Bisnis.com, JAKARTA — Ada momen cukup unik di tengah kecamuk bentrokan antara mahasiswa atau para demonstran dengan polisi di depan kompleks DPR pada Kamis (22/8/2023) kemarin.

Ceritanya, politikus PDIP Masinton Pasaribu beserta politikus PDIP lainnya yakni Putra Nababan, I Wayan Sudiarta, hingga Arteria Dahlan bertemu dengan para demonstran.

Masinton secara langsung berbicara dengan para mahasiswa. Ia ingin menegaskan bahwa DPR mendengar aspirasi mereka. Ia juga memastikan bahwa pengesahan RUU Pilkada telah batal.

Usai menemui para mahasiswa, Masinton Cs langsung memberikan keterangan kepada awak media. Ia cukup berapi-api. Nadanya dan suaranya keras. Ia mengecam upaya pembegalan demokrasi oleh mayoritas fraksi di DPR dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan mengklaim bahwa aksi para mahasiswa yang turun ke jalan, bentrok dengan aparat keamanan, adalah bentuk perlawanan mereka terhadap aksi cawe-cawe pemerintah.

Setelah selesai memberikan keterangan pers, Masinton Cs kemudian berjalan menuju ke gedung Nusantara II. Menariknya di lobi gedung tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menunggu. Ia ditemani oleh politkus Gerindra lainya, salah satunya Habiburokhman yang sebelumnya dilempar botol oleh demonstran.

Namun alih-alih terjadi perdebatan, para politkus yang seolah-olah berbeda pandangan itu justru saling melempar candaan. Mereka tampak akrab. Mereka bahkan sempat berfoto bersama.

"Foto foto foto," kata Dasco.

Masinton berdiri di samping Dasco. Mereka bahkan sempat berpelukan.

RUU Pilkada Batal

Adapun, Dasco sebelumnya mengatakan bahwa pendaftaran calon kepala daerah di 27 Agustus 2024 mendatang merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena RUU Pilkada tidak disahkan dalam rapat paripurna.

Dasco menjelaskan, paripurna terdekat adalah pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah.

"Rapat paripurna terdekat tanggal 27 Agustus sudah masa pendaftaran. Kami merasa lebih baik itu tidak dilaksanakan," ujar Ketua Harian Gerindra itu kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa terkait revisi UU Pilkada telah membubarkan diri di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024). Kendati demikian bentrokan antara massa dengan aparat keamanan meluas ke arah Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, aksi massa dari kelompok Partai Buruh mulai menarik diri pada 14.00 WIB. Masa Partai Buruh bubar usai perwakilan DPR RI Habiburokhman menegaskan hari ini tidak ada pengesahan RUU Pilkada dalam sidang paripurna.

Kemudian, untuk kelompok mahasiswa baru membubarkan diri usai berdialog dengan perwakilan DPR RI. Namun, usai melakukan pertemuan, masi memilih melakukan salat Magrib di halaman Gedung DPR.

Polisi mulai mendorong massa untuk keluar gedung. Mahasiswa menolak dengan meneriakkan "revolusi, revolusi, revolusi."

Situasi di dalam gedung DPR pun memanas, massa saling dorong dengan pihak kepolisian supaya bisa bertahan di dalam gedung DPR sembari meneriakkan yel-yel.

Selanjutnya, sekitar 19.00 WIB, polisi mulai membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata hingga mengeluarkan kendaraan taktis untuk mendorong massa.

Kondisi di lokasi kemudian baru steril pada 19.30 WIB. Hanya saja, Jalan Gatot Subroto menuju arah Grogol masih tidak bisa dilewati. Di samping itu, anggota kepolisian masih berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI.

Selain itu, hingga pukul 20.17 WIB bentrokan masih berlangsung. Rentetan tembakan gas air mata masih terdengar cukup jelas. Aparat kepolisian juga tampak sibuk hilir mudik menghalau massa yang melakukan perlawanan.

Sekadar informasi, setelah mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, DPR akhirnya memutuskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa terkait revisi UU Pilkada telah membubarkan diri di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024). Kendati demikian bentrokan antara massa dengan aparat keamanan meluas ke arah Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, aksi massa dari kelompok Partai Buruh mulai menarik diri pada 14.00 WIB. Masa Partai Buruh bubar usai perwakilan DPR RI Habiburokhman menegaskan hari ini tidak ada pengesahan RUU Pilkada dalam sidang paripurna.

Kemudian, untuk kelompok mahasiswa baru membubarkan diri usai berdialog dengan perwakilan DPR RI. Namun, usai melakukan pertemuan, masi memilih melakukan salat Magrib di halaman Gedung DPR.

Polisi mulai mendorong massa untuk keluar gedung. Mahasiswa menolak dengan meneriakkan "revolusi, revolusi, revolusi."

Situasi di dalam gedung DPR pun memanas, massa saling dorong dengan pihak kepolisian supaya bisa bertahan di dalam gedung DPR sembari meneriakkan yel-yel.

Selanjutnya, sekitar 19.00 WIB, polisi mulai membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata hingga mengeluarkan kendaraan taktis untuk mendorong massa.

Kondisi di lokasi kemudian baru steril pada 19.30 WIB. Hanya saja, Jalan Gatot Subroto menuju arah Grogol masih tidak bisa dilewati. Di samping itu, anggota kepolisian masih berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI.

Selain itu, hingga pukul 20.17 WIB bentrokan masih berlangsung. Rentetan tembakan gas air mata masih terdengar cukup jelas. Aparat kepolisian juga tampak sibuk hilir mudik menghalau massa yang melakukan perlawanan.

Sekadar informasi, setelah mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, DPR akhirnya memutuskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).