Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp7 triliun untuk kebutuhan ekspansi jaringan tahun ini. Tercatat BTS milik perseroan mencapai 165.094 hingga akhir kuartal III/2024.

Emiten berkode saham EXCL itu mengatakan capex tersebut sebagai wujud komitmen perseroan untuk terus memperkuat jaringannya.

Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini menjelaskan perseroan telah secara aktif meningkatkan kualitas jaringan untuk mendukung konvergensi layanan.

"Hingga akhir September 2024, total base transceiver stations (BTS) XL Axiata mencapai 165.094 BTS, termasuk 110,280 unit BTS 4G," kata Dian dalam siaran pers, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya koneksi jaringan fiber optic (fiberization) sudah mencapai 62% pada akhir kuartal III/2024. Adapun, fiberisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan data dan persiapan implementasi 5G di masa depan.

Dian melanjutkan, investasi dan strategi yang dilakukan EXCL ini secara signifikan mendorong pengalaman layanan yang berkualitas. Hal itu pun terlihat dari pertumbuhan trafik layanan yang lebih dari 10% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 7.823 petabytes.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2024, EXCL membukukan kenaikan pendapatan sebesar 6,25% year-on-year (YoY) menjadi Rp23,36 triliun pada kuartal III/2024 dari Rp23,86 triliun pada kuartal III/2023.

Selanjutnya, EBITDA tercatat tumbuh 13% YoY dengan marjin EBITDA sebesar 52,4%. Laba bersih pun melesat 31,67% YoY menjadi Rp1,31 triliun hingga akhir September 2024, dari Rp999,99 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun, pendapatan dari data dan layanan digital menopang top line EXCL hingga Rp23,38 triliun atau 92% dari total pendapatan. Manajemen XL Axiata juga optimistis melihat perkembangan bisnis Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang terus bertumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. mengantongi laba bersih senilai Rp1,31 triliun atau melesat 31,67% secara tahunan (YoY) pada akhir kuartal III/2024. Kenaikan laba itu seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan ekspansi bisnis perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2024, emiten berkode saham EXCL membukukan kenaikan pendapatan sebesar 6,25% year-on-year (YoY) menjadi Rp23,36 triliun pada kuartal III/2024 dari Rp23,86 triliun pada kuartal III/2023.

Selanjutnya, EBITDA tercatat tumbuh 13% YoY dengan marjin EBITDA sebesar 52,4%. Laba bersih pun melesat 31,67% YoY menjadi Rp1,31 triliun hingga akhir September 2024, dari Rp999,99 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun, pendapatan dari data dan layanan digital menopang top line EXCL hingga Rp23,38 triliun atau 92% dari total pendapatan. Manajemen XL Axiata juga optimistis melihat perkembangan bisnis Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang terus bertumbuh.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan periode sembilan bulan pertama tahun ini, terlebih pada kuartal III/2024, industri telekomunikasi nasional mendapat tantangan signifikan. Hal itu terlihat dari kompetisi yagn makin intens dan pelemahan daya beli masyarakat.

"Namun, kami tetap bisa membukukkan performa solid dan mempertahankan pertumbuhan laba yang positif. Tantangan ke depannya akan tetap ada, khususnya mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat terdampak faktor geopolitik global dan pelemahan daya beli," kata Dian, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Dian mengatakan perseroan akan terus memperkuat inisiatif untuk menambah pundi-pundi keuangan perseroan di masa depan. Salah satunya adalah dengan layanan jasa internet rumah. Sejauh ini, bisnis FBB perseroan terus menunjukkan potensi yang menjanjikan.

Ditambah lagi XL Axiata sudah mengakuisisi 750.000 pelanggan First Media, sehingga total pelanggan FBB perseroan kini mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. Dian menambahkan, akuisisi pelanggan itu membawa XL Axiata menjadi penyedia jasa internet terbesar kedua di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur dan CEO PT XL Axiata Tbk. Dian Siswarini dan Director & Chief Business Officer PT Indosat Tbk. Danny Buldansyah berharap Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersedia mengkaji kembali biaya regulator yang dibebankan ke operator seluler, salah satunya tarif sewa spektrum frekuensi.

Rasio ongkos regulator terhadap pendapatan operator seluler Tanah Air saat ini berada di level 13-14%. Di atas rerata ongkos regulator Asia Tenggara yang sebesar 7%.

Dian mengatakan bahwa regulatory charges termasuk di antaranya BHP frekuensi, cukup memberatkan pemain telekomunikasi di tengah kondisi industri yang melandai.

Ongkos regulator yang besar juga menghambat langkah perusahaan untuk memperluas jaringan menjangkau daerah-daerah rural.

"Pertama mengenai regulatory charges, sekarang ini besarannya sudah 13-14% terhadap revenue. Kalau seperti itu, membuat kami sulit mengembangkan infrastruktur selanjutnya," katanya saat Media Gathering di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

Dian juga mengatakan ongkos regulator yang besar juga akan membuat penggelaran teknologi cepat itu berjalan lambat, karena operator tidak memiliki dana untuk ekspansi.

Menurutnya, pengguliran jaringan 5G membutuhkan investasi yang cukup besar. Apabila regulatory charges masih mahal, maka 5G hanya akan menjadi angan-angan.

Pada kesempatan berbeda, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Danny Buldansyah juga menaruh harapan yang sama, yaitu penyehatan industri telekomunikasi dengan pengkajian ulang ongkos regulator.

Terdapat beberapa poin dari komponen ongkos regulator yang kurang relevan dengan zaman saat ini.

Menurutnya, ongkos regulator berada di kisaran 10 persen, bukan 12-13%. "Idealnya barangkali 6-7% gitu ya,” kata Danny.

Sebelumnya, dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) berharap isu terkait fiber optic hingga fixed broadband menjadi perhatian di era Prabowo—Gibran, terutama dalam hal regulasi.

Ketua Umum APJATEL Jerry Siregar mengatakan bahwa industri telekomunikasi masih dihadapi dengan sejumlah isu yang belum diselesaikan, seperti perizinan hingga sewa jaringan utilitas terpadu.

“Tarif sewa jaringan utilitas itu masih terjadi mindset yang berbeda dari pimpinan-pimpinan daerah,” kata Jerry.

Jerry menyampaikan bahwa saat ini sudah ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Pada pasal 128 nomor 6 dan 7, Jerry menjelaskan bahwa beleid itu berbunyi jika pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah kota (Pemkot) tidak melaksanakan atau membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka Pemda Pemkot tersebut tidak dapat menerapkan penarikan biaya sewa jaringan fiber optic.

“Tapi jika mereka atau Pemda Pemkot dalam hal ini membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka faktor penyewa sebesar 4–16%,” imbuhnya.