JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar sekaligus pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka, berjanji akan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial jika ia jadi maju dan terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Salah satu caranya dalah dengan memperbanyak sekolah negeri dan rumah sakit.

"Karena kita tahu, pemerintah sudah bikin sekolah sebagian gratis. Rumah sakit gratis. Tapi RS enggak cukup, sekolah enggak cukup. Karena penduduk kita lebih banyak," kata Jusuf Hamka ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Anak-anak kita mau sekolah itu susah mendapat sekolah. Dan kemudian anak-anak kita mau dapat BPJS antre 4 jam. Kasihan. Orang-orang yang sakit keburu meninggal kalau kita biarkan begini," sambungnya.

Menurut Jusuf, hal ini bisa dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Ia juga mengeklaim APBD di DKI berlimpah.

"Jadi uang APBD dipakai untuk bangun RS, sekolah, infrastruktur. Jangan simpan-simpan itu uang. Kembalikan untuk umat," pungkasnya.

Pria akrab disapa Babah Alun memastikan warga Jakarta tidak boleh lagi ada yang kelaparan jika dirinya menjadi cagub. Sebab, salah satu menurunkan tingkat kejahatan adalah mensejahteraka rakyat.

"Jadi kalau warganya lapar, kantibmas pasti enggak aman. Makanya saya lihat ini sesuatu yang baik tidak boleh ada yang lapar," kata Jusuf.

Ia menegaskan, masalah kesenjangan sosial merupakan tanggung jawab bersama, terkhusus pemerintah. Jusuf berjanji akan memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Oleh sebab itu saya selalu bilang, kepada teman-teman kita pengusaha, kalau dia mampu radius 200-500 meter dari rumahnya harus tidak boleh ada orang lapar," ujarnya.

Jusuf Hamka menambahkan, dirinya diusung menjadi cagub Jakarta mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan keinginan dirinya.

Dia mengatakan, hanya mendapat kepercayaan dari keluarga besar Partai Golkar.

Jusuf mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato.

Menurut dia, menjadi cawagub ini merupakan salah satu jalan yang mulai untuk mengabdikan diri ke masayrakat.

"Lebih sreg jadi rakyat biasa kalau ditanya," kata Jusuf Hamka.

Pengusaha Jusuf Hamka mengaku bakal mengajukan gugatan class action hingga melapor ke KPK terkait persoalan utang negara yang tak kunjung dibayar.

Hal itu disampaikan Jusuf usai menemui eks Menko Polhukam Mahfud Md di kediamannya, pada Sabtu (13/7). Ia bahkan mengaku telah menunjuk pengacara Hamid Basyaid untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Saya ingin coba melakukan class action, karena kalau warga punya utang kepada negara lalu tidak dibayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action, yang tidak dibayar, barang-barang negara disita," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Hamid menyebut kliennya juga tengah mempertimbangkan melaporkan tindakan negara yang tak kunjung membayarkan utang, ke KPK.

Menurutnya, tindakan negara tersebut masuk dalam kualifikasi negara lantaran menimbulkan bunga tambahan setiap bulannya jika tak kunjung membayar utang.

"Putusan pengadilan menyatakan kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Bayangkan kalau dari Rp500 miliar saja 2 persen itu artinya Rp10 miliar per bulan," ujarnya.

"Ke mana duit itu dan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana," imbuhnya.

Sebelumnya pada 2023, Jusuf menagih utang Rp800 miliar ke negara melalui Kementerian Keuangan. Ia mengungkap utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang saat krisis dilikuidasi.

Kendati demikian, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf Rabu, 7 Juni 2023.

Kemudian, Jusuf dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Mestinya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," kata Jusuf.

Mahfud saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam membela Jusuf. Menurutnya Kementerian Keuangan wajib membayar utang itu. Ia menyebut negara akan rugi dengan bunga yang terus bertambah jika utang tersebut tak dibayar.

"Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar bunganya bertambah terus sesuai dengan putusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja itu artinya tersendiri secara hukum," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Mahfud pun meminta Kemenkeu dan Jusuf Hamka duduk bersama membicarakan jumlah uang yang mesti dibayarkan. Menurutnya, kedua pihak bisa saling mengajukan usul hingga mencapai kesepakatan.