JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berulang kali tertangkap kamera menggunakan Maung Garuda atau Maung MV3 Limousine sebagai kendaraan dinasnya.

Pertama, saat menuju Istana Merdeka, Jakarta, usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Saat itu, Prabowo terlihat keluar dari sunroof Maung Garuda untuk menyapa masyarakat yang berbaris di jalan dan menyambutnya.

Ritual menyapa masyarakat dari sunroof Maung Garuda juga dilakukan Prabowo saat meninggalkan kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 27 Oktober 2024.

Bahkan, Prabowo memerintahkan agar mobil buatan PT Pindad itu menjadi kendaraan dinas semua anggota Kabinet Merah Putih.

"Arahan Pak Prabowo waktu retret (di Akademi Militer) agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Namun, Hasan mengatakan, masih harus mengecek apakah kendaraan dinas Maung Pindad itu sudah bisa digunakan Kabinet Merah Putih pekan depan atau belum.

“TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," ujar Hasan.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," katanya lagi.

Lantas, kendaraan apa saja yang digunakan Presiden RI dari ke masa? Berikut rangkuman Kompas.com.

Soekarno

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Pertama RI Soekarno menggunakan mobil Buick-8 sebagai kendaraan dinasnya.

Mobil buatan Amerika Serikat pada 1939 ini tergolong tipe Limited-8. Selain itu, termasuk yang terbilang tangguh di eranya, dengan kapasitas mesin 5.247cc.

Buick-8 dengan pelat REP-1 itu sempat dipamerkan menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Dikutip dari Antaranews, Buick yang digunakan Presiden Sukarno merupakan satu dari 1.451 unit yang diproduksi pada 1939.

Tetapi, sebetulnya mobil ini tidak dibeli melainkan ditemukan oleh Ketua Barisan Banteng, Sudiro, pada 1945 di belakang kantor Departemen Perhubungan, pada akhir penjajahan Jepang 1945.

Kemudian, mobil tersebut dipersembahkan kepada Presiden Soekarno.

Selain Buick-8, Presiden Soekarno memiliki mobil dinas lainnya, yakni Cadillac 75, Mercedes-Benz 600, GAZ 13, Zil 111, Lincoln Cosmopolitan (limosin cabrio) dan Chrysler Imperial.

Soeharto

Sementara itu, Presiden ke-2 RI Soeharto terakhir kali menggunakan Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL.

Dikutip dari laman Indonesiabaik.id yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mobil buatan tahun 1982 itu memiliki kekuatan mesin 5.000cc.

Mobil tersebut juga sempat menjadi tunggangan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Presiden ke-5 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dilansir dari Antaranews, Presiden Soeharto menggunakan Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL tersebut saat meninggalkan Istana Kepresidenan setelah membacakan surat pengunduran diri pada 21 Mei 1998.

Sebelum memilih seri yang dikeluarkan Mercedes-Benz, Soeharto sempat menggunakan Cadillac DeVille Series 70 Fleetwood Limousine pada 1966.

Kemudian, Cadillac DeVille Series 75 Fleetwood Limousine pada 1971, yang memiliki kapasitas mesin lebih besar menjadi 7.729cc OHV V8.

Hingga akhirnya, Soeharto beralih ke Mercedes-Benz W116 Barong keluaran 1975. Lalu, Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL.

Namun, sebelum lengser, Soeharto sempat membeli Mercedes-Benz W140 S600 pada 1994. Mobil ini nantinya diwariskan pada pemimpin selanjutnya.

BJ Habibie

Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang naik untuk menggantikan Soeharto awalnya menggunakan Cadillac Fleetwood Brougham buatan tahun 1980, dengan kapasitas mesin 4.100cc

Namun, BJ Habibie juga pernah menggunakan Mercedes Benz S280 yang diproduksi tahun 1980. Mobil ini biasa disebut dengan Mercy Barong.

Serta, Mercedes-Benz W126 yang pernah dipakai Presiden Soeharto.

Gus Dur

Presiden ke-4 RI Gus Dur menunggangi Mercedes-Benz W140 S600 yang merupakan warisan dari pemerintahan Soeharto.

Namun, berdasarkan pameran mobil kepresidenan dari masa ke masa, Gus Dur juga pernah menggunakan Mercedes Benz S280.

Megawati Soekarnoputri

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga masih menunggangi mobil dinas yang merupakan warisan dari era Soeharto, yakni Mercedes-Benz W140 S600.

Salah satu keunggulan mobil ini adalah dirancang dengan ban yang menggunakan flat tire (ban mati).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden ke-6 RI SBY juga masih sempat merasakan menggunakan Mercedes-Benz W140 S600 sebagai kendaraan dinasnya.

Namun, pada 2008, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membeli Mercedes-Benz W221 S600 Guard.

Mobil bullet proof dengan fitur canggih ini akhirnya digunakan sebagai mobil kepresidenan era Presiden SBY.

Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih menggunakan Mercedes-Benz W221 S600 Guard.

Dikutip dari Antaranews, mobil ini sudah memiliki standar keamanan Eropa B6/B7 yang artinya mampu menahan proyektil senjata api berukuran kecil standar militer, serta mampu memberikan perlindungan dari serpihan ledakan granat tangan dan sejumlah bahan ledak lain.

Namun, diberitakan Kompas.com, Presiden Jokowi terlihat menunggangi Mercedes-Benz S680 Guard sebelum purnatugas.

Mobil itu dipakai saat menghadiri pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Menariknya, saat itu, mewah tersebut terlihat tidak lagi mengenakan pelat nomor khusus "RI 1", melainkan tulisan "INDONESIA”.

S-Class yang satu ini diklaim sebagai mobil paling aman untuk kepala negara. Pasalnya, generasi terbaru W223 ini memiliki bodi anti-peluru

Bodinya juga didesain khusus dan memiliki sertifikasi VPAM VR10. Mobil ini disebut-sebut sebagai satu-satunya mobil yang memiliki uji balistik tertinggi untuk jajaran mobil sipil. Permukaan bagian dalam kaca dilapisi dengan polikarbonat untuk perlindungan dari serpihan.

Selain tahan peluru, bodinya juga tahan terhadap ledakan. Sebab, bagian bodi, termasuk lantai, atap, dan bodi samping, sudah memenuhi persyaratan ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicle).

Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat yang dibangun oleh perusahaan manufaktur pesawat satu-satunya di Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) laris manis dibeli Republik Demokratik Kongo.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkap lima unit pesawat jenis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sudah terjual ke Republik Demokratik Kongo.

Pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Adapun, nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs US$1=Rp15.500.

Sosok di Balik PTDI

Pria dengan nama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie adalah sosok di balik lahirnya PT Dirgantara Indonesia. Dia lahir di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936.

Sebelum menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia, BJ Habibie menempuh pendidikan di SMAK Dago, Bandung pada 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Karena kepintaran dan kecerdasannya, BJ Habibie kemudian melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Namun, alih-alih menggunakan beasiswa, BJ Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A Tuti Marini Puspowardojo.

Di Jerman, BJ Habibie memilih kuliah di jurusan Teknik Penerbangan spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman pada 1955.

Di sana BJ Habibie belajar menguasai teknologi pesawat dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia.

Berawal dari PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan pada 26 April 1976, perusahaan tersebut secara resmi didirikan dengan BJ Habibie ditunjuk sebagai Direktur Utama. Ketika fasilitas fisik industri ini selesai, pada Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang ini.

Pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dipindahkan ke PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN.

Pada periode inilah seluruh infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, hukum dan peraturan, dan yang terkait dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang diselenggarakan secara terpadu.

Selain itu, industri ini juga mengembangkan teknologi yang progresif dan konsep transformasi industri yang ternyata memberikan hasil optimal dalam upaya penguasaan teknologi penerbangan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 20 tahun.

Selama 24 tahun pendiriannya, IPTN telah berhasil mentransfer teknologi penerbangan yang canggih dan mutakhir, sebagian besar dari belahan bumi barat, ke Indonesia. IPTN juga menguasai desain pesawat, pengembangan, dan manufaktur komuter regional kecil hingga menengah.

Dalam menghadapi sistem pasar global baru, IPTN mendefinisikan kembali dirinya menjadi 'IPTN 2000' yang menerapkan strategi baru, berorientasi bisnis, untuk memenuhi situasi saat ini dengan struktur yang baru.

IPTN kemudian mulai menjual kemampuan tingginya di bidang teknik, dengan menawarkan desain pesawat untuk menguji layanan aktivitas, manufaktur, komponen pesawat dan non-pesawat serta layanan purna jual.

Setelah berkiprah, IPTN kemudian diubah namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau Indonesian Aerospace disingkat IAe yang secara resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, di Bandung pada 24 Agustus 2000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman melakukan kunjungan kerja ke SMAK Dago di Jalan Ir Juanda, Kota Bandung, Kamis (8/8/2024). Sekolah ini diketahui pernah menjadi tempat Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie menimba ilmu.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini lahan sekolah ini terlilit sengketa lahan antara pihak yayasan SMAK Dago dengan pihak yang tengah menduduki lahan SMAK Dago, PT Graha Multi Insani (GMI). Karena itu, Habiburokhman melakukan upaya mediasi untuk menyelamatkan lahan aset negara tersebut.

Saat berkunjung ke sekolah ini, Habiburokhman juga didampingi beberapa anggota Komisi III DPR RI lainnya, yaitu Moh Rano Alfath, Heru Widodo, Nazarrudin Dek Gam, dan Supriansa. Setelah melihat langsung lahan dan bangunan sekolah tersebut, mereka pun memeprtemukan kedua belah pihak yang bersengketa di komplek Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, yang terletak di depan SMAK Dago.

Proses mediasi berlangsung alot. Masing-masing mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut. Namun, Habiburokhman menegaskan bahwa lahan SMAK Dago tersebut merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Hal ini berdasarkan adanya surat dari Kementerian Keuangan.

"Sebenarnya ini intinya adalah adanya surat Kementerian Keuangan. Kami concern terhadap aset negara. Banyak di daerah lain yang kami terima aset negara sekian tahun tiba-tiba dikuasai oleh pihak-pihak tidak jelas," ujar Habiburokhman di sela-sela kunjungannya, Kamis (8/8/2024).

Karena lahan SMAK Dago ini aset negara, kata dia, maka bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi. Karena itu, dia pum meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa lebih lanjut kasus ini.

"Karena aset negara berarti kan arahnya tindak pidana korupsi. Kami minta kejaksaan tinggi untuk cek perkara ini, jangan sampai negara yang rugi," ucap Waketum Partai Gerindra ini.

"Nanti kami akan gelar rapat dengan pendapat umum di Komisi III DPR RI demi penyelamatan aset negara," kata Habiburokhman.

Sementara ini, lahan tersebut masih diklaim oleh pihak swasta lain hingga menaruh plang kepemilikan dan mengerahkan oknum ormas. Sehingga menyebabkan belajar mengajar di sekolah terganggu.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath pun meminta kepada pihak Polrestabes Bandung untuk segera mencabut plang milik swasta yang mengklaim lahan tersebut.

"Jadi mohon Pak Kapolres, nanti dari pihak PT, karena ini masih tadi sudah dinyatakan, tolong dalam status netral semua. Jadi semuanya tidak boleh ada plang (kepemilikan). Terus posisi di dalam dan lain kita netralkan," kata Rano.

"Nanti habis ini kita akan panggil. Kalau ini kita pertemukan semua, termasuk dari Kemenkeu kita panggil, nanti bapak mempunyai keputusan yang pasti dua-duanya," jelas dia.

Sebagai informasi, gedung SMAK Dago sebelum berfungsi sebagai sekolah adalah milik Het Christelijk Lyceum (HCL), sebuah lembaga milik Belanda pada masa penjajahan. BPSMK-JB menyewa tanah untuk mendirikaan SMAK Dago kepada HCL.

Lalu usai aset-aset Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, HCL pun hilang. SMAK Dago kemudian digugat oleh PLK yang mengatasnamakan HCL.

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia. Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah perekonomian nasional yang sempat merasakan krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam.

Didin menyebutkan, saat krisis moneter terjadi, Dana Moneter Internasional atau IMF menjadi pihak paling membantu negara dalam hal pemulihan perekonomian Indonesia. Namun, saat itu Indonesia tidak memiliki kedaulatan yang cukup atas penggunaan dana dari IMF.

"Kenapa industri pesawat terbang tidak berlanjut di Indonesia karena pada masa krisis moneter Indonesia tidak memiliki perekonomian yang baik, walaupun dapat bantuan dari IMF, indonesia tidak memiliki kuasa penuh dalam penggunaan dana tersebut, kondisi sedang sulit untuk memenuhi sandang ataupun pangan, sehingga industri pesawat terbang terhiraukan," kata Didin pada Kamis, 25 Juli 2024.

Pernyataan Didin disampaikan di saat memberikan penjelasannya dalam acara bedah buku bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" di Universitas Nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hubungan Internasional pada Kamis, 25 Juli 2024.

Buku yang dibedah tersebut adalah karya Irma Indrayani sebagai hasil disertasi S-3 pada saat menempuh kuliah di Universitas Nasional.

Lebih jauh, Didin menjelaskan, bahwa sejak era reformasi hingga saat ini, industri pesawat terbang di Indonesia juga tidak terlihat berkembang.

Pasalnya, sejak BJ Habibie diangkat menjadi Presiden usai Soeharto lengser, menurut Didin, pakar keilmuan pesawat terbang secara tak langsung menjadi hilang.

Hal ini seiring dengan peralihan fokus BJ Habibie dari mengembangkan teknologi ke kebijakan lain, yakni untuk memakmurkan rakyat kembali pascakrisis moneter.

Walhasil, kata Didin, momen pengembangan industri pesawat terbang di Tanah Air menjadi terlewatkan. "Indonesia tidak hanya gagal dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, namun juga gagal dalam membangunkan kembali industri pesawat terbang pada eranya," ujarnya.

Acara diskusi bedah buku itu awalnya dibuka oleh Wakil Koordinator Program Doktoral Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Eddy Guridno.

"Saya dan guru besar Unas lainnya telah menjadi saksi bagaimana Ibu," kata Eddy.

Adapun dalam buku yang bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" Irma menerangkan bahkwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sarana transportasi yang dapat mendukung sirkulasi nasional untuk kelancaran distribusi barang dan jasa maupun mobilitas orang.

Atau dengan kata lain, menurut Irma, sirkulasi nasional yang terdiri atas transportasi, komunikasi, dan informasi memiliki posisi strategis terhadap kelancaran dan kelangsungan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pada kenyataannya industri pesawat terbang jalan di tempat pada periode usai Orde Baru. "Pada Orde Baru, pembangunan industri pesawat terbang dijalankan oleh Soeharto, yang ia dikenal sebagai sosok yang kurang mempertimbangkan saran dari para teknokrat atau para pakar dibidangnya masing-masing," kata Irma yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional, seperti dikutip dari bukunya.

Kendati demikian, Irma menambahkan, pada era Soeharto, industri pesawat terbang ikut ditangani oleh BJ Habibie dan dapat mencapai puncaknya pada produksi prototype pesawat N250 di Paris Airshow pada tahun 1995.

Namun, usai Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Akibatnya, industri pesawat terbang tidak lagi menjadi prioritas negara karena minimnya dukungan dari berbagai pihak mulai dari kelompok elit, pemerintah, maupun para teknokrat.