JAKARTA, investor.id - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengusulkan 16 nama untuk diberi gelar pahlawan nasional saat memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2024. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16 nama kepada Presiden melalui Dewan Gelar.

“Nanti Dewan Gelar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih 6 dari 16 itu," kata Gus Ipul usai mengikuti Upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 2024, digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024). 

Kendati demikian, tahun ini, Kemensos masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tengah kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ya tentu harus menunggu Presiden. Nanti melalui pertimbangan Dewan Gelar," kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul mengungkapkan sejumlah pesan presiden dalam memaknai Hari Pahlawan Nasional tahun ini.

Ia mengungkapkan, tema peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun ini adalah "Teladani pahlawanmu, cintai negerimu". Melalui tema tersebut, Prabowo mengingatkan bangsa Indonesia untuk meneladani para pahlawan.

"Ya, pesannya tentu yang diharapkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Maka temanya itu kan salah satu kita terjemahkan dari arahan Pak Presiden. 'Teladani pahlawanmu dan juga cintai negerimu', banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, mulai dari kesabarannya, sabar menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi," kata Ipul. 

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan nilai kerelaan para pahlawan untuk mengutamakan kepentingan bersama, dan memikirkan generasi yang akan datang.

"Kedua, kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan keimanannya, mereka berjuang di dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Itulah terjemahan kita dari arah Pak Presiden," jelas Ipul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kompak rapat bareng terkait kesejahteraan sosial hingga bantuan sosial (bansos).

Adapun Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB dan Gus Ipul selaku Sekjen PBNU sempat berseteru terkait perebutan PKB hingga pansus haji.

"Saya hari ini bersama Mensos Pak Saifullah Yusuf, didampingi Pak Wamensos Pak Jabo, dan seluruh eselon I di Kemensos, eselon II, juga Pak Seskemenko PM bersama-sama melakukan rapat koordinasi yang pertama, untuk menyiapkan program-program kerja terdekat dan program jangka menengah, serta panjang," ujar Cak Imin dalam jumpa pers di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Cak Imin menjelaskan, ada dua produk yang berhasil mereka tuntaskan pada hari ini.

Yang pertama, berkaitan dengan bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detail lagi. Dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review. Dan kita pastikan anggaran dengan Menteri Keuangan yang akan datang hasil diskusi saya dengan Menkeu dan tim beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Kemudian, kata Cak Imin, mereka juga berhasil menyusun upaya konkret untuk data tunggal.

Cak Imin berharap, orang-orang miskin bisa naik kelas secara perlahan dengan bansos yang diberikan.

"Data utama yang akan melibatkan stakeholders penting, data tunggal tentang kemiskinan terutama, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat, sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah," kata Cak Imin.

"Karena itu, akan yang namanya juga pemberdayaan kita dorong semua aspek bansos itu menuju pemberdayaan dan kemandirian. Saya kira itu hasil diskusi ini. Saya persilakan Pak Saifullah Yusuf Mensos untuk tambahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya memohon arahan kepada Cak Imin untuk menyesuaikan program prioritas di tahun 2025.

Gus Ipul lantas menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi "anchor" dari Kemensos selama ini.

"Dan juga bansos, baik bantuan tunai maupun untuk pangan. Selanjutnya kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang menyangkut data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.

"Nah ini sedang didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Menko bisa lapor ke Presiden kemudian nanti ditetapkan data tunggal tersebut sebagai acuan semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Sebelumnya, hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas.

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Pansus Haji dinilai Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya.

Terkait pembentukan Pansus Haji, Yahya merasa keputusan ini diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin.

Ia menilai, target Pansus Haji yang sebenarnya adalah dirinya, namun “serangan” ini dilakukan melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Yahya.

Yaqut memang sempat menjadi bahan kritikan anggota Pansus Haji karena pelaksanaan Ibadah Haji 2024 yang dinilai sangat buruk.

“Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tambahnya.

Klaim yang diutarakan Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang dirinya kemudian dibantah oleh Cak Imin.

Ia mengatakan, Pansus Haji tidak ada urusannya dengan PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

Menurutnya, pansus dibentuk setelah Komisi VIII yang membidangi haji mengalami kemacetan ketika rapat dengan Kemenag.

Sebabnya, Komisi VIII tidak mendapat data dan keterangan yang memadai dari Kemenag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui dirinya memang memiliki perbedaan dalam sejumlah urusan dengan atasannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Akan tetapi, jika sudah terkait urusan kenegaraan, keduanya harus sama-sama membantu Presiden Prabowo Subianto.

"Ya enggak apa-apa, saya sudah bolak-balik ketemu kok sama Pak Menko, bolak-balik ketemu dan kita sudah menyampaikan bahwa enggak ada masalah dengan kerja kita ya. Karena ini melaksanakan arahan Presiden dan kita melaksanakan program," ujar Gus Ipul di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Jadi program-program kita memang harus terukur dan harus dikoordinasikan. Maka itu kita tidak bicara kepentingan pribadi. Mungkin ada perbedaan dalam urusan lain, tapi dalam urusan kenegaraan bersama-sama membantu Presiden ya kita harus bersama-sama," sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan, dirinya harus bekerja secara terukur dan berdasarkan data.

Lalu, kata dia, Kemensos juga harus terintegrasi dengan semua kementerian, terutama dengan Cak Imin selaku koordinator dari Kemensos dan beberapa kementerian lain.

"Jadi kami harus melaporkan apa yang ada, kemudian mudah-mudahan ini nanti oleh Pak Menko diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga yang lain, clear," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Gus Ipul mengungkapkan situasi rapat perdana antara dirinya dan Cak Imin berlangsung dengan nyaman dan tidak ada masalah.

Dia mengingatkan bahwa mereka berdua sudah sama-sama dewasa.

Maka dari itu, jika keduanya memiliki perbedaan dalam sejumlah hal, maka itu adalah hal yang biasa.

"Enggak lah (kaku), kita sama-sama dewasa, wis podo gede ne," jelasnya.

"Ya perbedaan pandangan, biasa. Tapi dalam urusan-urusan masyarakat, dalam urusan-urusan kerja, kita sebagai sesama menteri, sebagai sesama pembantu Presiden ya harus bersama-sama, enggak bisa enggak bersama-sama," imbuh Gus Ipul.

Diketahui, Cak Imin merupakan Ketua Umum PKB, sedangkan Gus Ipul adalah Sekjen PBNU.

Hubungan PBNU dan PKB belakangan ini memang sempat memanas. Bahkan, PBNU sempat ingin merebut PKB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan, bakal membuat satu data tunggal terkait kemiskinan.

Hal ini diungkap Gus Ipul usai menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

“Ya dalam 100 hari ini harapan saya, mudah-mudahan nanti semua juga bisa sepakat kita sudah bisa menyelesaikan semacam ada kesepakatan lah, ada data tunggal nanti,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos, Rabu (30/10/2024).

Gul Ipul menyampaikan, pihaknya bakal membuat data tunggal yang menjadi referensi bagi semua Kementerian dan Lembaga untuk bisa melaksakan program pengentasan kemiskinan.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia harus segera dientaskan di periode pemerintahnnya.

“Jadi dengan data ini kita akan kerja lebih terukur. Jadi akan bisa lebih tepat sasaran. Inilah harapannya Presiden,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Budiman menyampaikan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Di kantor Kemensos, Budiman sempat mendiskusikan data kemiskinan bersama Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Ia menyatakan, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Budiman bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Pasalnya, aktivis pro demokrasi ini mengaku dirinya ditugaskan oleh Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku siap jika diminta kembali mengisi kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan setelah Gus Ipul bertemu Prabowo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta, saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap enggak begitu,” kata Gus Ipul.

“Pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Di mana saja, siap,” ujar dia.

Gus Ipul menyebutkan, pertemuannya dengan Prabowo membahas isu-isu yang menjadi bidang kerja Kementerian Sosial.

Salah satunya, Prabowo berpesan soal integrasi satu data di Kementerian Sosial.

“Intinya dia (Prabowo) berharap data-data, baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat. Harus valid,” kata Gus Ipul.

Ia menyebutkan, Prabowo ingin satu data itu bisa menjadi rujukan bersama sehingga berbagai program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

“Sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar terwujud satu data,” ujar mantan wakil gubernur Jawa Timur itu.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Sejumlah tokoh yang menemui Prabowo antara lain, Nusron Wahid, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, dan Teuku Riefky Harsya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya nanti setelah pertemuan, kira-kira begitu," ucap wakil ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Gus Ipul Siap jika Jadi Menteri Lagi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16074721/dipanggil-prabowo-ke-kertanegara-gus-ipul-siap-jika-jadi-menteri-lagi.

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul dipanggil untuk menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10) sore.

Gus Ipul sudah berbincang dengan Prabowo. Mensos ini tidak bisa memberikan banyak bocoran mengenai apa yang dibahas dengan Prabowo.

"Ya nantilah ada yang menjelaskan, pasti waktunya efektif sekali dan efektif, efisien," ucap Gus Ipul.

Prabowo pada sore ini memanggil calon menteri ke Kertanegara. Ketua DPP Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi mereka yang dipanggil adalah calon menteri.

Gus Ipul santer dikabarkan akan kembali menjadi Mensos. Menanggapi ini, Gus Ipul menyatakan siap jika diminta oleh Prabowo.

"Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, kalau jauh memang diminta untuk siap enggak gitu, siap gimana? Siap aja," kata Gus Ipul.

"Pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Di mana saja siap," tutup Sekjen PBNU ini.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) enggan berkomentar banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) di era Prabowo Subianto.

Gus Ipul menegaskan, siapa pun memiliki peluang untuk menjadi Mensos di masa mendatang.

Dia juga optimistis bahwa kandidat yang dipilih oleh Prabowo akan membawa perubahan yang lebih baik.

"Kementerian ini kan kementeriannya bisa siapa saja. Kementerian ini bisa dipimpin oleh siapa saja," kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Kita doakan pokoknya, dan tunggu aja, kita percayakan penuh pada Presiden ya," lanjut dia.

Gus Ipul berharap, siapa pun yang menjabat sebagai Mensos nanti akan tetap dapat memberikan kontribusi besar dalam menyejahterakan masyarakat.

"Tetapi layanan kementerian ini itu harus tetap besar," tuturnya.

Ketika ditanya apakah Presiden Terpilih Prabowo sudah menghubunginya terkait peluang jabatan yang akan diberikan, Gus Ipul menyatakan, bukan kapasitasnya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Prabowo menargetkan susunan kabinet bakal rampung pada 15 Oktober 2024, lima hari sebelum pelantikan sebagai presiden.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Prabowo memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyusun kabinet akibat dinamika terkait nama-nama yang masuk dalam susunan tersebut.

"Nah ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang tarik, sehingga mungkin fix final kabinet itu agak lama ya. Tetapi tentunya presiden terpilih punya target kemungkinan H-5 sudah selesai," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditanya Soal Kemungkinan Jadi Mensos di Era Prabowo, Gus Ipul: Kementerian Ini Bisa Dipimpin Siapa Saja", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/14544991/ditanya-soal-kemungkinan-jadi-mensos-di-era-prabowo-gus-ipul-kementerian-ini.

Puluhan ribu orang terkena PHK sejak awal tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK per 26 September 2024 ada 52.993 orang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pihaknya akan membahas soal perluasan bantuan sosial (bansos) bagi para korban PHK. Pihaknya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menginventarisir data korban PHK.

"Itu juga yang termasuk kita kan perlu kerja sama dengan Kemnaker banyak yang perlu dikerjakan beberapa waktu ke depan. Yang jelas Kemensos berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi untuk update data kita dulu," ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Ketika ditanya apakah jumlah bansos yang dianggarkan ingin ditambah, Gus Ipul bilang masih mendalami usulan tersebut sebab APBN 2025 sudah diteken. "Kita lagi diskusi ya, kita dalami, ya meskipun APBN sudah diketok," ujar Gus Ipul.

Di sisi lain, pihaknya sedang melakukan strategi untuk mendata ulang penerima bansos. Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meninjau data penerima bansos agar lebih tepat sasaran.

Bagi penerima yang sudah tidak patut mendapatkan bansos akan dicoret, Sedangkan bagi yang berhak mendapatkan bansos tapi belum terdata akan dimasukkan.

"Yang sedang kita kerjakan adalah kita ingin pastikan lagi adalah sasaran, sasaran ini kita bisa dapat gambaran baru, karena data itu dinamis. Kita perlu kerja sama dengan kabupaten dan kota, tentang dinamika yang terjadi di daerah, mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk dalam kategori memperoleh bantuan atau juga ada yang turun jadi yang berhak mendapatkan, ini lagi kita sinkronisasi dan diskusikan," papar Gus Ipul.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka peluang pemberian bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah. Rencana ini disampaikan per akhir Agustus lalu ysau Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan adanya penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menurut dia, peluang perluasan bansos tersebut sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sudah diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Peluang perluasan sasaran penerima bantuan itu termasuk untuk masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Gus Ipul akan lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Hal ini mengingat data di lapangan yang sifatnya dinamis.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data penerima bansos. “Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” ujarnya.

Kemudian soal rencana pemberian bantuan untuk korban PHK, Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial akan bekerja sama Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

“Yang jelas, Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat dan informasi yang kita miliki untuk meng-update data kita,” kata Gus Ipul.

Kementerian Sosial (Kemenkos) bakal mengawasi praktik penyaluran bantuan sosial atau bansos menjelang pelaksanaan coblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan penyaluran bansos menjelang Pilkada harus bebas dari afiliasi politik atau kepentingan salah satu pasangan calon tertentu. Gus Ipul juga mengatakan distribusi bansos sudah harus direncanakan jauh sebelum Pilkada.

"Kami harapkan tidak ada yang menyalahgunakan, apalagi untuk kepentingan kampanye," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengingatkan bahwa sanksi penyalahgunaan bansos ada aturannya, terutama bagi para ASN aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Mari awasi bersama-sama, kami ingin apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak disalahgunakan," ujar Gus Ipul.

Dugaan Penyalahgunaan Bansos di Pilpres

Pembagian bansos di tengah kontestasi pemilihan umum sebelumnya mendapat sorotan tajam dari Hakim Mahkaman Konstitusi (MK), Saldi Isra saat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar pada Senin, 22 April 2024.

Saldi berpandangan, dalil pemohon dalam hal ini kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum.

Saldi dalam pembacaan pertimbangannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa kekosongan hukum dalam menentukan putusan sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pemohon.

Ia mencontohkan tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai bagaimana seharusnya seorang presiden bertindak dalam memberikan dukungan dalam kontestasi pilpres.

Ia menyebut terdapat kemungkinan adanya kamuflase yang dilakukan oleh Presiden antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi. Namun menurut dia tidak ada aturan yang baku untuk memberikan penilaian.

Meski begitu Saldi mengatakan sebagai hakim ia tidak bisa menutup mata tentang adanya pembagian bansos yang intens digelar menjelang pemilu.

Selain itu juga adanya keterlibatan menteri aktif dalam proses kampanye. Ia menyorot tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bansos. “Terdapat kampanye terselubung dalam kegiatan pembagian bansos,” ujar Saldi.