JAKARTA, investor.id–Perum Bulog melalui Program Mitra Tani menjadi pembeli siaga (offtaker) dari hasil padi/gabah para petani peserta Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang dimotori PT Pupuk Indonesia (PI). Sinergi Program Mitra Tani Bulog dengan Program Makmur PI itu bagian dari transformasi perusahaan Bulog dalam mewujudkan ekosistem budi daya pertanian yang ideal.

Kolaborasi itu juga sejalan dengan slogan Mengantarkan Kebaikan yang menjadi kiblat Bulog dalam upaya menyejahterakan petani yang sesuai tujuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, upaya dalam meningkatkan produktivitas, provitas lahan, dan keberlanjutan pertanian harus melibatkan stakeholders terkait. Karena itu, Bulog melalui Program Mitra Tani bersinergi dan berkolaborasi dengan mitra budi daya di penjuru negeri sehingga budi daya pertaninan bisa dirangkai secara ideal dalam ekosistem yang mendukung Program Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan banyak stakeholders, Program Mitra Tani Bulog juga menggandeng mitra pangan pengadaan maupun pihak swasta, khususnya yang concern dalam pendampingan dan pengembangan budi daya pertanian. “Implementasi pilot project budi daya pertanian difokuskan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog, SPP itu nantinya yang melakukan offtake atas hasil panen budi daya,” ungkap Bayu.

Dalam keterangan yang dikutip Rabu (10/07/2024), penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kolaborasi antara Bulog dan PI itu dilakukan di Jakarta pada 9 Juli 2024. Penandatanganan MoU bersama Bulog dengan PI itu menjadi salah satu upaya mewujudkan pembentukan ekosistem budi daya pertanian ideal.

Hal itu dilakukan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi PI. “Terdapat dua hal yang menjadi critical point dalam kolaborasi itu. Pertama, Bulog berharap bisa tahu secara real atas basic cost of production dari para petani. Kedua, memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani,” papar Bayu.

Sedangkan Direktur Utama PI Rahmad Pribadi menyampaikan, potensi hasil panen gabah di Program Makmur relatif besar, sudah ada 100.180,44 hektare (ha) lahan padi yang menjadi binaan program itu. Dengan kolaborasi tersebut, PI berharap bisa menambah tingkat produktivitas dan bersama Bulog bisa mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, MoU kolaborasi itu sebuah upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan. Harapan Bapanas, makin banyak lahan binaan Program Makmur maka Bulog harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut.

MoU antara Bulog dan PI berisi mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui Program Makmur serta budi daya lainnya. Bulog juga meneken MoU dan perjanjian kerja sama dengan stakeholders lain demi membentuk ekosistem budi daya pertanian ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agriinput, pendampingan budi daya dan teknologi, penyediaan asuransi gagal panen, serta offtake hasil budi daya.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Harga beras kembali merangkak naik seiring melonjaknya harga gabah di tingkat petani. Rerata harga beras medium di tingkat grosir saat ini sudah mencapai Rp 12.271 per kilogram (kg), sedangkan banderol gabah kering panen (GKP) di petani Rp 6.170 per kg atau telah melampaui patokan pembelian dari regulator Rp 6.000 per kg. Situasi tersebut disikapi pemerintah dengan terus melanjutkan intervensi harga agar laju inflasi beras tetap terkendali.

Dalam laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), rerata nasional harga gabah kering panen (GKP) di petani per 5 Juli 2024 sebesar Rp 6.170 per kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.000 per kg yang termuat dalam Peraturan Bapanas (Perbadan) No 04 Tahun 2024. Sebelum 22 Juni 2024, rerata harga GKP petani masih di bawah ketentuan HPP baru itu.