Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia maju.

Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi dan digitalisasi telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera dapat terwujud," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Airlangga menambahkan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 per hari. Ia mencatat, beberapa daerah di Indonesia sudah berhasil mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 10.000 per hari.

"Contohnya, Papua Barat pertumbuhannya sudah tinggi, yaitu 19,56%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, yang tumbuh 9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Namun, masih ada beberapa daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Saat ini, pendapatan per kapita nasional baru mencapai sekitar US$ 5.000. Namun, di Morowali, pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 60.844. Menurut Airlangga, angka ini setara dengan negara maju.

"Target Indonesia adalah sekitar US$ 30.000, jadi capaian Morowali ini sudah dua kali lipat dari target di tahun 2045," ujarnya.

Airlangga juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Jakarta, Kediri, Halmahera Tengah, dan Teluk Bintuni telah mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 30.000. Pencapaian tersebut didorong oleh sektor berbasis perdagangan, industrialisasi, dan hilirisasi.

"Ini membuktikan bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera bisa kita wujudkan," jelasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BOGOR. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menurutnya harus mendorong sejumlah sektor utama. Di antaranya adalah dari konsumsi, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%.

"Jadi apa yang harus kita dorong? sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu, Airlangga bilang, kinerja ekspor juga harus tumbuh 9%. Kemudian juga mendorong sektor hilirisasi, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor.

Transisi energi hijau atau green energy juga terus didorong dengan target Indonesia dapat menjadi green energy tertinggi.

"Seperti di Kalimantan Utara kita bisa kembangkan hydro power sampai 10 GW, kemudian kawasan-kawasan yang kita bangun di sana bisa jadi pusat pertumbuhan baru di mana di situ bisa jadi center of new industry green hydrogen amonia bahkan industri hilirisasi lain," jelasnya.

Airlangga juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal mustahil untuk dicapai Indonesia. Hal itu karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,2% pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertumbuhan itu didorong sektor utama yaitu manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6% dan konsumsi rumah tangga serta ekspor.

"Ekspornya adalah CPO, tekstil dan migas, bahkan kita sempat ekspor migas sampai dengan 1,6 juta barel per hari, produksi kita 1,6 juta barel oil per day tapi pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi over heating dan juga terjadi krisis keuangan Asia dan perekonomian kita turun," ucapnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - BALI. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan bisa bersinergi dalam mendorong komoditas strategis ini. Pemerintah pun siap mendukung dan bekerja sama.

“Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut,” katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan International Palm Oil Conference 2024, di Bali, Kamis (7/11).

Menurut Airlangga, langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan.

Selain itu, di dalam negeri juga pemerintah mendorong peningkatan produktivitas. Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Menurut Airlangga, sikap dan komitmen ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Terutama mengenai pangan dan energi yang fokus dalam mendorong pemenuhan pasokan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, serta menjamin keberlanjutan daya tahan ekonomi dan tujuan-tujuan pelestarian lingkungan.

“Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi kementerian perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini.

"Pemerintah tengah berkonsentrasi pada program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya.

“Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit,” ujarnya. Adapun dukungan tersebut akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, Satgas ini demi untuk mendorong program pariwisata Tanah Air yakni Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, di mana salah satu poin yang dibahas mengenai harga tiket yang lebih kompetitif.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut,terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik,” ujarnya usai rapat Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan bahwa keberlanjutan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat akan dirapatkan oleh kementerian/lembaga yang fokus membahas hal tersebut.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” jelasnya.

Untuk diketahui, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi mahalnya harga tiket di Tanah Air.

Adapun Satgas ini mengemban tugas untuk mengkaji ulang komponen harga tiket pesawat yang dinilai tinggi dari negara-negara tetangga.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) didapuk menjadi pemimpin Satgas ini. Meski Kemenko Marves yang sebelumnya dinakhodai oleh Luhut B Pandjaitan itu telah dihapuskan dari Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo, namun keberadaan Satgas ini masih terus dilanjutkan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana untuk memperkuat pengamanan pasar dalam negeri, dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Hilirisasi Energi.

Airlangga menjelaskan bahwa diperlukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk merealisasikan program tersebut.

“Pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor, dan ini tentu akan dibahas dengan K/L terkait,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menuturkan, pemerintah juga bakal melanjutkan program-program yang telah berhasil dijalankan sebelumnya seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekar dan Makmur melalui Kementerian BUMN.

“Kita akan terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” tuturnya.

Dari sektor energi, Airlangga menegaskan bahwa perlunya peningkatan lifting migas serta pemanfaatan biofuel dan bioetanol. Di mana, kata dia, ini sedang dibahas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pemanfaatan yang lebih jelas terhadap biofuel, bioetanol dan juga yang sedang dibahas dalam Satgas atau Task Force Subsidi Tepat Sasaran di Kementerian ESDM,” tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut Airlangga, tindaklanjut tersebut berupa regulasi yang akan segera disiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli. Hal ini bentuk respons atas gugatan buruh terhadap UU Ciptaker yang dikabulkan MK. 

"Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong," ujar Airlangga  usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

"Terkait dengan Undang Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," lanjutnya. 

Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, Menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindaklanjut aturan tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan lainnya diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal I-2025 mendatang.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih dalam tahap finalisasi IEU-CEPA, dan proses negosiasi sudah dilakukan selama 7 tahun, dengan 18 kali pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, perjanjian IEU-CEPA adalah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya. Saya kira Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikannya paling cepat kuartal I tahun depan,” tutur Airlangga dalam agenda KADIN Indonesia Reception Dinner: Strengthening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Jumat (1/11).

Di samping itu, Airlangga juga membeberkan terkait keinginan Indonesia untuk bergabung dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

“Jadi menurut saya membuka kolaborasi antarnegara, membuka pasar baru agar Indonesia setara dengan Vietnam, Thailand itu sebenarnya tujuan Presiden, Bapak Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan, menjalin kerjasama dengan banyak negara akan menghasilkan nilai investasi sebanyak-banyaknya, dan pada muaranya bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh 8%. Asal tahu saja, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.

Airlangga mengungkapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7,3% pada tahun 1986 hingga 1997. Bahkan mencapai di atas 8% pada 1995.

"Jadi bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029 itu bukan hal mustahil karena kita sudah pernah mencapai angka tersebut sebelumnya,” jelas Airlangga pada Opening Ceremony ISEF 2024, Rabu (30/10).

Di sisi lain Airlangga melihat saat ini kondisi ekonomi dunia masih belum sepenuhnya pulih pasca dilanda pandemi Covid-19. Ia menyebutkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia saat ini adalah 3%. Maka untuk mencapai target tersebut perlu adanya dorongan daribeberapa hal.

“Kita butuh sumber pertumbuhan baru, hingga adaptasi teknologi, dan inovasi,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan Indonesia emas dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Maka menurut Airlangga visi pengembangan sektor produktif, seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting.

Selain itu dalam rangka mencapai visi Asta Cita kedua, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional.

“Salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah,” ujarnya.

Airlangga juga mencatat kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB telah mencapai 48,71%. Selain itu ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM. Sehingga ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Namun, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, kegiatan ekspor dan impor Sritex harus tetep berjalan.

Airlangga menjelaskan, Sritex saat ini sudah berproses di pengadilan sehingga telah ditunjuk kurator. Maka pemerintah juga akan segera berbicara dengan kurator tersebut.

“Kemarin juga sudah di bahas dengan Dirjen Bea Cukai pabrik, ekspor dan impor itu harus terus berjalan,” ungkap Airlangga saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center, Rabu (30/10).

Airlangga menambahkan, untuk tahap selanjutnya adalah sedang ada proses kasasi. Ia meminta untuk terus mengikuti proses hukum yang berjalan.

“Tapi kami juga menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti,” ujarnya.

Di sisi lain, adanya wacana terkait Sritex yang akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Airlangga mengatakan masih belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

“Kita ikuti saja proses hukum yang berjalan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

Prabowo Tak Mau Ada PHK

Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga

Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli.

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli.