Jakarta -

Kementerian ESDM buka-bukaan soal nasib realisasi penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) di Indonesia. Sejak Januari 2024 ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 sebagai regulasi utamanya.

Perpres tersebut diteken di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Lantas setelah kepemimpinan Indonesia berganti ke Presiden Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengelolaan tangkap dan simpan karbon di Indonesia?

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sejauh ini pihaknya sedang fokus untuk membuat Peraturan Menteri sebagai aturan teknis dari Perpres 14 tahun 2024. Permen ini nantinya akan berisikan mengenai aturan dari sisi penyimpanan hingga sisi pasokan karbonnya.

"Kan sekarang Perpresnya sudah ada kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita sedang selesaikan Permennya. Ini untuk bisa di sisi storagenya, sisi hulunya, sisi penyimpanan," ungkap Dadan di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Dadan mengaku aturan ini akan segera selesai pembentukannya. Yang saat ini jadi fokus pekerjaan adalah menyusun aturan soal posisi penyimpanan karbonnya.

"Kalau CCS kan ada sumber CO2-nya dan tempat penyimpanannya, sekarang diselesaikan itu untuk sisi penyimpanannya, yang di reservoir, yang di bekas tambang. Ini sudah dekat," sebut Dadan.

(hal/kil)

Jakarta - Teknologi Carbon Capture Storage atau CCS dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) di masa depan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pupuk Indonesia dalam penurunan emisi karbon, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

"Bagi kami, ini adalah cara untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru, karena kami perlu tumbuh dengan lebih sedikit karbon, dan CCS memberikan jalan untuk mencapai hal tersebut. Kami sudah memiliki CO2 dengan kemurnian tinggi, jadi yang kami butuhkan hanya penyimpanan dan cara untuk memasukkan CO2 tersebut ke dalam tanah. Kami tidak perlu proses penangkapan lebih lanjut. Yang diperlukan hanya memasukkan CO2 ke dalam tanah," jelas Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat menjadi pembicara di salah satu acara panel diskusi The International Indonesia CCS (IICS) Forum 2024 yang mengangkat topik "Industries commitment for long term decarbonization effort" di Jakarta dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Perpres ini dimaksudkan untuk memenuhi target iklim dalam nationally determined contribution (NDC) dan mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE). Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk turut andil dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi CCS.

Pupuk Indonesia telah merencanakan beberapa proyek terkait CCS, termasuk rencana produksi 4,3 juta ton blue ammonia. Proyek-proyek ini mencakup greenfield projects di Aceh dan Sumatera Selatan. Selain itu, pabrik amonia yang sudah ada juga akan digunakan dalam pengembangan ini.

Masih dalam rangkaian acara IICCS 2024, Pupuk Indonesia juga menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International Pte. Ltd., terkait penangkapan karbon untuk dekarbonisasi dan memungkinkan Produksi Ammonia Rendah Karbon di Kalimantan Timur. Fasilitas penyimpanan karbon di Kalimantan Timur tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2030.

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan, ke depan produksi amonia meningkat dari 7 juta ton menjadi 12 juta ton, tetapi sebagian besar akan berasal dari amonia bersih. Grey ammonia kami akan dikurangi menjadi hanya 2,3 juta ton.

"Kami akan mengonversi beberapa pabrik menjadi amonia biru dan membangun greenfield projects untuk amonia biru dan hijau. Inilah gambaran perusahaan kami pada tahun 2045," katanya.

"Bagi Pupuk Indonesia, CCS bukan hanya upaya dekarbonisasi. Jika dilihat sebagai upaya dekarbonisasi saja, maka ini hanya dianggap sebagai biaya. Tetapi bagi kami, ini adalah jalan yang akan membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Ini adalah mesin pertumbuhan baru kami di masa depan," tambah Rahmad.

Dengan rencana strategis ini, Pupuk Indonesia menunjukkan kesiapan dan tekadnya dalam memanfaatkan teknologi CCS untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan mendukung komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. (ara/ara)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial mengungkapkan wilayah geografis Indonesia sangat strategis untuk dapat menjadi Hub Carbon Capture Storage (CCS) di wilayah Timur Asia dan Australia.

Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 basin (cekungan) dengan kapasitas 573 Giga ton Saline Aquifer dan 4,8 Giga Ton depleted oil and gas reservoir yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Ego mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menjalankan 15 proyek CCS dan CCUS yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki rata-rata target on stream pada tahun 2030.

“Kami yakin Indonesia mempunyai peluang untuk perluasan pengembangan bisnis CCS. Proyek-proyek potensial tersebut memiliki rata-rata target on stream pada tahun 2030. Saudara-saudara yang saya hormati, Indonesia memiliki keunggulan geografis untuk menjadi hub CCS untuk Asia Timur dan Australia,” ujar Ego.

Untuk itu kata Ego Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa peraturan untuk memberikan kepastian hukum, mendukung pengembangan industri CCS di dalam negeri, dan selanjutnya memaksimalkan potensi pengelolaan karbon absolut dengan hub CCS dalam lingkungan yang stabil.

“Aturan utama yang kami keluarkan adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang mengatur skema kegiatan injeksi karbon, juga mengatur agresi lintas batas. Selain itu, kita juga mempunyai Peraturan Menteri No 2 Tahun 2023, fokus pada pengembangan CCS di kawasan hulu migas,” lanjut Ego.

Ego menerangkan sejauh ini sudah ada beberapa negara penghasil emisi telah datang dan menunjukkan minatnya pada penginjeksian emisi karbon di Indonesia.

”Beberapa negara dan penghasil emisi internasional telah datang, dan mereka telah menunjukkan minat mereka pada potensi kerja sama karbon lintas batas untuk mengamankan wilayah CCUS. Dengan lokasi yang strategis dan sumber daya penyimpanan yang andal, kami yakin Indonesia dapat menjadi negara terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam mengembangkan Carbon andCapture Storage,” tutup Ego.

Jakarta -

Penerapan aturan carbon capture storage (CCS) salah satunya bertujuan untuk mengejar target net zero emission. Namun, jangan sampai aturan tersebut justru membuat harga listrik naik dan tidak terjangkau dunia usaha dan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan CCS guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujar Parulian, di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Sementara itu, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ungkap Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi.

Sementara, Nurlely Aman Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

(rrd/rir)

JAKARTA, investor.id - Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan. “Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” ujar Parulian, saat menggelar FGD Pemanfaatan Teknologi CCS dengan para pakar, di Jakarta, belum lama ini. Diketahui, FGD ini diselenggarakan menyusul terbitnya dua regulasi penting terkait CCS, yaitu Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air. “Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News