BANDUNG, iNews.id – Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Kota Bandung, Jawa Barat yang tengah menggelar pameran lukisan tiba-tiba ambruk, Senin (28/10/2024) sore. Reruntuhan gedung cagar budaya itu menimpa pengunjung dan panitia yang berada di dalam.

Para korban dapat segera diselamatkan oleh warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski selamat, mereka luka-luka akibat tertimpa reruntuhan atap gedung. 

Dalam video amatir yang beredar, terlihat seorang pria berusaha melindungi seorang perempuan dari reruntuhan dengan menutupi tubuhnya.

"Saat kejadian, saya sedang berada di dalam gedung bersama dua orang lainnya. Tiba-tiba saja atap bangunan runtuh," ujar Wasfa Fadillah, salah satu korban sekaligus panitia pameran.

Salah seorang dari ketiga korban tersebut luka robek di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan intensif. "Kena apa saya kurang tahu, tapi yang jelas bocor kepalanya. Tadi enggak lama kejadian ada yang nolong,"," katanya.

Saat ini, belum diketahui secara pasti apa penyebab runtuhnya gedung cagar budaya tersebut. Tim ahli dari Dinas terkait tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya peristiwa ini. 

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Sejumlah aset Peruri di Jakarta telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 863, Nomor 864, Nomor 865 dan Nomor 892 Tahun 2023. Aset-aset tersebut di antaranya adalah Rumah Dinas di Jalan Trunojoyo Nomor 4A, Nomor 4B, Nomor 6C, dan Nomor 6D, Gedung Kantor Peruri di Jalan Palatehan, serta Rumah Dinas Direktur Utama Peruri.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan, penetapan aset Peruri sebagai Cagar Budaya menjelaskan bahwa aset-aset tersebut memiliki nilai sejarah dan kontribusi yang besar terhadap perjalanan ekonomi dan pembangunan bangsa Indonesia.

“Tentunya, aset ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga merepresentasikan perjalanan transformasi PERURI hingga menjadi perusahaan teknologi high security yang menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Oktober 2024.
Sejak berdiri pada 1971, Peruri telah menjadi pilar utama dalam percetakan uang rupiah dan dokumen sekuriti strategis milik negara. Dengan status baru sebagai cagar budaya, aset-aset Peruri kini diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan sejarah nasional. Gedung-gedung dan fasilitas Peruri tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasional, tetapi juga menjadi simbol perkembangan teknologi percetakan di Indonesia.

Baca juga: Strategi Branding Dorong UMKM Naik Kelas

Penetapan aset Peruri sebagai cagar budaya telah memenuhi empat kriteria diantaranya telah berusia lebih dari 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

“Penetapan cagar budaya ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam melestarikan warisan sejarah dan budaya Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat kekayaan budaya yang dimiliki kota ini,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana.

Di samping itu, Peruri tetap melakukan program pengembangan aset seperti pembangunan Taman Kota Peruri yang mengubah area eks pabrik percetakan uang melalui prinsip adaptive reuse dengan tetap mempertahankan heritage dan gaya arsitektur art deco menjadi sebuah ruang terbuka hijau dan salah satu area kreatif di tengah Kota Jakarta Selatan.

“Program pengembangan aset Peruri tetap sejalan dengan prinsip cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang untuk menjaga keaslian dan integritasnya,” ujar dia.

Dalam upaya mendukung pelestarian cagar budaya ini, Peruri berkomitmen untuk menjalankan berbagai program pemeliharaan dan pengembangan aset yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi guna menjaga dan merawat nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam bangunan-bangunan untuk generasi mendatang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Indonesian Heritage Agency (IHA) berhasil mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat dan inovasi pelayanan publik melalui kampanye Reimajinasi Warisan Budaya.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan IHA dalam mengintegrasikan teknologi modern dan pendekatan baru untuk mengubah pengalaman masyarakat terhadap museum dan situs cagar budaya di Indonesia sejak diluncurkan pada Mei 2024.

Melalui kampanye Reimajinasi Warisan Budaya, IHA telah berhasil mengintegrasikan teknologi modern dan pendekatan kontemporer dalam penyajian dan pengelolaan museum serta situs warisan budaya di Indonesia.
Kampanye ini mengusung tiga pilar strategis: Reprogramming, Redesigning, dan Rejuvenating, yang berperan penting dalam menciptakan terobosan baru dalam pengelolaan museum
dan cagar budaya di seluruh negeri.

Reprogramming berfokus pada pembaruan narasi dan kuratorial untuk menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan inklusif bagi pengunjung, sementara Redesigning menekankan pada perbaikan fisik dan tata ruang museum sesuai standar internasional guna memastikan kenyamanan dan keamanan koleksi serta pengunjung.

Di sisi lain, Rejuvenating berpusat pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan tata kelola museum agar lebih profesional dan efisien dalam pengelolaannya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Indonesian Heritage Agency, Ahmad Mahendra, mengatakan penghargaan tersebut adalah pengakuan atas kerja keras IHA dalam menghadirkan museum yang tidak hanya melestarikan sejarah, tetapi juga menyajikan warisan budaya secara relevan dan menarik bagi masyarakat luas.

“Kami berharap reimajinasi museum ini dapat menjadi sumber inspirasi, meningkatkan rasa kebanggaan nasional, dan memperkuat pemahaman kita akan identitas budaya, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang," tutur Mahendra di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Sejak kampanye Reimajinasi Warisan Budaya diluncurkan, sejumlah pencapaian besar telah terwujud. Sebagai contoh, Museum Benteng Vredeburg mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 500 persen setelah revitalisasi konsep yang diterapkan.

IHA juga telah sukses memulihkan dan membuka kembali Museum Nasional Indonesia setelah insiden kebakaran, dengan desain pameran yang sepenuhnya dimodernisasi, menciptakan pengalaman baru bagi para pengunjung.

Penghargaan ini memperkuat komitmen IHA untuk terus berinovasi dan memperkuat museum sebagai pusat budaya, edukasi, dan kebanggaan nasional. Ke depan, IHA akan memperluas akses publik ke warisan budaya melalui digitalisasi dan program-program berbasis komunitas, memastikan bahwa museum dan situs cagar budaya tetap relevan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Indonesian Heritage Agency (IHA) merupakan badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan 18 museum dan galeri serta 34 situs cagar budaya nasional di Indonesia.

Terbentuk pada 2022 dan diresmikan menjadi badan layanan umum pada 1 September 2023, IHA mempunyai visi menjadi institusi yang bersifat kolaboratif dan mendorong daya cipta, perubahan sosial, serta pembangunan masyarakat yang berbudaya.

IHA mengedepankan peningkatan pelayanan yang berbasis perlindungan sebagai prioritas utama. Dengan merangkul kreativitas dan mengusung semangat kolaborasi yang inklusif. IHA secara kolektif berkontribusi untuk membuka wawasan apresiasi mendalam terhadap warisan budaya Indonesia yang beragam.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi kawasan Borobudur untuk memastikan perkembangan transformasi yang bertujuan menjadikan situs warisan dunia ini sebagai destinasi wisata spiritual, budaya, dan edukasi kelas dunia. Erick menekankan pentingnya penataan dan pelestarian cagar budaya serta pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

"Borobudur adalah warisan dunia yang harus kita kelola dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Pengembangan ini tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM. Kita ingin memastikan semua pihak mendapatkan manfaat," ujar Erick saat berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (1/10/2024).

Erick menilai hal ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk melestarikan dan mengoptimalkan potensi Borobudur bagi masa depan Indonesia dan generasi mendatang. Erick berkomitmen untuk mewujudkan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi global yang membawa manfaat berkelanjutan.

Erick juga menyoroti dampak langsung dari pengembangan kawasan Borobudur terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan jumlah pengunjung dan optimalisasi kawasan Borobudur memberikan dorongan bagi pelaku usaha lokal, khususnya yang terlibat dalam Museum dan Kampung Seni Borobudur, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing mereka di sektor ekonomi kreatif.

"Kita bangga melihat masyarakat lokal merasakan langsung dampak ekonomi dari proyek ini. Peningkatan pendapatan UMKM di sekitar kawasan Borobudur adalah hasil nyata dari komitmen kita untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif," ucap Erick.

Selain dampak ekonomi, lanjut Erick, pengembangan Borobudur juga mencakup transformasi museum-museum di kawasan ini menjadi pusat pendidikan dan budaya yang lebih dinamis. Museum Borobudur kini dirancang untuk memperlihatkan nilai-nilai yang membentuk peradaban Indonesia.

"Museum ini harus dilihat sebagai bagian dari cerita besar bangsa kita. Mereka bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi representasi dari kekayaan nilai dan budaya Indonesia yang perlu dipromosikan kepada dunia," lanjut Erick.

Erick mengatakan pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan internasional dengan membuka rute penerbangan langsung ke Yogyakarta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Borobudur sebagai destinasi internasional dan mendorong wisatawan mancanegara untuk lebih mudah mengakses situs ini.

“Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar, dan kita harus memastikan bahwa infrastruktur dan aksesibilitas kita siap bersaing dengan negara-negara lain," sambung Erick.

Dalam aspek keberlanjutan, ucap Erick, pengembangan Zona 2 yang mencakup Heritage Park seluas 60,89 hektare menekankan pada pelestarian situs dan ekosistemnya. Borobudur akan memiliki berbagai klaster seperti Borobudur Spiritual Sanctuary (BSS) dan Taman Flora & Nursery, yang menggabungkan wisata spiritual, edukasi, dan budaya.

“Pengembangan ini harus selalu sejalan dengan pelestarian lingkungan dan nilai sejarah Borobudur, sesuai dengan rekomendasi UNESCO untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) situs ini," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Candi Borobudur pada 20 September 2024.

Dilansir dari salinan resmi Perpres 101/2024 yang telah diunggah di website Sekretariat Negara, Senin (23/9/2024), dijelaskan mengenai rincian tata kelola Kompleks Candi Borobudur tersebut.

Tata kelola yang dimaksud merupakan bentuk mekanisme pengelolaan secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan dunia melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tata kelola Kompleks Candi Borobudur diselenggarakan melalui pembagian zona dengan menerapkan manajemen destinasi tunggal.

Artinya, ada satu kesatuan manajemen yang memadukan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur.

Untuk melaksanakan tata kelola melalui mekanisme itu, pemerintah pusat menugaskan Perusahaan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC).

Pada pasal 13 Perpres 101/2024 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tata kelola Kompleks Candi Borobudur, PT TWC dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lalu, dalam melaksanakan tata kelola Kompleks Candi Borobudur PT TWC berkoordinasi dengan empat pihak. Yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan atau badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur.

Dalam Perpres diatur pula pembagian zona tata kelola Candi Borobudur yang dibagi menjadi zona 1, zona 2, zona 3 , zona 4 dan zona 5.

Zona 1 merupakan kawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan kegiatan kebudayaan dan keagamaan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang salam aturan di bidang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Borobudur. Zona 1 ini memiliki luas 256.795 meter persegi.

Zona 2, merupakan kawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan, keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan pariwisata sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan di bidang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Borobudur. Zona ini memiliki luas 608.987 meter persegi.

Zona 3 merupakan kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar maga air, kawasan peruntukan untuk permukiman pedesaan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Borobudur. Zona 3 ini memiliki luas 10.100.000 meter persegi.

Zona 4 merupakan kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar mata air, kawasan peruntukan permukiman pedesaan, kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Borobudur. Zona 4 memiliki luas 26.000.000 meter persegi.

Zona 5, merupakan kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar mata air, kawasan cagar alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan air tanah, kawasan peruntukan permukiman pedesaan, kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan permukiman industri, kawasan peruntukan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Borobudur. Zona ini memiliki luas 78.500.000 meter persegi.

Penataan Borobudur selesai

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan penataan kawasan Candi Borobudur yang sudah menelan waktu 32 tahun akhirnya selesai.

Sandiaga mengungkapkan, nantinya penataan kawasan Candi Borobudur akan berbasis Single Authority Management yang menangani aspek pariwisata, konservasi, hingga komersial.

Dengan mengusung skema pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi secara utuh berupa narasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana produk-produk yang ditawarkan.

"Alhamdulillah lima Destinasi Super Prioritas hari ini kita kerja tuntas bahwa Borobudur ini memakan waktu hampir 32 tahun dalam penataan tentunya ini merupakan lintas generasi," kata Sandiaga saat mengunjungi Borobudur pada 19 September lalu sebagaimana dilansir siaran pers Kemenparekraf.

Ia melanjutkan, beberapa fasilitas seperti Lapangan Borobudur, Museum Borobudur, dan Kampung Seni Borobudur nantinya juga akan mendukung operasional kawasan itu.

Museum dan Kampung Seni Borobudur dibangun dan difungsikan sebagai area parkir, sentra oleh-oleh, pusat aktivitas masyarakat, dan pusat edukasi untuk memberikan alternatif pengalaman berkunjung ke Borobudur.

Kampung Seni juga merupakan lokasi berjualan yang mewadahi 1.943 kios UMKM, yang sebelumnya menempati Zona 2 Kompleks Candi Borobudur.

Sandiaga memperkirakan, total pendapatan dari pergerakan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Candi Borobudur dapat mencapai Rp 45 triliun.

Yang diharapkan akan berdampak kepada masyarakat di sekitar Candi Borobudur khususnya para pelaku UMKM.

"Apalagi wilayah ini nanti akan diinterkoneksikan dengan Yogyakarta International Airport. Ini kita harapkan bisa menyumbang dua juta wisatawan mancanegara ke daerah Borobudur. Dan kalau wisatawan nusantara jumlahnya mungkin bisa mencapai angka 20 juta," tambahnya.

Untuk diketahui, Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991 telah menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya umat Buddha untuk melakukan kegiatan spiritual.

Adapun event berkaitan spiritual rutin maupun agenda khusus berkolaborasi dengan komunitas umat Buddha serta penggiat spiritual seperti Waisak di Borobudur, Myndful Walking Meditation, Indonesia Tripitaka Chanting, Pradaksina Merdeka, Ulambana, dan yang akan dilangsungkan Pabajja Samanera Sangha International Congress.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Candi Borobudur pada 20 September 2024.

Dilansir dari salinan resmi Perpres 101/2024 yang telah diunggah di website Sekretariat Negara, Senin (23/9/2024), dijelaskan mengenai rincian tata kelola Kompleks Candi Borobudur tersebut.

Tata kelola yang dimaksud merupakan bentuk mekanisme pengelolaan secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan dunia melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tata kelola Kompleks Candi Borobudur diselenggarakan melalui pembagian zona dengan menerapkan manajemen destinasi tunggal.

Artinya, ada satu kesatuan manajemen yang memadukan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur.

Untuk melaksanakan tata kelola melalui mekanisme itu, pemerintah pusat menugaskan Perusahaan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC).

Pada pasal 13 Perpres 101/2024 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tata kelola Kompleks Candi Borobudur, PT TWC dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lalu, dalam melaksanakan tata kelola Kompleks Candi Borobudur PT TWC berkoordinasi dengan empat pihak. Yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan atau badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur.

Bandung -

Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama. Terbukti dari adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Salah satunya adalah PLTA Bengkok yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. PLTA ini sudah beroperasi sejak 1923 dan hingga saat ini masih difungsikan oleh PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Indonesia Power (PLN IP).

PLTA Bengkok ini menjadi salah satu sumber listrik bersih bagi area Bandung dan sekitarnya. Pembangkit ini juga telah diakui sebagai bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Demi menjaga orisinalitasnya, hingga sekarang pengoperasian masih menggunakan mesin dan peralatan asli yang dioperasikan secara manual.

Memang yang menarik dari PLTA Bengkok saat ini adalah ternyata sebagian besar dari komponen generatornya masih original dari saat pertama kali beroperasi. Artinya mesinnya juga sudah berusia 101 tahun.

Team Leader PLTA Bengkok, Dwi Wijanarko menjabarkan, bagian komponen pembangkit generator 100% masih oem Belanda yang disuplai dari General Electric (GE). Selain itu governornya juga masih 100% oem.

Generator PLTA Bengkok berusia 101 tahun yang masih beroperasi Foto: Danang Sugianto/detikcom

"Kecuali turbin, itu karena butuh perbaikan kita pakai 100% produk lokal. Alhamdulillah itu juga membuktikan kita bisa membuat turbin sendiri dengan kualitas yang bisa menyamai," tuturnya di PLTA Bengkok, Bandung.

Nah yang menariknya adalah, PLTA Bengkok pernah melakukan diskusi dengan GE untuk meminta masukan bagaimana merawat generator buatannya itu yang sudah berusia 1 abad lebih. Tapi malah GE yang merasa keheranan, sebab seharusnya generatornya itu hanya bisa beroperasi paling lama 40 tahun.

"Kami minta masukan ke GE bagaimana merawat generator kami yang sudah berusia 1 abad. Tapi malah GE bilang sepertinya kami yang harus benchmark ke Indonesia karena harusnya generator kami usianya hanya 30-40 tahun," terangnya.

Krusial buat Hindia Belanda

Dengan usianya yang sudah cukup tua, PLTA Bengkok memiliki sejarah panjang dan telah menjadi cagar budaya. PLTA yang dibangun pada 1922 itu awalnya ditujukan oleh pemerintah Hindia Belanja untuk memasok listrik ke pabrik kertas N.V Papieren Fabriek yang saat bernama Pabrik Kertas Leces.

Selain itu listriknya juga dialiri untuk kebutuhan radio legendaris Malabar. Radio itu menjadi sangat penting karena salah satu fungsinya untuk menyampaikan informasi dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Belanda yang jaraknya puluhan ribu km.

"Nah itu listriknya disuplai dari PLTA Bengkok. Jadi PLTA ini sangat krusial pada zamannya," tambahnya.

Ruang operasional PLTA Bengkok Foto: Danang Sugianto/detikcom

Sayangnya Radio Malabar yang menjadi saksi tangguhnya PLTA Bengkok dimusnahkan oleh para pejuang. Sebab saat itu pejuang Indonesia tidak ingin pemerintah Hindia Belanda menyampaikan informasi ke Belanda bahwa Indonesia telah merdeka.

PLTA Bengkok sendiri memiliki 3 unit generator yang masing-masing memiliki kapasitas 1,05 MW, sehingga kalau ditotal 3,15 MW. Namun saat ini dioperasikan hanya 1 unit generator yang mengolah air dari sungai Cikapundung.

Saat ini PLTA Bengkok hanya mengaliri listrik untuk kebutuhan masyarakat sekitar aja. Ada sekitar 2-3 ribu rumah yang saat ini listriknya bersumber dari pembangkit listrik bersejarah itu.

Simak Video: Penampakan PLTA Terbesar Kedua di Dunia Siap Beroperasi

[Gambas:Video 20detik]

(das/ara)

Bisnis.com, KUNINGAN- Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan 13 situs yang berada di wilayahnya sebagai objek cagar budaya (OCB). Langkah tersebut diambil untuk menjaga keberadaan situs yang menjadi saksi peradaban Kuningan.

Belasan situs tersebut yakni, Lingga Cikahuripan, Pendopo Kabupaten Kuningan, Makam Arya Kamuning, Pasarean Dipati Ewangga (Pangeran Arya Adipati Ewangga), Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Punden Berundak Hulu Lingga, SMP Negeri 1 Kuningan, Arca Nandi, Lingga Yoni, Situs Batu Naga, Gedung Graha Wangi, Gedung Syahrir, dan Eks Kewedanaan Ciawigebang.

Penjabat Bupati Kuningan, Iip Hidajat mengatakan pemerintah menetapkan bahwa sebanyak 13 situs menjadi OCB berdasarkan keputusan Bupati Kuningan Nomor 400.6.2/KPTS.976-DISDIKBUD/2024. Proses tersebut melibatkan 11 ahli dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Mereka telah melakukan penelitian baik secara akademis maupun teknis, melalui proses yang panjang untuk mengkaji objek yang diduga sebagai cagar budaya. Kami berterima kasih kepada Tim Ahli Cagar Budaya dan Disdikbud Kuningan atas upaya mereka sehingga keinginan kita bersama untuk memiliki cagar budaya yang dilestarikan dapat terwujud,” kata Iip, Selasa (3/9/2024).

Iip juga menyampaikan bahwa sebelum penetapan ini, Kabupaten Kuningan hanya memiliki 3 Objek Cagar Budaya. Dengan tambahan 13 OCB baru ini, total OCB di Kuningan menjadi 16.

“Penetapan sebuah objek sebagai Cagar Budaya akan mempermudah akses bantuan sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih baik. Ini adalah langkah kita untuk menjaga warisan budaya yang sudah berusia ratusan tahun di Kabupaten Kuningan,” kata Iip.

Iip mengatakan, paya tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk memproteksi keberadaan objek bersejarah. Selain itu, hal itu juga bukti kekayaan warisan leluhur kebudayaan Kuningan itu banyak.

Setelah memperoleh status cagar budaya, kata Iip, semua akses anggaran dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga luar negeri akan mengalir. masyarakat sekitar daerah OCB diminta untuk senantiasa merawat, dan meruwat warisan peninggalan sejarah hingga keberlanjutan di masa depan.

"Nantinya, belasan objek tersebut pun bakal menjadi destinasi tujuan wisata unggulan Kuningan," kata Iip.

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan pemanfaatan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk pompa air di Dusun Compang Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyediaan pompa air bertenaga surya yang merupakan bagian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan salah satu inisiasi program Desa Energi Berdikari (DEB) oleh PIS. Desa Golo Mori merupakan desa pesisir di wilayah selatan Flores Bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo.

Sedangkan Dusun Compang merupakan salah satu dusun di Desa Golo Mori yang menjadi area percontohan atau demonstration plot (demplot) untuk penyediaan sarana perairan untuk agrikultur di area Taman Nasional Komodo atau Program Water for Agriculture yang bekerja sama dengan Komodo Water, sebuah organisasi nirlaba.

Di Demplot ini diberikan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh intervensi teknologi terhadap tanaman.

Tua Golo Dusun Compang Muhammad Tayeb menyambut antusias program bantuan ini karena sangat membantu masyarakat petani di Dusun Compang. Menurutnya, ini bisa meningkatkan hasil pertanian warga setempat.

"Kami atas nama warga Dusun Compang sangat berterima kasih atas bantuan ini, harapannya dengan adanya pompa air bertenaga surya ini dapat meningkatkan hasil pertanian yang didominasi oleh sayur mayur untuk dimanfaatkan oleh warga kami mengingat kendala kami disini sebagian besar terkait air bersih," kata Tayeb dalam pernyataannya, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Senada, Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra berharap, pompa air bertenaga surya ini bisa senantiasa dimanfaatkan oleh warga setempat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

"Semoga dengan adanya pemanfaatan pompa air bertenaga surya untuk demplot pertanian ini dapat meningkatkan produksi sayur mayur dusun ini dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi warga," ujar Eka.

Pemanfaatan pompa air bertenaga surya ini digunakan untuk perairan pertanian di empat Demplot dengan total kapasitas PLTS terpasang sebesar 1.580 Wp dengan penerima manfaat sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).

Program Desa Energi Berdikari ini merupakan bagian dari program besar BerSEAnergi untuk Laut oleh PIS, khususnya yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Program ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), poin 6 (air bersih dan sanitasi layak) dan poin 7 (energi bersih dan terjangkau).

Tidak banyak orang tahu ada kawasan candi yang begitu besar di Muarajambi. Cagar budaya ini terbentang seluas 3.981 hektare (ha). Konon kawasan candi ini terbesar di Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, menjelaskan kawasan cagar budaya nasional (KCBN) Muarajambi memang baru diketahui oleh masyarakat sekitarnya saja. Mungkin, kata Hilmar, lantaran informasi yang beredar lebih banyak tentang keberadaan candi klasik di Jawa, yang diperkuat dengan cerita Kerajaan Majapahit atau Mataram.

Menurut Hilmar, kisah tentang kerajaan Melayu atau Sriwijaya belum begitu masif diperkenalkan ke publik. KCBN Muarajambi menjadi tempat yang mengisi kekosongan itu, dari segi geografis maupun garis waktunya. Hilmar menyebut ini sebagai kepingan ‘puzzle’ sejarah Indonesia.

“Periode krusial itu dari abad ke-6 sampai ke-13 yang kita tidak punya bukti sejarahnya, sekarang ketemu,” kata Hilmar dalam wawancara dengan Najwa Shihab, dikutip dari YouTube Narasi TV yang dipublikasikan pada Selasa (25/6/2024).

Melansir dokumen tentang KCBN Muarajambi dari Kemendikbudristek, riwayat tertua Jambi dapat ditilik dari kitab sejarah Dinasti Tang (618-906 M) yang menyebutkan bahwa kedatangan utusan kerajaan Mo-lo-yeu ke China pada 644 dan 645 M. Nama Mo-lo-yeu punya pertalian dengan suatu kerajaan tua bernama Malayu di pantai timur Sumatera yang berpusat di aliran Sungai Batanghari.

Kitab sejarah itu juga menyebutkan bahwa Chan-pei merupakan tempat bersemayam Maharaja San-fo-tsi (Sriwijaya). Chan-pei ini ditafsirkan sebagai Jambi. Digambarkan bahwa rakyat tinggal di rumah-rumah panggung di tepi sungai, sementara raja dan para pejabatnya bermukim di daratan.

KCBN Muarajambi yang masuk ke dalam Provinsi Jambi disebut sebagai pusat penyebaran agama Buddha hingga perdagangan internasional.

Dalam konteks penyebaran agama Buddha diceritakan oleh I-Tsing, pendeta Buddha dari Kanton (Cina) menuju Nalanda (India) yang memperdalam agama Buddha pada 671 M, pernah tinggal sementara di Mo-lo-yeu (Kerajaan Melayu). Pulau Sumatera pada masa kejayaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu merupakan titik strategis dalam pelayaran dunia.

I-Tsing tinggal selama dua bulan di sana sambil memperdalam kitab Sabdavidya, khususnya bahasa Sansekerta. Ketika pulang dari India pada 685 M, I-tsing singgah kembali di Mo-lo-yeu untuk menerjemahkan teks klasik ajaran Buddha yang selanjutnya dibawa ke China.

Sementara di sektor perdagangan internasional, disebutkan bahwa utusan Chan-pei pernah berangkat ke China pada 853 dan 871 M dalam misi berdagang. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa pusat perdagangan di Jambi berkembang dengan memanfaatkan jalur sungai yang banyak menjalar di daerah ini.

“Tidak hanya melalui Sungai Batanghari, tapi juga anak-anak sungainya sampai ke daerah pedalaman,” kata penulis yang dikutip pada Senin (12/8/2024).

Komoditas lokal yang paling menonjol di antaranya madu, kayu gaharu (gharuwood), damar, gading, serta emas yang diperoleh dari hasil mendulang atau goldwashing. Komoditas emas begitu banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batanghari hulu, seperti daerah Mesuji, Merangin, Batanghari, Limun, dan daerah sekitarnya. Maka, wilayah ini dikenal dengan sebutan Swarnabhumi atau Swarnadwipa yang berarti pulau emas.

KCBN Muarajambi menyimpan 11 candi utama, empat candi lain dalam pemugaran, dan 82 reruntuhan candi yang tertimbun di bawah gundukan kecil atau disebut menapo.

Kawasan ini terletak di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari, jaraknya sekitar 26 kilometer (km) dari timur Kota Jambi. Lokasi KCBN Muarajambi mencakup delapan desa yang menjadi penyangga kompleks situs tersebut, di antaranya Muaro Jambi, Danau Lamo, Keningkir Luar, Keningkir Dalam, Dusun Baru, Tebat Patah, Dusun Baru, dan teluk Jambi.

Jika dibandingkan dengan ikon budaya terkenal lainnya seperti Angkor Wat, Kamboja, dengan luas area 163 ha, luas KCBN Muarajambi hampir 26 kali lipat lebih besar. Luas KCBN Muarajambi juga melampaui Candi Borobudur dan taman wisatanya yang seluas 85 ha dan situs Nalanda Mahavihara di India sebesar 23 ha.

“Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan Muara Jambi lebih hebat dari Angkor Wat karena potensinya ada,” kata Hilmar Farid, diberitakan Katadata, Rabu (5/6/2024).

Wilayah geografis KCBN Muarajambi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 259/M/2013.

Revitalisasi KCBN Muarajambi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU tersebut ada dua hal yang dituju, yaitu berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Hilmar bahkan menyebut pembangunan kembali KCBN Muarajambi sebenarnya sudah dimulai sejak era 90-an, masifnya pada 10 tahun lalu.

Pada 2022, pemerintah telah melakukan proyek tersebut yang meliputi pemugaran, normalisasi parit keliling, dan penataan lingkungan. Lalu sejak Maret 2024, Kemendikbudristek tengah membangun museum serta pemugaran terhadap empat empat situs candi, yaitu Candi Kotomahligai, Candi Parit Duku, Candi Sialang, dan Manapo Alun-Alun.

Rincian Kegiatan Program Prioritas Revitalisasi Cagar Budaya Nasional Muarajambi 2023

No	Program prioritas	Target (unit)	Alokasi anggaran
1.	Perencanaan penataan lingkungan Candi Kotomahligai KCBN Muarajambi	1	Rp8.545.943.000
2.	Penguatan ekosistem kebudayaan berbasis WBTB di KCBN Muarajambi	1	Rp676.000.000

Pada 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,22 miliar untuk menjalankan program prioritas revitalisasi KCBN Muarajambi. Dana ini bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara (BA-BUN) yang terdiri atas dua kegiatan, yaitu perencanaan penataan lingkungan Candi Kotomahligai senilai Rp8,54 miliar, serta penguatan ekosistem kebudayaan berbasis warisan tak benda senilai Rp676 juta.

Di luar dana itu, restorasi kawasan candi Muarajambi dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Ini terbagi ke dalam dua tahun anggaran, yakni 2023 sebesar Rp600 miliar dan 2024 senilai Rp850 miliar. Alokasi ini berasal dari tiga pos sumber keuangan, seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Jambi Al Haris.

“Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana bendahara umum negara (BUN), ada juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarajambi," kata Haris dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/8/2023).

Hilmar Farid menyebut, proyek peremajaan ini terbesar kedua setelah revitalisasi Candi Borobudur pada 1973. Nantinya, akan ada museum KCBN Muarajambi yang memuat berbagai artefak dan temuan seperti prasasti, patun andesit, kerajinan emas, hingga keramik China yang diperoleh dari ekskavasi di wilayah Muarajambi.

“Semua temuan yang didapat sejauh ini ada di Balai Pelestarian Kebudayaan. Jika museum sudah terbangun, koleksinya akan diintegrasikan di sini,” kata Hilmar.

Pembangunan museum KCBN Muarajambi akan dilakukan di atas lahan seluas 30 ha dengan beberapa bangunan seluas 1 ha. Prosesnya akan dilakukan secara berkala tiap tahun. Museum KCBN Muarajambi sendiri ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Dalam pelestariannya, KCBN Muarajambi tidak hanya berfokus pada cagar budaya tetapi juga mengedepankan perlindungan alam dan lingkungan setempat.

Sekretaris Ditjen Kebudayaan Fitra Arda menjelaskan, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk merevitalisasi kawasan Muarajambi adalah dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pendidikan, menata kawasan candi, serta penguatan ekosistem melalui ekonomi kerakyatan berbasis kebudayaan tak benda.

Salah satu ikhtiarnya melalui Festival Kenduri Swarnabhumi dan Pasar Dusun Karet (PADUKA), yaitu sentra kuliner khas masyarakat Desa Muarajambi. Menurut dia, kebudayaan berupa pementasan dalam rangka pengenalan budaya dapat membuka ruang inklusif yang menghubungkan kebhinekaan, serta membangun kerakyatan secara jangka panjang.

“Saat ini, kebudayaan sudah tidak lagi dianggap sebagai cost, tetapi investasi jangka panjang,” kata Fitra, dilansir dari laman Kemendikbud, Minggu (4/2/2024).

Investasi jangka panjang itu didorong dengan penguatan aktivitas produksi dan jasa yang menghasilkan nilai ekonomi. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Agus Widiatmoko menerangkan, masyarakat di Desa Muarajambi diberikan pelatihan produksi batik, cendera mata, serta dilatih untuk memandu turis KCBN Muarajambi.

“Pekerjaan ini bukan semata fisik, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” kata Agus seperti diwartakan Katadata, Rabu (5/6/2024).

Besarnya nilai kebudayaan pada kawasan ini mendorong pemerintah untuk mengusulkannya agar ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Sejak 6 Oktober 2009, kawasan Muarajambi telah terdaftar dalam World Heritage Tentative List UNESCO dengan nomor: 5465 berdasarkan pertimbangan kriteria ii, iii, dan iv daftar Nilai Universal Bernilai Luar Biasa (Outstanding Universal Value/OUV).

Warisan budaya kuno di KCBN Muarajambi dipandang sebagai peninggalan masa peradaban Hindu-Buddha yang berkembang pada abad 6 - 13 M. Selain peninggalan arsitektur yang dibangun berdasarkan filosofi Buddha, terdapat pula ribuan artefak yang dapat menjelaskan aktivitas penduduk lama dalam memproduksi dan memanfaatkan berbagai bentuk barang dari sekitar kawasan Muaro Jambi. Dengan begitu situs bersejarah ini diharapkan mendapat perhatian lebih luas secara global serta memperkuat posisinya sebagai salah satu situs paling bersejarah di dunia.

Ambisi merawat kuliner tradisional diwujudkan Aries Zulkarnain dalam buku Sepat Kuliner Samawa, Pembangkit Selera dari Sumbawa. Aries tak sekadar menulis resep dan teknik memasak sepat, ikan bakar rempah bercita rasa asam segar tersebut, tetapi juga merekam pengalaman kolektif masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Buku itu diluncurkan pada 12 Agustus 2023 melalui dukungan Dana Indonesiana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diperoleh Aries pada 2022. Ikhtiar menjaga identitas budaya daerah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak.

“Kuliner tidak hanya menciptakan kenikmatan bagi lidah, tetapi juga menghubungkan kita dengan sejarah dan budaya kita sendiri. Selain itu, dengan menulis kita dapat mewariskan cara berpikir orang-orang terdahulu,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Iksan Safitri saat menghadiri peluncuran buku yang dikutip dari laman Kesultanan Sumbawa, Minggu (4/8/2024).

Aries bukanlah satu-satunya pegiat budaya dari Sumbawa yang mendapat dana hibah tersebut. Ada Shinta Esabella yang menyabet dua kali dalam kategori penciptaan karya, yakni Media Literasi berbasis Aplikasi Smartphone Android dalam mengenalkan Kebudayaan Sumbawa kepada Penyandang Disabilitas Netra (2022) dan Pelestarian Bahasa Daerah Sumbawa (Bahasa Samawa) Melalui Pemanfaatan E-Learning dalam Inovasi Pembelajaran Bagi Anak Usia Remaja (2023).

Ada juga Tri Satriawansyah, anggota Pajatu Adat LATS sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumbawa dalam kategori objek pemajuan budaya, seperti yang didapatkan Aries. Judul karyanya Penentuan Delineasi Kawasan Cagar Budaya dan Pengembangan Pariwisata Situs Sarkofagus Ai Renung di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa pada 2023.

Dana Indonesiana membuka akses sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pemajuan budaya di level nasional. Hibah ini untuk perseorangan, komunitas atau organisasi kebudayaan, dan lembaga kebudayaan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun kategori pendanaannya, yakni pendayagunaan ruang publik; penciptaan karya kreatif inovatif; sinema mikro; dokumentasi karya pengetahuan maestro atau OPK rawan punah; dukungan institusional; serta kajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

“Dana Indonesiana dirancang khusus untuk sektor kebudayaan sehingga hasil pengembangannya bisa digunakan oleh para pelaku budaya dengan lebih fleksibel,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam keterangannya, dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Senin (10/7/2024).

Hilmar mengatakan, nantinya standar pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya, sehingga diharapkan Dana Indonesiana dapat memberikan manfaat seluas-luasnya.

Kendati demikian, ia menilai pembiayaan untuk kegiatan kebudayaan selama ini masih sangat minim. Alhasil, berbagai inisiatif dan kreativitas bidang kebudayaan tidak dapat berjalan secara optimal.

Meski masih minim, dana hibah ini sudah menjangkau banyak pihak, yakni 263 penerima manfaat pada 2023. Jumlahnya meningkat dari 2022 sebanyak 131 penerima dan 196 penerima manfaat pada 2021. Dukungan program Dana Indonesiana mencakup fasilitas bidang kebudayaan, pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan, dan program beasiswa untuk para pelaku budaya.

Dana Indonesiana adalah program hibah yang bersumber dari Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Besarannya ditambahkan Rp2 triliun hingga 2024. Bila dijumlah dengan modal Dana Abadi yang sudah ditabung sejak 2010 sebesar Rp1 triliun, totalnya menjadi Rp3 triliun. Alokasi ini terhitung kecil dibanding dana kelolaan lainnya, seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Riset, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Pendanaan untuk bidang kebudayaan hingga 2024 juga masih sedikit dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp5 triliun. Selain dari APBN, Dana Indonesiana berasal dari pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah.

Di samping sumber penganggaran itu, ada skema Badan Layanan Umum (BLU). Terakhir yang diterapkan adalah pengelolaan objek pemajuan budaya, yakni museum dan cagar budaya (MCB). BLU MCB atau dikenal Indonesian Heritage Agency (IHA) mengoptimalkan pelayanan 18 unit museum dan 34 cagar budaya.

Menurut laporan Kemendikbudristek yang diterima Databoks, pendapatan sejumlah museum dan cagar budaya diproyeksikan naik signifikan pada 2025. Pendapatan paling tinggi dibukukan oleh Candi Borobudur yang ditaksir sebesar Rp16,79 miliar pada 2024 atau setara 58,22% dari total pendapatan museum dan cagar budaya di bawah IHA tahun ini. Nilai pendapatannya diproyeksikan bertumbuh 40% menjadi Rp27,93 miliar pada 2025.

Skema BLU bisa melepas ketergantungan pengelolaan museum dan cagar budaya terhadap APBN. Ini karena BLU MCB dapat mengantongi pendapatan lebih fleksibel dari Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP). Namun, tidak menutup kemungkinan skema tersebut turut mempengaruhi berkurangnya kucuran APBN kepada Ditjen Kebudayaan.

Dana Indonesiana yang dikelola dengan BLU di bawah LPDP ini tetap dijalankan oleh Ditjen Kebudayaan. Sebagai gambaran, sekup kewenangan Ditjen Kebudayaan sebagai Program Management Office (PMO) bertugas untuk mengawal hal substantif seperti sosialisasi, pendaftaran, seleksi, sampai penetapan penerima manfaat. Sedangkan LPDP di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan serta penyalur dana kepada penerima manfaat.

Namun, muncul wacana pembentukan BLU khusus di bawah Kemendikbudristek sebagai pengelola Dana Indonesiana. Aristofani Fahmi, Direktur Koalisi Seni menyebut, wacana ini mendesak untuk diwujudkan.

"Mekanisme BLU ini tepat sebagai jaring pengaman apabila terjadi perombakan susunan kementerian. Apabila ada wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan, BLU hanya tinggal pindah saja jalur koordinasinya," tulis Aristofani dalam kolom opini Tempo pada 16 Mei 2024.

Di level daerah, bidang kebudayaan juga dianggap belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD). Hal itu disampaikan Ratri Ninditya, Koordinator Penelitian Koalisi Seni. Selain itu, Ratri menilai bahwa alokasi anggaran kebudayaan dalam APBD juga masih minim.

Ratri memberi contoh di Kota Medan, anggaran kebudayaan selama tiga tahun terakhir tak lebih dari 0,5% APBD. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran lingkungan hidup di wilayah tersebut yang mencapai 6,2% dari APBD. Sementara di Dumai, anggaran kebudayaannya hanya sekitar 0,2% dari APBD, sedangkan dua pertiganya sudah dialokasikan khusus ke lembaga adat.

Lain hal dengan Yogyakarta yang mendapatkan anggaran sektor kebudayaan melalui dana keistimewaan (danais) dari APBN. Menurut data Bappeda Provinsi Yogyakarta, pada 2024 alokasi danais provinsi tersebut sebesar Rp1,42 triliun. Sebanyak 75,37% atau Rp1,07 triliun dari dana tersebut bakal disalurkan untuk sektor kebudayaan.

Meski terhitung besar, alokasi sementara pada 2024 sebenarnya turun dari 2023 yang mencapai Rp1,12 triliun. Alokasi pada 2023 terbesar selama lima tahun terakhir.

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan dan pembinaan sejarah sastra; cagar budaya dan warisan budaya; adat tradisi lembaga budaya; perintisan desa budaya; serta pengembangan sanggar seni di masyarakat.

Menurut Ratri, kebudayaan membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan dengan penyaluran yang transparan, akuntabel, dan kontekstual sesuai dengan prioritas pemajuan kebudayaan daerah setempat.

“Ini penting karena investasi terhadap kebudayaan merupakan investasi terhadap pembangunan manusia,” kata Ratri dalam tulisannya bertajuk Dana Abadi Daerah untuk Kebudayaan: Seberapa Mungkin Jadi Kenyataan? yang diterbitkan pada 13 Oktober 2023.

Sebenarnya, wacana tentang dana abadi daerah untuk kebudayaan sudah muncul sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“….data yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.” Demikian bunyi Pasal 1 nomor 83 dalam mendefinisikan dana abadi daerah.

Namun, kata Ratri, langkah menuju pembentukan dana abadi untuk kebudayaan daerah sangat berliku. Oleh karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu segera mengesahkan peraturan turunan mengenai dana abadi daerah, sebagai solusi pendanaan alternatif yang berkelanjutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Urgensi perluasan Dana Abadi Kebudayaan juga sempat digaungkan oleh Hilmar Farid pada tahun lalu. Ia menyampaikan, perluasan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan hingga ke level daerah menjadi salah satu rekomendasi dalam Rencana Aksi nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029.

“Jadi untuk kegiatan-kegiatan sangat lokal sifatnya, bisa diselesaikan di tingkat lokal,” kata Hilmar dalam penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 di Jakarta, diberitakan Tirto, Jumat 27 Oktober 2023.

Belajar lebih jauh dari Amerika Serikat (AS). Pendanaan federal, negara bagian, dan lokal untuk sektor seni dan budaya negara tersebut pada 2022 sebesar US$1,85 miliar atau Rp29,84 triliun (asumsi kurs Rp16.132 per US$). Total investasi per kapitanya sebesar US$5,49 atau Rp88 ribu.

Pendanaan berasal dari National Endowment for the Arts (NEA) sebesar US$180 juta (Rp2,9 triliun); State Arts Agencies (SAA) dari dana legislatif sebesar US$833 juta (Rp13,43 triliun); dan Local Arts Agencies (LAA) sebesar US$837 juta (Rp13,5 triliun).

Melansir laporan Public Funding for the Arts 2022 dari Grantmakers in the Arts (GIA), pendanaan seni untuk publik di AS sebenarnya sempat menurun selama 2021 karena pandemi Covid-19. Para pembuat kebijakan federal, negara bagian, dan lokal pun ‘mengakalinya’ dengan pendanaan bantuan, contohnya American Rescue Plan (ARP) Act.

“Kombinasi bantuan federal dan negara bagian, serta peningkatan ekonomi saat mereka [aktivitas seni] dibuka kembali, menyebabkan pendanaan seni publik tertinggi sepanjang 2022,” ujar Direktur Riset National Assembly of State Arts Agencies (NASAA) Ryan Stubbs dan koleganya yang dikutip pada Senin (5/8/2024).

Tim riset menambahkan, alokasi seni federal, negara bagian, dan lokal meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, masing-masing 7%, 107%, dan 24%. Mereka meyakini resiliensi pendanaan kemungkinan akan berlanjut hingga 2023 karena kondisi ekonomi negara bagian dan lokal yang tetap kuat dan dana bantuan federal terus dibelanjakan.

Pada tahun yang sama, seluruh pemerintahan di Uni Eropa menggelontorkan dana sebesar EUR74,9 miliar atau Rp1.322 triliun (asumsi Rp17.661 per EUR) untuk sektor budaya atau 0,9% dari total pengeluaran pemerintah. Melansir Eurostat, angka tersebut merupakan pengeluaran untuk layanan budaya, penyiaran, dan penerbitan. Sama seperti Dana Indonesiana, output pembiayaan Uni Eropa ini menyasar individu dan kolektif.

Lain halnya dengan pemerintah Kanada yang menginvestasikan sektor seni dan budaya sebesar Rp87,9 triliun pada 2019. Sementara Inggris memberikan sumbangan amal untuk seni dengan nilai Rp10,2 triliun pada 2018.