JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh seorang warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan.

Dalam perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 itu, pemohon mempermasalahkan aturan dalam pasal tersebut karena dianggap memunculkan diskriminasi.

Sebab, pihak perusahaan atau pemberi kerja dapat mengatur batas usia tertentu bagi pelamar pekerjaan.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (30/7/2024) kemarin.

Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penentuan syarat usia, pengalaman, maupun latar belakang pendidikan dari pihak pemberi kerja saat mencari tenaga kerja bukanlah bentuk diskriminasi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan, tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pihak pemberi kerja membeda-bedakan antara suku, ras atau etnis, agama ataupun golongan tertentu saat mencari tenaga kerja.

Batasan bentuk diskriminasi itu juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Sehingga menurut Mahkamah tidak terkait dengan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan,” ucap Arief.

Selain itu, lanjut Arief, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah diatur secara tegas dalam dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan.

Meski begitu, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi yang menangani perkara tersebut.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Leonardo untuk sebagian.

Sebab, norma pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari kerja.

Sebab terdapat frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang membuat pihak pemberi kerja mempertimbangkan hal-hal subyektif.

“Saya berpandangan, adanya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan adanya usia tertentu memang dapat menghambat masyarakat yang sejatinya memiliki kompetensi dan pengalaman lebih namun terhalang usia,” kata Guntur.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa UNS sekaligus adik Almas Tsaqibbirru Re A yakni Arkaan Wahyu Re A telah melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Gugatan tersebut diajukan oleh Arkaan itu telah diterima MK dengan tanda terima pengajuan permohonan online dengan No.84/PAN.ONLINE/2024 pada Jumat (12/7/2024).

Dalam surat permohonannya, Arkaan mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota," bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Kuasa hukum Arkaan, Arif Sahudi menyampaikan bahwa gugatan ini dilayangkan untuk mencari kepastian hukum dalam pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut terkait dengan usia pemilihan Gubernur hingga Wali Kota.

Lebih lanjut, kata Arif, untuk alasan politiknya adalah agar Ketum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep diharapkan bisa maju di Piwalkot Solo pada Pilkada 2024.

"Mas Arkaan ini orang solo nah makanya dengan kalau nanti dikabulkannya permohonan yang ingin perhitungan kapan umur itu sejak penetapan pasangan calon. Harapan kita mas Kaesang bisa fokus di solo saja begitu. Kan kalo di solo wali kota hanya 25, iya betul ora ujug ujug semua ada tahapan," ujar Arif saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu panggilan dari pihak MK untuk menggelar persidangan gugatan uji materiil tersebut.

Sebagai informasi, Kaesang lahir pada 25 Desember 1994 dan saat ini berusia 29 tahun. Dengan demikian, apabila gugatan Arkaan dikabulkan maka Kaesang tidak dapat maju ke Pilgub 2024 karena masih berusia 29 tahun.