JAKARTA, KOMPAS.com - Barikade di Jalan Medan Merdeka Barat depan Gedung Kemenparekraf, Jakarta Pusat, sudah dibuka dan dapat dilewati kendaraan, Senin (22/7/2024).

Aksi unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia (SI) di lokasi tersebut telah dibubarkan paksa oleh polisi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kendaraan sudah bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Barat samping Patung Arjuna Wijaya sekitar pukul 19.50 WIB.

Bus Transjakarta sudah bisa menurunkan penumpang di Halte Monas.

Sementara itu, lalu lintas di sekitaran Bundaran Monas terpantau lancar, baik yang menuju Jalan MH Thamrin maupun ke Tugu Tani.

Kondisi jalanan dan trotoar depan Gedung Kemenparekraf tampak basah.

Sebab, polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang sempat membakar ban dan spanduk di depan kawat berduri.

Dinding beton yang berada persis di tepi Patung Arjuna Wijaya juga dicorat-coret oleh massa.

Dengan pilox merah, mereka menyampaikan coretan berisi kekecewaan mereka.

Mereka pun menuliskan “Jokowi Giting Sinte”, “Polisi Malas Mengayomi”, dan “Polisi Mencabuli #acab”.

Tulisan-tulisan ini dibubuhkan sejumlah mahasiswa sesaat sebelum bentrokan antara polisi dan massa.

Massa yang bertahan melebihi waktu toleransi aksi, yaitu di atas 18.00 WIB, akhirnya dipukul mundur oleh polisi dengan menembakkan water cannon berulang kali.

Selagi barisan massa terpecah, satu peleton polisi dengan perisai dan baton maju ke depan dinding beton pembatas.

Massa terus didorong mundur hingga akhirnya mereka gagal memenuhi tujuan mereka melakukan aksi unjuk rasa, yaitu untuk menemui Presiden Joko Widodo.

12 Tuntutan Massa BEM SI

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat,

Mahasiswa menilai, Jokowi masih melakukan cawe-cawe usai Pilpres.

Hal ini dilihat dari adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia kepala daerah.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri.

Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud No 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” ujar Heri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo yang menyerukan kritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, situasi sudah tidak kondusif sekitar pukul 18.54 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi BEM SI.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Polisi pun terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Polisi membentuk barikade untuk menghalau laju massa yang kembali mencoba mendekat ke arah Patung Kuda.

Kondisi semakin tidak kondusif dan massa terus terdorong hingga keluar ke arah bundaran Monas. Sekitar pukul 18.56 WIB, massa semakin terdorong keluar. Selain, ada water cannon, polisi juga mengerahkan satu mobil pengurai massa.

Saat dibubarkan polisi, massa masih menyempatkan menyampaikan tuntutan mereka yaitu untuk bisa menemui Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Abdul Muis.

Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.

Massa menuntut agar mereka bisa bertemu Presiden Jokowi atau siapa pun dari pihak Istana. Mereka mendesak agar dapat diterima langsung oleh pemerintah.