Tidak banyak orang tahu ada kawasan candi yang begitu besar di Muarajambi. Cagar budaya ini terbentang seluas 3.981 hektare (ha). Konon kawasan candi ini terbesar di Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, menjelaskan kawasan cagar budaya nasional (KCBN) Muarajambi memang baru diketahui oleh masyarakat sekitarnya saja. Mungkin, kata Hilmar, lantaran informasi yang beredar lebih banyak tentang keberadaan candi klasik di Jawa, yang diperkuat dengan cerita Kerajaan Majapahit atau Mataram.

Menurut Hilmar, kisah tentang kerajaan Melayu atau Sriwijaya belum begitu masif diperkenalkan ke publik. KCBN Muarajambi menjadi tempat yang mengisi kekosongan itu, dari segi geografis maupun garis waktunya. Hilmar menyebut ini sebagai kepingan ‘puzzle’ sejarah Indonesia.

“Periode krusial itu dari abad ke-6 sampai ke-13 yang kita tidak punya bukti sejarahnya, sekarang ketemu,” kata Hilmar dalam wawancara dengan Najwa Shihab, dikutip dari YouTube Narasi TV yang dipublikasikan pada Selasa (25/6/2024).

Melansir dokumen tentang KCBN Muarajambi dari Kemendikbudristek, riwayat tertua Jambi dapat ditilik dari kitab sejarah Dinasti Tang (618-906 M) yang menyebutkan bahwa kedatangan utusan kerajaan Mo-lo-yeu ke China pada 644 dan 645 M. Nama Mo-lo-yeu punya pertalian dengan suatu kerajaan tua bernama Malayu di pantai timur Sumatera yang berpusat di aliran Sungai Batanghari.

Kitab sejarah itu juga menyebutkan bahwa Chan-pei merupakan tempat bersemayam Maharaja San-fo-tsi (Sriwijaya). Chan-pei ini ditafsirkan sebagai Jambi. Digambarkan bahwa rakyat tinggal di rumah-rumah panggung di tepi sungai, sementara raja dan para pejabatnya bermukim di daratan.

KCBN Muarajambi yang masuk ke dalam Provinsi Jambi disebut sebagai pusat penyebaran agama Buddha hingga perdagangan internasional.

Dalam konteks penyebaran agama Buddha diceritakan oleh I-Tsing, pendeta Buddha dari Kanton (Cina) menuju Nalanda (India) yang memperdalam agama Buddha pada 671 M, pernah tinggal sementara di Mo-lo-yeu (Kerajaan Melayu). Pulau Sumatera pada masa kejayaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu merupakan titik strategis dalam pelayaran dunia.

I-Tsing tinggal selama dua bulan di sana sambil memperdalam kitab Sabdavidya, khususnya bahasa Sansekerta. Ketika pulang dari India pada 685 M, I-tsing singgah kembali di Mo-lo-yeu untuk menerjemahkan teks klasik ajaran Buddha yang selanjutnya dibawa ke China.

Sementara di sektor perdagangan internasional, disebutkan bahwa utusan Chan-pei pernah berangkat ke China pada 853 dan 871 M dalam misi berdagang. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa pusat perdagangan di Jambi berkembang dengan memanfaatkan jalur sungai yang banyak menjalar di daerah ini.

“Tidak hanya melalui Sungai Batanghari, tapi juga anak-anak sungainya sampai ke daerah pedalaman,” kata penulis yang dikutip pada Senin (12/8/2024).

Komoditas lokal yang paling menonjol di antaranya madu, kayu gaharu (gharuwood), damar, gading, serta emas yang diperoleh dari hasil mendulang atau goldwashing. Komoditas emas begitu banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batanghari hulu, seperti daerah Mesuji, Merangin, Batanghari, Limun, dan daerah sekitarnya. Maka, wilayah ini dikenal dengan sebutan Swarnabhumi atau Swarnadwipa yang berarti pulau emas.

KCBN Muarajambi menyimpan 11 candi utama, empat candi lain dalam pemugaran, dan 82 reruntuhan candi yang tertimbun di bawah gundukan kecil atau disebut menapo.

Kawasan ini terletak di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari, jaraknya sekitar 26 kilometer (km) dari timur Kota Jambi. Lokasi KCBN Muarajambi mencakup delapan desa yang menjadi penyangga kompleks situs tersebut, di antaranya Muaro Jambi, Danau Lamo, Keningkir Luar, Keningkir Dalam, Dusun Baru, Tebat Patah, Dusun Baru, dan teluk Jambi.

Jika dibandingkan dengan ikon budaya terkenal lainnya seperti Angkor Wat, Kamboja, dengan luas area 163 ha, luas KCBN Muarajambi hampir 26 kali lipat lebih besar. Luas KCBN Muarajambi juga melampaui Candi Borobudur dan taman wisatanya yang seluas 85 ha dan situs Nalanda Mahavihara di India sebesar 23 ha.

“Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan Muara Jambi lebih hebat dari Angkor Wat karena potensinya ada,” kata Hilmar Farid, diberitakan Katadata, Rabu (5/6/2024).

Wilayah geografis KCBN Muarajambi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 259/M/2013.

Revitalisasi KCBN Muarajambi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU tersebut ada dua hal yang dituju, yaitu berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Hilmar bahkan menyebut pembangunan kembali KCBN Muarajambi sebenarnya sudah dimulai sejak era 90-an, masifnya pada 10 tahun lalu.

Pada 2022, pemerintah telah melakukan proyek tersebut yang meliputi pemugaran, normalisasi parit keliling, dan penataan lingkungan. Lalu sejak Maret 2024, Kemendikbudristek tengah membangun museum serta pemugaran terhadap empat empat situs candi, yaitu Candi Kotomahligai, Candi Parit Duku, Candi Sialang, dan Manapo Alun-Alun.

Rincian Kegiatan Program Prioritas Revitalisasi Cagar Budaya Nasional Muarajambi 2023

Pada 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,22 miliar untuk menjalankan program prioritas revitalisasi KCBN Muarajambi. Dana ini bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara (BA-BUN) yang terdiri atas dua kegiatan, yaitu perencanaan penataan lingkungan Candi Kotomahligai senilai Rp8,54 miliar, serta penguatan ekosistem kebudayaan berbasis warisan tak benda senilai Rp676 juta.

Di luar dana itu, restorasi kawasan candi Muarajambi dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Ini terbagi ke dalam dua tahun anggaran, yakni 2023 sebesar Rp600 miliar dan 2024 senilai Rp850 miliar. Alokasi ini berasal dari tiga pos sumber keuangan, seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Jambi Al Haris.

“Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana bendahara umum negara (BUN), ada juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarajambi," kata Haris dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/8/2023).

Hilmar Farid menyebut, proyek peremajaan ini terbesar kedua setelah revitalisasi Candi Borobudur pada 1973. Nantinya, akan ada museum KCBN Muarajambi yang memuat berbagai artefak dan temuan seperti prasasti, patun andesit, kerajinan emas, hingga keramik China yang diperoleh dari ekskavasi di wilayah Muarajambi.

“Semua temuan yang didapat sejauh ini ada di Balai Pelestarian Kebudayaan. Jika museum sudah terbangun, koleksinya akan diintegrasikan di sini,” kata Hilmar.

Pembangunan museum KCBN Muarajambi akan dilakukan di atas lahan seluas 30 ha dengan beberapa bangunan seluas 1 ha. Prosesnya akan dilakukan secara berkala tiap tahun. Museum KCBN Muarajambi sendiri ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Dalam pelestariannya, KCBN Muarajambi tidak hanya berfokus pada cagar budaya tetapi juga mengedepankan perlindungan alam dan lingkungan setempat.

Sekretaris Ditjen Kebudayaan Fitra Arda menjelaskan, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk merevitalisasi kawasan Muarajambi adalah dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pendidikan, menata kawasan candi, serta penguatan ekosistem melalui ekonomi kerakyatan berbasis kebudayaan tak benda.

Salah satu ikhtiarnya melalui Festival Kenduri Swarnabhumi dan Pasar Dusun Karet (PADUKA), yaitu sentra kuliner khas masyarakat Desa Muarajambi. Menurut dia, kebudayaan berupa pementasan dalam rangka pengenalan budaya dapat membuka ruang inklusif yang menghubungkan kebhinekaan, serta membangun kerakyatan secara jangka panjang.

“Saat ini, kebudayaan sudah tidak lagi dianggap sebagai cost, tetapi investasi jangka panjang,” kata Fitra, dilansir dari laman Kemendikbud, Minggu (4/2/2024).

Investasi jangka panjang itu didorong dengan penguatan aktivitas produksi dan jasa yang menghasilkan nilai ekonomi. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Agus Widiatmoko menerangkan, masyarakat di Desa Muarajambi diberikan pelatihan produksi batik, cendera mata, serta dilatih untuk memandu turis KCBN Muarajambi.

“Pekerjaan ini bukan semata fisik, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” kata Agus seperti diwartakan Katadata, Rabu (5/6/2024).

Besarnya nilai kebudayaan pada kawasan ini mendorong pemerintah untuk mengusulkannya agar ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Sejak 6 Oktober 2009, kawasan Muarajambi telah terdaftar dalam World Heritage Tentative List UNESCO dengan nomor: 5465 berdasarkan pertimbangan kriteria ii, iii, dan iv daftar Nilai Universal Bernilai Luar Biasa (Outstanding Universal Value/OUV).

Warisan budaya kuno di KCBN Muarajambi dipandang sebagai peninggalan masa peradaban Hindu-Buddha yang berkembang pada abad 6 - 13 M. Selain peninggalan arsitektur yang dibangun berdasarkan filosofi Buddha, terdapat pula ribuan artefak yang dapat menjelaskan aktivitas penduduk lama dalam memproduksi dan memanfaatkan berbagai bentuk barang dari sekitar kawasan Muaro Jambi. Dengan begitu situs bersejarah ini diharapkan mendapat perhatian lebih luas secara global serta memperkuat posisinya sebagai salah satu situs paling bersejarah di dunia.

Ambisi merawat kuliner tradisional diwujudkan Aries Zulkarnain dalam buku Sepat Kuliner Samawa, Pembangkit Selera dari Sumbawa. Aries tak sekadar menulis resep dan teknik memasak sepat, ikan bakar rempah bercita rasa asam segar tersebut, tetapi juga merekam pengalaman kolektif masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Buku itu diluncurkan pada 12 Agustus 2023 melalui dukungan Dana Indonesiana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diperoleh Aries pada 2022. Ikhtiar menjaga identitas budaya daerah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak.

“Kuliner tidak hanya menciptakan kenikmatan bagi lidah, tetapi juga menghubungkan kita dengan sejarah dan budaya kita sendiri. Selain itu, dengan menulis kita dapat mewariskan cara berpikir orang-orang terdahulu,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Iksan Safitri saat menghadiri peluncuran buku yang dikutip dari laman Kesultanan Sumbawa, Minggu (4/8/2024).

Aries bukanlah satu-satunya pegiat budaya dari Sumbawa yang mendapat dana hibah tersebut. Ada Shinta Esabella yang menyabet dua kali dalam kategori penciptaan karya, yakni Media Literasi berbasis Aplikasi Smartphone Android dalam mengenalkan Kebudayaan Sumbawa kepada Penyandang Disabilitas Netra (2022) dan Pelestarian Bahasa Daerah Sumbawa (Bahasa Samawa) Melalui Pemanfaatan E-Learning dalam Inovasi Pembelajaran Bagi Anak Usia Remaja (2023).

Ada juga Tri Satriawansyah, anggota Pajatu Adat LATS sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumbawa dalam kategori objek pemajuan budaya, seperti yang didapatkan Aries. Judul karyanya Penentuan Delineasi Kawasan Cagar Budaya dan Pengembangan Pariwisata Situs Sarkofagus Ai Renung di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa pada 2023.

Dana Indonesiana membuka akses sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pemajuan budaya di level nasional. Hibah ini untuk perseorangan, komunitas atau organisasi kebudayaan, dan lembaga kebudayaan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun kategori pendanaannya, yakni pendayagunaan ruang publik; penciptaan karya kreatif inovatif; sinema mikro; dokumentasi karya pengetahuan maestro atau OPK rawan punah; dukungan institusional; serta kajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

“Dana Indonesiana dirancang khusus untuk sektor kebudayaan sehingga hasil pengembangannya bisa digunakan oleh para pelaku budaya dengan lebih fleksibel,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam keterangannya, dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Senin (10/7/2024).

Hilmar mengatakan, nantinya standar pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya, sehingga diharapkan Dana Indonesiana dapat memberikan manfaat seluas-luasnya.

Kendati demikian, ia menilai pembiayaan untuk kegiatan kebudayaan selama ini masih sangat minim. Alhasil, berbagai inisiatif dan kreativitas bidang kebudayaan tidak dapat berjalan secara optimal.

Meski masih minim, dana hibah ini sudah menjangkau banyak pihak, yakni 263 penerima manfaat pada 2023. Jumlahnya meningkat dari 2022 sebanyak 131 penerima dan 196 penerima manfaat pada 2021. Dukungan program Dana Indonesiana mencakup fasilitas bidang kebudayaan, pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan, dan program beasiswa untuk para pelaku budaya.

Dana Indonesiana adalah program hibah yang bersumber dari Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Besarannya ditambahkan Rp2 triliun hingga 2024. Bila dijumlah dengan modal Dana Abadi yang sudah ditabung sejak 2010 sebesar Rp1 triliun, totalnya menjadi Rp3 triliun. Alokasi ini terhitung kecil dibanding dana kelolaan lainnya, seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Riset, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Pendanaan untuk bidang kebudayaan hingga 2024 juga masih sedikit dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp5 triliun. Selain dari APBN, Dana Indonesiana berasal dari pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah.

Di samping sumber penganggaran itu, ada skema Badan Layanan Umum (BLU). Terakhir yang diterapkan adalah pengelolaan objek pemajuan budaya, yakni museum dan cagar budaya (MCB). BLU MCB atau dikenal Indonesian Heritage Agency (IHA) mengoptimalkan pelayanan 18 unit museum dan 34 cagar budaya.

Menurut laporan Kemendikbudristek yang diterima Databoks, pendapatan sejumlah museum dan cagar budaya diproyeksikan naik signifikan pada 2025. Pendapatan paling tinggi dibukukan oleh Candi Borobudur yang ditaksir sebesar Rp16,79 miliar pada 2024 atau setara 58,22% dari total pendapatan museum dan cagar budaya di bawah IHA tahun ini. Nilai pendapatannya diproyeksikan bertumbuh 40% menjadi Rp27,93 miliar pada 2025.

Skema BLU bisa melepas ketergantungan pengelolaan museum dan cagar budaya terhadap APBN. Ini karena BLU MCB dapat mengantongi pendapatan lebih fleksibel dari Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP). Namun, tidak menutup kemungkinan skema tersebut turut mempengaruhi berkurangnya kucuran APBN kepada Ditjen Kebudayaan.

Dana Indonesiana yang dikelola dengan BLU di bawah LPDP ini tetap dijalankan oleh Ditjen Kebudayaan. Sebagai gambaran, sekup kewenangan Ditjen Kebudayaan sebagai Program Management Office (PMO) bertugas untuk mengawal hal substantif seperti sosialisasi, pendaftaran, seleksi, sampai penetapan penerima manfaat. Sedangkan LPDP di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan serta penyalur dana kepada penerima manfaat.

Namun, muncul wacana pembentukan BLU khusus di bawah Kemendikbudristek sebagai pengelola Dana Indonesiana. Aristofani Fahmi, Direktur Koalisi Seni menyebut, wacana ini mendesak untuk diwujudkan.

"Mekanisme BLU ini tepat sebagai jaring pengaman apabila terjadi perombakan susunan kementerian. Apabila ada wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan, BLU hanya tinggal pindah saja jalur koordinasinya," tulis Aristofani dalam kolom opini Tempo pada 16 Mei 2024.

Di level daerah, bidang kebudayaan juga dianggap belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD). Hal itu disampaikan Ratri Ninditya, Koordinator Penelitian Koalisi Seni. Selain itu, Ratri menilai bahwa alokasi anggaran kebudayaan dalam APBD juga masih minim.

Ratri memberi contoh di Kota Medan, anggaran kebudayaan selama tiga tahun terakhir tak lebih dari 0,5% APBD. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran lingkungan hidup di wilayah tersebut yang mencapai 6,2% dari APBD. Sementara di Dumai, anggaran kebudayaannya hanya sekitar 0,2% dari APBD, sedangkan dua pertiganya sudah dialokasikan khusus ke lembaga adat.

Lain hal dengan Yogyakarta yang mendapatkan anggaran sektor kebudayaan melalui dana keistimewaan (danais) dari APBN. Menurut data Bappeda Provinsi Yogyakarta, pada 2024 alokasi danais provinsi tersebut sebesar Rp1,42 triliun. Sebanyak 75,37% atau Rp1,07 triliun dari dana tersebut bakal disalurkan untuk sektor kebudayaan.

Meski terhitung besar, alokasi sementara pada 2024 sebenarnya turun dari 2023 yang mencapai Rp1,12 triliun. Alokasi pada 2023 terbesar selama lima tahun terakhir.

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan dan pembinaan sejarah sastra; cagar budaya dan warisan budaya; adat tradisi lembaga budaya; perintisan desa budaya; serta pengembangan sanggar seni di masyarakat.

Menurut Ratri, kebudayaan membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan dengan penyaluran yang transparan, akuntabel, dan kontekstual sesuai dengan prioritas pemajuan kebudayaan daerah setempat.

“Ini penting karena investasi terhadap kebudayaan merupakan investasi terhadap pembangunan manusia,” kata Ratri dalam tulisannya bertajuk Dana Abadi Daerah untuk Kebudayaan: Seberapa Mungkin Jadi Kenyataan? yang diterbitkan pada 13 Oktober 2023.

Sebenarnya, wacana tentang dana abadi daerah untuk kebudayaan sudah muncul sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“….data yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.” Demikian bunyi Pasal 1 nomor 83 dalam mendefinisikan dana abadi daerah.

Namun, kata Ratri, langkah menuju pembentukan dana abadi untuk kebudayaan daerah sangat berliku. Oleh karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu segera mengesahkan peraturan turunan mengenai dana abadi daerah, sebagai solusi pendanaan alternatif yang berkelanjutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Urgensi perluasan Dana Abadi Kebudayaan juga sempat digaungkan oleh Hilmar Farid pada tahun lalu. Ia menyampaikan, perluasan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan hingga ke level daerah menjadi salah satu rekomendasi dalam Rencana Aksi nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029.

“Jadi untuk kegiatan-kegiatan sangat lokal sifatnya, bisa diselesaikan di tingkat lokal,” kata Hilmar dalam penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 di Jakarta, diberitakan Tirto, Jumat 27 Oktober 2023.

Belajar lebih jauh dari Amerika Serikat (AS). Pendanaan federal, negara bagian, dan lokal untuk sektor seni dan budaya negara tersebut pada 2022 sebesar US$1,85 miliar atau Rp29,84 triliun (asumsi kurs Rp16.132 per US$). Total investasi per kapitanya sebesar US$5,49 atau Rp88 ribu.

Pendanaan berasal dari National Endowment for the Arts (NEA) sebesar US$180 juta (Rp2,9 triliun); State Arts Agencies (SAA) dari dana legislatif sebesar US$833 juta (Rp13,43 triliun); dan Local Arts Agencies (LAA) sebesar US$837 juta (Rp13,5 triliun).

Melansir laporan Public Funding for the Arts 2022 dari Grantmakers in the Arts (GIA), pendanaan seni untuk publik di AS sebenarnya sempat menurun selama 2021 karena pandemi Covid-19. Para pembuat kebijakan federal, negara bagian, dan lokal pun ‘mengakalinya’ dengan pendanaan bantuan, contohnya American Rescue Plan (ARP) Act.

“Kombinasi bantuan federal dan negara bagian, serta peningkatan ekonomi saat mereka [aktivitas seni] dibuka kembali, menyebabkan pendanaan seni publik tertinggi sepanjang 2022,” ujar Direktur Riset National Assembly of State Arts Agencies (NASAA) Ryan Stubbs dan koleganya yang dikutip pada Senin (5/8/2024).

Tim riset menambahkan, alokasi seni federal, negara bagian, dan lokal meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, masing-masing 7%, 107%, dan 24%. Mereka meyakini resiliensi pendanaan kemungkinan akan berlanjut hingga 2023 karena kondisi ekonomi negara bagian dan lokal yang tetap kuat dan dana bantuan federal terus dibelanjakan.

Pada tahun yang sama, seluruh pemerintahan di Uni Eropa menggelontorkan dana sebesar EUR74,9 miliar atau Rp1.322 triliun (asumsi Rp17.661 per EUR) untuk sektor budaya atau 0,9% dari total pengeluaran pemerintah. Melansir Eurostat, angka tersebut merupakan pengeluaran untuk layanan budaya, penyiaran, dan penerbitan. Sama seperti Dana Indonesiana, output pembiayaan Uni Eropa ini menyasar individu dan kolektif.

Lain halnya dengan pemerintah Kanada yang menginvestasikan sektor seni dan budaya sebesar Rp87,9 triliun pada 2019. Sementara Inggris memberikan sumbangan amal untuk seni dengan nilai Rp10,2 triliun pada 2018.

BYUR! Segayung air pandan dan bunga mawar diguyur ke tubuh Amel. Setelah beberapa siraman, tubuhnya kontan kedinginan. Bau tanaman itu pun menempel kuat di badannya.

Pemilik nama lengkap Amaliya Putri itu melakukan ritual mandi khatulistiwa, tradisi bertemu Dewi Neptunus saat melewati garis tersebut di atas kapal. Ritual dilakukan untuk memberkati pelaut-pelaut muda. Setelah dimandikan, dia juga harus meminum racikan jamu.

“Aku mendapat nama baptis. Dari nama Amaliya menjadi Lyra. Nama yang diberikan punya filosofi tersendiri,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis malam (18/7/2024).

Di atas kapal, Amel juga menyaksikan badai saat melewati Selat Bangka yang cukup membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Ombak tinggi dan hujan deras membuat air masuk ke dalam kapal. “Kami tidur sampai goyang-goyang. Tapi [tidak panik] karena sudah diberi SOP penyelamatan diri,” kata mahasiswi Universitas Diponegoro ini.

Amel merasakan pengalaman bahari tersebut sebagai bagian dari program Muhibah Budaya Jalur Rempah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Amel masuk gelombang pemberangkatan ketiga tahun ini yang berlangsung 5-17 Juli 2024 di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci milik TNI Angkatan Laut. Rute yang dilaluinya Tanjung Uban-Lampung-Jakarta.

Tak hanya menjalani rangkaian acara di atas kapal, mereka juga turun ke lapangan. Fokus utama perjalanan tersebut adalah Lampung. Di sana, peserta mengunjungi sejumlah tempat bersejarah dan pusat ekonomi, salah satunya perkebunan Lada Marga Tiga.

Lada menjadi bagian yang melekat di nadi masyarakat Lampung. Kehadiran komoditas ini juga tak lepas dari campur tangan Kesultanan Banten yang pernah menguasai Lampung pada abad ke-16. Berbekal transfer pengetahuan dari pakar, Amel bercerita bahwa Lampung menjadi sentra lada hitam di Indonesia, bahkan dunia.

Kedigdayaan Kesultanan Banten membuat masyarakat Lampung tunduk terhadap perjanjian yang dibuat. Kala itu, masyarakat Lampung harus menanam lada untuk dijual ke Kesultanan Banten. Bagi yang belum menikah harus menanam 500 pohon lada, sedangkan yang sudah menikah 1.000 pohon.

Praktik kolonialisme itu malah membuat Lampung berdaya. Amel bahkan menyebut, sebagian masyarakat Lampung bisa membeli kain tapis dari benang emas. Ini karena kondisi ekonomi mereka berlimpah dari perdagangan rempah.

“Lada di Lampung paling bagus di dunia setelah India. Sayangnya petani lada di Lampung sudah jarang. Tujuan menyusuri Lampung untuk mengembalikan kejayaan lada,” kata perempuan berusia 20 tahun ini.

Secara geografis, Lampung masuk dalam rute jalur rempah. Jalur ini melewati Aceh, Malaka (kini masuk wilayah Malaysia), kemudian Gujarat (kini masuk wilayah India), melalui Selat Bab El Mandeb (Yaman). Kemudian menyusuri Laut Merah sampai ke Mesir dan berujung di Istanbul (Turki). Hal itu dijelaskan Muhammad Najib, pengamat politik Islam dan demokrasi yang dikutip dari Rmol.id.

Jalur rempah juga menjadi ajang pertukaran aktivitas ekonomi-politik hingga sosial-budaya yang menghubungkan Nusantara dengan bangsa Arab, Persia, Eropa, India, China, seperti dilansir dari Harian Kompas. Bandar-bandar yang terbangun di jalur rempah bahkan mampu membentuk dan mempertalikan kota-kota kosmopolitan. Selain lada, jalur rempah turut mengedarkan cengkeh dan pala yang merupakan tumbuhan endemik Indonesia.

“Kami ingin UNESCO mengakui jalur rempah. Selama ini orang tahunya jalur sutra, padahal jalur sutra bagian dari jalur rempah,” kata Amel.

Ahmad Najib Burhani, profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, jalur rempah bisa bermanfaat sebagai sarana turisme untuk memperkenalkan Indonesia secara utuh, bukan hanya Bali dan Raja Ampat, tetapi juga daerah-daerah lainnya.

Menurut Najib, manfaat ini bisa lebih luas daripada sekadar nilai ekonomi. Manfaat ini bahkan menunjukkan bahwa peran Indonesia mampu menyumbang kekayaan kebudayaan dunia.

“Ini juga menguatkan ikatan Indonesia sebagai bangsa yang satu dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis,” kata Ahmad dalam opini di Harian Kompas yang dipublikasikan pada 6 Februari 2021.

Penguatan narasi jalur rempah menjadi warisan dunia ke UNESCO sebenarnya sudah digencarkan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek sejak 2016. Lalu pada 2020, diskusi tersebut berkembang menjadi pelaksanaan kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBJR). Program ini turut menggandeng TNI AL.

Pada tahun pertama, kegiatan ini menyambangi titik jalur rempah di Indonesia barat, dari Surabaya, Makassar, Baubau dan Buton, Ternate dan Tidore, Banda Naira, Kupang, dan kembali ke Surabaya.

Lalu pada MBJR 2024, setidaknya ada 150 Laskar Rempah yang terlibat, terdiri atas 75 peserta hasil seleksi terbuka dan 75 peserta undangan dari kalangan wartawan, pegiat budaya, penulis, serta influencer media sosial.

Para Laskar Rempah itu mengarungi tujuh titik perairan Jalur Rempah di Pulau Sumatera-Malaysia mulai dari Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Saban, Malaka, Tanjung Uban, Lampung, dan berakhir di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara.

"Ini [MBJR] sebuah upaya untuk memperkenalkan kembali masyarakat Indonesia, mengintegrasikan kembali, tapak-tapak sejarah maritim kita yang sebetulnya sangat luar biasa," kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam acara pelepasan MBJR 2024, diwartakan Antara, Jumat (7/6/2024).

Di samping sebagai ikhtiar menghidupkan akar tapak penemuan rempah serta jaringan maritim Indonesia, kegiatan ini sejatinya bisa mendorong rempah Indonesia menjadi komoditas unggulan secara global.

Pakar Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Djagal Wiseso Marseno mengatakan, peluang ekspor komoditas rempah-rempah Indonesia masih menjanjikan. Ini karena pasar herbal dan rempah-rempah kering global diprediksi akan terus meningkat.

"Pangsa pasarnya itu diperkirakan mencapai US$8,4 miliar pada akhir 2028," kata Djagal dalam keterangannya diberitakan Antaranews, Kamis (22/2/2024).

Potensi itu juga dimanfaatkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang membangun desa khusus pengembangan tanaman rempah, yakni Desa Devisa. Data terakhir, program ini sudah terbangun di 917 desa Indonesia pada 2023.

Penduduk desa diberi pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan rempah. Terdapat Desa Devisa Jahe Gajah di Pacitan, Desa Devisa Kapulaga di Pangandaran, hingga Desa Devisa Vanili di NTT. Program ini pun disebut telah memberikan manfaat langsung kepada 80.234 petani, nelayan, pengrajin, dan warga lokal yang terlibat.

“Kegiatan dilakukan berupa pendampingan untuk mengatasi hambatan ekspor komunitas, antara lain penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, prosedur ekspor, perizinan dan sertifikasi, serta akses pasar,” kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Sofyan Naibaho, dilansir dari laman resmi LPEI, Rabu (17/1/2024).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah seberat 279,3 ribu ton pada 2022. China menjadi tujuan utama ekspor komoditas ini, volumenya mencapai 47,7 ribu ton atau setara 17,07% dari total ekspor nasional. Indonesia juga banyak memasok rempah-rempah ke India sebanyak 37,8 ribu ton, Thailand 22,58 ribu ton, hingga Amerika Serikat 14,79 ribu ton.

Beberapa komoditas rempah juga diproduksi oleh perkebunan rakyat Indonesia. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola masyarakat secara mandiri, dikelompokkan ke dalam usaha kecil/usaha rumah tangga, dan umumnya menggunakan teknologi sederhana.

Tercatat, pada 2023 produksi cengkeh nasional sebanyak 134,1 ribu ton dan lada sebanyak 70,2 ribu ton. Keduanya masing-masing berkontribusi 0,47% dan 0,25% terhadap total produksi perkebunan rakyat secara nasional.

Adapun luas perkebunan rakyat Indonesia pada 2023 sebesar 17,5 juta hektare (ha). Dari luas tersebut, beberapa di antaranya ditanami tanaman rempah. Cengkeh ditanam pada lahan seluas 567,8 ha ribu; pala 270,1 ribu ha; dan lada 171,1 ribu ha. Luas areal perkebunan bumbu dapur ini setara 5,8% dari total luas perkebunan rakyat pada tahun lalu.

Dalam konteks yang lebih luas, pengakuan jalur rempah bukan hanya untuk komodifikasi sumber daya alam yang berlimpah, tetapi sebagai jalan pertukaran produk pengetahuan dan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain. Ini selaras dengan salah satu tujuan pemajuan kebudayaan dalam UU Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yakni mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pengajuan pengakuan jalur rempah sebagai warisan dunia UNESCO masih terus dikembangkan Kemendikbudristek. Ini karena dokumen nominasi memerlukan sejumlah kajian akademis, mulai penguatan narasi hingga penyusunan rencana pengelolaan jalur rempah yang konkret. Upaya pengakuan tersebut pun bisa diperkuat dengan partisipasi publik dalam mengembangkan bahkan menginterpretasikan ulang jalur rempah.

Beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan–dan sudah dipraktikkan di sejumlah daerah–misalnya dengan mengadakan pameran dan penulisan buku terkait cagar budaya, menghasilkan karya visual tentang pemetaan rempah, atau membangun lokakarya terkait makanan hingga minuman daerah yang melibatkan masyarakat lokal.