Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024.

Dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dalam catatan Bisnis, penyidikan perkara di KPK dimulai bersamaan dengan penetapan tersangka.

Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

RUMAH DAN KANTOR WALI KOTA DIGELEDAH

Sebelumnya, KPK membenarkan penyidiknya menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan, detail proses dan hasilnya mohon ditunggu nanti kami sampaikan setelah tim menyelesaikan penggeledahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Pihak KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor dan rumah politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi secara terpisah oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud. Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang.

"Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya.

Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya. Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah atau larangan ke luar negeri terhadap empat orang terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Surat cekal tersebut menyusul penyidikan yang dilakukan KPK setelah menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Rabu (17/7/24).

“KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dijelaskan Tessa, larangan bepergian ke luar negeri tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Ada beberapa dugaan korupsi yang tengah diusut dalam proses penyidikan kali ini.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” tutur Tessa.

Selain dugaan korupsi pengadaan barang, KPK juga menyidik dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta ada pula dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ditjen Imigrasi menarik paspor milik mantan Ketua KPKFirli Bahuri untuk mencegah bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan.

Ketua Tim Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Eka Riyanto mengatakan bahwa paspornya tersebut akan dikembalikan jika kasus yang menjeratnya sudah selesai.

Dia menegaskan bahwa penarikan paspor mantan Ketua KPK itu dilakukan hanya sementara, ketika berlakunya masa pencegahan.

"Jadi terkait dengan kasus seperti yang dialami Pak Firli Bahuri, kami melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan,” katanya, saat ditanyai awak media, di Kantor Dirjen Imigrasi, pada Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa peraturan seperti itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk pejabat terkait.

"Apakah paspornya [Firli Bahuri] sudah ditarik? Ini kami perlu lakukan pengecekan apakah itu sudah ditarik atau belum paspornya. Setahu saya, semua yang terkait dengan tindak pidana, sesuai aturan yang berlaku, semuanya ditarik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Arvin Gumilang menegaskan bahwa hal itu berlaku untuk umum, tidak hanya spesifik untuk satu orang tertentu.

Dia menjelaskan tahapan penarikan paspor, yakni akan diberikan surat yang ditujukan kepada orang yang bersangkutan.

Namun, dia mengungkap, jika tidak adanya respons dari yang bersangkutan terkait penarikan paspor tersebut, maka kemungkinan akan dilakukan pencabutan paspor.

“Imigrasi, secara umum juga berlaku pada siapa saja, diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pencabutan paspor dalam hal ketika upaya penarikan itu tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

Seperti diketahui bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim sebelumnya menyatakan bahwa Firli Bahuri dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan atau hingga akhir 2024.