IDXChannel - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membuat penjualan rumah semakin moncer. Terutama dalam hal penjualan rumah ready stock.

Chief Executive Officer (CEO) Giantara Group Cindy Giantara mengatakan, Giantara Serpong City melakukan penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) Serentak untuk 50 unit rumah. Hal ini dinilai sebagai membuktikan janji kepada konsumen sekaligus menjadi ajang edukasi.

"Selain itu, AJB ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang kuat kepada pihak konsumen, dan memberikan rasa aman dan nyaman dengan jaminan setiap rumah yang dibeli telah memiliki sertifikat hak milik. Proses AJB ini sebagai landasan peralihan hak dari nama developer ke pemiliknya," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Saat ini, kata Cindy, hampir seluruh unit yang sudah terjual di Giantara Serpong City sebanyak 176 unit dalam proses pembangunan dan memasuki tahap finishing.

"Kami menunjukkan komitmennya dengan melakukan proses serah terima kunci tepat waktu sesuai jadwal yang kita janjikan," kata dia.

Kebut Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Pembangunan infrastruktur di kawasan Giantara Serpong City yang luasnya mencapai 109 hektare merupakan program utama Giantara Serpong City pada 2024. Infrastruktur tersebut mulai dari pembangunan jalan utama atau main road hingga pelintasan tidak sebidang yang beririsan dengan rel kereta api.

Adapun hal yang menjadi fokus utama, ungkap dia, adalah pembangunan underpass yang akan rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Nantinya underpass akan menghubungkan jalan provinsi dengan jalan kabupaten melalui Main Road Kawasan Giantara Serpong City. Dan juga bisa dimanfaatkan penghuni juga warga sekitar Giantara Serpong City karena terkoneksi dengan Stasiun Cicayur yang berada di dalam kawasan," ujarnya.

Selain itu, saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan prasarana pendukung lainnya yang nantinya akan dimanfaatkan konsumen seperti children playground, basketball court, outdoor gym, urban farm dan lainnya.

"Selain itu, Giantara Serpong City sedang menggodok konsep baru yang iconic yang bertujuan menjadi crowd puller destination, sehingga bisa memberikan fasilitas yang lengkap bagi para penghuni di Giantara Serpong City," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang berlaku hingga akhir Desember 2024.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud harus memenuhi setidaknya dua persyaratan, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak atau rumah baru satuan rumah susun yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat (1) dikutip, Jumat (20/9).

Lebih lanjut, dalam pasal 7 dijelaskan, PPN Ditanggung Pemerintah diberikan untuk masa pajak September 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024.

Masa pajak September yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup transaksi properti untuk rumah tapak atau satuan rumah susun sejak 1 September hingga 30 September 2024.

Sehingga transaksi yang sudah dilakukan pada awal September lalu masih bisa mendapatkan insentif PPN DTP, meski peraturan baru terbit saat ini.

PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun sebagaimana dimaksud tidak ditanggung emerintah dalam hal:

1. Objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun
2. Telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 September 2024
3. Penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024
4. Perolehan lebih dari 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun oleh 1 orang pribadi
5. Rumah tapak atau satuan rumah susun dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan
6. Penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana
7. Pengusaha Kena Pajak tidak mendaftarkan berita acara serah terima.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah yang semula berakhir 1 September 2024, namun diperpanjang hingga Desember 2024.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, dengan adanya kebijakan perpanjangan insentif itu diharapkan bisa memacu permintaan pasar, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian.

Di sisi lain kebijakan ini bisa meringankan masyarakat berpendapat rendah (MBR) juga dari segmen milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah.

“Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Pihaknya pun optimitis kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan oleh Perumnas di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep TOD.

Tambok juga meyakini insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023.

Oleh karenanya, dengan adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD (Transit-Oriented Development) garapan Perumnas.

Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas memberi beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian.

“Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan aturan terkait perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk properti sampai Desember 2024 akan segera terbit.

"Beberapa waktu ini kan juga akan ada beberapa aturan seperti PPN DTP untuk perumahan yang sudah ditunggu-tunggu, satu sampai dua hari ini akan selesai," ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah yang semula berakhir 1 September 2024, namun diperpanjang hingga Desember 2024.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, dengan adanya kebijakan perpanjangan insentif itu diharapkan bisa memacu permintaan pasar, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian.

Di sisi lain kebijakan ini bisa meringankan masyarakat berpendapat rendah (MBR) juga dari segmen milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah.

“Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Pihaknya pun optimitis kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan oleh Perumnas di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep TOD.

Tambok juga meyakini insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023.

Oleh karenanya, dengan adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD (Transit-Oriented Development) garapan Perumnas.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan, penambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.

"Ini memberikan kemudahan sebenarnya. Kemudahan, kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan cara yang lebih mudah, dengan biaya yang lebih murah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Iwan menambahkan, penambahan PPN DTP tersebut merupakan bagian dari stimulan ekonomi.

"Lanjutan kebijakan yang kemarin sebenarnya, relaksasi dari yang kemarin berakhirnya Juni ditambah sampai dengan Desember 2024," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.

Baca juga: Insentif Diperpanjang, Beli Rumah Gratis PPN hingga Desember 2024

Kebijakan tersebut diharapkan mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi sekaligus untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian.

Sektor konsumsi dan perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi

Masyarakat kelas menengah didefinisikan sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Penambahan fasilitas insentif PPN serta subsidi rumah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah nantinya.

PPN DTP ini kan sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ekonominya cukup bagus, sehingga pemerintah memperpanjang untuk PPN DTP properti

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan manfaat instrumen fiskal bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah peran instrumen fiskal berupa pembebasan PPN.

Oleh karena itu, meskipun PPN dikabarkan naik dari 11% ke 12%, ada sejumlah barang yang tetap bebas PPN. Menurut Sri Mulyani, pendidikan, barang kebutuhan pokok, hingga transportasi massal merupakan beberapa contohnya.

"Jadi banyak masyarakat bahwa semua barang jasa itu semua kena PPN. Tapi dalam UU HPP (Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) sangat menjelaskan barang kebutuhan pokok, pendidikan, keseharian, transportasi, itu tidak kena PPN,"katanya dalam Konferensi Pers RAPBN 2025: Transisi Efektif & APBN Kredibel di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Jadi kalau membayangkan PPN kemarin 10% ke 11%, dan di UU HPP akan jadi 12%, itu barang-barang itu tidak terkena PPN. Jadi itu memproteksi," tambah dia.

Pada kesempatan itu Sri Mulyani menyebut uang negara pada dasarnya dinikmati semua golongan, mulai dari kelas bawah, menengah dan atas. Dana dari APBN disalurkan melalui bantuan sosial, sembako, Kartu Indonesia Pintar, subsidi dan lainnya.

Meskipun ia juga menyoroti adanya masalah ketepatsasaran atas penyaluran uang negara. Misalnya subsidi BBM dan LPG yang masih dinikmati golongan kelas atas.

"Artinya semua masyarakat miskin, menengah, kaya, semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang menjadi persoalan masalah sasaran," pungkasnya.

(ily/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang/jasa kebutuhan pokok lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah hingga kaya daripada kelompok miskin dan rentan.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (16/8/2024).

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mengungkap data tersebut karena merasa banyak pihak yang tidak senang dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Padahal, dia menekankan barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, Sri Mulyani meyakini kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat seperti yang tampak data yang dibeberkannya.

"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar consumption [konsumsi] itu tetap terjaga stabil," katanya.

Sebagai informasi, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya bisa batal apabila ada UU lain yang hapus Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.

Kendati demikian, masih banyak pihak yang mengkritisi kebijakan kenaikan PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, yang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan PPN tersebut.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani meyakini kebijakan tersebut malah akan memperburuk perekonomian karena sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat.

Apalagi, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," kata Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Perbesar