Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, berjanji untuk merancang paket belanja besar dan tidak lagi menyerukan disiplin fiskal. Ini merupakan langkah yang kemungkinan akan mengarah pada peningkatan pinjaman.

Mengutip Reuters pada Kamis (17/10/2024), Wakil Ketua Sekretaris Kabinet Kazuhiko Aoki mengatakan pemerintah akan merancang paket yang akan melebihi jumlah stimulus tahun lalu.

Pada Selasa lalu, Ishiba mengatakan dalam pidato kampanye pemilu bahwa pemerintah akan menargetkan paket belanja yang didanai oleh anggaran tambahan yang melebihi 13 triliun yen atau US$87 miliar tahun lalu.

Pengeluaran sebesar itu akan menjadikan Jepang sebagai negara asing di antara negara-negara maju yang sebagian besar telah menghapuskan stimulus mode krisis secara bertahap.

Hal ini juga akan terjadi pada saat Bank of Japan menaikkan suku bunga dari tingkat mendekati nol. Hal tersebut dapat menambah biaya pendanaan utang publik Jepang yang sudah mencapai dua kali lipat ukuran perekonomiannya.

Walaupun ekspektasi bahwa BOJ akan memperlambat kenaikan biaya pinjaman telah menjaga imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) 10-tahun di bawah 1%, prospek penerbitan lebih banyak utang mungkin mulai merugikan sentimen pasar obligasi, kata para analis.

“Beberapa (pemain) menjadi berhati-hati dalam membeli JGB karena muncul kekhawatiran atas risiko peningkatan penerbitan utang,” kata Katsutoshi Inadome, Senior Startegist di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Memudarnya peluang Jepang memenuhi komitmen untuk mencapai surplus keseimbangan primer pada tahun fiskal 2025 juga dapat membebani harga obligasi, tambahnya.

Analis di SMBC Nikko Securities memperkirakan pemerintah perlu menerbitkan lebih dari 10 triliun yen utang baru untuk mendanai anggaran tambahan yang berjumlah lebih dari 13 triliun yen tahun ini.

Jumlah tersebut melebihi JGB senilai 182 triliun yen yang sudah dijadwalkan untuk dijual berdasarkan anggaran tahun fiskal saat ini.

Di masa lalu, Jepang telah menggunakan anggaran tambahan, biasanya bernilai beberapa triliun yen, untuk menangani pengeluaran darurat yang hanya dilakukan sekali saja, seperti bantuan bencana.

Hal ini berubah pada tahun 2020, ketika dana bantuan membengkak menjadi 73 triliun yen untuk memerangi pandemi COVID-19. Sejak saat itu, Jepang terus menyusun anggaran tambahan yang sangat besar dan sebagian besar didanai oleh utang.

Tahun lalu, hampir 9 triliun yen dari 13 triliun yen belanja negara didanai oleh utang baru.

Sempat dianggap sebagai sosok yang agresif dalam bidang fiskal dan moneter, Ishiba telah melunakkan seruannya sebelumnya agar Jepang menghentikan stimulus radikal, yang diberi nama “Abenomics” yang diambil dari nama mendiang mantan perdana menteri Shinzo Abe.

Sejak menjadi perdana menteri pada 1 Oktober 2024, Ishiba menekankan bahwa fokusnya adalah membuat perekonomian sepenuhnya lepas dari deflasi yang melemahkan pertumbuhan selama tiga dekade terakhir.

Meskipun hanya sedikit analis yang memperkirakan koalisi yang berkuasa akan kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober, beberapa analis memperkirakan pertarungan sengit akan membuat Ishiba berada di bawah tekanan untuk menenangkan para pemilih dengan janji belanja besar.

Utang publik Jepang merupakan yang terbesar di antara negara-negara maju. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto mencapai 42,3% dibandingkan dengan 37,0% di AS dan rata-rata G7 sebesar 41,2%, menurut perkiraan kementerian keuangan Jepang.