Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

IDXChannel - Pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang berlaku hingga akhir Desember 2024.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud harus memenuhi setidaknya dua persyaratan, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak atau rumah baru satuan rumah susun yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat (1) dikutip, Jumat (20/9).

Lebih lanjut, dalam pasal 7 dijelaskan, PPN Ditanggung Pemerintah diberikan untuk masa pajak September 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024.

Masa pajak September yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup transaksi properti untuk rumah tapak atau satuan rumah susun sejak 1 September hingga 30 September 2024.

Sehingga transaksi yang sudah dilakukan pada awal September lalu masih bisa mendapatkan insentif PPN DTP, meski peraturan baru terbit saat ini.

PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun sebagaimana dimaksud tidak ditanggung emerintah dalam hal:

1. Objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun
2. Telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 September 2024
3. Penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024
4. Perolehan lebih dari 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun oleh 1 orang pribadi
5. Rumah tapak atau satuan rumah susun dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan
6. Penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana
7. Pengusaha Kena Pajak tidak mendaftarkan berita acara serah terima.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti PPN DTP.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digenjot menuju 5,2%.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

JAKARTA, investor.id – Kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diyakini turut memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi pada semester II-2024. Dengan adanya insentif ini diharapkan memberikan sokongan kepada geliat sektor konstruksi dan properti yang selama ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024 lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” ucap Febrio di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%., Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut. Kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target tersebut.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1 sampai 5,2 itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” kata Febrio.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 mencapai 5,05% . Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.231 triliun pada kuartal II-2024. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) terjadi pertumbuhan 3,79%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I-2024 sebesar 5,08%.

Implementasi PPN DTP

Dalam implementasinya Fasilitas PPN DTP ini diberikan untuk pembeli satu rumah per satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini berlangsung selama dua fase dalam 14 bulan dari November 2023 hingga Desember 2024. Fase pertama adalah ditanggung pemerintah 100% untuk PPN-nya berlaku Mulai bulan November Desember 2023 dan Januari hingga Juni 2024. Fase kedua yaitu mulai periode Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN DTP hanya ditanggung 50%.

“Kita berlakukan itu dari kuartal ke IV-2023 dan kami evaluasi bahwa hasilnya bagus. Kebijakan itu berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di 2023-nya lumayan signifikan,” terang Febrio.

Dia mengatakan, jika melihat kondisi saat ini kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Kebijakan tersebut masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024.

“Kita pantau terus bahwa ini pelaksanaannya cukup baik dan bisa menambah jumlah rumah yang dibangun dan dijual sehingga itu tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi kuartal I dan kuartal II-2024,” kata Febrio.

Investasi atau pembentukan model tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,43% dan memberikan kontribusi 27,89% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Kinerja PMTB disokong oleh peningkatan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan pembentukan modal dalam negeri (PMDN); serta peningkatan belanja modal pemerintah.

Menurut dia kinerja investasi pada kuartal II-2024 salah satunya terutama karena investasi itu didominasi oleh bangunan. Jika dirinci sekitar 70-75% dari investasi dalam bentuk bangunan sehingga kalau banyak konstruksi dan juga pembangunan rumah, kantor, jembatan dan proyek strategis nasional.

“Hal itu terlihat dalam performance dari investasi makanya kita harapkan sektor konstruksi tumbuh tinggi,” pungkas Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News