Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril adalah nama lama. Politikus yang mengaku dekat dengan tokoh Masyumi sekaligus pendiri bangsa, Muhammad Natsir itu, telah malang melintang di dunia birokrasi sejak zaman Orde Baru.

Putra asal Kepulauan Bangka Belitung itu tercatat pernah bekerja di Sekretariat Negara (Setneg) dan menyusun naskah pidato Presiden Soeharto.

Yusril Ihza Mahendra juga merupakan tokoh lama di partai politik. Dia bahkan sempat menjabat sebagai posisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) selama 26 tahun sejak awal era reformasi di tahun 1998 – 2024.

Namanya beberapa kali muncul dalam jajaran kabinet Presiden RI. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundangan-undangan di era KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yusril juga sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di samping itu, dirinya juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Profil Yusril Ihza Mahendra

Yusril sendiri merupakan putra kelahiran Belitung Timur pada 5 Februari 1956. Dirinya pertama kali memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia jurusan ilmu filsafat pada 1983.

Kemudian, Yusril melanjutkan studi pascasarjana di kampus yang sama di bidang hukum dan ilmu islam pada 1983. Selain itu, Yusril juga melanjutkan Pendidikan pascasarjana humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab Pakistan.

Tak berhenti sampai di situ, Yusril juga melanjutkan program pascasarjana di Universitas Sains Malaysia hingga menyandang gelar Master of Science (M.Sc.) beserta gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada tahun 1993.

Usai melakukan perjalanan panjang dalam studinya, Yusril kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia yang hingga saat ini menyandang status sebagai profesor hukum.

Tak hanya sempat duduk di kursi kabinet presiden RI, Yusril juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR/MPR hingga menjabat sebagai pengacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto.

Di samping itu, Yusril Ihza Mahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ketua Persekutuan (pemilik dan pendiri) dari Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kordinator infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimuri Yudhoyono (AHY) mengaku belum mengetahui di mana kantor atau tempatnya bernaung untuk membantu menjalankan kabinet Prabowo-Gibran ke depan.

Lantaran merupakan Kementerian baru, dia mengatakan masih menunggu terkait lokasi timnya berkantor nantinya.

“Nah, [kantor] itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tetapi kemenko lainnya karena baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lokasinya,” imbuh AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengatakan semua pihak menyambut suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru yang diharapkan bisa bekerja dengan baik dalam membantu visi presiden Prabowo Subianto mencapai target-target yang ditetapkan selama ini.

Dia pun mengaku mengingat Kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah ini memang merupakan sebuah pos atau portofolio yang baru sehingga, kata AHY, ada harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia lebih merata.

“Harapannya tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi ke depan,” pungkas AHY.

Sekadar informasi, sebelumnya AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo pada Februari 2024 dan menjabat hingga Oktober 2024.

Lalu, pada era Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 2024-2029, dia ditunjuk sebagai Menteri Kordinator infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kabinet Merah Putih.

AHY sebelumnya merupakan Menteri ATR/BPN pada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

“Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penbantunan kewilayahan,” kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

AHY dikenal sebagai putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu menempuh karier di dunia militer setelah tamat sekolah menengah atas.

AHY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dengan mendapatkan penghargaan Tri Saktiwiratama dan Adhi Makayasa pada tahun 2000.

Selanjutnya, AHY masuk Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 2002, setelah berhasil menamatkan sekolah kecabangan Infanteri.

AHY mengawali kariernya dengan menjadi Komandan Peleton Batalion Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad.

Setelah itu, namanya terus melesat diminta membantu Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada 2008.

Selain itu, AHY juga sempat mengenyam pendidikan Nanyang Technological University dan Harvard University serta mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, di mana ia menjadi lulusan terbaik.

Kembali ke Tanah Air, ayah satu anak itu ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan elit Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17.

Lalu, pada Juni 2014, AHY bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan Sekolah Staff Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, ia menjadi Komandan Batalion (Danyon) Infanteri Mekanis 203/Kemuning yang kelak menjadi jabatan terakhirnya di dunia militer.

AHY mengakhiri kariernya di dunia militer pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor karena ia diusung oleh Partai Demokrat, partai yang dipimpin ayahnya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berpasangan dengan Sylviana Murni, AHY mengawali karier politiknya dengan menelan kekalahan saat ia hanya memperoleh 17,06 persen pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selanjutnya, AHY ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di bawah komando AHY, Partai Demokrat memperoleh 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Angka tersebut dapat dibilang anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 yang mencapai 10,9 persen atau 12.728.913 suara.

Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah AHY di partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan sang ayah melalui Kongres V Partai Demokrat.

Dalam pidatonya usai terpilih, AHY menyatakan berambisi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi parlemen pada Pemilu 2024 mendatang.

Selanjutnya, AHY pun dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) pada 21 Februari 2024 silam.