KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan IV, yang berlaku bulan Oktober sampai September 2024 bagi pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya saing industri.

Merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan.

Penyesuaian harga listrik tersebut mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro triwulan IV menggunakan realisasi pada Mei-Juli 2024, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Jisman dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Sementara itu, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan.

Pelanggan bersubsidi tersebut mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkas Jisman.

Daftar biaya listrik per kWh pada Oktober-Desember 2024

Dikutip dari laman resmi PT PLN, harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku selama bulan Oktober-Desember 2024 sebagai berikut:

• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P-3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, daftar tarif listrik atau biaya listrik untuk sektor rumah tangga pada September 2024 sebagai berikut:

• Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Demikian informasi mengenai tarif listrik triwulan IV periode Oktober-Desember 2024 yang tidak mengalami perubahan dan detail harga listrik per kWh untuk setiap golongan pelanggan.

Harga listrik di Indonesia masih lebih murah dibanding negara tetangga Singapura. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo ketika berbicara mengenai investasi data center di Indonesia.

Darmawan mengatakan, tarif listrik di Singapura sekitar Rp 2.700-Rp 2.800 per kWh. Sementara, tarif listrik untuk tegangan tinggi hanya sekitar Rp 990 per kWh. Kemudian, untuk tegangan menengah Rp 1.100 per kWh.

"Jadi Indonesia sangat kompetitif," kata Darmawan dikutip dari Instagram CNBC Indonesia, Jumat (13/9/2024) kemarin.

Dia mengatakan, harga listrik di Johor dan Vietnam juga sama yakni lebih tinggi dari Indonesia.

"Kemudian kita melihat di Johor, di Vietnam begitu dan harga listriknya masih lebih tinggi daripada harga listrik di Indonesia," terang Darmawan.

Darmawan menjelaskan, pihaknya melihat investasi data center besar-besaran di Indonesia. Bagi PLN, kata dia, hal itu menjadi berkah karena konsumsi energi meningkat.

Apalagi, energi yang disediakan adalah energi bersih. Ia menambahkan, PLN memiliki sejumalah pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan.

"Untuk itu kami menyediakan renewable energy certificate. Kami sudah punya pembangkit-pembangkit yang berbasis pada energi bersih baik itu dari wind, baik itu dari solar, maupun itu dari geothermal, maupun itu dari hidro," jelasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkap harga listrik Indonesia lebih murah dibandingkan negara tetangga termasuk Singapura. Dia mengatakan, tarif listrik di Singapura sekitar Rp 2.700-Rp 2.800 per kWh.

Kemudian, di Indonesia untuk tegangan tinggi hanya sekitar Rp 990 per kWh. Sementara, untuk tegangan menengah Rp 1.100 per kWh.

"Jadi Indonesia sangat kompetitif," kata Darmawan dikutip dari Instagram CNBC Indonesia, Jumat (13/9/2024).

Dia mengatakan, harga listrik di Johor dan Vietnam juga sama yakni lebih tinggi dari Indonesia.

"Kemudian kita melihat di Johor, di Vietnam begitu dan harga listriknya masih lebih tinggi daripada harga listrik di Indonesia," katanya.

Darmawan menjelaskan, pihaknya melihat investasi data center besar-besaran di Indonesia. Bagi PLN, kata dia, hal itu menjadi berkah karena konsumsi energi meningkat. Apalagi, energi yang disediakan adalah energi bersih.

"Untuk itu kami menyediakan renewable energy certificate. Kami sudah punya pembangkit-pembangkit yang berbasis pada energi bersih baik itu dari wind, baik itu dari solar, maupun itu dari geothermal, maupun itu dari hidro," jelasnya.

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan tarif listrik per kWh (kilowatt hour) bagi pelanggan non subsidi yang berlaku bulan September 2024 tidak mengalami kenaikan.

Tarif listrik pelanggan non subsidi, atau yang dikenal dengan tariff adjusment bisa dilakukan penyesuaian setiap 3 bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo.

Penyesuaian tarif listrik tersebut mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, bagaimana rincian tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku bulan September 2024?

Daftar biaya listrik per kWh pada September 2024

Dikutip dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku selama bulan September 2024 sebagai berikut:

• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P-3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Subsidi listrik juga masih terus diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang termasuk ke dalam 25 golongan pelanggan bersubsidi.

Sejauh ini tarif listrik golongan pelanggan bersubsidi juga tak mengalami perubahan harga.

Lebih lanjut, daftar tarif listrik atau biaya listrik untuk sektor rumah tangga pada September 2024 sebagai berikut:

• Pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah rangkuman mengenai harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan non subsidi yang berlaku selama September 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum melakukan perubahan tarif listrik nonsubsidi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu, mengatakan Kementerian ESDM selalu melaporkan perkembangan terkini mengenai sejumlah indikator yang memengaruhi tarif listrik nonsubsidi.

"Kebijakannya nanti diputuskan di ratas (rapat terbatas). Kami tetap melaporkan ke Pak Menteri, Pak Menteri nanti ke Menko, kan ada empat parameter yang membuat penyesuaian tarif itu berubah," ujar Jisman usai sosialisasi tarif tenaga listrik yang disediakan PLN sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Jisman mengatakan Indonesian Crude Price (ICP) saat ini masih menjadi faktor penentu Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit. Jisman menyebut tren ICP cenderung stabil dan naik akibat menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

"Memang selama ini terakhir-terakhir ini dia naik, karena kursnya naik. ICP juga cenderung kalau tidak tetap ya naik, kemudian inflasi bisa terkendali lah," ucap Jisman.

Jisman bersyukur harga jual batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum telah dipatok sebesar HBA 70 dolar AS per ton. Hal ini bisa menahan laju kenaikan tarif listrik nonsubsidi.

"Kita beruntung harga batu bara itu memang sudah dicap, di 70 dolar AS yang Gar-nya yang tinggi, sehingga ke depan turunannya bisa kita kendalikan sehingga itu tidak banyak berubah, namun yang lainnya sangat menentukan juga, terutama kurs," sambung Jisman.

Jisman mengatakan Kementerian ESDM pun telah melaporkan secara rinci dampak naik atau tidaknya tarif listrik nonsubsidi. Salah satunya meningkatkan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah.

"Itu kita laporkan, kalau tidak disesuaikan akan berdampak kepada penambahan subsidi segini, kompensasi segini. Nah kalau subsidi kan memang di awal-awal kan sudah ada target, sedangkan kompensasi tidak ada," lanjut Jisman.

Jisman menyampaikan Kementerian ESDM masih menunggu keputusan pemerintah terkait penyesuaian tarif listrik nonsubsidi. Pihaknya berkomitmen menjalankan keputusan pemerintah apabila ada penyesuaian tarif listrik nonsubsidi.

"Kita laporkan, tapi keputusannya kan mungkin di ratas, ada Menko nanti yang memutuskan itu dan untuk yang Juli ini kan tidak kenaikan, kecuali Batam. Artinya, pemerintah masih siap untuk memberikan kompensasi meskipun BPP-nya itu naik yang menyebabkan ada penambahan kompensasi," kata Jisman.

Penerapan aturan carbon capture storage (CCS) salah satunya bertujuan untuk mengejar target net zero emission. Namun, jangan sampai aturan tersebut justru membuat harga listrik naik dan tidak terjangkau dunia usaha dan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan CCS guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujar Parulian, di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Sementara itu, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ungkap Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi.

Sementara, Nurlely Aman Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.