berikutnya adalah terkait dengan penanganan inflasi, bersama Pak Mendagri telah melakukan konsolidasi luar biasa. Yang berikutnya adalah terkait dengan digitalisasi," katanya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Platform perdagangan kripto, Indodax buka suara terkait kerugian yang dialami sekitar Rp 300 miliar akibat serangan siber. Dampak finansial terkait kejadian itu disebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset kripto INDODAX.

"Meskipun mengalami kerugian sekitar Rp 300 miliar akibat serangan siber, dampak finansial tersebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset kripto INDODAX," kata CEO INDODAX, Oscar Darmawan dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2024).

Dengan lebih dari 6,8 juta pengguna, INDODAX mengklaim memiliki cadangan aset kripto senilai Rp 11,5 triliun, termasuk di dalamnya 4.806,34 Bitcoin senilai Rp 4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum senilai Rp 1,334 triliun, serta berbagai aset kripto lainnya senilai sekitar Rp 5,907 triliun.

Pasca insiden peretasan, INDODAX mengklaim telah berhasil memulihkan kepercayaan pengguna dengan total volume transaksi hingga lebih dari Rp 2,3 trilliun selama periode 14-25 September 2024. Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform INDODAX masih tinggi pasca insiden.

Komitmen INDODAX terhadap transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi salah satu faktor kunci yang membantu pemulihan kepercayaan pengguna.

"Transparansi merupakan pondasi penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Dengan publikasi Proof of Reserve, kami memberikan kepastian kepada para pengguna bahwa mereka dapat memantau keamanan aset mereka kapan pun. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab kami kepada para member," ujar Oscar.

Oscar juga menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir, INDODAX telah berupaya mengajak exchange kripto lainnya untuk mengadopsi langkah serupa.

"Kami telah mendorong industri kripto di Indonesia untuk lebih terbuka dan transparan. Meskipun hingga saat ini belum ada yang mengikuti, kami percaya bahwa transparansi akan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan terpercaya di masa mendatang," jelasnya.

Angga Andinata, seorang analis kripto dan edukator Crypto & Web 3, turut memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh INDODAX. "Proof of Reserve yang diterapkan oleh INDODAX tidak hanya dalam bentuk laporan, tetapi juga terintegrasi secara real-time, yang memungkinkan publik untuk memverifikasi data cadangan secara langsung. Langkah ini menjadi contoh yang patut diikuti oleh bursa kripto lainnya di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan dalam konteks regulasi yang akan datang, Angga juga menyoroti bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya berencana untuk mengawasi lebih ketat aset kripto di Indonesia, di mana cadangan aset kripto akan disimpan oleh perusahaan kustodian.

"Saya berharap nantinya perusahaan kustodian juga dapat mempublikasikan cadangan mereka secara transparan untuk menjaga kepercayaan pengguna," tambah Angga.

Dengan adanya langkah transparansi ini, INDODAX berharap dapat menetapkan standar baru di industri kripto Indonesia maupun global. "Kami berharap lebih banyak bursa yang mengikuti jejak kami untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya," tutup Oscar.

(aid/das)

JAKARTA - Indodax, salah satu platform perdagangan aset kripto mencatatkan cadangan aset kripto senilai Rp11,5 triliun dari total 6,8 juta pengguna. Cadangan ini mencakup 4.806,34 Bitcoin dengan nilai Rp4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum senilai Rp1,334 triliun, serta berbagai aset kripto lainnya yang berjumlah sekitar Rp5,907 triliun.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, meski sempat mengalami kerugian sekitar Rp300 miliar akibat serangan siber, kerugian tersebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset.

"Transparansi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan Proof of Reserve, kami memastikan pengguna dapat memantau aset mereka secara langsung, sebagai wujud tanggung jawab kami," ujar Oscar dalam acara Talk Show di Jakarta, dikutip Jumat (27/9/2024).

Baca Juga: Ganti Rugi Pencurian Kripto, Indodax Punya Dana Cadangan Rp11,5 Triliun

Indodax usai terjadinya serangan siber berhasil memulihkan kepercayaan pengguna dengan mencatatkan total volume transaksi lebih dari Rp2,3 triliun selama periode 14-25 September 2024, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap platform tersebut.

Oscar juga menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, Indodax telah mendorong bursa kripto lainnya di Indonesia untuk lebih terbuka dan transparan. Namun, hingga saat ini, belum ada bursa lain yang mengikuti langkah tersebut. Oscar optimistis bahwa transparansi akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman dan terpercaya.

Analis kripto, Angga Andinata, mengatakan langkah Indodax yang tidak hanya menyajikan laporan cadangan aset, tetapi juga menyediakan verifikasi data cadangan secara real-time. Menurut Angga, langkah ini patut diikuti oleh bursa kripto lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Naik 353,94% Tembus Rp344,09 Triliun

Angga juga menyoroti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia, termasuk dengan mewajibkan penyimpanan cadangan aset di perusahaan kustodian. Dia berharap perusahaan kustodian nantinya juga menerapkan transparansi dalam mempublikasikan cadangan mereka.

Oscar menambahkan, transparansi yang diterapkan Indodax bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan integritas perusahaan. Langkah ini dapat menjadi standar baru di industri kripto Indonesia dan global, dengan lebih banyak bursa yang mengikuti jejak Indodax untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki senjata baru untuk mencegah penghindar pajak di Indonesia. Masalah itu menjadi salah satu tantangan pada ekonomi makro.

Untuk itu Indonesia melalui Sri Mulyani telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar. Selain itu,

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut partisipasi Indonesia dalam MLI STTR juga untuk mengatasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

"Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," tulisnya di Instagram @smindrawati, Jumat (20/9).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial di seluruh dunia, terang Sri Mulyani, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dari berbagai negara di seluruh dunia untuk menjawab persoalan itu.

"Salah satunya adalah melalui Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang semalam saya tandatangani bersama-sama dengan 42 negara dan yurisdiksi lainnya. MLI STTR ini merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two yang merupakan bagian kesepakatan global untuk meminimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," paparnya.

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah.

(ada/rrd)

JAKARTA,investor.id – Transparansi properti (real estate) lebih penting dari sebelumnya di masa ketidakpastian. Negara yang mendekati kategori “the most transparent” akan semakin maju berdasarkan peningkatan investasi teknologi dan AI, ketersediaan data, dan komitmen berkelanjutan yang jelas.

Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) menunjukkan tahun ini Indonesia dalam kategori semi-transparan menempati peringkat ke-40 dengan indeks transparasi sebesar 2,81.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih unggul diatas Filipina dan Vietnam, namun berada di bawah Thailand dan Malaysia yang masuk dalam kategori transparan.

"Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi, sektor properti di Indonesia mencerminkan harapan akan tingkat transparansi yang lebih baik di masa mendatang," kata Farazia Basarah, Country Head, JLL Indonesia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Di tengah situasi ekonomi yang masih belum menentu, lanjut dia, sektor properti Indonesia masih dapat tumbuh pada 2023 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada 2024 seiring dengan prospek perekonomian Indonesia.

Nilai investasi di sektor properti pada paruh pertama 2024 mencapai Rp29,4 triliun, tumbuh 6% dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti di Indonesia masih tinggi.

"Bonus demografi, yang didukung oleh perluasan cakupan infrastruktur, adopsi teknologi canggih, dan keberlanjutan, akan menutup kesenjangan transparansi di negara ini," imbuhnya.

“Fokus pada transparansi bagi investor tidak pernah sebesar ini di pasar properti global karena tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan siklus pemilu semakin menarik perhatian dalam waktu dekat,” kata Richard Bloxam, CEO, Capital Markets, JLL.

Di masa mendatang, lanjut dia, faktor pendorong tambahan seperti kecerdasan buatan dan standar kewajiban dan pelaporan keberlanjutan yang jelas akan terus mendorong investor untuk mencari transparansi yang lebih besar.

“Pasar yang sangat transparan dalam Indeks tahun ini mewakili lebih dari separuh pendapatan properti di seluruh dunia. Negara-negara dengan harga dan fundamental yang transparan, terutama di berbagai sektor dan subsektor, akan memimpin pemulihan likuiditas properti,” kata Brian Klinksiek, Global Head of Research and Strategy untuk LaSalle Investment Management.

“Diversifikasi akan menjadi penting karena dunia investasi terus berkembang dalam hal keluasan dan kompleksitas,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) milik JLL dan LaSalle diterbitkan setiap dua tahun. Indeks ini merupakan benchmark transparansi pasar untuk membantu menginformasikan bagaimana properti diinvestasikan, dikembangkan, dan ditempati di berbagai wilayah di seluruh dunia.

Meskipun transparansi telah meningkat di sebagian besar negara dan wilayah sejak laporan JLL tahun 2022, indeks tersebut menyatakan bahwa Eropa tetap menjadi kawasan yang paling transparan, dan pasar properti komersial yang sangat transparan telah mengalami kemajuan terkuat.

Diantara negara-negara dengan peringkat teratas secara global yaitu Amerika Serikat (AS), Kanada, Prancis, dan Australia, sementara Singapura telah memasuki kelompok 'Highly Transparent’ untuk pertama kalinya, didorong oleh fokus terhadap keberlanjutan (sustainability) dan layanan digital.

Kelompok negara teratas telah menarik lebih dari US$ 1,2 triliun dalam investasi properti komersial langsung selama dua tahun terakhir, mewakili lebih dari 80% total global, menempatkan negara-negara tersebut sebagai pemimpin pemulihan siklus likuiditas seiring dengan meningkatnya aktivitas pasar modal.

Sejalan dengan Singapura, negara-negara di Asia telah mencatat peningkatan rata-rata transparansi sejak tahun 2022. Secara global, India adalah negara dengan peningkatan transparansi tertinggi, dengan cakupan dan kualitas data yang lebih baik di seluruh sektor properti mulai dari industri hingga pusat data. Jepang, Australia, kota-kota di China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga mengalami kemajuan pada tahun 2024.

Sebaliknya, kawasan Afrika Sub-Sahara mengalami kemajuan paling sedikit dalam transparansi, meskipun beberapa tanda peningkatan muncul di Kenya, Nigeria, dan Ghana.

Teknologi AI danKeberlanjutan

Perkembangan AI berlangsung cepat, membawa perubahan signifikan terhadap industri properti dengan pengaruh tools seperti platform AI, JLL, GPT.

Diperkirakan lebih dari 500 perusahaan saat ini menyediakan layanan AI khusus properti, dengan investasi yang berkembang secara signifikan, temuan awal menunjukkan bahwa AI meningkatkan transparansi di seluruh industri dengan kemampuannya dalam meninjau dan meringkas sejumlah besar data dan analitik, mengotomatiskan manajemen gedung, dan mendukung desain perkotaan serta arsitektur.

Namun, para ahli dan pembuat kebijakan telah menimbang resiko penggunaan AI dan memperkenalkan kebijakan, seperti perintah eksekutif AS tentang AI dan Undang-Undang AI Uni Eropa yang baru-baru ini disetujui untuk memastikan penerapan teknologi yang bertanggung jawab guna menjaga transparansi.

Secara paralel, peran keberlanjutan menunjukan peningkatan terbesar dalam Indeks 2024, karena negara-negara berlomba untuk mengurangi separuh emisi karbon pada tahun 2030 berdasarkan Paris Agreement, dan pengenalan jalur dekarbonisasi wajib menetapkan standar kinerja bangunan baru, persyaratan pelaporan keberlanjutan, dan komitmen perusahaan.

Prancis, Jepang, dan AS dengan 40 kota di AS berkomitmen untuk meloloskan Building Performance Standard yang mensyaratkan penggunaan energi bangunan atau pengurangan emisi pada tahun 2026 - muncul sebagai pemimpin dalam keberlanjutan untuk menerapkan persyaratan kinerja energi untuk bangunan lama dan baru, pelaporan penggunaan energi, dan perlindungan serta pemulihan keanekaragaman hayati.

Pasar-pasar ini dengan jalur jangka panjang yang paling jelas menuju properti yang lebih berkelanjutan akan menawarkan lingkungan yang paling transparan dan dapat diprediksi, yang memungkinkan penghuni untuk membuat keputusan dengan percaya diri, pemerintah untuk memenuhi target dekarbonisasi, dan investor untuk membuat portofolio mereka siap menghadapi masa depan.

Namun, meski telah terjadi kemajuan signifikan, metrik keberlanjutan masih menjadi salah satu yang paling tidak transparan secara global. Di luar pasar yang paling transparan, standar kinerja bangunan wajib, pengungkapan publik penggunaan energi bangunan, pelaporan risiko iklim, dan perencanaan ketahanan masih terbatas.

Tingkat perbaikan dekarbonisasi bangunan perlu ditingkatkan tiga kali lipat agar selaras dengan jalur zero carbon, sementara permintaan untuk bangunan hijau secara signifikan melampaui permintaan hanya 30% dari permintaan untuk ruang kantor rendah karbon di pasar global utama yang kemungkinan akan terpenuhi pada tahun 2030.

Ke depannya, transparansi keberlanjutan diharapkan tumbuh selama dua tahun ke depan di seluruh ekonomi terbesar dunia termasuk AS, UE, Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Australia seiring diberlakukannya persyaratan baru.

Dengan tren yang muncul ini, seperti integrasi teknologi dan keberlanjutan, muncul diversifikasi, karena investor berupaya mengidentifikasi aset yang akan paling diuntungkan dari tema jangka panjang ini.

Hal ini mengakibatkan perluasan dunia investasi, dan realokasi modal yang signifikan; pangsa investasi global ke sektor industri dan kehidupan telah meningkat dari 29% sepuluh tahun lalu, hingga mencapai 50% dari investasi langsung global selama setahun terakhir. Sementara itu, investor institusional semakin aktif dalam jenis aset yang sedang berkembang seperti pusat data atau ruang laboratorium.

Pasar utang, pencucian uang, dan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) merupakan beberapa tema transparansi utama yang perlu diperhatikan

Sekitar US$3,1 triliun aset properti global memiliki utang yang jatuh tempo antara tahun 2024 dan 2025, dan US$2,1 triliun utang akan memerlukan pembiayaan kembali. Sekitar 30% telah diselesaikan selama paruh pertama tahun 2024.

Namun, otoritas moneter telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi risiko dari kurangnya transparansi karena pemberi pinjaman nonbank memperluas dan melengkapi sumber kredit tradisional.

Sementara pinjaman properti komersial secara historis didominasi oleh bank-bank yang diatur, lanskap pemberi pinjaman telah meluas dengan munculnya sumber kredit baru seperti dana utang, pensiun, dan perusahaan asuransi.

Diversifikasi ini telah menciptakan pasar yang lebih seimbang, tetapi juga pasar dengan visibilitas yang lebih rendah terhadap kondisi pembiayaan di banyak negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran transparansi baru.

Selain pasar utang, regulasi peraturan pencucian uang dan beneficial ownership telah muncul sebagai area transparansi yang perlu diperhatikan. Panduan baru dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan mereka dapat melacak kepemilikan perusahaan yang sebenarnya.

Hal ini digabungkan dengan rezim sanksi keuangan yang semakin luas, telah mempertahankan momentum untuk meningkatkan peraturan anti-money laundering (AML) dan beneficial ownership (BO).

Meskipun ada tindakan global, efektivitas peraturan ini masih dalam pengawasan karena implementasi dan definisinya sering kali tidak konsisten dan mudah dipangkas.

Negara-negara seperti India, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan AS telah memperkenalkan perubahan pada peraturan AML dan BO untuk membantu mendorong transparansi, dan peraturan tambahan sedang berlangsung di AS, Singapura, Swiss, Kanada, Australia, dan UE.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News