Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten keramik, PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) naik 5,52% pada penutupan pasar Kamis (17/10). Pasar merepons positif hadirnya aturan terkait pengenaan bea masuk antidumping impor produk ubin keramik dari China.

Sejak awal tahun, saham ARNA telah naik 15,04% (year-to-date/YtD) dengan kapitalisasi pasar Rp5,62 triliun. ARNA dan emiten keramik pada umumnya mendapatkan tambahan tenaga berkat aturan antidumping dan target 3 juta rumah dari Kabinet Prabowo.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70 Tahun 2024 terkait kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk keramik impor asal China.

Kehadiran beleid ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping keramik impor asal Negeri Tirai Bambu.

BMAD ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dari China yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Kementerian Keuangan pun mengenakan BMAD kepada 32 perusahaan keramik China dengan tarif yang berbeda-beda. Kebijakan baru ini berlaku mulai 14 Oktober 2024 hingga lima tahun mendatang.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto tetap merespons positif kendati besaran BMAD yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar 35% sampai 50%-an. Asaki sempat berharap tarif BMAD Indonesia bisa menyerupai negara-negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang mencapai di atas 100%.

Pemberlakuan BMAD diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah terpuruk berat hampir 10 tahun terakhir akibat praktik dumping, sehingga berujung pada penghentian produksi sejumlah pabrik keramik di dalam negeri.

"Kami tentu berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Safeguard juga bisa tepat waktu pada bulan November mendatang. Perpanjangan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase tarif BMAD yang kurang maksimal,” ungkap Edy dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Dengan adanya BMAD atas impor keramik China dan dukungan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib, maka ada potensi tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat beranjak dari level 63% menjadi ke kisaran 67%--68% pada akhir 2024.

Asaki juga memasang target tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 80% pada 2025 dan 90% pada 2026 nanti.

Indonesia pun memiliki potensi besar di industri keramik. Ini mengingat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 675 juta meter persegi per tahun, atau peringkat keempat setelah China, India, dan Brazil. Sayangnya, kapasitas produksi aktual keramik nasional masih tertinggal dan hanya menempati posisi delapan dunia.

“Asaki menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review,” kata Edy.

Selain itu, Asaki juga berharap industri keramik dapat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan mendukung program pemerintahan baru Prabowo-Gibran berupa pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit.

Program ini tentu membutuhkan pasokan bahan-bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan sanitary ware yang diproduksi oleh anggota-anggota Asaki.

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan BMAD, SNI Wajib, dan BMTP dipercaya akan menarik investasi-investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk investor China. Asaki jelas siap menyambut para pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami ingin bersaing secara adil. Kita adu efisiensi dan inovasi. Kami yakin para pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” terang dia.

Potensi untuk ekspansi di pasar keramik masih terbuka lebar, mengingat tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rata-rata konsumsi keramiknya sudah di atas 3 m2/kepala. Begitu juga dengan Vietnam dan China yang sudah di atas 5 m2/kepala.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menagih kepastian bea masuk antidumping (BMAD) atas produk impor asal perusahaan China yang disebut semakin membanjiri pasa dalam negeri.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikluarkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan lambatnya penetapan PMK atas BMAD keramik perusahaan China justru dijadikan momentum importir untuk memasukkan produk nya ke pasar domestik sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya," kata Edy, Jumat (6/9/2024).

Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan ke publik terkait tarif BMAD untuk produk ubin keramik impor sebesar 45%-50% pada awal Agustus lalu.

Edy mencemaskan upaya importir yang akan 'jor-joran' memasukkan produk tersebut ke Tanah Air sampai PMK tarif BMAD dirilis. Hal ini justru membuat kebijakan BMAD tidak efektif untuk beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan catatan Asaki, volume impor dari China pada semester 1/2024 mengalami kenaikan sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta meter persegi.

"Kami telah menyurati Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani], yang meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Ibu Menteri Keuangan terkait Penetapan PMK BMAD ubin keramik asal RRT," tuturnya.

Menurut dia, praktik dumping produk impor ubin keramik asal China menjadi penyebab utama kinerja industri keramik nasional turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlihat dari turunnya utilisasi keramik nasional semester I/2024 di level 62% turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 78%.

Selain itu, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pada periode 2018-2023. Padahal, industri keramik memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Bahkan, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

"Kami menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi," terangnya.

Kendati tertekan produk impor murah, pihaknya masih optimistis untuk menargetkan peningkatan utilisasi produksi ke level 65%-67% hingga akhir 2024, meski lebih rendah dari target sebelumnya 70% tahun ini.

Lebih lanjut, Edy membidik utilisasi produksi keramik nasional dapat mencapai 80% pada tahun depan dan meningkat ke level 90% pada 2026 apabila kebijakan BMAD keramik asal China diberlakukan dengan tarif 70%-80%.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengeklaim produk keramik dalam negeri punya daya saing yang mumpuni. Namun, adanya dumping produk keramik asal China jadi hambatan utama para pelaku industri untuk bertumbuh.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, industri keramik menjadi salah satu yang menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling tinggi yaitu rata-rata mencapai 80%.

Menurutnya, bukan hanya bermanfaat menghidupi lebih dari 150.000 tenaga kerja, industri keramik juga telah menjaga keberlangsungan ribuan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok mereka.

Edy menyebut, pada 2022 Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai produsen terbesar produk keramik dunia dengan tingkat utilitas mencapai 430 juta meter persegi per tahun.

Posisi pertama, produsen keramik dunia disabet oleh China, mengekor India, Brasil, Vietnam, Spanyol, Iran dan Italia.

Di sisi lain, menurut Edy apabila merujuk pada kapasitas terpasang, seharusnya Indonesia bisa menempati urutan ke-4 produsen keramik dunia.

Hal itu seiring peningkatan target kapasitas terpasang pada 2024 mencapai 625 juta meter persegi karena didukung pertumbuhan produsen baru yang berasal dari kalangan eks importir.

Dari segi kualitas, Edy memastikan produk keramik asal Indonesia sudah berdaya saing. Hal itu terbukti dari adanya ekspor produk keramik ke sejumlah negara seperti Filipina, Taiwan, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Australia.

"Kalau kita tidak punya daya saing, enggak mungkin kita bisa ekspor, kita kuasai pasar Filipina. Artinya kita punya daya saing dari sisi kualitas, inovasi nyata kita diterima di negara-negara lain," kata Edy dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sayangnya, potensi besar industri keramik kini teradang oleh produk impor dari China yang terbukti melakukan dumping. Edy menekankan, industri keramik tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi gempuran produk impor asal China yang begitu murah.

Dia menyebut, untuk produk lantai keramik asal China bisa dijual dengan harga sekitar US$2,3 per meter persegi. Sementara harga pokok produksi (HPP) keramik lokal di kisaran US$4,5 - US$5 per meter persegi.

"Begitu kita dihadapkan dengan produk impor khsusunya dari China, jangan biarkan kami fight. Ini bukan B2B [business to business], ini B2G (business to government], yang kami hadapi adalah government dari China," ungkap Edy.

Kementerian Perdagangan, kata Edy, mesti berani menerapkan Pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan safeguard yang memadai untuk mengadang serbuan produk keramik impor asal China.

Pasalnya, China diketahui telah mengalami over capacity dalam hal produksi keramik. Tingkat kapasitas produksi di China, kata Edy, bisa mencapai 13 miliar meter persegi per tahun. Namun, mereka baru bisa memproduksi sekitar 7 miliar meter persegi atau sekitar 53% dari kapasitas.

Dia menegaskan, BMAD dan BMTP menjadi langkah tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dengan begitu para pelaku industri keramik berharap bakal tercipta iklim usaha dan investasi yang kondusif.

"Kenapa produk China ini harus melakukan dumping ke mana-mana? Tidak bisa kita pungkuri dia over capacity, over supply, dia [China] enggak bisa buang kemana-mana lagi, dia lempar ke Indonesia," beber Edy.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi isu kekhawatiran terkait dengan harga keramik yang disebut bakal melonjak signifikan imbas pengenaan tarif Bea Masuk Antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China.

Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, rencana penerapan BMAD keramik dimulai dengan besaran 100,12% hingga 158,78% untuk pabrikan keramik China yang kooperatif dan 199,88% untuk perusahaan yang tak kooperatif.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan pengenaan tarif antidumping yang tinggi untuk impor keramik China tidak akan membuat harga produk di pasar domestik melonjak.

"Sehingga penentuan harga jual keramik sepenuhnya lewat mekanisme pasar yakni dipengaruhi oleh yang namanya hukum penawaran dan permintaan," kata Edy dalam keterangn tertulis, dikutip Minggu (28/7/2024).

Menurut Edy, BMAD merupakan instrumen yang akan menyelamatkan industri keramik nasional, sekaligus magnet investasi baru. Alhasil, konsumen akan memiliki banyak pilihan produk keramik yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau dan wajar.

Hal ini juga dibuktikan dengan antusiasme 2 investor yang membangun pabrik keramik baru di Indonesia yaitu PT Superior Porcelain Sukses dengan kapaitas produksi 21,6 juta meter persegi di Subang dan PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas total 20 juta meter persegi di Batang.

Adapun total kapasitas baru 2 inveator tersebut sebesar 41,6 juta meter persegi dan telah menelan biaya investasi kurang lebih Rp3 triliun yang dapat menyerap tenaga kerja hingga 10.000 karyawan.

"Kami sangat menyayangkan opini negatif yang cenderung misleading information seperti akan terjadi kekurangan supply keramik dan harga keramik pasca BMAD akan meningkat tajam oleh sekelompok importir," tuturnya.

Edy menuturkan, hal tersebut semestinya tidak perlu dikhawatirkan karena justru akan memicu persaingan antar sesama produsen keramik lokal untuk produk Homogeneous Tiles (HT) yang tengah terpuruk lantaran tingkat utilitas di level 40%.

Keterpurukan jenis keramik tersebut didorong persaingan harga dengan produk impor dari India dan Vietnam.

"Daripada membuat bingung masyarakat dengan opini-opini yang salah, jika ada keberatan tentang BMAD ada jalurnya kok bisa layangkan keberatan ke WTO dan Asaki siap menghadapinya dengan data dan fakta," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta.

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Urgensi BMAD Keramik China

Direktur PT Superior Porcelain Sukses Billy Law mengatakan pihaknya merealisasikan pembangunan pabrik selama setahun ke belakang didorong rencana penerapan antidumping terhadap produk keramik impor asal China.

Penerapan BMAD oleh pemerintah RI merupakan antisipasi dari restriksi perdagangan yang saat ini terjadi. Tarif tinggi produk impor China juga dilakukan dan efektif di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Mexico, Uni Eropa, India dan Timur Tengah.

"Pada saat mengurus perizinan kami diberi keyakinan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan melindungi Industri Dalam Negeri dari serbuan impor untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Direktur PT Rumah Keramik Indonesia Akiat menuturkan setelah satu dekade lebih menjadi importir keramik, pihaknya memutuskan untuk mendukung program subtitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri dengan membangun pabrik di Batang sejak 2022.

"Kami sangat yakin bahwa kami bersama produsen lokal lainnya sangat sanggup memenuhi kebutuhan nasional dengan produk yang lebih baik dan lebih bervariasi dibanding produk impor," tuturnya.

Kedua pabrik tersebut akan beroperasi mulai kuartal III/2023 tahun ini. Transformasi kedua pabrik keramik baru yang semula merupakan importir dan trader ini menjadi angin segar yang akan meningkatkan produksi keramik HT hingga 250 juta meter persegi per tahun.

IDXChannel - Ketua UmumAsosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, mengatakan industri keramik dalam negeri terancam dengan praktik impor yang penuh kecurangan, terutama dari China.

Edy mengatakan impor keramik sebelumnya yang utamanya berasal dari Vietnam dan India tidak terlalu mengganggu geliat industri dikarenakan dapat berkompetisi yang sehat.

"Selama kita semua berkompetisi at the same level, kita memberikan karpet merah untuk impor keramik. Industri keramik kita juga punya daya saing kok," ujar Edy dalam Market Review IDX Channel, Senin (22/7/2024).

Selain praktik impor keramik yang curang, dia menyoroti adanya praktik dumping produk keramik asal China. "Saya yakin negara sehebat apapun, kalau dihadapkan praktik curang dan dumping impor, lama-lama juga jebol," tutur Edy.

Dia mencontohkan pengaturan impor atas kecurangan dan dumping, sudah dipraktekkan oleh negara-negara di Uni Eropa sejak tahun 2011. Edy menambahkan pengaturan tersebut diterapkan melalui kebijakan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk Tiongkok dengan besaran 70-an persen.

"Selain itu Uni Eropa juga menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) secara next level atas produk China yaitu 150 persen sampai lebih," katanya.

Kondisi tersebut juga dilakukan oleh Amerika Serikat atas produk keramik China, dengan kebijakan BMAD sebesar 200-350 persen pada 2020. Hal itu diikuti oleh negara- negara di Timur Tengah yang menerapkan hal yang sama atas tindakan produk dumping asal China.

Untuk itu, Edy mengatakan ASAKI juga telah mengajukan BMAD atas produk dumping impor keramik sejak 2018. Pasalnya sejak 2015-2017, angka kenaikan impor keramik asal China sangat terlihat jelas.

"Oleh karena itu pada tahun 2018, industri keramik Indonesia mendapatkan perlindungan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia), berupa kebijakan Safeguard," ujarnya.

Seperti diketahui, industri keramik nasional, khususnya pada produk ubin keramik menghadapi sejumlah tantangan. Persaingan ketat dengan produk impor, terutama dari China, serta kenaikan berbagai biaya produksi dan transportasi, telah menggerus daya saing industri ini.

Ketua Tim Kerja Pembina Industri Keramik dan Kaca Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Syahdi Hanafi, mengatakan industri ubin keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing. Produk ubin keramik dari China menjadi pesaing karena Pemerintah China memberikan insentif berupa tax refund sebesar 14 persen kepada produsen mereka.

Tak hanya itu, kenaikan biaya produksi merupakan tantangan besar lainnya. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, biaya produksi ubin keramik meningkat sekitar 5- 6 persen.

(FRI)

JAKARTA, investor.id – PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA), emiten yang didirikan oleh Tandean Rustandy, salah satu ‘Raja Keramik’ Indonesia, diproyeksi bakal mencetak peningkatan volume pada tahun ini berkat tambahan kapasitas. Adapun penyesuaian harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan tarif impor akan menjadi tambahan katalis pada 2025.

Arwana Citramulia mendapat tambahan kapasitas sebesar 4,4 juta meter persegi di segmen porselen, yang mulai beroperasi komersial pada Maret 2023. Pemanfaatan penuh operasi porselen hingga 7,4 juta meter persegi ditargetkan pada akhir 2024.

Arwana Citramulia menargetkan tingkat utilisasi porselen saat ini mencapai 107%, dengan volume penjualan bulanan rata-rata sebanyak 1,7 juta meter persegi pada semester I-2024 atau sekitar 11% dari total volume penjualan yang sebesar 31 juta meter persegi, tumbuh 2% yoy.

Total volume penjualan emiten berkode saham ARNA tersebut mencapai 15 juta meter persegi pada kuartal II-2024 atau turun 6% qoq, namun meningkat 10% yoy. Pencapaian itu terpengaruh oleh momen Lebaran pada April.

“Pemulihan signifikan terlihat pada Mei-Juni dengan volume penjualan mencapai 5,7 juta meter persegi/bulan atau 14% di atas volume bulanan rata-rata 2023 yang sebanyak 5,1 juta meter persegi,” tulis RHB Sekuritas dalam risetnya.

RHB memperkirakan peningkatan aktivitas di pasar properti bakal mendukung permintaan bahan bangunan. Sebab itu, ARNA ditaksir mencatatkan total volume penjualan sebanyak 63,7 juta meter persegi pada 2024 atau tumbuh 3,4% yoy dan 66,6 juta meter persegi pada 2025 atau meningkat 4,5% yoy.

Sementara itu, penyesuaian ASP dapat terjadi setelah perang harga mereda. Hasil survei RHB menunjukkan bahwa beberapa pengecer memberikan diskon harga porselen, terutama dari China, yang signifikan sebesar 15-30%. Alhasil, produk tersebut sekitar 10-15% lebih murah dari ARNA.

“ARNA mencatatkan kenaikan biaya pengiriman yang signifikan dari China, yang kami perkirakan bakal mendorong penyesuaian ASP produk impor, terutama dari China, setidaknya Rp 10.000 per meter persegi atau naik 5-10%,” sebut RHB.

Namun, importir diperkirakan masih memiliki persediaan untuk 1-3 bulan. Dengan begitu, ARNA dapat menaikkan ASP setelahnya.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Mengenai tarif impor, ARNA mengidentifikasi 90 juta meter persegi pasar untuk ubin putih, yang saat ini didominasi oleh produk impor dan ‘dumping’, merugikan produsen lokal termasuk ARNA. Pemerintah berencana menerapkan tarif impor anti-dumping. Produk impor yang terbukti dumping akan dikenakan tambahan tarif impor 100-200%.

“Kami perkirakan pasar yang lebih sehat untuk ARNA dengan potensi kenaikan ASP yang tidak akan berdampak signifikan pada pangsa pasarnya,” jelas RHB.

Dengan berbagai faktor yang ada, RHB melakukan re-inisiasi dengan merekomendasikan buy saham ARNA. Target harga saham ARNA dipatok sebesar Rp 870.

Target harga tersebut mencerminkan estimasi P/E 2025-2026 sebesar 13,6-10,1 kali, termasuk 6% premi ESG. Adapun potensi yield dividen mencapai 6%.

Risiko utamanya jika volume penjualan lebih lambat dari ekspektasi, biaya bahan baku yang lebih tinggi dari perkiraan, dan perubahan aturan pemerintah.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Akhir-akhir ini industri keramik dalam negeri makin terpuruk. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut salah satu penyebabnya lantaran banjirnya keramik impor asal China.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Ashady Hanafie mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah mengenakan trade remedies mulai tahun 2015. Trade remedies merupakan instrumen untuk melindungi industri dalam negeri akibat praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

"Sebenarnya ini masalahnya sudah cukup lama berat dan jadi trade remedies mulai dikenakan tahun 2015 karena sudah mulai suffer," kata pria yang akrab disapa Shady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Pihaknya pun mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas impor ubin keramik. Kemudian pada 2018, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama tiga tahun dengan besaran tarif 23% untuk tahun pertama, 21% untuk tahun kedua, dan 19% untuk tahun ketiga. Kemudian BMTP diperpanjang kembali selama tiga tahun dengan besaran tarif 17% untuk tahun pertama, 15% untuk tahun kedua, dan 13% untuk tahun ketiga.

Ternyata, BMTP yang diterapkan tidak mampu menekan impor keramik asal China. Lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama dari China, lanjut Shady, menyebabkan ketujuh perusahaan industri ubin keramik yang menghentikan produksinya.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Pada 2020, impor ubin keramik mencapai 72,6 juta meter persegi. Tahun 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi. Volumenya turun menjadi 70,2 juta ton pada 2022. Meski terjadi penurunan, terjadi lonjakan volume impor menjadi 93,4 juta meter persegi.

"Industri keramik itu sebenarnya kondisinya dalam saat ini tidak baik-baik saja. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak," terangnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan yang menjadi industri keramik dalam negeri. Pertama, pemerintah China menerapkan insentif tax refund sebesar 14%. Hal ini membuat industri keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

Kemudian, terjadi kenaikan biaya produksi sekitar 5-6%. Kenaikan ini terjadi usai terjadinya kenaikan bahan bakar dan pelemahan rupiah. Ditambah, ada kenaikan biaya transportasi, terutama ongkos angkut. Hal tersebut dapat membuat harga jual naik sekitar 1-3%.

Di sisi lain, alokasi penggunaan gas yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi kebutuhan industri keramik dalam negeri. Dia pun berharap ada temuan ladang gas yang dapat dialokasikan 100% untuk industri keramik dalam negeri.

"Harga itu tidak diberikan seluruh jumlah gas yang dibutuhkan industri karena ada keterbatasan, paling banyak 70-80% itu diberlakukan karena adanya sumber, ada pembatasan bagian pemerintah. Misal, alokasi segini dibagi seluruh perusahaan itu, masing-masing dapatnya nggak sama, nggak sesuai yang mereka butuhkan," jelasnya.

Selain itu, dia menyebut yang diharapkan oleh pengusaha adalah persaingan yang adil, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, pihaknya tengah mendorong penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 199% untuk menggairahkan kembali industri keramik dalam negeri.

"Jadi, kita mengambil tindakan mengajukan kembali untuk bea masuk anti dumping (BMAD) selama lima tahun dengan besaran tarif 100-199%. Kita akan lihat dulu di awal seperti apa dan nilainya sesuai hasil penyelidikan tadi 100-199% atau tidak. Kalau harapan kami diberlakukan yang tinggi," tambahnya.

Adapun 7 perusahaan industri keramik yang menghentikan produksinya:

1. PT Indopenta Sakti Teguh

2. PT Indoagung Multiceramics Industry

3. PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi

4. PT KIA Serpih Mas - Cileungsi

5. PT Ika Maestro Industri

6. PT Industri Keramik Kemenangan Jaya

7. PT Maha Keramindo Perkasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berencana memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 199 persen untuk keramik asal China.

Andry mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap konsumen lantaran pelaku usaha akan menaikkan harga keramik impor seiring dengan pemberlakuan aturan bea masuk tersebut.

"Konsumen semakin sedikit harga keramik makin mahal," kata Andry dalam diskusi di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Andry mengatakan, berdasarkan perhitungannya, rata-rata harga keramik jenis porcelain impor B1a ukuran 60x60 asal China di kisaran Rp 75.000 per meter persegi hingga Rp 80.000 per meter persegi.

Ia mengatakan, dengan diberlakukannya bea masuk, harga keramik akan melonjak menjadi Rp 150.000 per meter persegi hingga Rp 225.000 per meter persegi.

Sementara itu, harga keramik lokal dengan jenis sama berada di rentang Rp 70.000 per meter persegi hingga Rp 90.000 per meter persegi.

"Artinya ini cukup bersaing dengan produk impor," ujarnya.

Di samping itu, Andry mengatakan, akan ada expected inflation untuk harga keramik porcelain lokal setelah BMAD diterapkan.

Hal ini, kata dia, akan menyebabkan harga keramik porcelain lokal melonjak sekitar Rp 80.000 per meter persegi hingga Rp 120.000 per meter persegi.

Berdasarkan hal tersebut, ia meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan BMAD untuk keramik impor.

"Jangan sampai kita sudah mengeluarkan instrumen, pada akhirnya tidak kuat juga industri di dalam negeri," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.

Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.

"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.

Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.

Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.

"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.

Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.

Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.

"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China dinilai bisa berdampak pada harga keramik di konsumen naik. Hal ini disampaikan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho.

Andry menilai pengenaan tarif tersebut dapat membuat produsen keramik dalam negeri meningkatkan harga jualnya. Pasalnya, harga jual produk impor keramik dapat meningkat tajam usai dikenakan tarif bea masuk.

Dengan begitu, semakin rendah kuantitas volume keramik yang beredar di pasar, semakin meningkat permintaan keramik. Alhasil, harga jual di konsumen semakin mahal.

Menurut perhitungannya, rata-rata harga keramik porselen impor jenis B1A ukuran 60x60 sebesar Rp 75.000-80.000 per meter persegi. Dengan penerapan bea masuk, harganya naik menjadi Rp 150.000- Rp 225.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp 150.000 - Rp 225.000 per meter persegi. Sementara harga keramik lokal porselen B1A dalam negeri itu lebih murah Rp 75.000 paling mahal Rp 90.000. Artinya cukup bersaing dengan produk impor," kata Andry dalam Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, dia bilang dengan penerapan BMAD akan terjadi expected inflation atau ekspektasi inflasi terhadap harga keramik porselen. Alhasil, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual dan meningkatkan margin keuntungan.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp 80.000 - Rp 120.000/meter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jadi kurang lebih kita yang mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang bisa sampai itu. Ini gambaran sederhana," imbuhnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai tujuan yang semula untuk menguatkan industri dalam negeri, ternyata dapat memicu masalah-masalah baru

"Kita perlu hati-hati ya, terhadap tujuannya untuk menguatkan kondisi industri dalam negeri. Jangan sampai kita mengeluarkan instrumen tidak kuat juga industri dalam negeri. Berarti diagnosis penyakitnya bisa jadi bukan faktor utama. Obat yang diberikan tidak langsung ke penyakit utamanya," terangnya.