Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Kampanye pemilihan presiden AS 2024 merupakan kampanye yang sangat tidak stabil.

Keamanan untuk Hari Pemilihan Umum AS yang jatuh pada Selasa (5/11/2024) ditingkatkan ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya mengingat kekhawatiran atas kemungkinan kerusuhan sipil, kecurangan pemilu, atau kekerasan terhadap petugas pemilu.

Mengutip AFP, negara bagian Oregon, Washington, dan Nevada telah mengaktifkan Garda Nasional, FBI telah mendirikan pos komando untuk memantau ancaman, dan keamanan telah ditingkatkan di banyak dari hampir 100.000 tempat pemungutan suara di negara itu.

Menurut National Conference of State Legislatures, sembilan belas negara bagian - termasuk medan pertempuran utama pemilihan Arizona, Michigan, dan Nevada - telah memberlakukan undang-undang peningkatan keamanan pemilu sejak 2020.

Dengan Kamala Harris dan Donald Trump yang bersaing ketat di puncak kampanye, pihak berwenang ingin meyakinkan warga Amerika yang gelisah bahwa suara mereka aman.

Namun, mereka juga memperkuat keamanan fisik untuk operasi pemilu di seluruh negeri.

Runbeck Election Services, yang menyediakan teknologi keamanan untuk operasi pemungutan suara, mengonfirmasi kepada AFP pada hari Senin bahwa mereka telah memesan sekitar 1.000 tombol panik untuk klien yang mencakup fasilitas pemilu dan pekerjanya.

Perangkat kecil ini dikenakan sebagai tali gantungan atau ditaruh di saku dan dipasangkan dengan ponsel pengguna dan menghubungi penegak hukum atau otoritas lain jika terjadi keadaan darurat.

Pejabat di tujuh negara bagian yang paling diawasi ketat ingin menyampaikan kepercayaan pada pemilu yang aman dan adil.

"Di Georgia, mudah untuk memilih dan sulit untuk curang. Sistem kami aman dan orang-orang kami siap," kata Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger kepada wartawan pada hari Senin.

Raffensperger menambahkan bahwa ia memperkirakan pemilihan umum akan aman di Georgia, negara bagian yang menjadi penentu hasil pemilu, tempat Trump menghadapi dakwaan atas campur tangannya dalam pemilihan umum 2020.

Di Arizona, negara bagian barat daya yang menjadi pusat kerusuhan dan teori konspirasi pada malam pemilihan umum tahun 2020, para pejabat telah mengubah fasilitas pemilihan umum dan penghitungan suara utama negara bagian itu, di Maricopa County, menjadi benteng yang sesungguhnya.

Menurut para pejabat, tempat itu sekarang memiliki pagar besi tempa, kawat berduri, penjaga bersenjata, dan pasukan SWAT di atapnya.

Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keamanan fisik dan melawan disinformasi, tetapi juga untuk meyakinkan para pemilih bahwa prosesnya aman.

"Sejak Januari 2021, kantor kami telah meningkatkan akses keamanan lencana, memasang penghalang permanen, dan menambahkan langkah-langkah keamanan siber tambahan berdasarkan rekomendasi penegak hukum dan pakar lainnya," kata Taylor Kinnerup, direktur komunikasi Kantor Pencatat Wilayah Maricopa, kepada AFP pada hari Senin.

Tonton:Peluang Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat Tiba-tiba Terjun Bebas

Seorang pria bernama Evan Plotkin di Connecticut, AS, menggugat perusahaan Johnson & Johnson (J&J) setelah produk bedak taburnya diklaim memicu kanker. Pria tersebut menggugat sejak 2021 setelah ia didiagnosis mengidap kanker langka mesothelioma, kanker yang umumnya dikaitkan dengan paparan asbes, memengaruhi lapisan paru-paru dan organ lainnya.

Ia juga mengaku merasa sakit setiap menghirup bedak bayi yang diproduksi J&J. Plotkin mengaku terpapar produk J&J melalui penggunaan pribadi sejak tahun 1950-an dan penggunaan oleh anak-anaknya hingga tahun 2000-an.

Pengadilan Tinggi Fairfield County, Connecticut, memutuskan agar perusahaan J&J membayar sekitar 15 juta dollar USD atau sekitar Rp 233 Miliar kepada Plotkin untuk ganti rugi.

"Evan Plotkin dan tim persidangannya sangat gembira karena juri sekali lagi memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Johnson & Johnson atas pemasaran dan penjualan produk bedak bayi yang mereka ketahui mengandung asbes," kata Ben Braly, pengacara Plotkin, dalam email, dikutip Reuters.

Braly menekankan bahwa kasus tersebut menyoroti kekhawatiran serius tentang keselamatan konsumen dan tanggung jawab perusahaan.

Selain ganti rugi kompensasi sebesar 15 juta dolar, juri juga merekomendasikan agar perusahaan dikenakan ganti rugi punitif. Ganti rugi punitif ini, yang ditujukan untuk menghukum Johnson & Johnson atas tindakannya, akan ditentukan kemudian oleh pengadilan.

Tanggapan Johnson & Johnson

Johnson & Johnson telah menolak klaim tersebut dan mengisyaratkan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Erik Haas, wakil presiden litigasi perusahaan di seluruh dunia, mengkritik penanganan kasus tersebut oleh pengadilan, dengan mengklaim bahwa juri tidak diberikan bukti penting.

"Putusan tersebut tidak sesuai dengan penelitian ilmiah selama puluhan tahun yang menunjukkan bahwa produk bedak kami aman dan tidak mengandung asbes," kata Haas dalam sebuah pernyataan, dengan menegaskan bahwa produk perusahaan tersebut telah menjalani evaluasi keamanan yang ekstensif.

Perusahaan tersebut telah lama membantah adanya hubungan antara bedak taleknya dengan kontaminasi asbes, dan mengutip studi independen yang menurut J&J, menegaskan keamanan produk tersebut.

Lebih lanjut, putusan ini muncul di tengah pertikaian hukum yang jauh lebih besar yang dihadapi Johnson & Johnson. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak pertikaian hukum yang dihadapi perusahaan farmasi raksasa tersebut.

Dikutip dari Republic World, Johnson & Johnson saat ini tengah berupaya menyelesaikan klaim dari lebih dari 62.000 orang yang menuduh bahwa produk berbasis bedaknya menyebabkan kanker ovarium dan kanker ginekologi lainnya.

Perusahaan tersebut telah mengusulkan penyelesaian hampir $9 miliar atau Rp 139 triliun melalui kebangkrutan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Akan tetapi, kesepakatan tersebut telah menghadapi tantangan hukum dari beberapa pengacara penggugat dan saat ini sedang digugat.

Meskipun penyelesaian kebangkrutan akan menunda gugatan kanker ginekologi, penyelesaian tersebut tidak mencakup kasus mesothelioma seperti yang dialami Plotkin. Johnson & Johnson sebelumnya telah menyelesaikan beberapa klaim mesothelioma tetapi belum mengusulkan penyelesaian nasional untuk kelompok kasus ini.

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker