Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Dudy menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi.

"Kami masih harus kaji lagi karena ini banyak stakeholder dan di sisi lain kami juga tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat. Kami harus secara komprehensif melihat apakah memang penurunan itu bisa ditanggungkan dan berapa besarannya, kami harus melihat lagi," tegas Menhub Dudy.

Sebelumnya, di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan persyaratan agar harga tiket pesawat bisa turun.

Hal itu dikatakan Budi merespons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen pada Oktober 2024.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengajukan empat usulan terkait penurunan harga tiket pesawat itu saat mengadakan rapat dengan salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Syarat pertama adalah terkait pembebasan pajak suku cadang pesawat.

Kedua, soal pengadaan avtur agar tidak dimonopoli.

Ketiga, soal penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPn.

Menhub mengusulkan agar PPn tidak dikenakan lagi pada harga tiket pesawat.

“Terakhir, soal me-review cost-cost lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu, (syarat) nomor 1 dan 2, ya mungkin bisa (turun) 10 persen. Tapi kami masih menunggu lagi final dari kedua hal itu,” kata Budi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebelum musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi menyampaikan bahwa saat ini pembahasan rencana penurunan harga tiket pesawat tengah berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami menunggu hasil dari Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang diharapkan sudah ada sebelum Nataru,” ujarnya kepada media, Rabu (30/10).

Di sisi lain, Maskapai penerbangan juga memberikan respons positif terhadap target ini. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa Garuda siap menyambut target penurunan harga tiket ini.

Namun, dengan catatan bahwa kebijakan penurunan harga perlu mempertimbangkan beberapa komponen utama biaya, seperti pajak, biaya bandara, dan harga avtur. Irfan menegaskan bahwa penurunan harga tiket harus disertai dengan evaluasi komponen-komponen ini agar tidak berdampak negatif pada kinerja maskapai.

"Siap aja (Menyambut target pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum Nataru). Namun (Apakah penurunan ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja Garuda Indonesia) Tergantung harga tiketnya menurunkan komponen yang mana," ungkap Irfan kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut bahwa tingginya harga tiket domestik dibandingkan rute internasional disebabkan oleh sejumlah faktor regulasi dan pajak yang membebani penerbangan dalam negeri.

Ia menyoroti bahwa tiket pesawat domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, yang akan naik menjadi 12 persen pada Januari 2025, sementara tiket penerbangan internasional bebas dari PPN. Selain itu, harga avtur domestik juga dikenakan PPN, berbeda dengan avtur untuk penerbangan internasional.

“Penurunan harga tiket sebenarnya cukup sederhana jika pemerintah serius. Hapus PPN pada tiket domestik, avtur domestik, serta bea masuk dan PPN untuk komponen dan suku cadang pesawat. Evaluasi juga efisiensi pengelolaan bandara untuk menekan biaya retribusi. Jika langkah-langkah ini dilakukan, harga tiket domestik bisa turun sedikitnya 15 persen,” jelas Alvin kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Alvin juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap upaya penekanan harga tiket yang terlalu berat pada maskapai. Ia menegaskan bahwa harga tiket saat ini sudah sesuai standar sejak 2019 dan tidak mengalami kenaikan, meskipun biaya operasional seperti retribusi bandara, sewa fasilitas, dan gaji pegawai mengalami kenaikan.

"Maskapai sudah tidak bisa ditekan lagi; pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan regulasi yang membebani biaya penerbangan,” kata Alvin.

Pemerintah saat ini mengkaji kebijakan seperti penghapusan bea masuk dan pajak impor untuk komponen pesawat, penurunan harga avtur, dan penghapusan PPN pada tiket domestik.

Diharapkan hasil kerja Satgas Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat ini dapat memberikan dampak positif bagi penurunan harga tiket, sehingga akses transportasi udara lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama menjelang masa libur Nataru.

"Mudah-mudahan ini bisa turun dan membuat tentunya perjalanan antara domestik ini lebih giat lagi, lebih banyak lagi. Karena banyak potensi daerah tentunya yang bisa, saya ingin juga berkunjung ke NTT dan lain sebagainya, tapi harga tiketnya liatnya wah luar biasa," ujar dia.

Alvin menambahkan, "Benar, dan ini satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Tiket pesawat itu satu-satunya biaya angkut transportasi publik yang dipungut PPN. Naik bus nggak dipungut, naik kapal nggak dipungut, naik kereta nggak dipungut. Tapi kalau naik pesawat dipungut PPN. Dan itu hanya domestik. Kalau kita keluar negeri malah nggak dipungut PPN," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," ujar Airlangga.

Sebelumnya, satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dengan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) akan terus berlanjut, terutama mengenai tarif penerbangan domestik," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait dalam satgas, termasuk kementerian perhubungan," sambung dia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat pertama kali diumumkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juli 2024 lalu.

• Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Jadi PR Menteri Pariwisata Baru
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat
• Etika Saat Naik Pesawat, Apa yang Harus dan Jangan Dilakukan

Dalam berita Kompas.com, Sandiaga menyebut pembentukan satgas ini menjadi upaya penting demi menciptakan harga tiket pesawat domestik yang lebih efisien.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, Minggu (14/7/2024).

Selain tugas tiap-tiap kementerian, satgas ini juga membentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Sayangnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto tak lagi membentuk Kemenkomarves sehingga ada keterlibatan satu kementerian baru dari Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip dari Kompas.com.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, Satgas ini demi untuk mendorong program pariwisata Tanah Air yakni Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, di mana salah satu poin yang dibahas mengenai harga tiket yang lebih kompetitif.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut,terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik,” ujarnya usai rapat Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan bahwa keberlanjutan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat akan dirapatkan oleh kementerian/lembaga yang fokus membahas hal tersebut.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” jelasnya.

Untuk diketahui, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi mahalnya harga tiket di Tanah Air.

Adapun Satgas ini mengemban tugas untuk mengkaji ulang komponen harga tiket pesawat yang dinilai tinggi dari negara-negara tetangga.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) didapuk menjadi pemimpin Satgas ini. Meski Kemenko Marves yang sebelumnya dinakhodai oleh Luhut B Pandjaitan itu telah dihapuskan dari Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo, namun keberadaan Satgas ini masih terus dilanjutkan.