Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai ada campur tangan Prabowo Subianto dalam menggagalkan rapat Paripurna tentang revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mahfud mengatakan bahwa ada alasan UU ini akhirnya batal disahkan usai rapat terus ditunda karena kuota forum (kuorum) tak kunjung tercapai lantaran campur tangan Prabowo Subianto.

Dia menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu melakukan komunikasi usai melakukan lawatan dari Australia dengan Ketum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Menurut Mahfud, Prabowo terkejut dengan situasi politik di Tanah Air.

“Pak Prabowo menelfon Bu Mega di malam itu, jadi tengah malam itu Bapak Prabowo itu kan di Australia, waktu malam [tanggal] 20 [Agustus] sebelum demo akan ada Paripurna besoknya,” kata Mahfud dikutip dari podcast dengan Bambang Widjojanto seperti dikutip, Senin (2/9/2024).

Mahfud mengaku bahwa melalui informannya, Prabowo memastikan bahwa adanya Paripurna pengesahan RUU Pilkada merupakan skenario untuk merubah undang-undang Pemilihan Kepala Daerah berada di luar kehendaknya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu pun akhirnya memilih untuk menginstruksikan setiap kadernya agar datang terlambat ke ruang sidang paripurna di kompleks DPR RI agar kuorum tak kunjung tercapai.

“Besoknya yang beroperasi menggagalkan rapat paripurna adalah anak Gerindra, yang bilang enggak usah datang-enggak usah datang itu menurut sumber saya, anak gerindra telat datang agar tak kuorum,” ucapnya.

Mahfud pun menekankan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu pun mengaku geram lantaran adanya upaya merubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini analisis menurut sumber-sumber [saya], itu pak Prabowo dan agak marah juga katanya, ‘Kenapa sampai ini terjadi, apa keuntungan kita dari proses [perubahan UU] ini] bagi pak Prabowo, nah itu namanya analisis politik,” pungkas Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memuji mahasiswa yang sudah mulai sadar dan bergerak terhadap ketidakadilan yang terjadi, khususnya untuk kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah.

“Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti,” kata Mega saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia juga bercerita saat perjuangan menumbangkan Orde Baru pada era 1998. Saat itu, Megawati berpidato di hadapan para mahasiswa yang turun ke jalan.

“Karena saya dulu, waktu itu beberapa masih ketemu saya, masih panggil mbak kan, 'mbak saya masih inget loh situ ke Trisakti'. 'Hei kamu masih inget?' 'Lah iya saya di situ denger pidatonya mbak’. Jadi maksud saya, jelek-jelek saya itu tahu peristiwa jaman mau reformasi itu, loh,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rasa syukurnya untuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memiliki hati nurani, dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.

“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” ucapnya.

Megawati mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, ada pihak mempermainkan putusan MK.

“Saya ga bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” pungkas Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM memantau gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah semakin memanas, di antaranya terjadi di Semarang. Demo ini sebagai perlawanan rakyat atas proses revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang beberapa lalu digulirkan DPR RI.

"Dari informasi yang kami dapatkan, aparat keamanan telah menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi, serta diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal," kata Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Atnike mengingatkan penggunaan kekuatan berlebih dan/atau kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM. "Khususnya dalam hal ini pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU HAM," ujar Atnike.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan. Komnas HAM meminta aparat justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum," ujar Atnike.

Selain itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Komnas HAM menyinggung penghalangan warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM yakni hak atas keadilan.

"Komnas HAM mendorong semua pihak untuk menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif, untuk merawat ruang demokrasi bangsa baik saat ini maupun di masa depan," ujar Atnike.

Kuasa hukum Gerakan Rakyat Menggugat Jawa Tengah, Tuti Wijaya, mencatat puluhan mahasiswa dirawat di sejumlah rumah sakit akibat demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Semarang, Senin petang. "Ada 33 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagian besar mengalami sesak napas, ada juga yang mengalami luka di kepala," kata kuasa hukum para mahasiswa tersebut

Usai aksi yang berakhir ricuh tersebut, lanjut dia, terdapat pula enam orang mahasiswa dan 21 pelajar yang diamankan oleh polisi. Menurut dia, para pelajar dan mahasiswa tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang hingga malam hari.

"Ini masih data sementara, kami masih belum bisa mendampingi," katanya.

Padahal, lanjut dia, terhadap anak di bawah umur, maka proses pemeriksaannya harus didampingi oleh kuasa hukum atau walinya. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian untuk membuka akses seluas-luasnya dalam pemberian pendampingan hukum.

Terpisah, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyayangkan keterlibatan oknum siswa SMK dalam demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Semarang yang berakhir ricuh itu. "Kami sayangkan mahasiswa melibatkan siswa SMK dan mereka terprovokasi," kata Irwan Anwar.

Menurut dia, para siswa yang masih berseragam sekolah tersebut membawa kayu panjang dan ikut melempari polisi. Bahkan, lanjut dia, Wakasat Intel Polrestabes Semarang ikut terluka akibat lemparan kayu tersebut.

Sebelumnya, polisi membubarkan paksa aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Semarang pada Senin petang. Sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.

Dalam aksinya, para mahasiswa merusak dua pintu gerbang kompleks kantor yang berada satu lokasi dengan kantor Wali Kota Semarang. Polisi mendorong massa mahasiswa ke arah Utara di Jalan Pemuda dengan menggunakan mobil meriam air dan tembakan gas air mata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah perdana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai dosen tamu. Dalam kegiatan tersebut, seorang mahasiswa bertanya berkaitan dampak kisruh RUU Pilkada terhadap perekonomian Indonesia.

“Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?,” tanya salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di channel YouTube FEB UI, Senin (26/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya ekonomi suatu negara berdiri di atas fondasi hukum dan sistem pemerintahan. Amerika Serikat bisa menjadi negara maju bukan karena tanpa terpaan.

“Negara bisa maju seperti di AS bukan karena diam-diam saja. Mereka banyak sekali terjadi perang saudara, punya senjata setiap orang, tapi mereka bisa menghasilkan banyak inovasi,” ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu juga mencontohkan, Benua Amerika yang terdiri dari beberapa negara besar namun keberhasilan ekonominya tidak merata di seluruh wilayah. Tidak semuanya memiliki perekonomian besar seperti Amerika Serikat.

“Lihat Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana di benua ini, yang di tengah maju banget, di atas maju, tapi di bawahnya Amerika Latin agak mundur (ekonominya). Bagaimana outcome-nya berbeda?” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan hal tersebut dikarenakan suatu negara harus memperhatikan dari sisi tata kelola dan tatanan hukumnya. Jika tatanan hukum dan tata kelolanya bersifat eksploitatif maka menurut Sri Mulyani terjadi the winner takes all.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu hanya berpesan, integritas merupakan kunci dalam menjalankan profesi apapun. “Jika kalian bangun karakter baik, nanti akan terjaga. Dimanapun kalian berpegang teguh itu karena itu currency, pegang terus prinsip yang baik, itu currency kalian yang tidak bisa dijual, itu mata uang kalian sejatinya,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah perdana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai dosen tamu. Dalam kegiatan tersebut, seorang mahasiswa bertanya berkaitan dampak kisruh RUU Pilkada terhadap perekonomian Indonesia.

“Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?,” tanya salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di channel YouTube FEB UI, Senin (26/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya ekonomi suatu negara berdiri di atas fondasi hukum dan sistem pemerintahan. Amerika Serikat bisa menjadi negara maju bukan karena tanpa terpaan.

“Negara bisa maju seperti di AS bukan karena diam-diam saja. Mereka banyak sekali terjadi perang saudara, punya senjata setiap orang, tapi mereka bisa menghasilkan banyak inovasi,” ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu juga mencontohkan, Benua Amerika yang terdiri dari beberapa negara besar namun keberhasilan ekonominya tidak merata di seluruh wilayah. Tidak semuanya memiliki perekonomian besar seperti Amerika Serikat.

“Lihat Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana di benua ini, yang di tengah maju banget, di atas maju, tapi di bawahnya Amerika Latin agak mundur (ekonominya). Bagaimana outcome-nya berbeda?” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan hal tersebut dikarenakan suatu negara harus memperhatikan dari sisi tata kelola dan tatanan hukumnya. Jika tatanan hukum dan tata kelolanya bersifat eksploitatif maka menurut Sri Mulyani terjadi the winner takes all.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu hanya berpesan, integritas merupakan kunci dalam menjalankan profesi apapun. “Jika kalian bangun karakter baik, nanti akan terjaga. Dimanapun kalian berpegang teguh itu karena itu currency, pegang terus prinsip yang baik, itu currency kalian yang tidak bisa dijual, itu mata uang kalian sejatinya,” ujar Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. SEA Limited adalah perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerceShopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

Sementara karyawan Shopee lainnya, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

“Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, warganet Indonesia menyoroti Kaesang dan Erina yang pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Kepergian mereka bersamaan dengan saat ribuan masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada yang ditengarai sebagai upaya membuka jalan Kaesang untuk ikut pada Pilkada mendatang.

Netizen pun menemukan fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Seorang warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Lantas, bagaimana sebenarnya sosok taipan Gang Ye, bos Garena dan Shopee yang diduga berikan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan Erina?

Profil Gang Ye

Gang Ye adalah seorang taipan asal Singapura yang merupakan salah satu pendiri dan petinggi SEA Group. Melansir dari Forbes, dia mendirikan perusahaan itu bersama Forrest Li dan David Chen. Dia juga memiliki harta kekayaan sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 51 triliun per 26 Agustus 2024.

Melansir dari laman resmi SEA Limited, selain sebagai pendiri Gang Ye juga merupakan anggota dewan direksi SEA Group sejak Maret 2010. Dia menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) SEA sejak Januari 2017 dan menduduki posisi sebagai Chief Technology Officer (CTO) pada Maret 2010 hingga Desember 2016.

Gang Ye sebelumnya bekerja sebagai Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Dia juga pernah bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit Wilmar International. Adapun Gang Ye merupakan lulusan Sarjana Sains dalam Ilmu Komputer dan Ekonomi dari Carnegie Mellon University.

Dalam bisnisnya, Gang Ye didukung oleh Tencent, yang juga memiliki saham cukup besar di SEA Group. Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan itu pun menarik sejumlah investor besar untuk mendanai operasional perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan ekuitas swasta General Atlantic dan putra miliarder Malaysia Robert Kuok, Kuok Khoon Hua.

Melansir dari Forbes, SEA membukukan laba bersih tahunan pertamanya sebesar US$ 163 juta pada tahun 2023. Selain e-commerce dan permainan online, SEA juga melebarkan sayap dengan meluncurkan layanan perbankan digital di Singapura, Indonesia, dan Filipina melalui Seabank.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. SEA Limited adalah perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerceShopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

Sementara karyawan Shopee lainnya, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

“Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, warganet Indonesia menyoroti Kaesang dan Erina yang pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Kepergian mereka bersamaan dengan saat ribuan masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada yang ditengarai sebagai upaya membuka jalan Kaesang untuk ikut pada Pilkada mendatang.

Netizen pun menemukan fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Seorang warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Lantas, bagaimana sebenarnya sosok taipan Gang Ye, bos Garena dan Shopee yang diduga berikan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan Erina?

Profil Gang Ye

Gang Ye adalah seorang taipan asal Singapura yang merupakan salah satu pendiri dan petinggi SEA Group. Melansir dari Forbes, dia mendirikan perusahaan itu bersama Forrest Li dan David Chen. Dia juga memiliki harta kekayaan sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 51 triliun per 26 Agustus 2024.

Melansir dari laman resmi SEA Limited, selain sebagai pendiri Gang Ye juga merupakan anggota dewan direksi SEA Group sejak Maret 2010. Dia menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) SEA sejak Januari 2017 dan menduduki posisi sebagai Chief Technology Officer (CTO) pada Maret 2010 hingga Desember 2016.

Gang Ye sebelumnya bekerja sebagai Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Dia juga pernah bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit Wilmar International. Adapun Gang Ye merupakan lulusan Sarjana Sains dalam Ilmu Komputer dan Ekonomi dari Carnegie Mellon University.

Dalam bisnisnya, Gang Ye didukung oleh Tencent, yang juga memiliki saham cukup besar di SEA Group. Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan itu pun menarik sejumlah investor besar untuk mendanai operasional perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan ekuitas swasta General Atlantic dan putra miliarder Malaysia Robert Kuok, Kuok Khoon Hua.

Melansir dari Forbes, SEA membukukan laba bersih tahunan pertamanya sebesar US$ 163 juta pada tahun 2023. Selain e-commerce dan permainan online, SEA juga melebarkan sayap dengan meluncurkan layanan perbankan digital di Singapura, Indonesia, dan Filipina melalui Seabank.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) soal dampak dari Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada sebagai cerminan krisis demokrasi saat ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh salah satu mahasiswa baru UI dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).

"Ibu sudah melewati banyak krisis selama karir Ibu, 98, global financial crisis 2008. Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?" tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengajak mahasiswa tersebut untuk berkaca dari Benua Amerika, yang dijajah oleh bangsa Portugis dan Jerman, namun hasilnya berbeda untuk setiap wilayah. Dapat terlihat dari kondisi saat ini, baik di Kanada hingga Amerika Latin.

"Kalian lihat Benua Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana bisa ada benua gini di tengah maju banget di atas maju, tapi di bawah [Amerika latin] agak mundur. Amerika Latin isinya juga bekas penjajah Portugis, Jerman ada disana, how come outcome-nya berbeda?" tuturnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu negara, termasuk Indonesia, harus diurus mulai dari tata kelola dan tatanan hukumnya.

Bila tatanan hukum dan tata kelolanya sifatnya eksploitatif, maka yang terjadi sang pemenang akan mengambil segalanya atau the winner takes all. Sementara kompetisi akan dimatikan, maka yang akan terjadi adalah ekploitasi.

"Sama seperti kejadian kita penjajahan, kalau Indonesia sudah mengadopsi demokrasi, kita menghormati sistem demokrasi itu," jawabnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya bercerita bahwa hari-harinya bertemu bersama partai politik, politisi, kabinet, investor, hingga mahasiswa. Namun dirinya menegaskan tidak memiliki split personality atau kepribadian ganda.

"Dalam artian, kalau ke cucu saya akan jadi nenek baik, jadi istri agak baik, jadi menteri rada amburadul, jadi pemimpin, kan ini untuk pemimpin politik juga, karena saya harus deal withpolitik, kacau balau, ya nanti akan kacau aja," ungkapnya.

Meski demikian, bendahara negara tersebut berpesan terhadap mahasiswa-mahasiswa UI tersebut untuk menjaga prinsip-prinsip hidup yang baik, apapun profesinya.

Berawal dengan menjaga integritas diri yang tak melulu soal menjauhi korupsi, tetapi juga dari hal sederhana lainnya dengan menepati janji yang telah dibuat dan tidak menyontek.

"Jadi pesan saya ke kalian, no matter how you are, upholds itu. Karena itu adalah currency.. mata uang kalian yang sejati, dan itu akan membuat hidup kalian menurut Islam makrifat, menjadi manusia yang mempimpin diri sendiri dan dunia," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin, 26 Agustus 2024, dibuka meningkat setelah polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mereda. Polemik mereda setelah DPR menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap UU Pilkada yang bakal menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas usia calon kepala daerah berubah.

Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah melesat 182 poin atau 1,17 persen menjadi Rp 15.310 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.492 per dolar AS. "Ketegangan politik mereda setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Alhasil, rupiah menguat diikuti kinerja aset-aset keuangan yang menguat, yakni saham dan obligasi," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Pada Kamis (22/8/2024), rupiah bersamaan dengan saham domestik, melemah akibat meluasnya aksi protes di Indonesia. Protes massa terjadi di berbagai kota karena DPR bermaksud merevisi UU Pilkada yang berpotensi menjadi karpet merah bagiputra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur meski secara aturan usianya belum mencukupi.

Pekan lalu, rata-rata harian volume perdagangan obligasi pemerintah tercatat sebesar Rp 27,48 triliun, lebih tinggi dari pekan sebelumnya, yang sebesar Rp 19,82 triliun, secara rata-rata.

Kepemilikan asing pada obligasi Pemerintah Indonesia melonjak Rp 9,59 triliun menjadi Rp 831 triliun atau 14,45 persen dari total yang beredar pada 22 Agustus 2024.

Saat ini Kaesang masih menjadi sorotan publik. Apalagi saat aksi protes merebak di dalam negeri, Kaesang dan istrinya, Erina Gudono jalan-jalan ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi yang biaya sewanya ditaksir mencapaiRp 308,8 juta per jam.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memintaKaesang Pangarepmenjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono tersebut. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi mereka sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

"Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar Achmad.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak RUU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024.

Achmad melanjutkan, keluarga besar Kaesang termasuk Jokowi mestinya mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap masyarakat. "Kaesang dan keluarganya perlu merefleksikan kembali tindakan mereka dan dampaknya bagi masyarakat," ujar Achmad. "Transparansi, empati, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mestinya bisa mereka tegakkan."

Hari ini akun media sosial Dirjen Bea Cukai juga diserbu netizen gara-gara Kaesang. Dirjen Bea Cukai didesak untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan tidak adanya pemeriksaan terhadap barang milik Kaesang dan Erina Gudono saat pulang dari Amerika. Sebab, dari video yang beredar barang dari pesawat yang ditumpangi Kaesang langsung dimasukkan ke mobil yang dia kendarai.

Bisnis.com, JAKARTA -- Suasana kongres Nasdem mendadak riuh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurahkan perasaannya yang merasa ditinggal ramai-ramai menjelang akhir jabatannya.

Tidak jelas konteks apa yang disampaikan oleh kepala negara apakah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik yang terjadi belakangan ini atau tidak. Namun dalam lanjutan sambutannya Jokowi ingin memastikan bahwa Nasdem tidak akan mengikuti jejak yang lain.

"Biasanya datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin, tidak dengan Bang Surya dan tidak dengan Nasdem," ujar Jokowi Minggu (26/8/2024) kemarin.

Jokowi memang segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), nama yang hampir sama dengan kabinet Jokowi saat ini, Kabinet Indonesia Maju.

Namun alih-alih menyiapkan transisi kekuasaan secara smooth kepada penggantinya, pemerintahan Jokowi justru kerap menimbulkan kontroversi. Peristiwa yang baru saja terjadi adalah proses amandemen Undang-undang Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Amandemen UU Pilkada dilakukan untuk mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi alias MK No.60/PUU.XXII/2024 tentang threshold atau ambang batas pengusungan calon dalam Pilkada dan Putusan MK No.70/PUU.XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.

Kedua putusan itu dianggap sebagai terobosan karena memberikan peluang bagi partai politik yang memiliki kursi di bawah 20% kursi parlemen untuk mengusung calonnya sendiri. Putusan ini juga memberi jalan kepada partai-partai kecil yang selama ini hanya menjadi penonton untuk mengusung calon di Pilkada.

Sementara itu, putusan 70, menutup peluang Kaesang Pangarep, yang notabene putra bungsu Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah.

Perbesar

Menariknya, setelah putusan itu dibacakan, Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. Supratman mengakui bahwa dalam pertemuan itu ada pesan khusus dari Jokowi, salah satunya percepatan pembahasan undang-undang. Bukan UU Pilkada melainkan UU Perkoperasian.

Tepat sehari setelahnya, Badan Legislasi DPR langsung mengadakan rapat pembahasan RUU Pilkada. Tidak sampai 7 jam Baleg, minus fraksi PDIP, menyetujui untuk membawa RUU Pilkada ke paripurna pada Kamis (22/8/2024). Namun demikian rencana tinggal rencana. Niat DPR mengesahkan RUU Pilkada batal. Rapat tidak kuorum.

Di sisi lain rakyat yang kadung marah kemudian menggeruduk gedung DPR. Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. RUU Pilkada, kalau merujuk dari spanduk atau poster demo pada waktu itu, dianggap sebagai cara pelanggengan dinasti politik.

DPR yang melihat protes meluas, akhirnya memastikan bahwa UU Pilkada tidak akan disahkan. Mereka memutuskan untuk mengadopsi putusan MK. Alhasil, Kaesang batal maju jadi bakal cawagub Jateng meski telah mengurus surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun Jokowi tidak mempersoalkan demonstrasi tersebut. Menurutnya demonstrasi sangat baik dalam demokrasi. “Ini penyampaian aspirasi rakyat. Sangat baik,” jelasnya belum lama ini.

Peta Politik Pendukung Prabowo

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan perolehan kursi DPR hasil Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024. PDIP masih menjadi partai pemenang dengan jumlah kursi paling banyak dibandingkan partai lain di parlemen.

Meski demikian, jika dikaitkan dengan konstelasi politik saat ini, terjadi perbedaan jumlah kursi yang cukup signifikan antara Koalisi Indonesia Maju plus dengan partai berlambang banteng tersebut.

Perbesar

Sekadar catatan, PDIP hanya memperoleh 110 kursi atau 18,97% dari total kursi sebanyak 580. PDIP mengalami penurunan 18 kursi dibandingkan Pileg 2019 lalu. Itu artinya KIM plus menguasai 470 kursi atau 81,03%.

Menariknya lagi, mayoritas partai anggota KIM Plus memperoleh lonjakan suara cukup signifikan. Golkar misalnya, memiliki nasib jauh lebih baik. Sempat diprediksi hanya memperoleh suara tidak lebih dari 10% oleh lembaga survei. Partai beringin tercatat meraup 102 kursi atau sebanyak 17,59% atau naik 17 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2019.

Partai lain yang mengalami kenaikan perolehan kursi adalah Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut memperoleh 86 kursi atau 14,83% dari total kursi di DPR. Gerindra memperoleh tambahan 8 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya.

Nasdem menempati peringkat keempat dengan perolehan 69 kursi atau 11,9%. Jumlah itu naik sebanyak 10 kursi dari hasil Pemilu 2019. PKB tetap berada di peringkat ke 5 dengan perolehan sebanyak 58 kursi (11,7%).

Sementara itu, PKS memperoleh 53 kursi (9,14%) dan PAN 48 kursi (8,28%). Kedua partai itu masing-masing memperoleh kenaikan sebanyak 3 kursi dan 4 kursi di Pileg 2024. Sedangkan Demokrat sejatinya bernasib sama dengan PDIP. Perolehan di parlemen turun 10 kursi menjadi 44 kursi atau 7,59%.

Adapun PPP, partai yang sejak tahun 1977 selalu berada di parlemen, tidak masuk sebagai partai parlemen untuk periode 2024-2029.

Nasib PPP juga dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Perolehan partai yang selama kampanye mendaku sebagai 'Partai Jokowi' itu di bawah parliamentary threshold.

Bantah Hubungan Retak

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan retak.

Perbesar

Prabowo mengingatkan agar rakyat Indonesia jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak luar. Prabowo menegaskan, terpilihnya dia menjadi Presiden Indonesia adalah mandat dari rakyat.

Meski begitu, dia menilai masih ada pihak yang merasa lebih tahu darinya, mengomentari kinerjanya, hingga mengaitkan dengan hubungannya yang tak harmonis Jokowi.

"Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Selalu mengadu domba. Selalu mengadu domba," kata Prabowo dalam penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Kempinski Hotel, Jakarta, Sabtu (28/8/2029).

Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut mengatakan agar masyarakat jangan terpancing dengan isu retaknya hubungan dia dengan Jokowi.

"Kalau itu jengkel yaudah lah biarlah saja. Kalau ada yang gak mau move on gapapa biarlah. Kita gak mau terpancing, kita bukan anak kecil. Jangan pakai alat yang dulu-dulu adu domba. Ngintelin orang, ngintel itu untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkaran SUrvei Indonesia (LSI) Denny JA, mengatakan aksi protes mahasiswa, LSM, guru besar, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), batalnya RUU Pilkada, berujung pada tiga berkah sekaligus.

“Karena terjadi di bulan Agustus, sebut saja ini berkah proklamasi. Ia disebut berkah karena ujung dari dinamika politik ini justru lebih baik bagi penguatan demokrasi Indonesia,” kata Denny dalam siaran pers, Ahad (25/8/2024).

Dijelaskan Denny JA, berkah pertama adalah kompetisi politik, yang merupakan fondasi demokrasi, kini lebih terbuka. Tak ada demokrasi tanpa kompetisi politik.

Sebelum dinamika politik, kata dia, pada Juli 2024, partai atau koalisi partai yang bisa mencalonkan kepala daerah hanya pemilik kursi DPR minimal 20%, atau pemilik suara 25%. “Kini di bulan Agustus, berkat putusan MK, aksi protes mahasiswa, dan civil society, KPU dan DPR bersepakat menjalankan syarat yang lebih rendah. Untuk boleh mencalonkan, partai atau koalisi partai cukup dengan persentase 10% - 6,5%, sesuai dengan jumlah populasi penduduk,” paparnya.

Semakin rendah persentase persyaratan, menurut Denny JA, semakin terbuka pula kompetisi politik. Ini menghindari tragedi dan komedi demokrasi: terjadinya pilkada seorang calon hanya melawan kotak kosong.

“Kini politik Indonesia lebih kompetitif. Semakin banyak partai yang bisa mencalonkan. Mahar politik untuk memperoleh dukungan partai bisa ditekan. Bahkan partai politik yang tak dapat kursi di legislatif potensial bisa ikut mencalonkan kepala daerah,” ungkap Denny JA.

Berkah politik kedua, menurut Denny JA, dinamika politik ini memberikan memori kolektif jangka panjang. Bahwa negara ini tak hanya berisi partai politik. Kata Denny JA, politik terlalu penting jika hanya diatur oleh partai politik.

“Di dalam negara, juga ada civil society aktivis, intelektual, penulis, para guru besar, LSM. Mereka juga berhak menentukan bulat lonjong negeri ini,” paparnya.

Dijelaskan Denny JA, dalam sejarah Indonesia, civil society beberapa kali memainkan peran signifikan, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, tumbangnya Orde Lama 1966, dan tumbangnya Orde Baru 1998.

“Dinamika ini menyadarkan kita bahwa negara Indonesia ternyata memiliki batas ambang toleransi. Jika ambang batas itu terlewati, tanpa dikomando, civil society bergerak,” kata dia.

Adapun berkah politik ketiga, menurut Denny, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan civil society menuju harmoni yang baru, senada, satu kata, satu sikap.

Sebelumnya, kata Denny JA, DPR dan pemerintah diberitakan akan melakukan RUU Pilkada, yang mengembalikan apa yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu syarat mencalonkan kepala daerah sebesar 20% kursi DPR dan 25% suara.

Jika RUU Pilkada itu jadi disahkan, akan lahir preseden ganjil dalam proses demokrasi. Yakni norma baru yang diciptakan Mahkamah Konstitusi, hasil dari judicial activism-nya, yang dalam kasus ini mengatur syarat persentase baru calon sah Pilkada 6,5% - 10%, bisa dibatalkan oleh UU baru DPR dan Pemerintah.

“Akan muncul kesan tafsir konstitusi dari MK dikalahkan oleh DPR dan pemerintah. Niscaya ini akan menjadi benih krisis kelembagaan dan distrust jangka panjang kepada lembaga negara,” ungkap Denny JA.

Tapi kini, lanjut Denny JA,partai politik, DPR, lembaga presiden, membatalkan RUU Pilkada itu. Merekaberselancar dengan civil society, menghormati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tiga berkah proklamasi ini justru menjadi penutup yang baik dari pemerintahan Jokowi. Dan juga awal yang baik dari pemerintahan Prabowo.

“Dinamika politik bulan Agustus ini meninggalkan berkah, pesan yang mendalam. Ternyata hadir kesadaran kolektif, invisible hand, tangan yang tak terlihat, yang menjaga ambang batas demokrasi,” papar Denny JA. Ini sekaligus juga menjadi pegangan bagi semua kita, untuk tidak melampaui batas, dan untuk berani menjaga semangat reformasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi.

"Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, KPU, dan pemerintah dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Doli mengatakan disetujuinya rancangan PKPU yang mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

"Jadi, insyaallah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Doli berharap Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam dapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat langsung disahkan pula pada Ahad ini.

"Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segera diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum menyusul unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan putusan MK terkait pilkada langsung disahkan pada hari ini juga. "Hari ini langsung kami harmonisasi, dan sesegera mungkin kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," kata Supratman.

Supratman mengatakan akan mengupayakan agar rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera disahkan pada Ahad untuk digunakan KPU sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pilkada.

"Ini lagi langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, dan hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ujarnya.