REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP Bidang Komunikasi PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu membantah mengunggah foto Anies Rasyid Baswedan pakai jas merah di Instagram. Adian memastikan, akun yang mengatasnamakan dirinya itu bukan miliknya.

"Gue nggak punya akun media sosial. Nggak punya Instagram, nggak punya Tiktok, Facebook, sama Twitter. Tapi banyak memang akun-akun yang menggunakan nama Adian," kata anggota Fraksi PDIP DPR tersebut di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Adian mengaku tidak pernah melarang siapa pun untuk membuat akun media sosial atas nama dirinya. "Gue tidak punya akun media sosial, tapi gue tidak melarang kalau orang kemudian pakai nama gue, kalau dia bisa dapat uang atau dapat apa," ucapnya.

Dalam akun media sosial Instagram dengan nama @adian__napitupulu, terdapat unggahan foto Anies Baswedan diapit Wanda Hamidah dan Airin Rachmi Diany. Jika Anies belum pernah tergabung dalam partai maka Wanda baru saja keluar dari Golkar setelah pernah bergabung di PAN dan Nasdem. Adapun Airin masih berstatus politikus Golkar.

Unggahan itu menggambarkan ketiganya memakai jas merah dengan logo PDIP di belakangnya. Pada bagian bawah foto dan caption unggahan, tertulis "Siap masuk kandang banteng?" yang mana kandang banteng yang dimaksudkan itu adalah PDIP.

Hingga hari ini pukul 19.43 WIB, unggahan itu telah disukai oleh 15 ribu pengguna dan mendapat 2.373 komentar. Nama Anies santer dijagokan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024) kemarin memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

Aksi tersebut berlangsung sejak Kamis pagi hingga malam, bahkan pengunjuk rasa sudah berdatangan sejak Rabu (21/8/2024) malam ketika mengetahui DPR hendak mengesahkan reivsi UU Pilkada pada Kamis pagi.

Meski pada akhirnya revisi UU Pilkada batal disahkan, aksi massa pada Kamis kemarin boleh jadi menunjukkan bahwa rakyat bisa memberikan pelajaran kepada para wakil rakyat.

Anggota dewan ditimpuk

Aksi terpantau berjalan kondusif sejak pagi hingga siang. Kericuhan mulai terjadi ketika tiga orang anggota DPR hendak menemui massa pengunjuk rasa.

Mereka adalah Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek, dan anggota Baleg Habiburokhman.

Saat hendak menemui massa, ketiga wakil rakyat itu sempat tertahan di pintu keluar Kompleks Parlemen karena pengunjuk rasa terus-terusan mencaci mereka.

"DPR bego, DPR bego," teriak massa.

Tiga anggota dwan itu pun sempat balik kanan karena alasan yang tidak kondusif, tapi akhirnya mereka tetap keluar menemui pengunjuk rasa.

Mereka menemui massa didampingi Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, tetapi ketiganya tidak mendapatkan sambutan hangat.

Tiga anggota dewan itu dilempari botol dan aneka barang ketika hendak berbicara di atas mobil komando.

Di tengah hujan lemparan itu, Habiburokhman menyatakan bahwa DPR tidak akan mengesahkan revisi UU Pilkada.

Namun, massa tidak percaya begitu saja hingga akhirnya para anggota dewan turun dari mobil komando dan kembali ke dalam Gedung DPR.

Tiga orang anggota DPR pun kesusahan untuk berjalan karena ramainya massa, meski mereka sudah dikawal oleh aparat.

Botol pun terus dilempar oleh massa, bahkan mengenai kepala Habiburokhman.

"Tadi kena lempar beberapa kali, risiko wakil rakyat. Dulu kita yang demo di depan kita suka lempar-lempar, sekarang enggak apa-apa. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan," kata politikus Partai Gerindra itu.

Pagar DPR jebol

Kehadiran tiga orang anggota DPR tidak menurunkan tensi unjuk rasa. Massa pun terbagi ke dua tempat, yakni pintu utama DPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto maupun Gerbang Pancasila DPR atau pintu belakang DPR.

Situasi di pintu belakang DPR memanas sekitar pukul 14.00 ketika sejumlah peserta aksi merangsek masuk ke halaman Kompleks Parlemen untuk bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Bapak polisi, kalau tidak mau ribet, panggil Sufmi Dasco. Panggil Sufmi Dasco," tantang seorang mahasiswa dalam orasinya di depan gerbang Pancasila, Kamis sore.

Pagar yang mengelilingi DPR pun satu per satu dijebol.

Pagar beton yang roboh di depan Jalan Gatot Subroto, sedangkan di gerbang Pancasila aksi pedemo dari mahasiswa berhasil menjebol pagar besi.

Hal itu dibalas dengan tindakan represi oleh aparat yang mencoba menghalau massa.

Massa dan aparat terlibat saling dorong. Aparat juga menembakkan meriam air dan gas air mata ke arah pengunjuk rasa.

Represi aparat

Ketika matahari terbenam, aksi represi aparat pun semakin menjadi.

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi.

Polisi yang mengendarai motor trail juga dikerahkan untuk memukul mundur para pengunjuk rasa.

Massa aksi pun kocar-kacir, tidak sedikit dari mereka yang terjatuh lalu ditangkap polisi.

Politikus PDI-P Adian Napitupulu menyebut setidaknya ada 50 orang pengunjuk rasa yang ditangkap polisi. Mereka yang ditangkap pun mengalami luka-luka.

“Tadi kami sudah lihat beberapa di dalam, ada yang bibirnya pecah. Itu dari BSI Kramat. Tapi sudah kita minta lawyer, dia mengisi surat kuasa,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis malam.

Adian pun meminta polisi untuk segera melepas para pengunjuk rasa.

Ia menegaskan, para pengunjuk rasa adalah sesama rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia dengan cara yang berbeda.

“Nah, mereka menyayangi Indonesia, menyayangi konstitusi. Jadi, tidak ada alasan untuk ditahan lama-lama,” tutur Adian.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat.

Menurut dia, kekerasan itu merupakan bukti gagalnya aparat menyadari bahwa siapa pun berhak untuk melayangkan protes.

“Mereka (peserta aksi) bukan kriminal, tapi warga yang ingin mengkritik pejabat dan lembaga negara. Bahkan jika melanggar hukum pun, tidak boleh diperlakukan dengan tindakan brutal,” kata Usman.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengaku belum mengetahui soal adanya 50 orang pengunjuk rasa yang ditangkap polisi.

Aktivis 98, Adian Napitupulu mengaku terkenang masa demonstrasi besar-besaran saat reformasi 1998 silam. Ia menyampaikan hal tersebut, sesaat setelah polisi berhasil mengurai masa aksi menolak RUU Pilkada, di DPR RI.

"Memori gue terpancing ('98)," kata Adian, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8).

Adian memang tak lagi turun ke jalan. Dulu, pada era reformasi, Adian adalah salah satu pentolan massa. Ia juga sempat ditahan polisi beberapa kali karena aktivitas nya, yang kerap berlawanan dengan aparat Orde Baru kala itu.

Adian juga merupakan salah satu pendiri aliansi mahasiswa Jakarta, yang bernama Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek (Forkot). Forkot merupakan salah satu elemen mahasiswa yang berhasil menduduki gedung DPR/MPR, pada 18 Mei 1998, atau 3 hari sebelum Presiden Soeharto mundur.

Pada saat aksi massa berlangsung, Adian melihatnya, dan berpikir untuk berbuat sesuatu. Ia memutuskan datang ke Polda Metro Jaya untuk memastikan kondisi peserta aksi yang sempat diamankan polisi.

"Eh, kita harus berbuat sesuatu. Paling tidak, kita harus melihat mereka, tanya, apakah semua sesuai prosedur hukum atau sebagainya," kata Adian.

Sementara itu, KontraS mencatat, setidaknya ada 20 orang yang diamankan polisi usai aksi unjuk rasa ini.

"Per pukul 20.00 WIB teridentifikasi sebanyak 11 orang yang ditangkap di lapangan dan 9 orang yang ditangkap kemudian disampaikan melalui hotline Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD)," kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, kepada wartawan, Kamis (22/8).

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya membantah pihaknya menangkap para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menekankan bahwa upaya pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berjalan aman dan lancar. Ia juga memastikan tidak ada pendemo yang ditahan polisi.

"Tidak ada. tidak ada [yang diamankan]," ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, dia akan kembali melakukan pengecekan terkait pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu. Adian sebelumnya menyatakan telah mendata pendemo yang diamankan kepolisian.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," tambahnya.

Di sisi lain, Adian mengaku telah melakukan pendataan terkait pendeko yang diamankan oleh kepolisian. Menurutnya ada sekitar 50-an orang yang ditahan dari imbas aksi unjuk rasa di DPR RI.

"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50 an orang. Kemudian di sini kita belum tahu [di Polda Metro Jaya]. Kita cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya.

Dia juga menegaskan, apabila ada yang ditangkap namun kepolisian tidak menemukan unsur pidana, maka puluhan pendemo itu harus segera dibebaskan.

"Karena kan prinsipnya kan kita sama-sama mencintai Indonesia. Cuma dengan cara yang berbeda kan. Cara mereka mencintai Indonesia kan melakukan protes apa yang mereka yakini ini tidak adil, tidak benar, ada unsur kesewenang-wenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan bahwa pemberian dukungan dari partainya pada Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual (not for sale).

"PDI Perjuangan is not for sale," kata Adian di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.

Hal ini menyusul deklarasi seluruh partai politik untuk mendukung bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono.

Mantan aktivis '98 itu menegaskan bahwa partainya tetap tidak akan bergabung ke sana dan memilih untuk bersama masyarakat biasa.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa manuver pihak yang membuat semua partai politik di luar PDI Perjuangan berkumpul mendukung Ridwan Kamil dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Untuk diketahui, jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

Apabila PDI Perjuangan hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil.

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan," ungkap Djarot.

Untuk itu, PDI Perjuangan akan melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi partai politik yang membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong.

Apabila akan dibuat seperti itu, kata Djarot, PDI Perjuangan akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat sebab Jakarta adalah percontohan Indonesia.

"Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi, kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, terutama di Jakarta," tambahnya.

Djarot menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan tak henti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi sikap 12 partai yang tidak mengusung calonnya sendiri tetapi lebih senang bergabung dalam wadah Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memastikan bahwa PDIP tidak akan mengambil langkah seperti 12 partai politik. Menurutnya, dukungan layaknya diPilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual (not for sale).

"PDI Perjuangan is not for sale," kata Adian di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (19/8/2024).

Adian menegaskan bahwa PDIP tetap tidak akan bergabung ke sana dan memilih untuk bersama masyarakat biasa.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa manuver pihak yang membuat semua partai politik di luar PDI Perjuangan berkumpul mendukung Ridwan Kamil dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Untuk diketahui, jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

Apabila PDI Perjuangan hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil.

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan," ungkap Djarot.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi sikap 12 partai yang tidak mengusung calonnya sendiri tetapi lebih senang bergabung dalam wadah Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memastikan bahwa PDIP tidak akan mengambil langkah seperti 12 partai politik. Menurutnya, dukungan layaknya diPilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual (not for sale).

"PDI Perjuangan is not for sale," kata Adian di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (19/8/2024).

Adian menegaskan bahwa PDIP tetap tidak akan bergabung ke sana dan memilih untuk bersama masyarakat biasa.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa manuver pihak yang membuat semua partai politik di luar PDI Perjuangan berkumpul mendukung Ridwan Kamil dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Untuk diketahui, jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

Apabila PDI Perjuangan hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil.

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan," ungkap Djarot.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) buka suara perihal peluang duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP, Adian Napitupulu menyebut bahwa pihaknya bergembira atas keputusan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyandingkan kedua tokoh politik tersebut.

Hal tersebut Adian sampaikan usai ditanya apakah pihaknya bakal urung mendukung Anies apabila memilih Sohibul sebagai tandemnya.

“Bagaimana sikap PDIP melihat semua calon-calon ini? Semua yang melaksanakan konstitusi, kita bergembira,” katanya kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, wacana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemilu sebagaimana perintah konstitusi.

Dia menilai, langkah partai politik dalam memilih calon-calonnya untuk diajukan sebagai kandidat Pilkada serentak juga merupakan pemenuhan hal tersebut.

“Jadi bagaimana dengan PKS, bagaimana dengan Bang Sohibul, dengan Anies? Kita gembira saja.Always happy,” tandas Adian.

Diberitakan sebelumnya, PKS telah mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW menjelaskan bahwa PDIP, PKB, dan Nasdem juga sudah tertarik mendukung Anies maju sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, ketiga partai politik tersebut belum menerima usulan PKS ihwal paket duet Anies-Sohibul Iman tersebut.

"Beliau kan diminati PDIP, diminati oleh PKB, diminati oleh Nasdem. Tentu bisalah beliau dengan ketokohannya dan elektabilitasnya sangat tinggi [membujuk ketiga partai tersebut], siapa sih yang enggak mau mendukung beliau," jelas HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Duet politik PDIP dan Partai Golkar besar peluang terjadi pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024. Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu mengatakan, partainya mengundang calon bupati (cabup) dari Golkar Ade Ruhandi alias Jaro Ade untuk dipasangkan dengan Musyafaur Rahman alias Kang Mus untuk menjadi calon wakil bupati (cawabup).

Menurut Adian, keduanya bersama-sama datang ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (29/7/2024), untuk mematangkan koalisi. "Kehadiran keduanya (Ade dan Musyafaur), dalam rangka konsolidasi dan tindak lanjut dari pembicaraan di level DPP, antara Golkar dan PDI Perjuangan," kata Adian dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Adian menjelaskan, sebelum mengundang Jaro Ade dan Kang Mus, sebetulnya komunikasi politik di level pemimpin pusat kedua partai sudah dilakukan. Adian bersama-sama Ketua DPP Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Dedi Yevry Hanteru Sitorus sudah membicarakan bakal duet politik tersebut dengan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dalam perjumpaan tersebut, segala pintu komunikasi politik sengaja dibuka untuk dapat memasangkan Ade Ruhandi dan Musyafaur pada Pilbup Bogor 2024. Dari komunikasi politik tersebut, PDIP dan Golkar sama-sama mengkaji banyak hal.

Terutama, kata Adian, terkait potensi kemenangan besar dari kaolisi politik dua partai tersebut di Kabupaten Bogor. "Apalagi duet Jaro Ade dan Musyafaur, tercatat memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dalam beberapa lembaga survei. Dan secara angka-angka, serta kesiapan, peluangnya sangat besar untuk menang," kata Adian.

Dia pun optimistis, usungan cabup dan cawabup dari Golkar dan PDIP berpotensi unggul meskipun tanpa ada sokongan dari partai lain. "Kalau berdua saja, Golkar dengan PDI Perjuangan untuk pasangan ini (Ade Jaro dan Musyafaur) cukup untuk mengusung, apalagi kalau nantinya semakin banyak partai yang setuju untuk bergabung, maka itu juga akan semakin baik," ujar Adian.

Menurut dia, duet politik antara PDIP dan Golkar bukan cuma akan digagas untuk di Kabupaten Bogor. Di wilayah pemilihan lainnya, kata Adian, juga punya potensi bersatunya PDIP dan Golkar untuk bersatu mengusung calon pemimpin dan wakil pemimpin daerah yang sama dalam pesta Pilkada 2024.

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan tidak khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terulang seperti pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini sebelumnya ditanyakan oleh awak media kepada Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Adian Napitupulu. Pertanyaan itu disampaikan karena melihat Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dimajukan Gerindra pada Pilkada Jateng 2024.

"Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi, tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut? Enggak," tegas Adian ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Adian menambahkan, PDI-P lebih takut jika rakyat Indonesia miskin dan menderita. Kata dia, PDI-P juga lebih takut jika rakyat memilih pemimpin yang salah.

"Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan, sekeras apapun. Selama kebenaran berada di pihak kita," ujar Adian.

Terkait pengusungan Ahmad Luthfi oleh Gerindra, tambah Adian, tidak akan membuat PDI-P buru-buru ikut menetapkan calon untuk Pilkada Jateng.

Sebab, Adian menjelaskan bahwa menentukan calon kepala daerah dipenuhi dengan tanggung jawab.

"Kita sadar bahwa seorang kepala daerah itu akan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang dipercayakan rakyat kepada dia, bertanggung jawab kepada seluruh kebijakan yang dia keluarkan, bertanggung jawab kepada masa depan generasi di wilayah itu bagaimana kemudian kesehatan ibu dan anak dan sebagainya," ucap dia.

"Jadi untuk mengambil keputusan siapa kepala daerah kita harus berimbang jauh lebih matang, lebih dalam, memeriksa track record-nya, keberpihakannya dan sebagainya," tambahnya.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan partainya mengusung Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jateng diambil setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan akhirnya kita memutuskan ke Ahmad Luthfi,” kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta sebagaimana dikutip dari program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (22/7/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P, Adian Napitupulu memastikan bahwa partainya tidak akan terpengaruh dengan sikap partai politik lain ihwal Pilkada 2024.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya soal kemungkinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) berhadapan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan KIM, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa," kata Adian ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Ia menegaskan, PDI-P hanya akan terpengaruh ketika ada dorongan dari rakyat.

"Permintaan KIM tak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti," imbuhnya.

Terkait Anies yang sudah mendapatkan dukungan beberapa partai politik, Adian menyambut positif.

Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kedaulatan partai politik yang harus dihormati.

"Begini, ketika ada partai yang mendukung salah satu calon, mau PKS, Nasdem, Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang jalankan amanat konstitusi sebagai parpol toh. Dan kita senang dong," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P ini.

Ia menyampaikan bahwa PDI-P turut gembira jika Anies maju Pilkada Jakarta.

Tak hanya Anies, kata Adian, semua tokoh bangsa yang maju dalam Pilkada harus disambut dengan riang gembira, meski diusung partai mana pun.

"Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya," tutur Adian.

Sebelumnya diberitakan, partai yang tergabung dalam KIM disebut telah memutuskan satu nama untuk diusung guna menghadapi Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

Namun demikian, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 itu masih enggan mengungkap nama yang dimaksud.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, Koalisi Indonesia Maju akan solid dalam menghadapi Pilkada Jakarta, termasuk Pilkada Jawa Barat.

"Insya Allah. Bersatu (Koalisi Indonesia pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat). Pokoknya nanti mengejutkan," ujar Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024), dikutip dari Kompas.id.