JAKARTA, investor.id – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan perseroan telah menerapkan Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya. 

“Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC),” imbuh Agus dalam keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Agus juga mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk melakukan pendataan. Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

“Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” imbuhnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat enam modus untuk masuk dalam judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya melalui top-up, sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya dalam memerangi perjudian online dengan memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas haram tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam  menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujar Royke, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk  mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat. BNI juga menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," pungkas Royke.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan dan sejumlah penyelenggara jasa keuangan lainnya memberlakukan indikator baru untuk mendeteksi rekening pemain hingga bandar judi online dan fasilitatornya. Indikator yang dimaksud yaitu dengan mencermati transaksi mulai dari Rp 10.000 dengan frekuensinya yang cukup masif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan telah mendapatkan laporan mengenai adanya jual-beli rekening untuk transaksi dan menampung dana judi online. Namun demikian, bank kesulitan untuk mendeteksi rekening-rekening itu karena parameter yang digunakan sebelumnya berpatok pada transaksi pencucian uang, yang punya nilai cukup besar.

“Kalau ini (judi online) kan transaksi kadang-kadang melibatkan uang hanya Rp 10.000, ini yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sekarang parameternya sudah kita pakai untuk transaksi kecil namun sering, dan dilakukan penarikan yang segera, itu juga salah satu indikator,” ujar Dian dalam konferensi pers secara daring, pada Senin (8/7/2024).

Adapun OJK melaporkan bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 7.000 rekening yang diblokir karena terindikasi terlibat judi online. Ini adalah hasil sementara yang diperoleh OJK usai bersurat kepada pelaku perbankan sebulan lalu, agar bank melakukan pemblokiran dan profiling kepada rekening terindikasi judi online.

Selanjutnya, rekening yang masuk radar OJK dan telah di-profiling itu dikirimkan kepada sistem OJK bernama Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP). Sistem ini pula yang nantinya dapat dipakai perbankan untuk saling bertukar data, sehingga setiap bank dapat mengetahui rekening mana saja yang pernah terlibat di dalam judi online.

Dian mengakui bahwa blokir dan profiling oleh OJK tersebut masih terbatas pada rekening-rekening bank. Sementara aktivitas transaksi judi online melalui layanan dompet digital (e-wallet) dan penyelenggara sistem pembayaran lain perlu koordinasi lebih lanjut dengan Bank Indonesia (BI).

Di samping masif untuk menyingkap aliran dana melalui transaksi rekening bank, OJK dan sektor perbankan telah sepakat untuk merapatkan barisan memerangi aktivitas judi online. Hal ini dilakukan dengan melakukan kampanye (massive campaign) tentang bahaya judi online oleh bank, baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

“Hari ini, kita baru saja melakukan koordinasi dengan pimpinan perbankan, hampir seluruhnya level dirut dan direksi, untuk memastikan langkah-langkah kita dalam konteks penanganan judi online ini dapat dilakukan secara baik dan sistematis,” kata Dian.

Persiapan Perang dengan Bandar

Dari pertemuan itu, OJK meminta perbankan untuk melakukan beberapa penguatan seperti di satuan kerja (satker) APU-PPT setiap bank. Satuan kerja ini nantinya punya tugas lebih untuk pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud, dan lain sebagainya.

Kemudian, satuan kerja tersebut bakal mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya jual-beli rekening. Pendekatan ini akan diimbangi dengan edukasi kepada publik oleh perbankan yang diminta menyampaikan kepada para nasabahnya mengenai hak dan kewajiban mengenai kepemilikan rekening.

Tidak sampai disana, OJK mengharapkan bank mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi (TI) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online. TI menjadi krusial dan strategis mengingat frekuensi transaksi di perbankan yang mencapai jutaan per harinya.

“Karena saya kira dengan transaksi yang begitu banyak, mungkin ribuan sampai jutaan transaksi per hari di bank-bank itu, sistem TI jadi andalan kita ke depan,” imbuh Dian.

Setelah semua itu bisa bergulir dan berjalan masif, barulah OJK bersama pihak perbankan dapat bertindak lebih keras untuk memerangi aktivitas judi online di Indonesia. Khususnya kepada mereka yang bertindak sebagai bandar, fasilitator, dan lainnya terkait judi online.

“Itu yang akan ada konsekuensi blacklisting dalam arti mereka tidak boleh membuka rekening di bank. Mudah-mudahan jadi faktor-faktor pengingat kepada calon-calon mereka yang terlibat dalam judi online, supaya ada betul-betul ada faktor deterrence (pencegahan) yang menakutkan. Karena saya kira kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatannya secara normal,” demikian urai Dian.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News