Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon atau Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) yang akan lakukan Uni Eropa dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor.

Johanes W. Edward, Corporate Secretary & Investor Relations ISSP mengatakan mengenai kebijakan CBAM memang sudah disampaikan jauh-jauh hari. Meski begitu dampaknya belum akan dirasakan oleh ISSP karena hingga saat ini belum ada eskpor ke Eropa.

"Namun kami justru melihat CBAM ini akan menjadi peluang penigkatan ekspor," jelas Johanes pada Kontan, Senin (8/7).

Johanes menjelaskan saat ini ISSP telah mempersiapkan diri terkait kebijakan tersebut. ISSP sudah mulai mengumpulkan data jejak karbon dari para pemasok dan menghitung jejak karbon dari operasi pabrik.

"Persiapan inilah yang nantinya akan menjadi peluang, dimana pasti akan ada pemain yang belum siap, sedangkan kami udah siap jadi kami bisa mengambil pasarnya," ujarnya.

Selain itu ISSP juga tengah melakukan identifikasi jejak carbon pada tiap produk yang beredar. Selain itu juga tengah mempersiapkan langkah-langkah pengurangan carbon.

Dengan begitu Johanes optimis, ISSP tahun ini dan ke depannya masih memiliki prospek yang cerah. Ia pun melihat serapan pasar hingga saat ini masih cukup baik.

Johanes juga menyebutkan Porsi ekspor ISSP ke Amerika dan Kanada adalah 5% dari total penjualan global, sementara 95% adalah untuk pasar domestik.

"Kami terus menggencarkan marketing untuk meningkatkan serapan produk kami," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon atau Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) yang akan dilakukan Uni Eropa akan menghambat kinerja ekspor baja.

Kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan diterapkan di Eropa mulai tahun 2025. Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan penerapan CBAM secara efektif pada tahun 2026 selain untuk menjamin tidak terjadinya carbon leakage ke Eropa, namun juga merupakan hambatan bagi ekspor produk baja ke Uni Eropa (UE).

"Banyak negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea masih keberatan dengan penerapan CBAM," jelas Purwono pada Kontan, Senin (8/7).

Menurut Purwono kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada ekspor produk ke Uni Eropa. Hal itu karena setiap ton produk baja ke UE akan dikenakan sertifikat pajak karbon sekitar 390 Euro.

"Hal itu mengakibatkan ekspor ke UE hampir tidak mungkin dilakukan," ujarnya.

Guna menghadapi kebijakan CBAM tersebut, Purwono menyebutkan KRAS telah mempersiapkan sejumlah startegi. Di antaranya memulai program reduksi emisi karbon dengan efisiensi energi dan material serta adopsi teknologi net zero emission. Selain itu, juga mulai membidik tujuan pasar ekspor baru mulai tahun 2026 seperti Turki dan Afrika.

"Target tahun ini adalah mendapatkan pasar baru ekspor dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan secara bertahap menurunkan emisi karbon," ungkapnya.