Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.

Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.

"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.

Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.

Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.

"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.

Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.

Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.

"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.