Jakarta -

Ketika mengirim lamaran kerja ke perusahaan tertentu, seringkali pelamar mengalami penolakan dari HRD (Human Resources Department) karena berbagai alasan.

Penolakan ini tentu dapat membuat para pelamar merasa kesal atau frustasi, namun penting bagi pencari kerja untuk memahami alasan di balik penolakan tersebut untuk evaluasi lamaran kerja selanjutnya.

Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza mengatakan salah satu penyebab utama lamaran kerja seringkali ditolak perusahaan karena ketidakcocokan antara kriteria yang diinginkan perusahaan tidak sesuai dengan lamaran.

"Isunya itu adalah kualitas yang dicari, itu bisa matching nggak dengan penawaran yang ada," kata Ivan kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Sayang, menurut Ivan banyak pelamar yang belum memahami kriteria yang dibutuhkan perusahaan ini dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga banyak di antara mereka yang mengirim lamaran 'hanya untuk ditolak' perusahaan.

"Saya sering kali liat, skillnya itu Microsoft Office, itu mah bukan skill. Microsoft Office itu adalah kewajiban lu harus bisa itu. Nah itu contohnya, jadi sering kali teman-teman itu nggak bisa membedakan keterampilan yang memang dibutuhkan itu apa," jelasnya.

Selain itu, Ivan mengatakan banyak pelamar ditolak perusahaan karena keterampilan yang dimiliki ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Meski pada awalnya lamaran kerja yang bersangkutan diterima karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan.

Namun saat diberikan tes atau proses seleksi tahap selanjutnya, ternyata kemampuan itu dirasa tidak cukup untuk diterima bekerja. Kondisi ini banyak terjadi untuk keterampilan-ketrampilan umum, semisal kemampuan berbahasa asing.

"Jadi contoh sederhana lah, kemampuan bahasa Inggris contohnya. Kandidat itu kan kebanyakan sangat teknis, Inggris-nya itu dari sekolahan, kita sama-sama tahu lah, ketika disuruh presentasi hilang sudah," kata Ivan.

"Jadi secara akademis sangat kuat, bagus, nilainya mungkin oke, tapi tadi kemampuan bahasa Inggris-nya ayam sayur semua. Nah nggak lolos lah mereka, padahal mereka mau kerja di perusahaan asing," tegasnya.

(fdl/fdl)

Keributan terjadi di sebuah kantor yang berada di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari rekaman video yang beredar, terlihat ada seorang pria yang diduga pelamar kerja, mengamuk di kantor tersebut.

Pria di dalam video itu menyebut bahwa kantor tersebut melakukan penipuan pada pelamar kerja.

"Penipuan di sini pak, penipuan," kata pria dalam video sebagaimana dilihat pada Rabu (2/10).

Kanitreskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Ivo Amelia, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/10). Menurut dia, peristiwa bermula ketika ada 3 pencari kerja mendatangi kantor itu dan meminta agar uang administrasi dengan nominal Rp 200 ribu hingga Rp 450 ribu dikembalikan.

"Telah didatangi oleh 3 orang pelamar kerja untuk meminta dikembalikan uang administrasi yang sudah diserahkan," kata dia melalui pesan singkat.

Polisi pun sudah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Hasilnya, kantor perekrut pekerja tersebut sudah mengembalikan uang yang diminta para pencari kerja.

Ivo memastikan situasi sudah kondusif. Namun tak dijelaskan kantor tersebut bergerak di bidang apa.

"Setelah biaya administrasi dikembalikan kepada pelamar kerja, masing-masing pelamar meninggalkan lokasi dengan tertib," ujar dia.

"Situasi di objek (keributan) aman dan kondusif," lanjut dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Tempo Inti Media Tbk. merekrut 19 calon reporter baru. Mereka terpilih dari 1.245 orang pelamar kerja yang mengirimkan berkas sejak 13 Juni hingga 23 Juni 2024. Para pelamar menjalani tahapan seleksi mulai 24 Juni 2024 yang terdiri dari seleksi berkas, tes psikologi, dan wawancara dengan redaktur, pemimpin redaksi, Biro Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, mereka juga menjalani tes kesehatan dan tes Bahasa Inggris TOEFL.

Selanjutnya, calon reporter ini akan menjalani pelatihan dasar mulai dari 30 Agustus hingga 23 Juni 2024. “Materi pelatihan dasar diawali dengan pengenalan visi, misi, nilai serta budaya perusahaan Tempo. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan mengenai teknik dasar reportase dan kode etik jurnalistik,” kata Sekretaris Perusahaan Tempo Inti Media Jajang Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pelatihan tersebut akan berlangsung setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Pelatihan dasar akan ditutup dengan pelaksanaan tim building di Wisma Tempo Sirnagalih, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Pelatihan dasar tersebut, Jajang meneruskan, bukanlah pelatihan terakhir yang akan diterima awak redaksi Tempo. Setelah mulai bekerja para calon reporter akan menjalani kelas evaluasi tulisan setiap dua pekan sekali. Kelas evaluasi ini diisi oleh jajaran redaktur, redaktur utama, dan redaktur pelaksana Tempo. Selain itu, calon reporter juga akan mendapatkan pendampingan dari redaktur di bidangnya masing-masing.

“Jika memenuhi persyaratan, maka seorang calon reporter dapat diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja selama enam atau sembilan bulan,” ucap Jajang.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra berharap masuknya 19 calon reporter muda ini akan semakin memperkuat jajaran redaksi Tempo. Kehadiran mereka juga sejalan dengan program single brand (platform tunggal produk jurnalistik Tempo) yang sedang dilaksanakan.

“Darah muda akan mendorong upaya Tempo menghadirkan jurnalisme berkualitas dalam pelbagai platform dan melanjutkan tradisi melahirkan wartawan andal lewat proses kaderisasi internal,” ujar Setri.

Bergabungnya 19 calon reporter ini menambah jumlah karyawan baru yang direkrut Grup Tempo Media sepanjang 2024 menjadi 67 orang. Sebelumnya, Tempo sudah menerima 48 orang karyawan untuk mengisi berbagai unit kerja, yakni Teknologi Informasi, Tempo TV, Iklan, Produksi Iklan, Umum, Tempo Data Science, Personalia, Akunting, Kreatif, Digital Strategist, Sirkulasi Digital, Tempo Institute, Media Lab, dan Legal.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berjanji akanmencari solusi yang tepat terkait kebijakan pembatasan usia pelamar kerja tersebut agar tidak ada korban dalam satu aturan.

Namun, Ma'ruf meminta masyarakat untuk bersabar karena pencarian solusi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Iya, nanti kita akan dicari solusi yang tepat jangan ada korban dari pihak manapun kelompok manapun, jangan ada korban-korban dalam satu aturan," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (7/8).

Ma'ruf mengakui bahwa masyarakat saat ini merasa ketakutan tidak mendapatkan kerja karena Mahkamah Konstitusi (MK) menyempitkan masyarakat berusia di atas 30 tahun untuk mendapatkan pekerjaan.

Kendati demikian, pemerintah saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan pencari kerja, baik melalui berbagai macam pelatihan maupun pendidikan vokasi.

“Kalau mereka tidak memiliki [keahlian] itu tidak bisa terserap,” katanya.

Mahkamah Konstitusi baru saja menolak gugatan uji materi pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diajukan Leonardo Olefins Hamonangan.

Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Selain itu, pemohon juga mempersoalkan isu diskriminasi di dalam mendapatkan pekerjaan, seperti batas usia pelamar kerja.

Menanggapi gugatan tersebut, pihak Hakim MK menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi.

Hakim MK Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Praktik batas usia melamar kerja, khususnya membatasi lowongan pekerjaan hanya bisa untuk usia muda, akhirnya menuai konsekuensi yang membuat gamang. Pasalnya, para pencari kerja berusia di atas 30 tahun bakal sulit untuk masuk ke sektor formal. Alhasil, mereka terpaksa harus bekerja di sektor informal yang kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menjelaskan bahwa saat ini semakin banyak angkatan kerja yang masuk ke sektor informal, dan mengakibatkan kerentanan dalam dunia kerja. Sebabnya, sektor informal saat ini amat kurang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sektor informal juga jarang mendapatkan pengembangan karier personal.

Kendati demikian, dia memaklumi praktik pembatasan usia melamar kerja yang kerap tertera di lowongan pekerjaan adalah hal yang wajar dan kemungkinan dilakukan karena alasan pragmatis pemberi kerja untuk mengurangi biaya rekrutmen.

“Mengurangi biasa seleksi jika pelamar berjumlah banyak) dan kemungkinan pekerja usia muda atau lulusan baru lebih cenderung mau menerima gaji yang lebih rendah dan lebih mudah dibentuk,” ucap Teguh kepada Warta Ekonomi, Selasa (6/8/2024).

Kondisi seperti itu, ujar Teguh, terjadi karena jumlah lowongan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Kondisi berbeda akan terjadi di negara maju. Pasalnya, di negara-negara maju terjadi penuaan populasi sehingga jumlah lowongan pekerjaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (30/7/2024) menolak seluruh permohonan uji materi pasal 1 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh karyawan swasta asal Kota Bekasi, Jawa Barat, Leonardo Olefins Hamonangan.

MK, dalam dokumen putusannya dengan nomor 35/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan bertentangan dengan segala bentuk atau jenis diskriminasi yang termuat dalam putusan MK sebelumnya. Antara lain putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005, dan putusan MK Nomor 72/PUU-XXI/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Undang-undang (UU) No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK menilai bahwa batasan usia, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminasi.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tulis Ketua MK Suhartoyo dalam Putusan No.35/PUU-XXII/2024, dikutip Kamis (1/8/2024).

Pemohon dalam hal ini menggugat Pasal 35 ayat (1) UU No.13/20223 sebagaimana telah diubah UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Menurut Pemohon, diberlakukannya Pasal 35 ayat (1) beleid itu telah menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon memperoleh pekerjaan seperti misalnya pengalaman kerja maupun adanya batas usia minimal melamar pekerjaan yang disyaratkan.

Merespons hal itu, MK menilai bahwa dalam penempatan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan harus pula mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Untuk mendukung hal tersebut, MK menyebut bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, juga harus menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

“Dengan demikian, pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif,” tulis MK dalam putusannya.

Apalagi, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU No.13/2003. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Kendati begitu, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur. Menurutnya, MK seharusnya dapat mengabulkan argumentasi hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan.

Guntur menilai, norma Pasal 35 ayat 1 potensial disalahgunakan sehingga membutuhkan penegasan lantaran sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan kerja.

Selain itu, pasal 35 ayat 10 dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari kerja, khususnya terhadap frasa “merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang sangat diletakan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja “berpenampilan menarik” (good looking).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh seorang warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan.

Dalam perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 itu, pemohon mempermasalahkan aturan dalam pasal tersebut karena dianggap memunculkan diskriminasi.

Sebab, pihak perusahaan atau pemberi kerja dapat mengatur batas usia tertentu bagi pelamar pekerjaan.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (30/7/2024) kemarin.

Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penentuan syarat usia, pengalaman, maupun latar belakang pendidikan dari pihak pemberi kerja saat mencari tenaga kerja bukanlah bentuk diskriminasi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan, tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pihak pemberi kerja membeda-bedakan antara suku, ras atau etnis, agama ataupun golongan tertentu saat mencari tenaga kerja.

Batasan bentuk diskriminasi itu juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Sehingga menurut Mahkamah tidak terkait dengan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan,” ucap Arief.

Selain itu, lanjut Arief, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah diatur secara tegas dalam dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan.

Meski begitu, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi yang menangani perkara tersebut.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Leonardo untuk sebagian.

Sebab, norma pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari kerja.

Sebab terdapat frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang membuat pihak pemberi kerja mempertimbangkan hal-hal subyektif.

“Saya berpandangan, adanya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan adanya usia tertentu memang dapat menghambat masyarakat yang sejatinya memiliki kompetensi dan pengalaman lebih namun terhalang usia,” kata Guntur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pertanyaan yang kerap diajukan HRD perusahaan kepada kandidat saat wawancara kerja adalah "Apa kekuatan Anda?". Ini mungkin tampak seperti pertanyaan yang mudah dijawab, namun bagi banyak pelamar kerja, menjawabnya bisa sulit.

Pelamar kerja mungkin terlalu rendah diri dalam memberikan jawaban atau tidak menyoroti kelebihan atau kekuatan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

Dikutip dari The Balance, Rabu (17/7/2024), alasan HRD perusahaan mengajukan pertanyaan ini adalah untuk mengidentifikasi apakah kekuatan atau kelebihan Anda selaras dengan kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan. Perusahaan ingin mengetahui apakah Anda cocok untuk peran yang Anda lamar.

Tujuan HRD adalah mencocokkan kredensial Anda dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan.

Tanggapan Anda akan membantu perusahaan memutuskan apakah Anda adalah kandidat terkuat untuk posisi tersebut.

Artinya, jika Anda melamar pekerjaan akuntansi, tidak ada gunanya jika Anda menekankan bahwa kelebihan Anda terletak pada perencanaan acara.

Ketika Anda diajukan pertanyaan tentang kelebihan Anda, diskusikan atribut yang paling membuat Anda memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu dan membedakan Anda dari kandidat lainnya.

Penting untuk menunjukkan kepada pihak perusahaan bahwa Anda memiliki kualitas yang dicari perusahaan.

Ada kekuatan tertentu yang dicari oleh semua perusahaan pada kandidat yang mereka pekerjakan, seperti dedikasi, manajemen waktu, dan etos kerja. Namun, ada juga beberapa kelebihan atau keahlian spesifik yang dicari.

Penting untuk diketahui, cara menjawab pertanyaan tentang kelebihan Anda adalah dengan menggambarkan keterampilan dan pengalaman yang Anda miliki yang berkorelasi langsung dengan pekerjaan yang Anda lamar.

Berikut beberapa contoh jawaban yang dapat Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa kelebihan Anda saat wawancara kerja.

1. "Saya memiliki etos kerja yang kuat"

"Saya memiliki etos kerja yang kuat. Saat saya mengerjakan sebuah proyek, saya tidak hanya ingin memenuhi tenggat waktu.

Sebaliknya, saya lebih memilih menyelesaikan proyek lebih cepat dari jadwal. Tahun lalu, saya bahkan mendapat bonus karena menyelesaikan tiga laporan terbaru saya satu minggu sebelumnya."

Berbagi contoh bagaimana kelebihan Anda berkontribusi terhadap kesuksesan pekerjaan adalah strategi yang baik. Ini menunjukkan kepada HRD mengapa Anda memenuhi syarat.

2. "Saya memiliki keterampilan .... (sebutkan keterampilan Anda) yang sangat kuat"

"Saya memiliki keterampilan (misalnya) menulis yang sangat kuat. Setelah bekerja sebagai copy editor selama lima tahun, saya sangat memperhatikan detail dalam tulisan saya.

Saya juga menulis untuk berbagai publikasi, jadi saya tahu bagaimana membentuk gaya menulis saya agar sesuai dengan tugas dan pembaca. Sebagai asisten pemasaran, saya akan mampu menulis dan mengedit siaran pers secara efektif serta memperbarui konten web dengan akurat dan mudah."

Jawaban ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas, kekuatan, dan pencapaian Anda dapat digunakan dalam berbagai cara.

3. "Saya seorang ... (sebutkan posisi pekerjaan sebelumnya) yang terampil dengan pengalaman ... tahun"

"Saya seorang (misalnya) sales representative yang terampil dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun. Saya telah melampaui sasaran penjualan saya setiap kuartal setidaknya sebesar 20 persen, dan saya mendapatkan bonus setiap tahun sejak saya mulai bekerja di perusahaan saya saat ini."

Jika Anda dapat membagikan informasi terukur yang memvalidasi kelebihan Anda, ini akan membantu HRD memahami seberapa banyak yang Anda tawarkan dan jenis nilai yang dapat Anda tambahkan.

4. "Saya bangga dengan keterampilan .... (sebutkan keterampilan Anda yang menonjol) saya"

"Saya bangga dengan keterampilan (misalnya) customer service saya dan kemampuan saya untuk menyelesaikan situasi yang berpotensi sulit. Dengan pengalaman lima tahun sebagai layanan pelanggan, saya telah belajar memahami dan menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif.

Terkait dengan itu, saya juga memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, yang membantu saya bekerja dengan baik dengan pelanggan, anggota tim, dan eksekutif. Saya dikenal sebagai anggota tim yang efektif dengan bakat memberikan presentasi."

Jawaban ini menyoroti beberapa kekuatan dan menunjukkan kepada HRD mengapa atribut tersebut penting untuk kesuksesan dalam pekerjaan.

5. "Latar belakang pendidikan saya akan membantu saya sukses dalam pekerjaan"

"Latar belakang pendidikan saya di jurusan bahasa Inggris tentu akan membantu saya sukses dalam pekerjaan. Saya menulis dan menyunting buletin karyawan untuk rumah sakit, dan, khususnya, saya memamerkan profil dan kontribusi karyawan.

Survei kami menunjukkan bahwa format baru ini lebih dihargai dan lebih banyak dibaca oleh staf serta membantu membangun semangat kerja. Saya juga menulis ulang bagian utama buku pegangan karyawan untuk menyederhanakan bahasanya."

Jawaban ini ampuh karena menunjukkan kekuatan dalam tindakan. Laporan ini memberikan rincian tentang dua proyek berbeda, termasuk apa saja yang terlibat, serta hasilnya.

Tips memberi jawaban terbaik untuk pertanyaan mengenai kekuatan Anda

1. Siapkan tanggapan

Membuat daftar kelebihan Anda yang berkaitan dengan pekerjaan akan membantu Anda menjawab pertanyaan ini dengan percaya diri.

2. Diskusikan kekuatan utama Anda

Tetaplah fokus pada beberapa kekuatan utama yang berhubungan langsung dengan posisi dan perusahaan. Jawaban yang fokus dan relevan dengan satu atau dua contoh akan membuat pihak perusahaan terkesan.

3. Bagikan apa yang Anda tawarkan

Pertahankan jawaban Anda pada intinya, dan fokuslah pada atribut yang akan Anda bawa ke dalam pekerjaan dan perusahaan.

Tujuan Anda adalah untuk menjual kepada perusahaan mengapa Anda adalah orang yang harus mereka pekerjakan.

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi pada Kamis, 11 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Artikel pertama yang banyak dikunjungi yaitu soal audit investigasi 2B PLN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Manajer Audit Investigasi 2B PT PLN (Persero) Dwinanto Wibowo hari ini, 11 Juli 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan.

“Materi (pemeriksaan terkait) penyitaan uang Rp6 miliar,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan menjelaskan asal muasal uang itu. Tapi, KPK sebelumnya menyebutkan adanya pengembalian uang dengan total yang sama dari Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro terkait kasus ini.

KPK Periksa Manajer Audit Investigasi 2B PLN, Ini yang Diulik

Artikel lainnya yang banyak diakses yaitu data pelamar kerja dipakai untuk pinjaman online (pinjol). Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengatakan pihaknya akan memastikan apakah perusahaan-perusahaan pinjaman online yang terlibat telah memenuhi kebijakannya sebagai pelaku jasa keuangan atau tidak.

"Kami sudah menerima lima pengaduan dan kami sudah memanggil tiga di antara pelaku usaha yang dilaporkan untuk dimintai keterangan,” kata Hudiyanto dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.
Hudiyanto menjelaskan dalam sektor jasa keuangan jika ada aduan terjadi dulu disebut internal describe resolution. OJK akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang terjadi.

“Bagaimana itu terjadi, apa penjelasan yang mereka sampaikan kepada kami, kok bisa ini ada penipuan seperti ini terjadi, bagaimana mereka melakukan KYC, apakah tidak sesuai dengan ketentuan kami,” ucap Hudiyanto.

Data Pelamar Kerja Dipakai Pinjaman Online, Ini yang Dilakukan OJK

Pemberitaan pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga banyak diakses. Pemberhentian tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, lantaran kasus asusila dinilai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, sebagai bentuk kurangnya pengawasan internal KPU. Pernyataannya ini bukan tanpa sebab, karena sebelum-sebelumnya KPU juga sering melakukan pelanggaran.

“Pak Hasyim yang diberhentikan oleh DKPP itu kan puncaknya, tapi sebelum-sebelumnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etika KPU itu sudah berulang kali mendapatkan sanksi etik oleh DKPP dengan berbagai macam kasus,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juni 2024.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi, Khoirunnisa menilai memang ada masalah terkait profesionalisme, etika, dan integritas yang harus segera dibenahi. Khoirunnisa berharap jangan sampai publik menilai penyelenggara pemilu saat ini tidak layak.

“Kita sudah mau Pilkada, memang secara teknis yang menyelenggarakan adala KPU Daerah, tapi KPU ini membuat kebijakannya, penanggung jawab akhir semua ada di KPU,” tutur Khoirunnisa.

Perludem: Pengawasan Internal KPU Masih Kurang Sebabkan Terjadi Pelanggaran

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Timur mengusut kasus puluhan pelamar kerja yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman daring (online/pinjol). Enam orang saksi yang merupakan korban telah dipanggil dan diperiksa.

"Kami telah periksa sebanyak enam orang saksi yakni para korban. Kami akan memeriksa para saksi lainnya dan memanggil terlapor berinisial R tadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi," kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly ketika dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan laporan yang masuk pada 5 Juni 2024, jumlah pelamar kerja yang menjadi korban sebanyak 26 orang. Para korban, kata dia, diiming-imingi pekerjaan oleh terlapor dan para korban diminta untuk menyerahkan KTP dan foto diri kepada terlapor R.

"Si terlapor dalam hal ini saudara R melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di toko telepon seluler. Dia mencari mangsa dengan catatan bahwa mangsa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya, berupa KTP dan membuat swafoto diri," ujar Nicolas.

Kemudian, data korban tersebut digunakan untuk pinjaman online. Para korban mengalami kerugian hingga Rp 1 miliar lebih.

"Pemeriksaan kami terhadap para saksi yang ada, bahwa terlapor R ini melakukan seorang diri," ucapnya.

Sebelumnya, puluhan orang pelamar kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman daring (online/pinjol) oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler (ponsel) di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Salah satu korban, Muhammad Lutfi (31) di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (5/7) mengatakan puluhan pelamar kerja itu pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Kramat Jati.

Namun, data para pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol. Bahkan, total kerugian yang dialami 27 korban mencapai Rp 1 miliar lebih.

"Awalnya R (terlapor) menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri," kata warga Ciracas itu.

Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban, ternyata terlapor R telah menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban.

"Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit 'online' yakni seperti Shopeepay later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan kami para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, para korban dirugikan dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp 1,1 miliar.

"Kami kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Kami juga menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum kami," kata dia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 pihaknya telah menerima 8.213 aduan terkait pinjol ilegal.

“Sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 8.633 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420 pengaduan,” kata Friderica saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta.

Sebagai langkah konkret menindak entitas keuangan ilegal, OJK telah mengambil sejumlah tindakan di antaranya, pada periode 1 Januari hingga 27 Juni 2024, OJK mengeluarkan 156 surat peringatan tertulis kepada 125 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

Selain itu, sebanyak 137 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian mencapai Rp100 miliar.

Friderica mengatakan, OJK juga memperketat pengawasan perilaku terhadap PUJK atau market conduct.

OJK memberikan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan kepada 71 PUJK, yang meliputi denda terhadap 55 PUJK dengan total nilai sanksi Rp 461,2 juta, serta Peringatan Tertulis kepada 16 PUJK.

Jumlah sanksi ini telah mempertimbangkan adanya upaya keberatan yang dilakukan oleh PUJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan hingga Juni 2024, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp330 juta kepada 2 pelaku usaha jasa keuangan, dan Peringatan Tertulis kepada 2 PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Friderica juga mengatakan, OJK mengeluarkan perintah kepada PUJK untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal agar sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Data pribadi 27 pelamar kerja di sebuah toko HP di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, disalahgunakan. Data mereka dipakai untuk pinjaman online (pinjol) tanpa seizin pemiliknya.

Salah satu korban, Muhammad Lutfi (31), mengatakan kasus ini terjadi sejak awal Mei 2024. Para korban dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel beserta surat lamaran kepada seseorang berinsial R yang merupakan karyawan toko ponsel di PGC, Jakarta Timur.

Namun data para pelamar itu justru digunakan R untuk mengajukan pinjol.

"Awalnya R (terlapor) menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri," kata Lutfi di Polres Jakarta Timur, dikutip Antara, Senin (8/7).

Para korban baru tahu datanya digunakan untuk pinjol setelah mendapat pemberitahuan dari berbagai aplikasi pinjol. Diduga aplikasi itu diinstal tanpa sepengetahuan korban.

"Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit 'online' yakni seperti Shopeepay later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan kami para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut," ujarnya.

Data para korban itu digunakan untuk melakukan transaksi. Total tagihannya mencapai Rp 1,1 miliar.

"Kami kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Kami juga menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum kami," katanya.

Kuasa hukum para korban, Muhammad Tasrif Tuasamu, mengatakan kasus ini sudah dilaporkan pada 5 Juni terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

"Jadi, salah satu karyawan di konter ponsel tersebut diduga melakukan perbuatan pidana, sehingga kami melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Timur. Kita punya dasar hukum yang kuat atas laporan ini," ucapnya.