Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, Satgas ini demi untuk mendorong program pariwisata Tanah Air yakni Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, di mana salah satu poin yang dibahas mengenai harga tiket yang lebih kompetitif.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut,terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik,” ujarnya usai rapat Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan bahwa keberlanjutan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat akan dirapatkan oleh kementerian/lembaga yang fokus membahas hal tersebut.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” jelasnya.

Untuk diketahui, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi mahalnya harga tiket di Tanah Air.

Adapun Satgas ini mengemban tugas untuk mengkaji ulang komponen harga tiket pesawat yang dinilai tinggi dari negara-negara tetangga.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) didapuk menjadi pemimpin Satgas ini. Meski Kemenko Marves yang sebelumnya dinakhodai oleh Luhut B Pandjaitan itu telah dihapuskan dari Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo, namun keberadaan Satgas ini masih terus dilanjutkan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus terus mengkaji berbagai opsi untuk memangkas harga tarif peswat, salah satunya dengan menghapus pajak tiket pesawat yang selama ini dibebankan kepada konsumen.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo menyambut baik langkah pemerintah yang berupaya menurunkan harga tiket pesawat, sehingga bisa terjangkau oleh semua kalangan. "Negara harus intervensi terkait harga tarif tiket pesawat," katanya kepada KONTAN, Kamis (8/8/2024).

Adapun intervensi negara di antaranya dengan memberikan subsidi atau insentif seperti penghapusan atau pemotongan pajak. "Bagus, kalau ada penghapusan pajak tiket pesawat, tapi itu juga perlu cermat. Pajak itu kan salah satu pemasukan, baik untuk pemerintah, pengelola bandara maupun maskapai," paparnya.

Menurut Rio, dengan cermat dalam mengambil kebijakan diharapkan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Pada akhirnya, insentif yang diberikan pemerintah berdampak pada penurunan harga tiket pesawat sesuai yang diharapkan.

Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah menjadi wasit yang tegas dan adil dalam mengawasi implementasi regulasi yang mengatur tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk penerbangan reguler kelas ekonomi. Pasalnya, masih ada maskapai yang menerapkan harga tiket di atas TBA. "Monitoring dan pengawasan harga tiket yang dijual maskapai," jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah sudah menetapkan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019. Untuk TBA ditentukan oleh tarif jarak penerbangan dan TBB ditentukan oleh 35% dari batas atas, dari masing-masing kelompok pelayanannya.

Adapun Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan soal penurunan harga tiket pesawat.

Melalui kajian tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara, sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga merinci kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah, pertama memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

Kementerian Perhubungan juga merekomendasikan untuk menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional, Gatot Rahardjo menyambut baik rencana pemerintah untuk meredam harga tiket penerbangan dalam negeri.

Gatot menilai evaluasi harga tiket ini dikeluhkan oleh industri penerbangan sejak lama. Namun tidak pernah dilakukan koreksi oleh kementerian teknis baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Perindustrian.

"Selama ini juga banyak peraturan terkait penerbangan yang tumpang tindih, tidak ramah bisnis, tidak sesuai dengan operasional di lapangan dan ini perlu dikoreksi," kata Gatot pada Kontan.co.id, Jum'at (12/7).

Lebih lanjut, Gatot menilai wacana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan dalam menurunkan biaya-biaya penerbangan melalui relaksasi perpajakan bisa menjadi angin segar bagi industri maskapai.

Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menjaga Tarif Batas Atas (TBA), di lain sisi industri penerbangan tetap bisa bergairah mengembangkan bisnisnya.

Meski begitu, ia mengakui memang ada dampak yang harus ditanggung pemerintah salah satunya berkurangnya pendapatan negara melui pajak dan bea masuk.

Namun menurutnya, kehilangan itu bisa digantikan dengan pemasukan dari peningkatan aktivitas pariwisata, konektivitas yang lebih luas dan tentu akan berdampak pada ekonomi kemasyarakatan.

"Jadi pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari trickle down effect penerbangan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi (biaya operasi) keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui tingginya harga tiket penerbangan Indonesia masih menjadi isu.

Luut mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil.

Menyikapi hal ini, Luhut mengaku telah menyiapkan langkah efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, salah satunya evaluasi operasi biaya pesawat.

"Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya," jelas Luhut dalam keterangan resmi di instagram pribadinya, Kamis (11/7).

Pihaknya akan merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan di mana porsi perawatan berada di 16% porsi keseluruhan setelah avtur.

Kemudian, mekanisme perhitungan tarif juga akan disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, agar berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang sering kali luput dari perhatian.

"Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas (TBA), jelas Luhut.

Pemerintah juga bakal mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

Lebih lanjut, Luhut menunjuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk menindaklanjuti langkah di atas.

"Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," tutup Luhut.