Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aparat kepolisian dapat membebaskan para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Hal ini dia sampaikan saat memberikan konferensi pers di depan gedung Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

“Dan ini kemarin kemarim ada demo untuk pendemo yg masih ditahan saya harap juga bisa segera dibebaskan,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku mendukung penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa.

Terutama dalam mengawal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah.

Meski begitu, Kepala Negara berharap agar ke depan setiap penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik dan tertib.

“Saya titip hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak menganggu aktivitas warga dan lainnya,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute dari arah Pluit dan Arah Pinang Ranti akibat aksi demo yang semakin tidak kondusif.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Kusuma Wardhani menjelaskan mengingat pendemo di depan DPR MPR sudah tidak kondusif dan tol diblokade mahasiswa sekitar jam 15:50 WIB, maka dari itu di ambil tindakan pengalihan jalur VIA KOR 1.

Secara lebih rinci yaitu arah pluit di mana bus selepas pelayanan di semanggi ambil kiri turun ke bawah ke jalur kor 1 - TL Sarinah keluar jalur -TL Bank Indonesia belok kiri - Jln. Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln. Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln. Cideng Barat - TL Tarakan belok Kiri-Tomang - Tanjung Duren.

Sementara arah Pinang Ranti yaitu bus selepas pelayanan di halte tanjung duren di TL tomang belok kiri - RS Tarakan- belok kanan Jalan Cideng Barat - Jati Baru - Jalan Kebon Sirih - ambil jalur kor 1- Semanggi & pelayanan awal di halte Widya Candra arah pinang ranti.

Ayu menjelaskan Pelayanan Pluit-Pinang Ranti (9) dialihkan dari pluit via koridor 1. Sementara itu Pelayanan Grogol-PGC (9A) Perdanan dialihkan dari pinang ranti via koridor 1.

Sebelumnya, terdapat beberapa informasi pengalihan yang terus dilakukan Transjakarta di platform X. Beberapa di antaranya adalah pemendekan rute beberapa koridor hingga pengalihan rute.

Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).

Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan saham hari ini. IHSG melemah di tengah maraknya aksi demo menolak revisi Undang-undang Pilkada.

Dikutip dari data RTI, Kamis (22/8/2024), IHSG ditutup pada level 7.488,67 atau turun sebanyak 65,91 poin (0,87%). IHSG berada di zona merah seharian ini.

Pada perdagangan hari ini, IHSG dibuka pada level 7.554,59. IHSG berada di level tertinggi 7.554,59 dan terendah 7.460,40.

Volume saham yang ditransaksikan tercatat sebanyak 17,63 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 38,23 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1.076.168 kali.
Adapun kapitalisasi pasar sendiri tercatat sebesar Rp 12.729,12 triliun.

Sementara itu, bursa di Asia bergerak variatif. Nikkei 225 naik 0,68%, Hang Seng naik 1,44%, Shanghai Composite Index melemah 0,27%, dan Straits Times Index menguat 0,22%.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada hari ini. Hal itu ia sampaikan saat menemui massa pendemo revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kami menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada," ungkapnya.

Simak Video: IHSG Menurun Menuju Akhir Pekan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) sejumlah kereta keberangkatan dari Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara.

Mengutip platform media sosial X milik Kereta Api Indonesia @KAI121, KAI memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB), sebagai langkah antisipasi untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses menuju Stasiun Gambir, terkait kegiatan aksi massa di sekitaran Monas, Kamis, 22 Agustus 2024.

Terdapat 6 perjalanan kereta api yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Untuk pelanggan kereta api tersebut bisa naik dari Stasiun Jatinegara, dengan tetap mengacu pada jadwal keberangkatan yang tertera di tiket.

KA-KA keberangkatan dari Stasiun Gambir yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara, Kamis, 22 Agustus 2024 yaitu:

KA Sembrani (62), rute Gambir-Surabaya Pasarturi, berangkat pukul 09.50 WIB;
KA Argo Cheribon (22), rute Gambir-Cirebon, berangkat pukul 10.10 WIB;
KA Manahan (80F), rute Gambir-Solo Balapan, berangkat pukul 10.30 WIB;
KA Argo Merbabu (20F), rute Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat pukul 14.20 WIB;
KA Brawijaya (58), rute Gambir-Malang, berangkat pukul 15.40 WIB;
KA Bima (60), rute Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB.
Selain itu, penumpang KAI pada Kamis (22/8/2024) diimbau untuk datang lebih awal ke Stasiun Gambir, guna antisipasi kepadatan lalu lintas imbas adanya aksi massa di area sekitaran Monas.

Selain di Monas, aksi demo juga dilakukan di Gedung DPR RI. Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).

Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah pada akhir perdagangan sesi I, Kamis (22/8). Kondisi ini terjadi di tengah gejolak politik di dalam negeri yang sedang memanas hingga menyebabkan demo di depan Gedung DPR RI.

Berdasarkan data RTI, Kamis (22/8/2024), hingga pukul 12.00 WIB, IHSG melemah 0,57% ke posisi 7.511,29. Meski terkoreksi, IHSG masih berada di level psikologis 7.500.

Sampai akhir sesi I hari ini, nilai transaksi perdagangan mencapai sekitar Rp 31,85 triliun dengan volume transaksi mencapai 11 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 623.538 kali. Sebanyak 205 saham menguat, 350 saham terkoreksi, dan 219 saham stagnan.

IHSG merana di tengah adanya aksi demo besar-besaran oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dan para buruh sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI.

Protes keras sudah membanjiri lini masa sejak kemarin. Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan "Peringatan Darurat".

Ekonom senior Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan lesunya IHSG hari ini disebabkan kuat oleh situasi politik di Indonesia. Investor disebut tengah antisipasi terhadap dampak dari Revisi UU Pilkada yang akan disahkan.

"Pada saat diumumkan MK (aturan usia Pilkada) sempat menguat, setelah (RUU Pilkada) dibahas di DPR, IHSG langsung turun. Artinya stabilitas politik menjadi poin penting kemudian membuat pelaku investor melihat ada ketidakpastian hukum di negara kita," kata Tauhid kepada detikcom.

Investor disebut akan wait and see mengenai situasi politik dan hukum di Indonesia. Pasalnya investor khawatir akan kepastian hukum ke depan terutama untuk keberlangsungan bisnis.

"Ini kemudian menjadi parameter mereka karena ada dua lembaga legislatif dan yudikatif yang menghasilkan putusan bertolak belakang. Jadi dalam situasi hukum kalangan bisnis khawatir bagaimana jika saat mengubah arah hukum terutama dalam kaitannya perusahaan mereka di sini," jelasnya.

Seraya menambahkan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG pagi ini, salah satunya seruan demo terkait keberatan terhadap revisi UU Pilkada.

"Yang perlu dicermati yakni sentimen dari polemik aturan Pilkada yang memicu kemarahan publik. Seruan aksi massa misalnya, karena respons kebijakan salah dari DPR berakibat ke penurunan confidence dari investor asing," ungkapnya.

"Jadi akar problemnya aturan MK yang sah, dipermasalahkan oleh DPR mau dianulir. Kalau eskalasi kemarahan publik karena buruknya pengambilan keputusan politik, berimbas ke berlanjutnya koreksi IHSG," lanjutnya.

Simak Video: Jebolnya Pagar Gedung DPR saat Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada!

[Gambas:Video 20detik]